HUKUM WARIS ISLAM OLEH: SURYATI,S.H.,M.H DOSEN FAK.HUKUM UNWIKU PURWOKERTO

1. HUKUM WARIS ISLAMOLEH: SURYATI,S.H.,M.HDOSEN FAK.HUKUM UNWIKUPURWOKERTO

2. BAB I PENDAHULUAN DI INDONESIA SAMPAI SEKARANG MASALAH WARISAN MASIH TETAP DIWARNAI PLURALISME: HK.WARIS ADAT, HK.WARIS B.W DAN HK.ISLAM FAKTOR PLURALISME DIDASARKAN PADA: -FAKTOR GOLONGAN PENDUDUK -FAKTOR AGAMA

3. GOLONGAN PENDUDUK BERDASARKAN PASAL 163 JO 131 IS, PENDUDUK INDONESIA DIBAGI 3 GOL. DIMANA MASING-MASING GOL.BERLAKU HK. YANG BERBEDA-BEDA TERMASUK HK.WARIS A.UNTUK GOL.EROPAH, BERLAKU KETENTUAN HK.WARIS B.W B.GOL. TIMUR ASING, BERDASARKAN S.1917-129 MULAI 1 MEI 1919, MAKA B.W BERLAKU UNTUK GOL.TIMUR ASING TIONGHOA DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA (JAWA, MADURA).JADI SEBELUMNYA BERLAKU HK.ADAT MEREKA

4. S.1924-557, MULAI BERLAKU 1 MARET 1925 SELURUH B.W BERLAKU BAGI SEMUA GOL.TIMUR ASING TIONGHOA DI SELURUH INDONESIA. S.1855-79 DINYATAKAN HK WARIS TESTAMENTER BERLAKU UNTUK GOL. TIMUR ASING. DIPER-BAHARUI DENGAN S.1924-556 DITETAPKAN BAGI TIMUR ASING KECUALI: BK I TITEL 2,4 S/D 15, BK II TITEL 12. JADI DALAM MEMBERI TESTAMEN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN TESTAMEN DALAM B.W C. GOL BUMI PUTRA BERLAKU HUKUM ADAT

5. FAKTOR AGAMA SEJAK BERLAKUNYA S.1882-152, S.1937-116 MAUPUN PP 45/1957 FAKTOR AGAMA BELUM BE-GITU TAJAM MEMBEDAKAN GOL. BUMI PUTRA ANTARA YANG BERAGAMA ISLAM & NON ISLAM, NAMUN SEJAK BERLAKUNYA UU 7/1989 YANG DIRUBAH DENGAN UU 3/2006 (PERADILAN AGA-MA), SEMAKIN DIPERTEGAS AZAZ PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM BIDANG KEWARISAN. HAL INI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 49 AYAT 1 b UU PERADILAN AGAMA, YANG MENENTUKAN: • TERHADAP MEREKA YANG BERAGAMA ISLAM DIBERLAKUKAN HK.WARIS ISLAM • DAN BADAN PERADILAN YANG BERWENANG ME-NGADILINYA IALAH PERADILAN AGAMA, SEHING-GA MASALAH SENGKETA KEWARISAN BAGI ME-REKA YANG BERAGAMA ISLAM TUNDUK KEPADA HK.WARIS ISLAM & KEWENANGAN MENGADILI TERMASUK MENJADI YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA

6. BERDASARKAN PATOKAN AZAZ PERSONALITAS KEISLAMAN YANG DIATUR PADA PASAL 2 JO 49 UU 7/1989 HK.WARIS YANG DITERAPKAN TERHADAP GOL. BUMI PUTRA TERPECAH MENJADI: A.BAGI MEREKA YANG BERAGAMA ISLAM, DITERAPKAN HK.WARIS ISLAM B.BAGI GOL.BUMI PUTRA YANG NON ISLAM DITERAPKAN HK. ADAT SELANJUTNYA HK.WARIS YANG DITERAPKAN KEPA-DA MEREKA YANG BERAGAMA ISLAM TELAH DI-ATUR LEBIH LANJUT DALAM KOMPILASI HK.ISLAM YANG EFEKTIF BERLAKU SEJAK 10 JUNI 1991 BER-DASARKAN INPRES NO.1/1991: -DIATUR DALAM BUKU II KHI -TERDIRI DARI PASAL 171-214 -KETENTUAN YANG DIATUR DIDALAMNYA: BAB I (KETENTUAN UMUM), BAB II (AHLI WARIS), BAB III (BESARNYA BAGIAN), BAB IV (AUL DAN RAD), BAB V (WASIAT) DAN BAB VI (HIBAH).

7. JADI SECARA TEORITIS UNTUK GOL. BUMI PUTRA BERLAKU HUKUM ADAT, TAPI INKONKRETO PE-NERAPAN HK.ADAT SEKARANG HANYA KEPADA GOL. BUMI PUTRA NON ISLAM. SEDANG MEREKA YANG BERAGAMA ISLAM SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM BUKU II KHI. BERDASARKAN KEDUA FAKTOR DI ATAS, TETAP BERLANJUT PENERAPAN HK.WARIS YANG DI-ATUR DALAM BUKU II B.W BAGI GOL. EROPA DAN TIMUR ASING TIONGHOA. BAGI GOL. BUMI PUTRA YANG NON ISLAM BERLAKU HUKUM ADAT. SE-DANG GOL. BUMI PUTRA YANG BERAGAMA ISLAM BERLAKU HK.WARIS ISLAM YANG DIATUR DALAM BUKU II KHI, DAN KEKUASAAN MENGADILI SENGKETA WARIS: -GOL.EROPA-TIONGHOA, BUMI PUTRA NON ISLAM JATUH MENJADI YURISDIKSI PERADILAN UMUM -MEREKA YANG BERAGAMA ISLAM, KEWENANGAN MENGADILI JATUH MENJADI YURISDIKSI PERADI-LAN AGAMA

8. HK WARIS ISLAM MENGATUR PERALIHAN HARTA SESEORANG YANG TELAH MATI KEPADA YANG MASIH HIDUP. DALAM LITERATUR HK ISLAM ADA BEBERAPA ISTILAH: 1.FARAID (LAZIM DIPAKAI) 2.FIKIH MAWARIS 3.HUKM AL WARIS FARAID DIDASARKAN PADA BAGIAN YANG DITERIMA OLEH AHLI WARIS MAWARITS LEBIH MELIHAT KEPADA YANG MENJADI OBJEK DARI HUKUM INI (YAITU HARTA YANG BERALIH KEPADA AHLI WARIS YANG MASIH HIDUP—PUSAKA). YANG MENGGUNAKAN HUKUM WARIS, MEMANDANG KEPADA ORANG YANG BERHAK MENERIMA HARTA WARISAN (YAITU SUBYEK DARI HUKUM INI).

9. A.Kedudukan Hukum Waris Dalam Hukum Islam • Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Ayat Alqur’an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya.Inilah yang diatur dalam hukum waris itu.

10. hadist Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Addaraquthni mengajarkan : “Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraid adalah separuh llmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku “.

11. Hadist Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal • memerintahkan: “Pelajarilah Alqur`an dan ajarkanlah kepada orang banyak; pelajari pula faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang; hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraid dan masalahnya, maka mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya”.

12. Pengertian hk waris islam • Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris itulah para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, yang disebut Ilmu Faraidl. 1.Menurut Ahmad Azhar Basyir, ilmu faraid adalah ilmu tentang pembagian harta warisan. Kata faraidl ialah bentuk jamak dari faridah yang antara lain berarti bagian tertentu dari harta warisan (Ahmad Azhar Basyir, 2001: 4). 2. Menurut Zakiah Daradjat (1995: 3) dengan singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

13. 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a). 4.Menurut M. Mawardi Muzamil (1981: 16) bahwa Hukum Waris Islam ialah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima sebagai akibat matinya seseorang.

14. PENGERTIAN HK WARIS ISLAM/ ILMU FARA,IDL PENGERTIAN HK WARIS ISLAM SAMPAI SAAT INI BELUM TERDAPAT KESERAGAMAN, SEHINGGA ISTILAH YANG DIGUNAKAN BERANEKA RAGAM, MISAL: 1.WIRYONO PRODJODIKORO WARISAN: SOAL APAKAH & BAGAIMANAKAH PERBAGAI HAK & KEWAJIBAN TENTANG KEKAYAAN SEORANG PADA WAKTU MENINGGAL DUNIA AKAN BERALIH KEPADA ORANG LAIN YANG MASIH HIDUP 2.M.MAWARDI MUZAMIL HK.WARIS ISLAM: KETENTUAN YANG MENGATUR PERHITUNGAN & PEMBAGIAN SERTA PEMINDAHAN HARTA WARISAN SECARA ADIL & MERATA KEPADA AHLI WARISNYA & ATAU ORANG/BADAN LAIN YANG BERHAK MENERIMA SEBAGAI AKIBAT MATINYA SESEORANG.

15. YANG DIMAKSUD ADIL DALAM HK WARIS ISLAM JANGAN DILIHAT SECARA MATEMA-TIS, YAITU JUMLAH PENERIMAAN SAMA SETIAP AHLI WARIS, TAPI MELETAKAN SE-SUATU PADA PROPORSI YANG SEBENAR-NYA MENURUT KETENTUAN HK ISLAM ALQUR,AN & HADITS. ARTI MERATA: YANG BERHAK MENERIMA HARTA WARISAN/MEWARIS TIDAK SAJA PADA GENERASI PENERUSNYA/AHLI WARIS DALAM GARIS KE BAWAH TAPI AHLI WARIS DALAM GARIS KEATAS MAUPUN KESAM-PING DIMUNGKINKAN MEWARIS BERSAMA

16. 3.MUHAMAD ALI AS SHABUNI MIRATS/WARIS MENURUT LUGHAT: PINDAHNYA SESUATU DARI SESEORANG KEPADA ORANG LAIN ATAU DARI SATU KAUM KEPADA KAUM YANG LAIN. SESUATU ITU LEBIH UMUM DARI PADA HARTA MELIPUTI ILMU, KEMULIAAN DAN LAIN-LAIN MIRATS MENURUT ISTILAH: PINDAHNYA HAK MILIK ORANG YANG MENINGGAL DUNIA KEPADA PARA AHLI WARISNYA YANG MASIH HIDUP BAIK YANG DITINGGALKAN-NYA ITU BERUPA HARTA BERGERAK & TIDAK BERGERAK ATAU HAK-HAK MENU-RUT HK.SYARA

17. MENURUT PASAL 171 (a)KHI: KEWARISAN ADALAH HK.YANG MENGATUR TENTANG PEMINDAHAN HAK PEMILIKAN HARTA PENINGGALAN (TIRHAH) PEWARIS, MENEN-TUKAN SIAPA-SIAPA YANG BERHAK MENJA-DI AHLI WARIS & BERAPA BAGIANNYA MASING-MASING ARTI TIRHAH: SESUATU YANG DITINGGALKAN OLEH SESEORANG SETELAH MENINGGAL DUNIA, BAIK BERUPA HARTA BENDA & HAK-HAK KEBENDAAN ATAU BUKAN HAK KEBEN-DAAN

18. B. SUMBER HK.WARIS ISLAM 1.ALQUR,AN .2.SUNAH ROSUL/HADITS 3.IJTIHAD. ALQUR,AN SEMUA AYAT ALQUR,AN MENGENAI HK.WARIS ADLH AYATYANG PASTI YANG TERDPT DALAM BBRP. AYAT SURAT AN NISA DITAMBAH SATU AYAT SURAT AL ANFAL MEMUAT KETENTUANPOKOK: -SURAT AN NISA AYAT 1: MENEGASKAN TENTANG KUATNYA HUBUNGAN KELUARGA KARENA PERTALIAN DARAH -SURAT AN NISA AYAT 7: LELAKI & PEREMPUAN SAMA-SAMA BERHAK ATAS HARTA WARISAN ORANG TUANYA & KELUARGANYA -SURAT AN NISA AYAT 11: BAGIAN ANAK LAKI-LAKI SAMA DENGAN BAGIAN DUA ORANG ANAK PEREMPUAN

19. -Ayat 75 srt Al Anfal: menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan dari sebagian yang lain. -Ayat 8 srt An Nisa memerintahkan agar kepada sanak kerabat ,anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan, diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat mengikuti menikmati harta warisan yang baru saja dibagi itu.

20. LANJUTAN Ayat 8 srt An Nisa • Realisasi dari ajaran tersebut dapat diperkembangkan secara kenegaraan, hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan • Ayat 9 srt An Nisa memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan kepada anak cucu yang akan ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya

21. HADITS WALAUPUN ALQUR,AN TELAH MENYEBUT SECARA TEGAS & TERINCI KETENTUAN-KETENTUAN BAGIAN AHLI WARIS NAMUN HADITS MENYEBUTKAN PULA BEBERAPA HAL YANG TIDAK DISEBUTKAN DALAM ALQUR,AN ANTARA LAIN: -HADITS RIWAYAT BUHORI & MUSLIM: 1. AHLI WARIS LAKI-LAKI YANG LEBIH DEKAT KEPADA MAYIT, LEBIH BERHAK ATAS SISA HARTA WARISAN SETELAH DIAMBIL BAGIAN AHLI WARIS YANG MEMPUNYAI BAGIAN TERTENTU 2.WALA (HARTA WARISAN BEKAS BUDAK YANG TIDAK MENINGGALKAN AHLI WARIS) ADALAH MENJADI HAK ORANG YANG ME-MERDEKAANNYA

22. -HADITS RIWAYAT AHMAD & IBNU MAJAH : PEMBUNUH TIDAK BERHAK MEWARIS ATAS HARTA ORANG YANG DIBUNUH-NYA -HADITS RIWAYAT ABU DAWUD: NABI MEMBERI BAGIAN NENEK 1/6 APABILA TIDAK DIHALANGI IBU -HADITS RIWAYAT AHMAD: ANAK DALAM KANDUNGAN BERHAK MEWARIS SETE-LAH DILAHIRKAN DALAM KEADAAN HI-DUP YANG DITANDAI TANGISAN KELA-HIRAN

23. Hadist riwayat Al Jama`ah, kecuali Muslim dan Nasa`i : mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim - Hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik baitul mal.

24. IJTIHAD MESKIPUN ALQUR,AN & HADITS TELAH MEMBERI KETENTUAN TERPERINCI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN, TAPI DALAM BEBERAPA HAL MASIH DIPERLUKAN ADANYA IJTIHAD ANTARA LAIN: -BAGIAN IBU APABILA BERSAMA BAPAK, SUAMI ATAU ISTERI -BAGIAN AHLI WARIS KAKEK BERSAMA SAUDARA -HARTA WARISAN YANG TIDAK HABIS TERBAGI KEPADA SIAPA SISANYA DIBERIKAN

25. BAB II .ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM • Hukum kewarisan islam ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan islam disebut juga hukum Fara`id, jamak dari kata farida. Sumbernya Alqur`an terutama surat An Nisa ayat 11, 12, 176 dan Al Hadist yang memuat Sunnah Rasulullah yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum fiqih islam melalu ijtihad orang yang memenuhi syarat, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijtihad.

26. LANJUTANAsas hukum kewarisan islam Asas hukum kewarisan islam yang bersumber dari Alqur`an dan Al Hadist, menurut Amir Syarifudin adalah: • 1.Ijbari • 2.Bilateral • 3.Individual • 4.Keadilan berimbang dan • 5.Akibat kematian (Amir Syarifudin, 1984: 18).

27. Ad 1 Asas Ijbari Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur memaksa (ijbari=compulsory) dalam hukum kewarisan islam itu terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima kehendaknya sendiri. Oleh karena itu calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan

28. Asas ijbari hukum kewarisan islam dapat dilihat dari beberapa segi yakni: a.Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An Nisa ayat 7 b.Unsur ijbari dapat dilihat juga dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Ini tercermin dalam kata mafrudan yang makna asalnya adalah ditentukan atau diperhitungkan. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hambaNya

29. c.Unsur ijbari lain yang ada dalam hukum kewarisan islam : adalah penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam pengelompokan ahli waris di surat An Nisa ayat 11, 12 dan 176.

30. Ad.Asas Bilateral • Asas bilateral dalam hukum kewarisan islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An Nisa ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176

31. Ad. Asas Individual Asas individual ini dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapati tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

32. LANJUTAN ASAS INDIVIDUAL: • Asas individual hukum kewarisan islam ini diperoleh dari kajian aturan Alqur`an mengenai pembagian harta warisan. Ayat 7 surat An Nisa, misalnya dalam garis-garis besar telah menjelaskan tentang hak laki-laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta warisan orang tua atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing) sudah ditentukan

33. Ad. Asas Keadilan Berimbang • Perkataan adil terdapat dalam Alqur`an. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistim hukum islam termasuk hukum kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem ajaran islam keadilan adalah titik tolak proses dan tujuan segala tindakan manusia. Dalam hubungannya dengan materi, yang diatur dalam hukum kewarisan, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

34. Ad. Asas yang Menyatakan bahwa Kewarisan Ada Kalau Ada yang Meninggal Dunia (Akibat Kematian Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.

35. lanjutan • Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum islam. Ini berarti bahwa hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja yaitu kewarisan sebagai akibat kematian seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata barat kewarisan ab intestato atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang.

36. lanjutan • Hukum kewarisan islam, karena itu tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata barat dengan istilah kewarisan secara testamen.

37. lanjutan • Asas ini mempunyai kaitan dengan asas ijbari tersebut di atas yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati kelak. Melalui wasiat, menurut hukum islam dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan. Dalam kitab-kitab hukum fiqih, wasiat ini dibahas tersendiri di luar hukum kewarisan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat dimuat dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab V.

38. BAB IVSEBAB TERJADINYA WARISAN 1.HUBUNGAN KERABAT/NASAB. SEPERTI: BAPAK, IBU, ANAK, CUCU, SAUDARA KANDUNG, SDR.SEAYAH, SDR. SEIBU DAN LAIN-LAIN 2.HUBUNGAN PERKAWINAN. SEPERTI: SUAMI ISTERI MESKIPUN BELUM PERNAH BERKUMPUL ATAU TELAH BERCERAI TAPI MASIH DALAM MASA IDAH TALAK RAJ,I

39. 3.HUBUNGAN WALA/WALAH, :HUBUNGAN ANTARA BEKAS BUDAK DENGAN ORANG YANG MEMERDE-KAANNYA, APABILA BEKAS BUDAK ITU TIDAK MEM-PUNYAI AHLI WARIS YANG BERHAK MENGHABIS-KAN SELURUH HARTA WARISAN (PRAKTEK SUDAH TDK ADA). 4.TUJUAN ISLAM. JIKA PEWARIS TDK MENINGGALKAN AHLI WARIS YANG MENERIMANYA & SAMPAI BATAS WAKTU TERTENTU TELAH DIUSAHAKAN UNTUK MENCARI/MENUNGGU AHLI WARIS YANG BERHAK & TDK MUNCUL, MAKA HARTA WARISAN DAPAT DISERAHKAN KE BAITUL MAL: PERBENDAHARAAN NEGARA, TEMPAT MENAMPUNG HARTA BENDA KEPENTINGAN UMUM, YANG AKAN DIBELANJA-KAN UNTUK UMUM, BERSUMBER DARI : ZAKAT, RAMPASAN PERANG, WARISAN TDK ADA AHLI WARISNYA

40. LANJUTAN Pasal 191 KHI : • ” Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, tau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum”

41. BAB VRUKUN DAN SYARAT WARISAN • Di dalam hukum islam dikenal adanya rukun dan syarat. Antara rukun dan syarat ada perbedaan dalam pengertiannya. Rukun warisan ialah sesuatu yang harus ada dalam suatu warisan dan merupakan hakekat dari warisan itu sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu rukun, warisan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat warsan ialah sesuatu yang harus ada dalam warisan akan tetapi tidak termasuk dalam hakekat warisan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari warisan itu tidak dipenuhi, maka warisan itu tidak sah

42. Rukun Warisan Rukun warisan ada 3, yaitu: 1.Muwarrits atau pewaris Pewaris/muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia, yang harta pening-galannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya (M Mawardi Muzamil, 1981: 18) Pasal 171 b KHI : ”Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ”.

43. 2.Warits atau ahli waris Ahli waris /warits, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati baik disebab-kan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan dan sebagainya (M Mawardi Muzamil, 1981: 18) Pasal 171 c KHI: ”Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ”

44. 3.Mauruts atau tirkah Yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam KHI dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 d KHI). Harta warisan ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 e KHI).

45. Para ahli hukum islam berbeda pendapat mengartikan tarikah I.Mazhab Hanafiah a.Gol Hanafi, tirkah : harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Meliputi: kebendaan & hak kebendaan. Tirkah harus dikeluarkan untuk memenuhi hak biaya perawatan, pelunasan utang & hak wasiat serta hak ahli waris b.Fukoha Hanafiah sebagian, tirkah: sisa harta setelah diam-bil biaya perawatan & pelunasan hutang. Jadi tirkah di sini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat & yang harus diterimakan kepada para ahli waris. c.Sebagian fukoha yang lain, tirkah diartikan secara mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mati. Tirkah di sini mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan & penerimaan kepada para ahli waris.

46. II.Ibnu Hazn = fukoha Hanafiah Bahwa harta peninggalan yang harus diwaris ialah yang berupa harta benda melulu, sedang yang berupa hak tidak diwaris-kan kecuali jika hak tersebut mengikuti bendanya seperti mendirikan hak bangunan/ tanaman tumbuh-tumbuhan di atas tanah III.Ulama Malikiyah, Syafiiyah & Hambaliyah, tirkah: segala yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta benda maupun hak-hak baik hak kebendaan maupun bukan kebendaan

47. Harta Syarikat Hampir seluruh Indonesia dikenal adanya harta syarikat. Di Jateng & Jatim dikenal: harta gono gini. Jabar: guna kaya. Minahasa & Bugis: cara. Bali : dwuwe gabro. Sumut: harta serikat. Kalimantan: barang derpantangan. - Menurut Hazairin, bahwa agama islam tidak mempunyai hukum tentang harta bersama dalam perkawinan - Abdurrauf, bahwa alqur,an tidak ada peraturan mengenai harta perkawinan

48. -Said Usman bin Abdullah bahwa harta yang diperoleh semasa perkawinan yang disebut gono gini tidak ada babnya yang shahih di dalam syarikat yang syahih. Apabila ada orang mela-kukan gono gini, maka adakanlah perdamaian antara suami &isteri dengan aturan yang adil, yaitu dibagi hasil antara suami isteri menurut ukuran usahanya, menurut ukuran lelah tenaga yang dikeluarkan atas pekerjaan itu.

49. Dalam UUP/UU NO.I TAHUN 1974 Pasal 29 (1,2,3 ,5) membuka untuk membuat perjanjian kawin apabila kedua suami isteri tidak menghendaki membagi harta benda perkawinan menjadi harta bersama Perjanjian kawin itupun dibenarkan oleh hukum islam sebagaimana ternyata dalam Alqur,an surat al Maidah ayat 1: “Perjanjian kawin yang dibuat antara manusia dalam pergaulan bersama, hukum islam mewajibkan pula untuk mematuhi perjan-jian itu.”

50. Menurut T.Jafizham bahwa: “jika suami & isteri sama-sama bekerja & masing-masing menghasilkan sama-sama 50%, maka dapat ditetapkan masing-masing memperoleh ½. Jika suami dua kali lebih besar dari isteri, maka isteri dapat ditentukan 1/3 & suami 2/3 demikian seterusnya. Harta warisan dibagi sesuadh dikeluarkan harta sarikat ini”