1 / 72

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style. KEBIJAKAN KESELAMATAN JALAN, WORKS ZONE & PROGRAM LAIK FUNGSI . Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level. Click to edit Master title style. Click to edit Master title style. Jakarta, 12 Juli 2012.

nascha
Download Presentation

Click to edit Master title style

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Click to edit Master title style KEBIJAKAN KESELAMATAN JALAN, WORKS ZONE & PROGRAM LAIK FUNGSI Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Click to edit Master title style Click to edit Master title style Jakarta, 12Juli 2012 Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style • Ir. HerryVaza, MEngSc. SubditTeknikLingkungandanKeselamatanJalan (TLKJ) DirektoratBinaTeknik DirektoratJenderalBinaMarga 1 1

  2. KONDISI LALU-LINTAS JALAN RAYA 2010 Komposisilalu-lintassemot: 60-71% (83% ?) Peningkatanpemilikansemot: 19-37% Kecelakaanmelibatkansemot: 80% Menderitaluka-luka > 250 000 orang (700/hari) Korbanmeninggal 31 234 orang (100/hari) 61% adalahpengendarasemot 15% adalahmelibatkanpejalan kaki Sekitar 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22-50 tahun)

  3. PERTUMBUHAN KENDARAAN Sumber: Kompas 21 Feb. 2012

  4. KOMPOSISI KENDARAAN BERMOTOR (2011) Sumber: Kompas 12 Maret 2012

  5. KENAPA SEMOT ???? Semot sebagaialattransportasi. Semot dariaspekkapasitasmemenuhiruangtidakbesarnamunsifatnyafleksibel. Negara semot besar: Taiwan, Thailand, Vietnam, tidakdiCina & Jepang. Banyaknegara semot perlakukannya seperti mobilpenumpang. Italia, Denmark, USA dll. LajurKhususSepeda Motor (LKSM) terpisahdarijalan. Bahujalan yang diperbaikiuntuk LKSM.

  6. ISU KESELAMATAN LALIN 2008 Sumber: PT JasaRaharja (Persero) 120 000 korbankecelakaanlalu-lintas

  7. ISU KESELAMATAN LALIN 2010 Data KecelakaanLaluLintasTahun 2010, JumlahKecelakaan 105 913 Kejadian • 69, 15, 10, 3, 2, 1 Turundaritahun 2008 sebanyak 120 000 kejadian Sumber: Kompas 18 Juni 2011

  8. ISU KESELAMATAN LALIN 2010 KorbanMeninggalPadaKecelakaanLalu-Lintas 2010 Total: 31 234 Jiwa 67% korbanusiaproduktif 22-50 tahun 2.9-3.1% PDB (Rp7000T) = Rp 210T Angka global fatalitasmencapai 1,3 juta – Indonesia 3-4% Sumber: Kompas 18 Jun 2011

  9. SEPEDA MOTOR • Perilakupengendara motor dijalan yang dipengaruhiolehkarakteristiksepeda motor, membahayakantidakhanyabagidirinyasendirinamunpenggunajalanlainnya: • Lebihfleksiblesehinggaseringberpindah-pindahlajur, • Dimensi yang kecilsehinggamudahmenyalipbahkanmemotongpergerakankendaraan lain hingga 900/melintang, • Perbandingantenagadenganmassakendaraan yang besarsehinggamudahberakselerasidanmengeremtiba-tiba, dll. • Pengendara motor merupakankorbanterparahdarikecelakaan, namunsaatiniterjadipergeseranbahwatidakselamanya yang lebihkeciladalahkorban!

  10. BAHAYA & BIAYA KESELAMATAN AKIBAT DEFISIENSI Vehicle 7.57% Human 80.13% Jalan-jalan “Unsafe" adalahpembunuh – dan mahalRp Road 3.09% Unknown 11.6% Crashes Factor Source: Police Crashes Reports in East Corridor Sumatera & North Corridor Java, studied 2009

  11. BAGAIMANA POSISI BM THD ANGKA LAKA??? Audit Keselamatan Jalan RenstraBinaMarga 2011-2020 RUNK / Decade of Action Pilar -2: Safer Road (JalanLebihBerkeselamatan) Evaluasi Uji Laik Fungsi Jalan (Permen PU No.11/10) iRap (International Road Assessment Program)

  12. UU NO. 38/2004 TENTANG JALAN • Pasal 2 Penyelenggaraanjalanberdasarkanpadaasaskemanfaatan, keamanandankeselamatan, keserasian, keselarasandankeseimbangan, keadilan, transparansidanakuntabilitas, keberdayagunaandankeberhasilgunaan, sertakebersamaandankemitraan. • Asaskeamananberkenaandengansemuakegiatanpenyelenggaraanjalan yang harusmemenuhipersyaratanketeknikanjalan, • Asaskeselamatanberkenaandengankondisipermukaanjalandankondisigeometrikjalan.

  13. DASAR HUKUM KeamananJalan Vs. KeselamatanJalanKeselamatanJalan Vs. LaikFungsiJalan KeamananStruktur (UU 38/04, PP 34/06) KeselamatanOperasional (UU 38/04, PP 34/06) KeselamatanLalu-lintas (UU 22/09)

  14. KEAMANAN VS KESELAMATAN JALAN Azaspenyelenggaraanjalan adalah: kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keserasaian dll. Azaskeamanandankeselamatan didifinisikan pada penjelesan UU 38/04. Pada PP 34/06 menjelaskan detail seperti jarak pandang, permukaanjalan, kondisi geometri dll.

  15. PENYEDIAAN PRASARANA Jalan/jembatan barusesuai UU Jalanadaperbedaanantaramemenuhiaspekkeamanandanmemenuhiaspekkeselamatan: Perencanaan jalanberorientasipadakendaraankritisdenganbebanterbesar & kemampuanmanuverrendah. Aspekkeamananadalahmemenuhipersyaratanteknisspesifikasibiasanyaditandaidengan PHO/FHO danuntukjembatanbesarjugadengandidukungujibeban. Selanjutnyadiikutidengandievaluasipemenuhanpersyaratanoperasionaluntukmendukungkeselamatan (ini yang disebutdengan uji laik fungsi). Dalamevaluasilaikfungsilebihdiarahkankepadaaspekkeselamatanlalu-lintas seperti perambuan, markadanfasilitaspendukunglalinseperti guardrail, clearzone, dlsb. yang akanmemberikantingkatkeselamatan yang tinggibagipengendara.

  16. UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN KecelakaanLalu-Lintas yang melibatkanpengendarasepeda motor merupakanbagiandaripermasalahan global keselamatanjalan (road safety); Diperlukanpenangananmenyeluruhdalampeningkatankeselamatanjalan

  17. FAKTOR EKSTERNAL KESELAMATAN JALAN Pengetahuanpenggunajalan yang masihsangatrendah, kurangnya rasa hormatterhadaphukumdankesantunandijalanraya; Kondisikendaraan (danmuatan) yang tidakmemadaiuntukmelakukanpergerakan yang berkeselamatandijalanraya, tidakmampubernegosiasidengandesainjalan;

  18. Perilaku Pengemudi/Pengendara • Pengemudi/pengendara akan memacu kendaraannya secepat mungkin bila kondisi mengijinkan. • Pengemudi/pengendara bereaksi terhadap apa yang dilihat dan diinterpretasikan. • Pengemudi/pengendara akan berperilaku sesuai keinginannya. • Pengemudi/pengendara dan penumpang perlu kenyamanan. • Pengemudi/pengendara dapat membuat kesalahan.

  19. Akar Masalah, antara lain: • Ruasarteridapatdiakseslangsungdari jalan lingkungan/lokal • Ruasjalan masih banyak yang tanpamarka dan rambu • Bangunanpermanenterlaludekat di sisi jalan • Simpangsebidangdengantitikkonflikterlalubanyak&terbuka • Bedaelevasi yang tinggi antara badan jalan dengan bahu jalan • Penimbunan material secara serampangan • Zona pekerjaan jalan dengan fasilitaspengamanan yang tidakmemadai • Alinyemenjalanmasih banyak yang sub-standar • Pemanfaatanbagian-bagianjalanbanyak yangilegaldanmembahayakankeselamatan

  20. Faktor Kecelakaan • Mempelajari hasil penelitian di berbagai negara, penyebab kecelakaan yang dominan memang faktor manusia daripada faktor lainnya, yaitu faktor kendaraan dan faktor infrastruktur dan lingkungannya. • Namun, upaya mengubah perilaku mengemudi melalui publikasi, kampanyedanpelatihan, tidak selalu membuahkan hasil.

  21. Faktor Kecelakaan • Di lain pihak, percobaan dengan mengintervensi faktor infrastruktur dan lingkungannya sedemikian rupa, ternyata dapat mengurangi kecelakaan dan terutama tingkat keparahan kecelakaan. • Interaksi antara pengemudi dengan kondisi jalan dan lingkungannya menjadi sangat penting dalam peristiwa kecelakaan. • Sehingga perlu menciptakan suatu jalan dan lingkungannya yang berkeselamatan.

  22. PRINSIP JALAN LEBIH BERKESELAMATAN Menciptakanjalan yang Self Explaining & Self Enforcing/ Regulating: • Perencanamerancanginfrastrukturber-keselamatantinggi • Dikomunikasikankepengguna: marka, rambu, sinyal • Gunakanteknikkomunikasiefektif • Mudahdicernapengguna & konsisten • Mampumenegakkantanpabantuanpenegakhukum Menciptakanjalan yang Memaafkan - Forgiving Road • Manusiaberbuatsalah • Kesalahansedikitjanganberdampak fatal • Munculkanrespekbagiperancangnya

  23. Perencanaan Teknis Jalan • Standar desainteknis dangeometrikjalanakanmempertimbangkan: • Kapasitas • Efisiensiekonomi • Keselamatan • Secaraumum, standargeometriklebihtinggi, akanlebihamandijalan. • Jalantollebihamandarijalanarteri, arterilebihamandarijalanlokal – tiap unit perjalanan

  24. Perencanaan Teknis Jalan ...... • StandarGeometrik yang lebihtinggisecaratipikalmeliputi: • KontrolAkses • Sisi jalan yang memaafkan (tidak ada roadside hazard) • Tidaksebidang (Grade separation) • Pemisahansecarafisikoleh median • Elemenpotonganmelintang • Lebarlajur • Lebarbahujalan • Lebarlajurdanbahujalan • Kemiringanpermukaanpotonganmelintang

  25. Perencanaan Teknis Jalan ...... • Jarak pandang • Alinyemen horizontal • Alinyemen vertikal • Persimpangan

  26. Rekayasa Keselamatan Jalanadalah: modifikasi/rekayasalingkunganfisikjalandenganmenggunakanproses-prosesdanteknik-teknik, dalam upaya mengurangiresikosemuapenggunajalan.

  27. Tujuan Rekayasa Keselamatan Jalan • Mengupayakan kendaraan tetap di lajur jalan • Meminimalkan jumlah dan keparahan tabrakan • Menyediakan sisi jalan yang aman atau memaafkan apabila kendaraan keluar jalan • Membuat jalan safer untuk pengguna, khususnya pedestrian

  28. ROAD SAFETY ENG… AKJ Tahap FS AKJ Tahap Prelim AKJ Tahap Desain AKJ Tahap Pekerjaan AKJ Tahap PreOpening Inspeksi KJ Invest Lokasi Rawan Laka

  29. Tahapan RekayasaKeselamatan Jalan

  30. Safer Design • Self explaining: mampumenjelaskanmaksudtanpa “komunikasi” • Self enforcement: mampuciptakankepatuhantanpa “peringatan” • Forgiving to road user: mampu memini-malisir keparahan korban apabila terjadi tabrakan.

  31. DoAction • - RPJMN 2010-2014 • - Renstra Bina Marga 2010-2014 • Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan • - Resolusi PBB No 62/255 Improving Road Safety

  32. UU 22/2009 : PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ • UrusanpemerintahandibidangJalan • Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • UrusanpemerintahandibidangpengembanganindustriLaluLintasdanAngkutanJalan • UrusanpemerintahandibidangpengembanganteknologiLaluLintasdanAngkutanJalan • UrusanpemerintahandibidangRegistrasidanIdentifikasiKendaraanBermotordanPengemudi, PenegakanHukum, OperasionalManajemendanRekayasaLaluLintas, sertapendidikanberlalulintas

  33. Stakeholders MUATAN RUNK LLAJ & STAKEHOLDER RUNK Keselamatan Transportasi Jalan memuatProgramdan Rencana Aksi : 1. ManajemenKeselamatanJalan (Road Safety Management) 2. Jalan Yang Berkeselamatan (Safer Road) 3. Kendaraan Yang Berkeselamatan (Safer Vehicle) 4. PendidikanKeselamatanJalan (Education /Enforcement) 5. PerawatanPascaKecelakaan (Post Crash) STAKEHOLDERS: Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Perhubungan Kementerian Pekerjaan Umum POLRI Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan BPPT Perguruan Tinggi Kementerian Perindustrian

  34. RUNK Jalan 2011-2035 Program danKegiatan Pilar-2 Jalan yang LebihBerkeselamatan

  35. AMANATUU 38/2004, PP 34/2006, UU 22/2009 ROAD SAFETY LAIK FUNGSI Aspek Dokumen Administrasi JalanBaru Aspek Teknis • Status jalan • Penetapankelasdankepemilikantanah • Penetapanlegerjalan • Dokumenlingkungan • Geometrikjalan • Strukturperkerasanjalan • Strukturbangunanpelengkap • Pemanfaatanbagian-bagianjalan • Teknisperkerasanjalan • Audit padatahapperencanaandanpelaksanaan SERTIFIKAT LAIK FUNGSI INVESTMENT PLAN (berbasiskeselamatanjalandisamping standard yang berlaku HDM IV) Jalan Eksisting Perangkinganpelayananjalan (star rating) berdasarkanSISTEM iRAP • Penyusunanrekomendasiperbaikanblackspotdanpenanganan • Inspeksikeselamatanjalan

  36. UU NO.28/2002 BANGUNAN GEDUNG Bab IV PersyaratanBangunanGedung (BG): • Setiap BGharusmemenuhipersyaratanadministratif (PA) danpersyaratanteknis (PT) sesuaidenganfungsi BG. • PA-BG meliputi: persyaratan status hakatastanah, status kepemilikan BG dan IMB. • PT-BG meliputi: persyaratantatabangunandanpersyaratankeandalan BG. • Persyaratantatabangunanmeliputi: persyaratanperuntukandanintensitas BG, arsitektur BG danpersyaratanpengendaliandampaklingkungan

  37. PersyaratanKeandalanBGmeliputi: persyaratankeselamatan, kesehatan, kenyaman, dankemudahan. • PersyaratanKeselamatan BG meliputiL: persyaratankemampuan BG untukmendukungbebanmuatan, sertakemampuan BG dalammencegah & menanggulangibahayakebakarandanbahayapetir. • PersyaratanKesehatan BG meliputi: persyaratanpengahawaan, pencahayaan, sanitasi, & penggunaanbagan BG. • PersyaratanKenyamananmeliputi: kenyamananruanggerak & hub antarruangan, kondisidalamruangan, pandangansertatingkatgetarandankebisingan • PersyaratanKemudahanmeliputi: kemudahanke, daridandidalam BG sertakelengkapanprasarana & saranadalampemanfaatn BG

  38. AMANATUU 38/2004, PP 34/2006, UU 22/2009 ROAD SAFETY LAIK FUNGSI Aspek Dokumen Administrasi JalanBaru Aspek Teknis • Status jalan • Penetapankelasdankepemilikantanah • Penetapanlegerjalan • Dokumenlingkungan • Geometrikjalan • Strukturperkerasanjalan • Strukturbangunanpelengkap • Pemanfaatanbagian-bagianjalan • Teknisperkerasanjalan • Audit padatahapperencanaandanpelaksanaan SERTIFIKAT LAIK FUNGSI INVESTMENT PLAN (berbasiskeselamatanjalandisamping standard yang berlaku HDM IV) Jalan Eksisting Perangkinganpelayananjalan (star rating) berdasarkanSISTEM iRAP • Penyusunanrekomendasiperbaikanblackspotdanpenanganan • Inspeksikeselamatanjalan

  39. Keselamatan Jalan vs. Laik Fungsi • TujuandaridilaksanakannyaUjiLaikFungsiJalansalahsatunyaadalahtersedianyajalan yang berkeselamatan • KegiatanKeselamatanJalansudahtermasukdalamujilaikfungsijalansecarateknis Form UjiLaikFungsiTeknis (Permen PU No 11/PRT/M/2010) tidakjauhberbedadengandaftarperiksa audit keselamatanjalanuntuktahapoperasionaljalan (Pd-T-17-2005-b)

  40. Landasan Hukum Laik Fungsi Jalan • UU RI No. 22/2009 tentangLLAJ: • Pasal 8:Penyelenggaraan di bidangJalanmeliputipengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasanprasaranaJalan • (f) Uji KelaikanFungsiJalansesuaidenganstandarkeamanan dan keselamatanberlalu-lintas. • Pasal 22: • Jalan yang dioperasikanharusmemenuhipersyaratanlaikfungsiJalansecarateknis dan administratif • PenyelenggaraJalanwajibmelaksanakanujikelaikanfungsiJalansebelumpengoperasianJalan • PenyelenggaraJalanwajibmelakukanujikelaikanfungsiJalanpadaJalan yang sudahberoperasisecaraberkaladalamjangkawaktupaling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atausesuaidengankebutuhan

  41. UU RI No. 38/2004 tentangJalan • Pasal 30 (a) Pengoperasianjalanumumdilakukansetelahdinyatakanmemenuhipersyaratanlaikfungsisecarateknisdan administratif. • PP RI No. 34/2006 tentangJalan • Pasal 102 • Jalanumumdioperasikansetelahditetapkanmemenuhipersyaratanlaikfungsijalanumumsecarateknis dan administrtaifsesuaidenganpedoman yang ditetapkanolehmenteri dan menteriterkait; • Uji kelaikanfungsijalanumumsebagaimanadimaksudpadaayat(91) dilakukansebelumpengoperasianjalan yang belumberoperasi; • Uji kelaikanfungsijalanumumsebagaimanadimaksudpadaayat (1) padajalan yang sudahberoperasidilakukansecaraberkalapaling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atausesuaidengankebutuhan;

  42. (4) Suaturuas jalanumumdinyatakanlaikfungsisecarateknissebagaimanadimaksudpadaayat (1) apabilamemenuhipersyaratansebagaiberikut: a. teknisstrukturperkerasanjalan; b. teknisstrukturbangunanpelengkapjalan; c. teknisgeometrijalan; d. teknispemanfaatanbagian-bagianjalan; e. teknispenyelenggaraanmanajemen dan rekayasalalu lintas; dan f. teknisperlengkapanjalan (5) Suaturuas jalanumumdinyatakanlaikfungsisecara administratif sebagaimanapadaayat (1) apabilamemenuhipersyaratanadministrasiperlengkapanjalan, statusjalan, kelasjalan, kepemilikantanahruangmilikjalan, legerjalan, dan dokumenanalisamengenaidampaklingkungan (AMDAL)

  43. (6) Prosedurpelaksanaanujikeliakanfungsijalanumumsebagaimanadimaksudpadaayat (2) dan ayat (3) dilaksanakanolehtimujilaikfungsi yang dibentukolehpenyelenggarajalan yang bersangkutanterdiri dari unsurpenyelenggarajalan, instansimenyelenggarakanurusan di bidanglalulintas dan angkutanjalan; • (7) Penetapanlaikfungsisuatu ruas dilakukanolehpenyelenggarajalan yang bersangkutanberdasarkanrekomendasi yang diberikanolehtimujilaikfungsisebagaimanadimaksudpadaayat (6); • (8) Ketentuanlebihlanjutmengenai tata cara dan persyaratanlaikfungisjalansebagaimanadimaksudpadaayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan penetapanlaikfungsisebagaimanadimaksudpadaayat (7) diaturdenganPeraturanMenteri. • Permen PU RI No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan PersyaratanLaikFungsiJalan

  44. Prosedur Persiapan • Mempersiapkansuratpenyampaianusulancalonanggotatim ULFJ • Mempersiapkankriteria Tim UjiLaikFungsiJalan Direktorat BinaTeknik • MengajukansuratkepadaBalaiPerihalPembentukan Tim LFJ danpemenuhankriteria Tim ULFJ kepadaBalaiBesar/Balai Direktorat BinaPelaksanaan Wilayah • Mengusulkantim ULFJ sesuaikriteria • MengajukanSuratUsulanRuasJalanNasional yang akandiujikelaikannyakepada DJBM cq. Dit. Binlak, cc. Bintek • MengalokasikanpembiayaanuntukpelaksanaanUjiLaikFungsiJalan • Mengalokasikanpembiayaanuntukpencapaianpemenuhanterhadappersyaratanlaikfungsijalan • Mempersiapkandokumenadministrasidanteknis Balai/BalaiBesarPelaksanaJalanNasional

More Related