D r. KAUSAR, AS, MSi

1. KEDUDUKAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM Dr. KAUSAR, AS, MSi

2. INDONESIA

3. TUGAS DELEGATIF CAMAT DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA MEMPEROLEH PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI ATAU WALIKOTA UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH • TujuanPendelegasianwewenangdariBupati/WalikotakepadaCamat : • Mempercepatpengambilan keputusanberkaitandgnkepentingandankebutmasysetempat; • Mendekatkanpelayananpemerintahan; • Mempersempitrentangkendalidari Bupati/Walikota kepadaKepalaDesa/Lurah; • Kaderisasikepemimpinanpemerintahan;

4. TUGAS ATRIBUTIF/TUGAS UMUM PEMERINTAHAN • MENGKOORD KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY. • MENGKOORD UPAYA PENEYELENGGARAAN TRANTIBUM • MENGKOORD PENERAPAN & PENEGAKAN PER UU • MENGKOORD PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS PELUM • MENGKOORD PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEM DI KEC • MEMBINA PENYELENGGARAAN PEMDESKEL • MELAKS PELAYANAN MASY YG MENJADI RUANG LINGKUP • TUGASNYA ATAU YG BLM DPT DILAKS DESA/KEL

5. PembinaanCamatterhadapDesa(PP 72/2005) • Memfasilitasi penyusunan perdes dan perkades • Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa • Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa • memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa; • memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; • memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; • memfasilitasi upaya penyelenggaraan trantibum; • memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

6. ORGANISASI DAN ADMINISTRASI KECAMATAN • KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH • SALAH SATU PERUBAHAN YG SANGAT ESENSIAL YAITU MENYANGKUT KEDUDUKAN, TUGAS POKOK & FUNGSI KECAMATAN YG SEBELUMNYA MERUPAKAN PERANGKAT WILAYAH DLM KERANGKA ASAS DEKONSENTRASI, BERUBAH STATUSNYA MENJADI PERANGKAT DAERAH DLM KERANGKA ASAS DESENTRALISASI. • SEBAGAI PERANGKAT DAERAH, DAN DIANGKAT OLEH BUPATI/WALIKOTA, MAKA CAMAT DLM MENJALANKAN TUGASNYA, DISAMPING TUGAS YG MELEKAT (ATRIBUTIF) JUGA DITAMBAH TUGAS PELIMPAHAN DARI BUPATI/WALIKOTA (DELEGATIF).

7. 3. KECAMATAN a. Perubahan Paradigma

8. KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH(KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG) PNS (AbdiNeg & Masy) MELAKS TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (Atributif) CAMAT GARDA TERDEPAN DLM PENYELENGGA- RAAN PEMERINTAHAN PELIMPAHAN SBGN WEWENANG BUP/WALKOT (Delegatif)

9. TUGAS DELEGATIF CAMAT DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA MEMPEROLEH PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI ATAU WALIKOTA UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH Ketentuanlebihlanjutmengenaipelaksanaantugasdanwewenangcamatdiaturdgnperaturanbupati/walikota. Tugas delegatifyang meliputiaspek: perizinan;rekomendasi;koordinasi;pembinaan;pengawasan;fasilitasi; penetapan;penyelenggaraan; dankewenanganlain yang dilimpahkan. • TujuanPendelegasianwewenangdariBupati/WalikotakepadaCamat : • Mempercepatpengambilan keputusanberkaitandgnkepentingandankebutmasysetempat; • Mendekatkanpelayananpemerintahan; • Mempersempitrentangkendalidari Bupati/Walikota kepadaKepalaDesa/Lurah; • Kaderisasikepemimpinanpemerintahan;

10. TUGAS ATRIBUTIF/TUGAS UMUM PEMERINTAHAN • MENGKOORD KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY. • MENGKOORD UPAYA PENEYELENGGARAAN TRANTIBUM • MENGKOORD PENERAPAN & PENEGAKAN PER UU • MENGKOORD PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS PELAYANAN UMUM • MENGKOORD PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEM DI KEC • MEMBINA PENYELENGGARAAN PEMDESKEL • MELAKS PELAYANAN MASY YG MENJADI RUANG LINGKUP • TUGASNYA ATAU YG BLM DPT DILAKS DESA/KEL

11. ORGANISASI DAN ADMINISTRASI KECAMATAN 2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN A. KEDUDUKAN PENJELASAN PASAL 126 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DIKEMUKAKAN BAHWA KECAMATAN ADALAH WILAYAH KERJA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA. OLEH KARENA ITU, CAMAT BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI ATAU WALIKOTA YANG MEMILIKI WEWENANG PENUH UNTUK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKANNYA.

12. ORGANISASI DAN ADMINISTRASI KECAMATAN B. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN • MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY.; • MENGKOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGG. TRAMTIBUM; • MENGKORDINASIKAN PENERAPAN & PENEGAKAN PER-UU-AN; • MENGKOORDINASIKAN PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS YANUM; • MENGKOORDINASIKAN PENYELENGG. KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN; • MEMBINA PENYELENGG. PEMERINTAHAN DESA DAN/ATAU KELURAHAN; • MELAKSANAKAN PELAYANAN MASY. YG MENJADI RUANG LINGKUP TUGASNYA DAN/ATAU YG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA ATAU KELURAHAN.

13. ORGANISASI DAN ADMINISTRASI KECAMATAN 3. ORGANISASI KECAMATAN • SESUAI PP NO. 19 TH. 2008,TERDIRI DARI: • CAMAT • SEKRETARIS KECAMATAN • SEKSI TATA PEMERINTAHAN • SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DAN DESA • SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM • SEKSI-SEKSI LAIN YG NOMENKLATURNYA DISESUAIKAN DGN SPESIFIKASI & KARAKTERISTIK WILAYAH KECAMATAN DI KAWASAN PERKOTAAN ATAU KAWASAN PERDESAAN • KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

14. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; • memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke tiga; • Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; • Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ke tiga; • memfasilitasi memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan • memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan

15. Pembinaan Camat Terhadap Kelurahan (PP 73/2005) • Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan; • Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan; • Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; • Memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;

16. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; • Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan; • Memfasilitasi pembangunan partisipatif; • Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan • Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan

17. PerbandinganPolaPembinaanCamatkeDesa/Kelurahan

18. KESIMPULAN Camat dlm pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati dan walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kewenangan yang dimiliki camat tidak diartikan sebagai kewenangan otonomi yang sama dengan B/W berdasarkan bidang2 yg akan dilimpahkan, namun kewenangan tersebut harus dipandang sebagai kewajiban untuk menata & melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan di wilayahnya, sehingga kegiatan pelayanan masyarakat mampu membuka peluang bagi terciptanya suasana kondusif dalam mendukung pengembangan investasi di Daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru.

19. Pembinaan manajemen Kecamatan dilakukan berkesinambungan dengan mereposisi variabel-variabel yang menentukan aspek pemberdayaan manajemen pemerintahan umum yang memiliki nilai penguatan NKRI. Figur Camat yang akuntabel dan memiliki visi pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian penguasaan asas otonomi dan tugas-tugas umum pemerintahan menjadi suatu keharusan utamanya dalam menciptakan keunggulan lokalitas wilayah. Dengan kebijakan pengembangan wilayah diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada Camat dalam mengembangkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga citra dan wibawa Camat sebagai pemegang rentang kendali koordinasi di wilayah kerjanya semakin menguat