Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS di Indonesia

1. Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia Environmental Sector Program (ESP) 1 Indonesia State Ministry of the Environment and DANIDA

3. Meningkatkan manfaat pembangunan. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

4. PRINSIP-PRINSIP Sesuai tujuan (fit for purpose) Bersifat obyektif (objective led) Dijiwai oleh semangat keberlanjutan (sustainability led) Komprehensif (comprehensive scope) Relevan untuk keputusan (decision relevant) Integratif (integrative) Partisipatif (participative) Efektif biaya (cost-effectiveness)

5. KARAKTERISTIK Kajian dapat dilakukan secara BERJENJANG [tiering]: Nasional ? provinsi ? kabupaten/kota Kebijakan ? rencana ? program instrumen PENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga ? menjawab distorsi pemahaman OTDA Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik. Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK..

6. BEDA DENGAN AMDAL [1]

7. BEDA DENGAN AMDAL [2]

9. Rekomendasi Kebijakan Apapun definisi KLHS yang akan dikonstruksikan definisi tersebut tidak boleh eksklusif, tidak boleh menjadi rujukan tunggal dan tidak boleh menegasikan definisi lain yang kemungkinan akan timbul dan dikonstruksikan oleh para akademisi, praktisi atau institusi tertentu. Definisi KLHS setidaknya perlu mengandung 4 komponen: Diselenggarakan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana atau program KRP); Menelaah dampak lingkungan dari KRP Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi Mempertimbangkan aspek keberlanjutan

11. Tujuan KLHS Tiga macam tujuan KLHS (Sadler 2005: 20): Instrumental Transformative Substantive

12. Manfaat KLHS Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan, Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia, Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi, Mencegah kesalahan investasi dengan berkat teridentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

13. Manfaat KLHS Dua manfaat utama KLHS: Mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan lebih efektif

14. Prinsip, Nilai Dasar & Mutu KLHS Nilai dasar (diperoleh dari hasil pilot project KLS) Keterkaitan (interdependency) Keberlanjutan (sustainable) Keadilan sosial dan ekonomi (socio-economic just) Mutu KLHS: SEA performance criteria (IAIA 2002)

15. Pendekatan KLHS Ada 4 macam pendekatan KLHS KLHS dengan pendekatan menyerupai AMDAL (EIA mainframe) KLHS sebagai instrumen penilaian lingkungan (appraisal style) KLHS sebagai kajian terpadu (sustainability appraisal) KLHS sebagai pendekatan untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

16. Rekomendasi Kebijakan Hindari untuk mengharuskan menggunakan pendekatan yang seragam untuk aplikasi KLHS. Mendorong pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota untuk mengembangkan pendekatan/kelembagaan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia dgn mempertimbangkan: Sumber daya manusia dan kapasitas institusi Kompleksitas aplikasi dan pembahasan KLHS Peluang untuk menerbitkan kebijakan, rencana atau program Peluang penguatan birokrasi

17. 3.7. Macam Aplikasi KLHS 

18. Macam Aplikasi KLHS 

19. Rekomendasi Kebijakan

20. Rekomendasi Kebijakan Amalgamasi atau Integrasi Pertimbangan Lingkungan

22. KLHS Prosedur & Metode

23. Rekomendasi Kebijakan Buku Pegangan dan Pedoman KLHS harus memuat: KLHS adalah �marga� konsep, pendekatan dan instrumen Mendorong pengembangan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia

24. Sukarela dan Wajib Wajib vs Sukarela: perdebatan Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan, rencana, atau program tertentu yang wajib KLHS tanpa melalui proses penapisan Kebijakan, rencana, atau program tertentu wajib KLHS setelah menempuh proses penapisan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkepentingan. Proses penapisan dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota

28. Policy recommendation for SEA Guideline

29. ROAD-MAP RENCANA APLIKASI KLHS

31. Terima kasih

35. Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan

38. Perbandingan Penilaian Daya Dukung Lingkungan

39. Kehidupan dan Pembangunan Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1) Definisi Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1)

40. Arah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan

42. Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap Pengambilan Keputusan

43. Kontribusi SEA bagi Penguatan Penataan Ruang