1 / 30

Mata Kuliah : Etika Periklanan

Mata Kuliah : Etika Periklanan. Universitas Mercu Buana Pertemuan 2 FX Ridwan Handoyo 3 Oktober 2009. Agenda. Aturan-aturan pemerintah yang ada berkaitan dengan periklanan Analisa terhadap aturan-aturan tersebut. Peraturan Pemerintah. KUH PIDANA, tentang Perdagangan

misty
Download Presentation

Mata Kuliah : Etika Periklanan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Mata Kuliah:EtikaPeriklanan UniversitasMercuBuana Pertemuan 2 FX RidwanHandoyo 3 Oktober2009

  2. Agenda • Aturan-aturanpemerintah yang ada berkaitandenganperiklanan • Analisaterhadapaturan-aturantersebut

  3. PeraturanPemerintah • KUH PIDANA, tentangPerdagangan • UU RI No. 8/1999, tentangPerlindunganKonsumen • UU RI No. 40/1999, tentangPers • UU RI No. 32/2002, tentangPenyiaran • UU RI No. 7/1996, tentangPangan • PP RI No. 69/1999, tentang Label danIklanPangan • PP RI No. 19/2003, tentangPengamananRokokBagiKesehatan • SK MenteriKesehatan RI No. 368/Men.Kes/SK/IV/1994, tentangPedomanPeriklananObatBebas, ObatTradisional, AlatKesehatan, Kosmetika, PerbekalanKesehatanRumahTangga, Makanan-Minuman

  4. KUH PIDANA, tentangPerdagangan Pasal 382 Bis; Barangsiapauntukmendapatkan, melangsungkanataumemperluashasilperdaganganatauperusahaanmiliksendiriatauorang lain, melakukanperbuatancuranguntukmenyesatkankhalayakumumatauseorangtertentu, diancam, jikaperbuatanitudapatmenimbulkankerugianbagikonkuren-konkurennyaataukonkuren-konkurenorang lain, karenapersaingancurang, denganpidanapenjara paling lama satutahunempatbulanataupidanadenda paling banyaktigabelasribu lima ratus rupiah.

  5. UU RI No. 8/1999, tentangPerlindunganKonsumen Pasal 9 (1) Pelakuusahadilarangmenawarkan, mempromosikan, mengiklankansuatubarangdanataujasasecaratidakbenar, danatauseolah–olah: • Barangtersebuttelahmemenuhidanataumemilikipotonganharga, hargakhusus, standarmututertentu, gayaatau mode tertentu, karateristiktertentu, sejarahataugunatertentu; • Barangtersebutdalamkeadaanbaikdanataubaru; • Barangdanataujasatersebuttelahmendapatkandanataumemiliki sponsor, persetujuan, perlengkapantertentu, keuntungantertentu, ciri-cirikerjaatauaksesoritertentu; • Barangdanataujasatersebutdibuatolehperusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuanatauafiliasi; • Barang dan atau jasa tersebut tersedia; • Barangtersebutmerupakankelengkapandaribarangtertentu; • Barangtersebutberasaldaridaerahtertentu; • Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain; • Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; • Mengandung sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

  6. UU RI No. 8/1999, tentangPerlindunganKonsumen Pasal 10 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk memperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:  • harga atau tarif suatu barang dan atau jasa; • kegunaan suatu barang dan atau jasa; • kondisi, tanggungan, jaminan, hakataugantirugisuatubarangdanataujasa; • tawaranpotonganhargaatauhadiahmenarik yang ditawarkan; • bahayapenggunaanbarangdanataujasa.

  7. UU RI No. 8/1999, tentangPerlindunganKonsumen Pasal 17 • Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: • mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa; • mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan atau jasa; • memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa; • tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa; • mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; • melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

  8. UU RI No. 8/1999, tentangPerlindunganKonsumen Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

  9. UU RI No. 40/1999, tentangPers Pasal 13 Perusahaan persdilarangmemuatiklan: • yang berakibatmerendahkanmartabatsuatu agama danataumengganggukerukunanhidupantarumatberagama, sertabertentangandengan rasa kesusilaanmasyarakat; • minumankeras, narkotika, psikotropika, danzatadiktiflainnyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku; • peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

  10. UU RI No. 32/2002, tentangPenyiaran Pasal 46 (3)Siaraniklanniagadilarangmelakukan:  • promosi yang berhubungandenganajaransuatu agama, ideologi, pribadidanataukelompok yang menyinggungperasaandanataumerendahkanmartabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain ataukelompok lain; • promosiminumankerasatausejenisnya, danbahanatauzatadiktif; • promosirokok yang memperagakanwujudrokok; • hal–hal yang bertentangandengankesusilaanmasyarakatdannilai–nilai agama; danatau • eksploitasi anak dibawah usia 18 tahun. (11) Materisiaraniklanwajibmenggunakansumberdayadalamnegeri.

  11. UU RI No. 7/1996, tentang Pangan Pasal 33 • Setiap Label atauiklantentangpangan yang diperdagangkanharusmemuatketeranganmengenaipangandenganbenardantidakmenyesatkan. • Setiaporangdilarangmemberikanketeranganataupernyataantentangpangan yang diperdagangkanmelalui, dalamdanataudengan label atauiklanapabilaketeranganataupernyataantersebuttidakbenarataumenyesatkan.

  12. PP RI NO. 69 TAHUN 1999TENTANG LABEL & IKLAN PANGAN Pasal 47 • Iklandilarangdibuatdalambentukapapununtukdiedarkandanataudisebarluarkandalammasyarakatdengancaramendiskreditkanprodukpanganlainnya. • Iklandilarangsemata-matamenampilkananak-anakberusiadibawah 5 (lima) tahundalambentukapapun, kecualipangantersebutdiperuntukkanbagianak-anak yang berusiadibawah 5 (lima) tahun. • Iklantentangpanganolahantertentu yang mengandungbahan-bahan yang berkadartinggi yang dapatmembahayakandanataumengganggupertumbuhandanatauperkembangananak-anakdilarangdimuatdalam media apapun yang secarakhususditujukanuntukanak-anak. • Iklantentangpangan yang diperuntukkanbagibayi yang berusiasampaidengan 1 (satu) tahundilarangdimuatdalam media massa, kecualidalam media cetakkhusustentangkesehatan, setelahmendapatpersetujuanMenteriKesehatan, dandalamiklan yang bersangkutanwajibmemuatketeranganbahwapangan yang bersangkutanbukanpengganti ASI.

  13. PP RI NO. 69 TAHUN 1999TENTANG LABEL & IKLAN PANGAN Pasal 50 Iklandilarangmemuatketeranganataupernyataanbahwapangantersebutadalahsumberenergi yang unggul, dansegeramemberikankekuatan. Pasal 51 • Iklantentangpangan yang diperuntukkanbagibayidanatauanakberumurdibawah lima tahunwajibmemuatketeranganmengenaiperuntukannya. • Selainketerangansebagaimanadimaksudpadaayat (1), iklandimaksudharus pula memuatperingatanmengenaidampaknegatifpangan yang bersangkutanbagikesehatan. Pasal 52 Iklantentangpanganolahan yang mengandungbahan yang dapatmengganggupertumbuhandanataukesehatananak, wajibmemuatperingatantentangdampaknegatifpangantersebutbagipertumbuhandankesehatananak. Pasal 53 Iklandilarangmemuatpernyataanatauketeranganbahwapangan yang bersangkutandapatberfungsisebagaiobat.

  14. PP RI NO. 69 TAHUN 1999TENTANG LABEL & IKLAN PANGAN Pasal 54 Iklantentangpangan yang dibuattanpamengunakanatauhanyasebagianmenggunakanbahanbakualamiahdilarangmemuatpernyataanatauketeranganbahwapangan yang bersangkutanseluruhnyadibuatdaribahanalamiah. Pasal 55 Iklantentangpangan yang dibuatdaribahansetengahjadiataubahanjadi, dilarangmemuatpernyataanatauketeranganbahwapangantersebutdibuatdaribahan yang segar. Pasal 56 Iklan yang memuatpernyataanatauketeranganbahwapangantelahdiperkayadengan vitamin, mineral atauzatpenambahgizilainnyatidakdilarang, sepanjanghaltersebutbenardilakukanpadasaatpengolahanpangantersebut. Pasal 57 Pangan yang dibuatatauberasaldaribahanalamiahtertentuhanyadapatdilakukansebagaiberasaldaribahanbakualamiahtersebut, apabilapangantersebutmengandungbahanalamiah yang bersangkutantidakkurangdaripersyaratan minimal yang ditetapkandalamStandarNasional Indonesia.

  15. PP RI NO. 69 TAHUN 1999TENTANG LABEL & IKLAN PANGAN Pasal 58 • Setiaporangdilarangmengiklankanminumanberalkoholdalam media massaapapun. • Minumanberalkoholsebagaimanadimaksuddalamayat (1) adalahminumanberkadaretanol (C2H5OH) lebihdariatausamadengan 1% (satu per seratus )

  16. PP RI NO. 19 TAHUN 2003TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN Pasal 16 • Iklandanpromosirokokhanyadapatdilakukanolehsetiaporang yang memproduksirokokdan/atau yang memasukkanrokokkedalamwilayah Indonesia. • Iklansebagaimanadimaksuddalamayat (1) dapatdilakukandi media elektronik, media cetak, media luarruang. • Iklanpada media elektroniksebagaimanadimaksuddalamayat (2) hanyadapatdilakukanpadapukul 21.30 sampaidenganpukul 05.00 waktusetempat. Pasal 17 Materiiklansebagaimanadimaksuddalampasal 16 ayat (2) dilarang : • merangsangataumenyarankanoranguntukmerokok; • menggambarkanataumenyarankanbahwamerokokmemberikanmanfaatbagikesehatan; • memperagakanataumenggambarkandalambentukgambar, tulisanataugabungankeduanya, bungkusrokok, rokokatauorangsedangmerokokataumengarahpadaorang yang sedangmerokok; • ditujukanterhadapataumenampilkandalambentukgambaratautulisanataugabungankeduanya, anak, remaja, atauwanitahamil; • mencantumkannamaproduk yang bersangkutanadalahrokok; • bertentangandengannorma yang berlakudalammasyarakat.

  17. PP RI NO. 19 TAHUN 2003TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN Pasal 18 • Setiapiklanpada media elektronik, media cetakdan media luarruangharusmencantumkanperingatanbahayamerokokbagikesehatan. • Pencantumanperingatansebagaimanadimaksuddalamayat (1) harusditulisdenganhuruf yang jelassehinggamudahdibaca, dandalamukuran yang proporsionaldisesuaikandenganukuraniklantersebut. Pasal 19 Setiaporang yang memproduksirokokdan / ataumemasukkanrokokkedalamwilayah Indonesia dilarangmelakukanpromosidenganmemberikansecaracuma-cumaatauhadiahberuparokokatauproduklainnyadimanadicantumkanbahwamerekdagangtersebutmerupakanrokok.

  18. PP RI NO. 19 TAHUN 2003TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN Pasal 18 • Setiapiklanpada media elektronik, media cetakdan media luarruangharusmencantumkanperingatanbahayamerokokbagikesehatan. • Pencantumanperingatansebagaimanadimaksuddalamayat (1) harusditulisdenganhuruf yang jelassehinggamudahdibaca, dandalamukuran yang proporsionaldisesuaikandenganukuraniklantersebut. Pasal 19 Setiaporang yang memproduksirokokdan / ataumemasukkanrokokkedalamwilayah Indonesia dilarangmelakukanpromosidenganmemberikansecaracuma-cumaatauhadiahberuparokokatauproduklainnyadimanadicantumkanbahwamerekdagangtersebutmerupakanrokok. Pasal 20 Kegiatan sponsor dalamrangkaiklandanpromosi yang dilakukanolehsetiaporang yang memproduksirokokdan/atau yang memasukkanrokokkedalamwilayah Indonesia, hanyadapatdilakukandengantetapmengikutiketentuanperiklanandanpromosisebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahini.

  19. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994TENTANG PEDOMAN PERIKLANAN OBAT BEBAS, OBAT TRADISIONAL, ALAT KESEHATAN, KOSMETIKA, PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA, MAKANAN-MINUMAN PEDOMAN PERIKLANAN OBAT BEBAS A. UMUM 1. Obat yang dapatdiiklankankepadamasyarakatadalahobat yang sesuaiperaturanperundang-unngan yang berlakutergolongdalamobatbebasatauobatbebasterbatas, kecualidinyatakan lain 2. Obatdimaksuddalambutir (1) dapatdiiklankanapabilatelahmendapatnomorpersetujuanpendaftarandariDepartemenKesehatan RI 3. Iklanobatdapatdimuatdi media periklanansetelahrancanganiklantersebutdisetujuiolehDepartemenKesehatan RI 4. Namaobat yang dapatdiiklankanadalahnama yang disetujuidalampendaftaran 5. Iklanobathendaknyadapatbermanfaatbagimasyarakatuntukpemilihanpenggunaanobatbebassecararasional 6. Iklanobattidakbolehmendorongpenggunaanberlebihandanpenggunaanterusmenerus

  20. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994 7. Informasimengenaiprodukiklandalamiklanharussesuaidengankriteria yang ditetapkandalampasal 41 ayat (2) Undang–undang No. 23 Tahun 1992 tentangkesehatansebagaiberikut: Obyektif; Harusmemberikaninformasisesuaidengankenyataan yang adadantidakbolehmenyimpangdarisifatkemanfaatandankeamananobat yang telahdisetujui. Lengkap; Harusmencantumkantidakhanyainformasitentangkhasiatobat, tetapijugamemberikaninformasitentanghal–hal yang harusdiperhatikan, misalnyaadanyakontraindikasidanefeksamping. Tidakmenyesatkan; Informasiobatharusjujur, akurat, bertanggungjawabsertatidakbolehmemanfaatkankekuatiranmasyarakatakansuatumasalahkesehatan. Disampingitu, carapenyajianinformasiharusberselerabaikdanpantassertatidakbolehmenimbulkanpersepsikhususdimasyarakat yang mengakibatkanpenggunaanobatberlebihanatautidakberdasarkanpadakebutuhan. 8. Iklanobattidakbolehditujukanuntukkhalayakanak-anakataumenampilkananak-anaktanpaadanyasupervisiorangdewasaataumemakainarasisuaraanak–anak yang menganjurkanpenggunaanobat. Iklanobattidakbolehmenggambarkanbahwakeputusanpenggunaanobatdiambilolehanak–anak. 9. Iklanobattidakdiperankanolehtenagaprofesikesehatanatauaktor yang berperansebagaiprofesikesehatanataumenggunakan “setting” yang beratributprofesikesehatandanlaboratorium.

  21. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994 10. Iklanobattidakbolehmemberikanpernyataansuperlatif, komperatiftentangindikasi, kegunaan/manfaatobat. 11. Iklanobattidakboleh: 11.1. Memberikananjurandenganmengacupadapernyataanprofesikesehatanmengenaikhasiat, keamanandanmutuobat (misalnya, “Doktersayamerekomendasi…”). 11.2. Memberikananjuranmengenaikhasiat, keamanandanmutuobat yang dilakukanberlebihan. 12. Iklanobatharusmemuatanjuranuntukmencariinformasi yang tepatkepadaprofesikesehatanmengenaikondisikesehatantertentu. 13. Iklanobattidakbolehmenunjukkanefek/kerjaobatsegerasesudahpenggunaanobat. 14. Iklanobattidakbolehmenawarkanhadiahataupunmemberikanpernyataangaransitentangindikasi, kegunaan/manfaatobat. 15. Iklanobatharusmencantumkan spot peringatanperhatiansebagaiberikut: BACA ATURAN PAKAI. JIKA SAKIT BERLANJUT, HUBUNGI DOKTER Kecuali untuk iklan vitamin, spot peringatan perhatian sebagai berikut: BACA ATURAN PAKAI

  22. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994 16. Ketentuan minimum yang harusdipenuhioleh spot peringatandalambutir (15) adalahsebagaiberikut: 16.1. Untuk Media Televisi: Spot iklanharusdicantumkandengantulisan yang jelasterbacapadasatu screen/gambarterakhirdenganukuran minimal 30% dari screen danditayangkan minimal selama 3 detik. 16.2. Untuk Media Radio: Spot iklanharusdibacakanpadaakhiriklandenganjelasdandengan nada suarategas. 16.3. Untuk Media Cetak: Spot dicantumkandenganketentuansebagaiberikut: OBAT JenisHuruf (font) : Helvetica, Medium UkuranHuruf : 18 pts JarakBaris (leading) : 18 (100%) Profesional JarakKata (letter spacing) : Normal (100%) JarakHuruf (word spacing) : Normal (100%) VITAMIN JenisHuruf (font) : Helvetica, Medium UkuranHuruf : 18 pts JarakBaris (leading) : 18 (100%) Profesional JakarKata (letter spacing) : Normal (100%) JarakHuruf (word spacing) : Normal (100%) Ukurankotak spot tersebutharusdibuatproporsional (antara spot danhalamaniklan), sehingga spot tersebutterlihatmencolok.

  23. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994 17. Iklanobatharusmencantumkaninformasimengenai : 17.1. Komposisizataktifobatdengannama INN (khususuntuk media cetak); untuk media lain, apabilainginmenyebutkankomposisizataktifharusdengannama INN. 17.2. Indikasiutamaobatdaninformasimengenaikeamananobat. 17.3. Namadagangobat. 17.4. Namadagangindustrifarmasi. 17.5. Nomorpendaftaran (khususuntuk media cetak)

  24. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994 PEDOMAN PERIKLANAN OBAT TRADISIONAL A. UMUM 1. Obattradisional yang dapatdiiklankanapabilatelahmendapatnomorpersetujuanpendaftarandariDepartemenKesehatan RI 2. Iklanobattradisionaldapatdimuatpada media periklanansetelahrancanganiklantersebutmendapatpersetujuandariDepartemenKesehatan RI 3. Iklanobattradisionaltidakbolehmendorongpenggunaanobattradisionaltersebutsecaraberlebihan 4. Iklanobattradisionaltidakbolehdiperankanolehtenagakesehatanatauseseorang yang berperansebagaiprofesikesehatandanataumenggunakan setting yang beratributprofesikesehatanataulaboratorium 5. Informasimengenaiprodukobattradisionaldalamiklanharussesuaidengankriteria yang ditetapkandalampasal 41 ayat (2) Undang–undang No. 23 Tahun 1992 tentangKesehatansebagaiberikut: Obyektif; Harusmemberikaninformasisesuaidengankenyataan yang adadantidakbolehmenyimpangdarisifatkemanfaatandankeamananobattradisional yang telahdisetujui. Lengkap; Harusmencantumkantidakhanyainformasitentangkhasiatdankegunaanobattradisional, tetapijugamemberikaninformasitentanghal–hal yang harusdiperhatikan, misalnyaadanyakontraindikasi, efeksamping, pantangandanlainnya. Tidakmenyesatkan; Informasiobattradisionlaharusjujur, akurat, bertanggungjawabsertatidakbolehmemanfaatkankekuatiranmasyarakatakansuatumasalahkesehatan. Disampingitu, carapenyajianinformasiharusberselerabaikdanpantassertatidakbolehmenimbulkanpersepsikhususdimasyarakat yang mengakibatkanpenggunaanobattradisional yang berlebihandantidakbenar.

  25. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994 6. Iklanobattradisionaltidakbolehmenggunakankata–kata: Super, Ultra, Istimewa, Top, Tokcer, Cespleng, Manjurdankata–kata lain yang semakna yang menyatakankhasiatdankegunaanberlebihanataumemberijanjibahwaobattradisionaltersebutpastimenyembuhkan. 7. Iklanobattradisionaltidakbolehmemuatpernyataankesembuhandariseseorang, anjuranataurekomendasidariprofesikesehatanpeneliti, sesepuh, pakar, panutandan lain sebagainya. 8. Iklanobattradisionaltidakbolehmenawarkanhadiahataumemberikanpernyataangaransitentangkhasiatdankegunaanobattradisional. 9. Iklanobattradisionaltidakbolehmenampilkanadegan, gambar, tanda, tulisandanatausuaradanlainnya yang dianggapkurangsopan. 10. Iklanobattradisionaltidakbolehmencantumkangambarsimplisia yang tidakterdapatdalamkomposisiobattradisional yang disetujui. 11. Iklan yang berwujud artikel yang menguraikan tentang hasil penelitian harus benar-benar berkaitan secara langsung dengan bahan baku (simplisia) atau produknya, dan informasi tersebut harus mengacu pada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. 12. Padasetiapiklanobattradisionaldicantumkanidentitaskata “JAMU” dalamlingkaran.

  26. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994 13. Padasetiapakhiriklanobattradisionalharusmencantumkan spot peringatansebagaiberikut : 14. Ketentuan minimal yang harusdipenuhiuntukperingatanpadabutir (13) sebagaiberikut: 14.1 Untuk media televisi, spot iklanharusdicantumkandengantulisan yang jelasterbacapadasatugambarterakhirdenganukuran minimal 30% darilayarkacadanditayangkan minimal selama 3 detik. 14.2 Untuk media radio, spot iklanharusdibacakandenganjelasdengan nada suarategaspadaakhiriklan. 14.3 Untuk media cetak, spot iklandicantumkandenganketentuansebagai berikut: a. Tulisanharusjelasterbacadanterlihatmenyolok. b. Huruf yang digunakanharusmerupakanhuruf capital, hitamdantebal (bold letter ). c. Ukuranhuruf minimal harussamadenganhuruf ‘body copy’. d. Diberikotaktepihitam. 15. Iklanobattradisionalkhususuntuk media cetakharusmencantumkannomorpendaftaran. 16. Dilarangmengiklankanobattradisional yang dinyatakanberkhasiatuntukmengobatiataumencegahpenyakitkanker, tuberculosis, poliomelitis, penyakitkelamin, impotensi, tiphus, kolera, tekanandarahtinggi, diabetes, lever danpenyakit lain yang ditetapkanolehMenteriKesehatan.

  27. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994 PEDOMAN PERIKLANAN ALAT KESEHATAN, KOSMETIKA, PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA A. UMUM 1. AlatKesehatan, KosmetikadanPerbekalanKesehatanRumahTanggatidakbolehdiiklankandenganmenggunakanrekomendasidarisuatulaboratorium, instansipemerintah, organisasiprofesikesehatanataukecantikandanatautenagakesehatan. 2. AlatKesehatan, KosmetikadanPerbekalanKesehatanRumahTanggatidakbolehdiiklankandenganmenggunakanperagaantenagakesehatanatau yang miripdenganitu. 3. Kosmetikatidakbolehdiiklankanseolah-olahsebagaiobat. 4. IklanAlatKesehatan, KosmetikadanPerbekalanKesehatanRumahTanggaharusmendidikdansesuaidengannormakesusilaan yang ada.

  28. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994 PEDOMAN PERIKLANAN MAKANAN dan MINUMAN A. UMUM 1. Iklanmakanan yang dibuatdenganbahanalamitertentuhanyabolehdiiklankansebagaiberasaldaribahanalamitersebut, apabilamakananitumengandungbahanalami yang bersangkutantidakkurangdarikadarmakanan yang ditetapkanolehMenteriKesehatan. Contoh: Sari Apel; Apel Juice a. Adalahprodukcair yang keruhataujernih yang diperolehdaribuahapel. b. Padatan, jumlahtidakkurangdari 10%. 2. Iklanmakanan yang menyerupaiataudimaksudsebagaipenggantijenismakanantertentuharusmenyebutkannamabahan yang digunakan. Contoh: SusuKedelai 3. Iklanmakananbolehmencantumkanpernyataan “DIPERKAYA” atau “KAYA” sumber vitamin dan mineral bilapadasejumlahmakanan yang biasadikonsumsisatuhariterdapat paling sedikitdarijumlah yang dianjurkan (RDA/AKG) 4. Pernyataanmakananberkaloridapatdiiklankanbilamakanantersebutdapatmemberikan minimum 300 Kcal per hari. 5. Iklanmakanantidakbolehdimuatdenganilustrasiperagaanmaupunkata-kataberlebihan, sehinggadapatmenyesatkankonsumen.

  29. SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 386/MEN.KES/SK/IV/1994 6. Iklanmakanantidakbolehmenjuruskependapatbahwamakanan yang bersangkutanberkhasiatsebagaiobat. 7. Makanan yang dibuatsebagianatautanpabahanpokokalamitidakbolehdiiklankanseolah-olahmakanan yang bersangkutanseluruhnyadibuatdaribahanalami. 8. Makanan yang dibuatdaribahan yang telahmengalamipengolahan, tidakbolehdiiklankandengancara yang dapatmemberikesanseolah-olahmakananitudibuatdaribahan yang segar. 9. Iklanmakanantidakbolehdengansengajamenyatakanseolah-olahmakanan yang berlabelgizimempunyaikelebihandarimakanan yang tidakberlabelgizi. 10. Iklanmakanantidakbolehmemuatpernyataannilaikhususpadamakananapabilanilaitersebuttidakseluruhnyaberasaldarimakanantersebut, tetapisebagiandiberikanolehmakanan lain yang dapatdikonsumsibersama–sama (sepertinilaikaloripadamakananserealuntuksarapan yang biasanyadimakandengansusudangula). 11. Iklanmakanantidakbolehmenyatakanbahwamakananseolah-olahmerupakansumber protein, kecuali 20% kandungankalorinyaberasaldari protein danataukecualijumlah yang wajardikonsumsi per harimengandungtidakkurang 10 gram protein.

  30. Tugas • PelajariEtikaPariwara Indonesia (Bab I danBab II, danLampiranSekilasSwakramawi) • Buatringkasandaribuku Advertising Management bab 18, 19, 20 (3 babfotokopi). Max 20 halaman A4 (1 spasi) • Max 4 orang per kelompok (minimal 2 orang) • Teori + contoh • Kirimkandalambentuksoftcopy (MS Word) keridwanh@yahoo.compadatgl. 19/10/09

More Related