1 / 53

Pajak penghasilan final

Pajak penghasilan final. Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan. KETENTUAN YANG MENGATUR. PP Nomor 27 Tahun 1996 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.04/1996 Nomor 635/KMK.04/1994 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.33/1996. Pengalihan Hak.

fynn
Download Presentation

Pajak penghasilan final

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pajakpenghasilan final

  2. PengalihanHakatas Tanah dan/atauBangunan

  3. KETENTUAN YANG MENGATUR • PP Nomor 27 Tahun 1996 • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.04/1996 • Nomor 635/KMK.04/1994 • Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.33/1996

  4. Pengalihan Hak Penjualan, tukar-menukaratauruislag, perjanjianpemindahanhak, pelepasanhak, penyerahanhak, lelang, hibah,ataucara lain yang disepakatiolehpihak-pihak yang bersangkutan. Termasukdidalamnyaadalah : Warisan,sewagunausahadenganhakopsi, sale and lease back, penyetoran modal sahamdalambentuktanahdan/ataubangunan, pengalihanhaksehubungandenganBangunGunaSerah,penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, danpengambil-alihanusaha,pembubaranbadanhukum,putusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap

  5. TARIF 5 % dari nilai yang tertinggi antara NilaiPengalihanHakatas Tanah dan/atauBangunan denganNilaiJualObyekPajak (NJOP) atas Tanah dan/atauBangunantersebut

  6. TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN • PPhTB wajib untuk dilunasi sebelum Akte Jual Beli ditanda-tangani oleh PPAT/Pejabat berwenang • PPAT/Pejabat yang berwenang baru diperkenankan menanda-tangani akta setelah terbukti wajib pajak tersebut melunasi PPh yang terutang dengan menyerahkan lembar ke-5 SSP atau fotokopi SSP (dengan menunjukkan asli SSP yang bersangkutan), atau lembar ke-2 SKB PPh.

  7. TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN • SSP lembar ke-3 wajibdisampaikanolehwajibpajak yang melakukanpengalihanhakatastanahdan/ataubangunanke KPP tempatwajibpajakterdaftar, paling lambat 20 harisetelahbulandilakukanpengalihanhak • PPAT/Pejabat yang berwenangwajibmenyampaikanlaporanbulananmengenaipenerbitanakta, keputusan, perjanjian, kesepakatanpengalihanhakatastanahdan/ataubangunankepadaKepala KPP danKepala KPPBB setempatselambat-lambatnyatanggal 20 bulanberikutnyasetelahbulandilakukannyapenanda-tangananakta

  8. PENGECUALIAN • OrangPribadi yang melakukanpengalihanhakatastanahdan/ataubangunan yang jumlahbrutonyakurangdariRp 60.000.000,- (danbukanmerupakanjumlah yang dipecah-pecah) • OrangPribadi yang melakukanpengalihanhakatastanahdan/ataubangunankepadapemerintahuntukkepentinganumum • OrangPribadiatauBadan yang melakukanpengalihanhakatastanahdan/ataubangunansehubungandenganhibah yang diberikankepadakeluargasedarahdalamgarisketurunanlurussatuderajad, dankepadabadankeagamaanataubadanpendidikanataubadan social ataupengusahakeciltermasukkoperasi yang ditetapkanMenteriKeuangan, sepanjanghibahtersebuttidakadahubungannyadenganusaha

  9. PENGECUALIAN • Lelangatastanahdan/ataubangunan yang dirampasuntuknegaraberdasarkanKeputusanPengadilanNegeri • Penghasilandaripengalihanhakatastanahdan/ataubangunandalamrangkapenggabungan, peleburanataupemekaranusaha • Penghasilandaripengalihanhakatastanahdan/ataubangunanmilikpemerintahdengancaralelang

  10. PPhatasPenghasilandari Usaha JasaKonstruksi

  11. KETENTUAN YANG MENGATUR • Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh • Peraturan Pememerintah No. 51 tahun 2008 • Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009

  12. OBYEK PPh • Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi : • pelaksanaan konstruksi • perencanaan konstruksi • pengawasan konstruksi

  13. TARIF • 2% (dua persen) ntuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; • 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha; • 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; • 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan • 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

  14. TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN • PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau • Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

  15. TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN • DalamhalPPh Final dipotongolehpenggunajasa, makapenggunajasawajibmelakukansetoranpajakkekasnegaraatasnamapemotong paling lambat 10 harisetelahmasapajakberakhir. • KemudianmelaporkanpemotongandanpenyetoranPPh Final tersebutkepada KPP dimanapemotongterdaftar paling lambat 20 harisetelahmasapajakberakhir • AdapunjikaPPh Final disetorsendiriolehpenyediajasa, paling lambatdisetorkantanggal 15 bulanberikutnyadandilaporkan paling lambattanggal 20 bulanberikutnya

  16. PPh FINAL ATAS HADIAH UNDIAN

  17. KETENTUAN YANG MENGATUR • Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh • PP Nomor 132 Tahun 2000 • Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-395/PJ/2001 • Surat Edaran Dirjen Pajak SE-19/PJ.43/2001

  18. OBYEK PPh Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk natura

  19. TARIF 25 % dari Nilai Undian (Jika diberikan dalam bentuk natura maka nilai hadiah undian tersebut menggunakan nilai pasar atau nilai wajar)

  20. TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN • Dipotongsaatpenyerahanhadiahundiantersebutolehpihakpenyelenggaraundian • PPh yang telahdipotongolehpenyelenggarakemudiandisetorkekasnegara paling lambattanggl 10 bulanberikutnyaatasnamapemotong • Penyelenggarasebagaipemotongakanmelaporkanpemotongandanpenyetorantersebutke KPP dimanapenyelenggaraterdaftar paling lambattanggal 20 bulanberikutnya

  21. PPh FINAL ATAS SEWA TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

  22. KETENTUAN YANG MENGATUR • Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh • PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah disempurnakan dengan PP Nomor 5 Tahun 2002 • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah disempurnakan dengan Nomor 120/KMK.03/2002 • Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-22/PJ.4/1996

  23. OBYEK PPh • Ataspenghasilandarisewatanahdan/ataubangunanberupa: • Tanah, rumah, rumahsusun, apartemen, kondomonium, gedungperkantoran, pertokoan, ataupertemuantermasukbagiannya

  24. TARIF 10 % dari jumlah bruto nilai persewaan

  25. TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN • Dipotongsaatterjadinyapembayarannilaisewatersebutolehpihakpenggunajasa (penyewa) • PPh yang telahdipotongolehpenggunajasakemudiandisetorkekasnegara paling lambattanggl 10 bulanberikutnyaatasnamapemotong • Penggunajasasebagaipemotongakanmelaporkanpemotongandanpenyetorantersebutke KPP dimanapenyelenggaraterdaftar paling lambattanggal 20 bulanberikutnya

  26. PPh Final AtasBungaDeposito, Tabungan, Dan Sertifikat Bank Indonesia

  27. KETENTUAN YANG MENGATUR • Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh • PP Nomor 131 Tahun 2000 • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 • Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-19/PJ.43/2001 

  28. OBYEK PPh Penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima/diperoleh dari Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI (termasuk bunga yang diterima/diperoleh dari Deposito dan Tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia)

  29. TARIF • 20 % darijumlahbruto (bersifat final) terhadapWajibPajakDalamNegeridan BUT • 20 % atautarifsebagaimana P3B terhadapWajibPajakLuarNegeri

  30. TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN • Bank dan Bank Indonesia wajib memotong PPh atas Bunga Deposito dan Bunga Tabungan • Menyetor PPh tersebut dengan SSP atas nama bank ke Kantor Penerima Pembayaran, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya • Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh dimaksud ke KPP (di mana pemotong terdaftar) dengan SPT Masa PPh Ps. ayat (2), selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

  31. PENGECUALIAN • Terhadap Orang Pribadi Subyek Pajak Dalam Negeri yang seluruh penghasilannya (termasuk bunga dan diskonto) tidak melebihi PTKP. • Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah Deposito dan Tabungan serta SBI tidak melebihi Rp 7.500.000,- • Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

  32. PENGECUALIAN • Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dana yang diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun • Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikanRumahSederhanadanRumahSangatSederhana, KavelingSiapBangununtukRumahSederhanadanRumahSangatSederhana, atauRumahSusunSederhanauntukdihunisendiri.

  33. PPhatasBungadanDiskontoObligasiyang diperdagangkandan/ataudilaporkanperdagangannyadi Bursa Efek

  34. KETENTUAN YANG MENGATUR • Pasal 4 ayat (2) Undang-UndangPPh • PP Nomor 6 Tahun 2002 • KeputusanMenteriKeuanganNomor 121/KMK.03/2002 • KeputusanDirjenPajakNomor Kep-241/PJ/2002 berikutralatnya

  35. OBYEK PPh • Ataspenghasilanberupabungadandiskontoobligasi yang diperdagangkanataudilaporkanperdagangannyadi Bursa Efek

  36. TARIF • Atasbungaobligasidengankupon (interest bearing bond) : • 20 %, bagiWajibPajakDalamNegeridan BUT • 20 % atautarif P3B, bagiWajibPajakLuarNegeri darijumlahbrutobungasesuaidenganmasakepemilikan (holding period) obligasi • Atasdiskontoobligasidengankupon : • 20 %, bagiWajibPajakDalamNegeridan BUT  • 20 % atautarif P3B, bagiWajibPajakLuarNegeri dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi diatashargaperolehanobligasitidaktermasukbungaberjalan (accured interest)

  37. TARIF • Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero Coupon bond) • 20 %, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT • 20 % atau tarif P3B, bagi Wajib Pajak Luar Negeri dari selisih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi

  38. TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN • MemotongPPhpadasaatdilakukanpembayaran (kepadawajibpajak yang memperolehbungadandiskontoobligasi) denganmemberikanbuktipemotongan • MenyetorPPh yang dipotongtersebutdengan SSP atasnamapemotongke Kantor PenerimaPembayaran paling lambattanggal 10 bulanberikutnya • MelaporkanpemotongandanpenyetoranPPhdimaksudke KPP (dimanapemotongterdaftar) dengan SPT MasaPPh Ps.4 ayat (2), paling lambattanggal 20 bulanberikutnya

  39. PENGECUALIAN Atasbungadandiskontoobligasi yang diperoleh: • Bank yang didirikandi Indonesia ataucabang bank luarnegeridi Indonesia • Dana pensiun yang pendirian/pembentukannyatelahdisahkanMenteriKeuangan • Reksadana (yang terdaftarpadaBapepam) selama 5 tahunpertamasejakpendirian/pemberianijinusaha • WajibPajakOrangPribadi yang penghasilankeseluruhannya (termasukbungadandiskontoobligasi) dalam 1 tahunpajaktidakmelebihi PTKP

  40. PPhatasPenghasilandariTransaksiPenjualanSahamdi Bursa Efek

  41. KETENTUAN YANG MENGATUR • Pasal 4 ayat (2) Undang Undang PPh • PP Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana disempurnakan dengan PP Nomor 14 Tahun 1997 • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997

  42. OBYEK PPh DAN TARIF • Atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek • 0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan • Atas penjualan saham pendiri • 0,5 % dari nilai saham pada saat penutupan bursa di akhir 1996, 31-12-1996 (jika telah diperdagangkan dalam tahun 1996 atau sebelumnya)  • 0,5 % dari nilai saham pada saat Initial Public Offering (jika diperdagangkan pada atau setelah 01-01-1997)

  43. TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN • Memotong PPh pada saat pelunasan transaksi penjualan saham denganmemberikanbuktipemotongan • MenyetorPPh yang dipotongtersebutke Kantor PenerimaPembayarandengan SSP atasnamaperantarapedagangefek paling lambattanggal 20 setiapbulan, atastransaksi yang dilakukandalambulansebelumnya • MelaporkanpemotongandanpenyetoranPPhdimaksudke KPP (dimanapemotongterdaftar) paling lambattanggal 25 padabulan yang samadenganbulanpenyetoran

  44. Dividen Yang DiterimaOlehOrangPribadi

  45. KETENTUAN YANG MENGATUR • Pasal 4 ayat (1) Undang Undang PPh • Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2009

  46. Obyek PPh dan Tarif • Penghasilanberupadividen yang diterimaolehWajibPajakOrangPribadiDalamNegeri • TarifPPhsebasar 10 % darinilaibrutodividen

  47. TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN • Memotong PPh pada saat pembayaran dividen denganmemberikanbuktipemotongan • MenyetorPPh yang dipotongtersebutke Kantor PenerimaPembayarandengan SSP atasnamapemotong paling lambattanggal 10 setiapbulan, atastransaksi yang dilakukandalambulansebelumnya • MelaporkanpemotongandanpenyetoranPPhdimaksudke KPP (dimanapemotongterdaftar) paling lambattanggal 20 padabulan yang samadenganbulanpenyetoran

  48. PPh Final AtasBungaSimpanan yang DibayarkanKoperasiKepadaAnggotanya

  49. KETENTUAN YANG MENGATUR • Pasal 4 ayat (1) Undang Undang PPh • Surat Edaran Dirjen Pajak SE-20/PJ/2009

  50. OBYEK PPh dan TARIF • Ataspenghasilandaribungasimpanan yang dibayarkanolehkoperasikepadaanggotanya • 10 % darijumlahbrutobungasimpanan

More Related