1 / 42

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN. BY SUHARTINI. Menurut SAK-ETAP (2009:114-122) : Pendapatan / income : suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yg mengakibatkan kenaikan ekuitas yg tdk berasal dari kontribusi penanaman modal. Ruang lingkup pendapatan ini diterapkan untk:

cairo-woods
Download Presentation

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BY SUHARTINI

  2. Menurut SAK-ETAP (2009:114-122) : Pendapatan /income : suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yg mengakibatkan kenaikan ekuitas yg tdk berasal dari kontribusi penanaman modal. • Ruang lingkup pendapatan ini diterapkan untk: • Penjualan brg (baik diproduksi maupun dibeli untk dijual kembali) • Pemberian jasa • Kontrak konstruksi • Penggunaan aset oleh pihak lain yg menghasilkan bunga, royalti atau deviden.

  3. Pengakuan pendapatan dibagi dlm 4 bagian sbb: • Penjualan brg diakui apabila sbb: • Resiko dan manfaat yg signifikan dari kepemilikan brg telah dialihkan kepada pembeli; • Entitas tdk mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepd tingkat kepemilikan atau pengendalian efektif ats brg yg terjual: • Juml pendapatan dpt diukur secara andal • Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi mengalir masuk ke dlm entitas; dan • Biaya yg telah atau akan terjadi sehub dng transaksi dpt diukur dng andal.

  4. Penyediaan jasa diakui bila hasil transaksi tsb dpt diestimasi secara jelas. Entitas hrs mengakui pendapatan sesuai dng tahap penyelesaiannya pd akhir periode pelapaoran, sehingga biasanya entitas menggunakan presentase penyelesaian. Hasil estimasi dpt diestimasi secara andal, bila memenuhi kondisi sbb: • Juml pendapatan dpt diukur secara andal; • Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi yg berhub dng transaksi akan mengalir kepada entitas; • Tingkat penyelesaian transaksi pd akhir periode pelaporan dpt diukur secara andal; dan • Biaya yg terjadi dalam transaksi dan biya penyelesaian transaksi dpt diukur secara andal.

  5. Kontrak Kontruksi Entitas hrs mengakui pendapatan dan biaya kontrak yg berhub dng kontrak konstruksi masing-masing sebagai pendapatan dan pelaporandan beban yg disesuaikan dng tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan, biasanya adalah metode peresentase penyelesaian.

  6. Bunga, royalti, dan deviden Entitas hrs mengakui pendapatan dari penggunaan aset pada saat : • Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yg berhub dng transaksi akan mengalir kepada entitas; dan • Juml pendapatan tsb dpt diukur secara andal Entitas hrs mengakui pendapatan atas dasar berikut: • Bunga harus diakui secara akrual • Royalti hrs diakui dng menggunakan dasar akrual sesuai dng substansi dari perjanjian yg relevan; dan • Deviden hrs diakui ketika hak pemegang saham untk menerima pembayaran telah terjadi.

  7. Menurut UU PPh No.36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) : Penghasilan : setiap tambahan kemampuan ekonomis yg diterima/diperoleh WP, baik yg berasal dari Indonesia maupun luar Indonesiayg dpt dipakai untk konsumsi atau menambah kekayaan WP yg bersangkutan dng nama dan bentuk apapun. • Untk menentukan kapan penghasilan diterima/diperoleh, UU Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan yg diselenggarakan oleh WP , berdasarkan akrual atau kas basis. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Kedua metode tsb, dlm hal tertentu menimbulkan perbedaan waktu pengakuan penghasilan.

  8. PENDAHULUAN PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) A D A L A H PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK UU PPhPasal1 UU PPh No. 36 TAHUN 2008

  9. Penghasilan ObjekPajak Non ObjekPajak ObjekPajak Final END Expenses PenghasilanKenaPajak PajakTerutang TarifPajak Deductible Non-Deductible KompensasiRugi

  10. PENDAHULUAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN • Penggantianatauimbalanberkenaandgnpekerjaanataujasaygditerimaataudiperoleh • termasukgaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uangpensiun, atauimbalandlmbentuklainnya, • kecualiditentukan lain dalam UU ini; • Hadiahdrundian, pekerj. ataukegiatan, & penghargaan; • Labausaha • Keuntungankrnpenjualanataukrnpengalihanharta • Penerimaankembalipembayaranpajakygtlhdibebankansbgbiaya & pembayarantambahanpengembalianpajak • bungatermasuk premium, diskonto, danimbalankarenajaminanpengembalianutang UU PPhPasal 4 ayat (1)

  11. PENDAHULUAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN • Deviden, dgnnamadandlmbentukapapun, • Termasukdevidendariperusahaanasuransikpd • pemegang polis, danpembagian SHU koperasi • Royalti, atauimbalanatspenggunaanhak • Sewa & penghasilan lain sehub. dg penggunaanharta • Penerimaanatauperolehanpembayaranberkala • Keuntungankrnpembebasanutang, • kecualisampaidgnjumlahtertentuditetapkandgn PP (PP No.130 Tahun 2000) • Keuntungankrnselisihkursmatauangasing, UU PPhPasal 4 ayat (1)

  12. PENDAHULUAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN Selisihlebihkarenapenilaiankembaliaktiva, Premiasuransi, Iuranygditerima/diperolehperkumpulandarianggotanyaygterdiridari WP ygmenjalankanusaha / pekerjaanbebas, Tambahankekayaannetodaripengh. ygblmdikenaipajak. Penghasilandariusaha yang berbasissyariah Imbalanbungadi bid. Perpajakan (UU KUP) Surplus Bank Indonesia UU PPhPasal 4 ayat (1)

  13. PENDAHULUAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Penjelasan) Keuntungankarenapenjualanataukarenapengalihanhartatermasukkeuntungankarena: pengalihanhartakepadaperseroan, persekutuan, danbadanlainnyasebagaipenggantisahamataupenyertaan modal; pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dgn nama/dlm bentuk apa pun penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan UU PPhPasal 4 ayat (1) huruf d

  14. OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Penjelasan) Keuntungankarenapenjualanataukarenapengalihanhartatermasukkeuntungankarena: • pengalihanhartaberupahibah, bantuan, atausumbangan, kecuali yang diberikankepada : • keluargasedarahdlmgarisketurunanlurussatuderajatdan • badankeagamaan, badanpendidikan, badansosialtermasukyayasan, koperasi, atau OP ygmenjalankanusahamikrodankecil, (ketentuannyadiaturPMK-245/PMK.03/2008), • sepanjangtidakadahubungandenganusaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaandiantarapihak-pihak yang bersangkutan UU PPhPasal 4 ayat (1) huruf d

  15. OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Penjelasan) Contoh : • PT. Y mempunyai sebuah mobil yg digunakan untk kegiatan operasionalnya diperoleh pd 6 Jan 2008 dng harga Rp 100 jt dan tgl 17 Agst 2011 mobil tsb diganti dng kepemilikan saham yg dihargai sebesar Rp 75 jt oleh PT. D , maka selisih harga saham PT.Y pada PT. D atas mobil tsb dinilai sebesar nilai bukunya Rp 19.791.666 yg merupakan PKP bagi PT. Y • PT. P dilakukanlikuidasidanataspembyruatngkepadakrediturnyamenggunakanmobilygmempnilaibukuRp 50 jt. • atspembyrhutangdngmenggunakanmobilolehkrediturdiakuisebesarRp 75 jt. PT. P dianggapmemp PKP atspelaksanaanlikuidasidngmelakukanpelunasanutangdngmobilsebesarRp 25 jt. UU PPhPasal 4 ayat (1) huruf d

  16. PENDAHULUAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Penjelasan) TermasukdalampengertianDividenadalah: • Pembagianlababaiksecaralangsungataupuntidaklangsung, dengannamadandalambentukapapun; • Pembayarankembalikarenalikuidasi yang melebihijumlah modal yang disetor; • Pemberiansaham bonus • Yang dilakukantanpapenyetoran • Termasukygberasaldarikapitalisasiagiosaham; • Pembagianlabadalambentuksaham; • Pencatatantambahan modal yang dilakukantanpapenyetoran; • Jumlah yang melebihijumlahsetoransahamnya yang diterimaataudiperolehpemegangsahamkarenapembeliankembalisaham-sahamolehperseroan yang bersangkutan; Penjelasan UU PPhPasal 4 ayat (1) huruf g

  17. PENDAHULUAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Penjelasan) TermasukdalampengertianDividenadalah: • Pembayarankembaliseluruhnyaatausebagiandari modal yang disetorkan, jikadlm tahun2 yglampaudiperolehkeuntungan, • kecualijikapembayarankembaliituadalahakibatdaripengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukansecarasah; • Pembayaransehubungandengan tanda2 laba, termasuk yang diterimasebagaipenebusan tanda2 labatersebut; • Bagianlabasehubungandenganpemilikanobligasi; • Bagianlaba yang diterimaolehpemegang polis; • Pembagianberupasisahasilusahakepadaanggotakoperasi; • Pengeluaranperusahaanuntukkeperluanpribadipemegangsaham yang dibebankansebagaibiayaperusahaan. Penjelasan UU PPhPasal 4 ayat (1) huruf g

  18. PENDAHULUAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Penjelasan) TermasukdalampengertianDividenadalah: ContohPraktek: PT. A MembayarBunga > Kewajaran PemegangSaham (Tlhdisetorpenuh) MemberikanPinjaman SelisihYgDibayaratasnilaiwajar : TidakbolehjadiBiaya (Non Deductible Expense) PT. B Penjelasan UU PPhPasal 4 ayat (1) huruf g

  19. PENDAHULUAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Penjelasan) Royalti terdiri dari : • hakatashartatakberwujud, • misalnyahakpengarang, paten, merekdagang, formula, ataurahasiaperusahaan; • hakatashartaberwujud, • misalnyahakatas alat2 industri, komersial, & ilmupengetahuan. • informasi, • yaituinformasi yang belumdiungkapkansecaraumum, walaupunmungkinbelumdipatenkan, • misalnyapengalamandi bid. industri, atau bid. usahalainnya. • Ciri : informasitersebuttelahtersediasehinggapemiliknyatidakperlulagimelakukanrisetuntukmenghasilkaninformasitersebut. Penjelasan UU PPhPasal 4 ayat (1) hurufh

  20. PENDAHULUAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Penjelasan) Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi : • Penghasilan • Biaya, termasuk : • hakpihakketigaatasbagihasil; • margin; dan • kerugiandaritransaksibagihasil. • Pemotonganpajakataupemungutanpajak • dilakukanjugaterhadap : • hakpihakketigaatasbagihasil; • bonus; • margin; dan • hasilberbasissyariahlainnya yang sejenis PP No.25 Th 2009

  21. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh • BantuandanHibah • HartasbgpenggantiSahamatauPenyertaan modal; • termasuksetorantunai • DevidenatauBagianLabadgnkriteriatertentu • Iuranygditerimaataudiperoleh Dana Pensiun • Yang pendiriannyatlhdisahkanMenteriKeuangan, • Baik yang dibayarolehPemberiKerjamaupunPegawai • Penghasilandari modal ygditanamkan Dana Pensiun (tlhdisahkanMenkeu) dlmbidang-bidangtertentu (PMK-234/PMK.03/2009) • Bagianlabadaribadanpasanganusaha Perusahaan Ventura, dgnsyarattertentu • SisaLebihBadan/LembagaPendidikandanLitbang (PMK-80/PMK.03/2009 jo PER-44/PJ./2009) • Bantuanatausantunanygdibayarkanoleh BPJS kpd WP Ttt (PMK-247/PMK.03/2008) UU PPhPasal 4 ayat(3)

  22. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPhbagi WP OP • Warisan • PenggantianatauImbalanbentuknatura/kenikmatandari WP atauPemerintah, Sehub. dg pekerjaanataujasa • kecuali yang diberikanoleh : • bukanWajibPajak, • WP yang dikenakanpajaksecara final atau • WP ygmenggunakan Norma PenghitunganKhusus (deemed profit) Pasal 15 • Pembayaranasuransikpd OP sehubungandengan : • asuransikesehatan, • asuransikecelakaan, • asuransijiwa, • asuransidwiguna, dan • asuransibeasiswa UU PPhPasal 4 ayat (2)

  23. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPhbagi WP OP • Bagianlabaygditerimaataudiperolehanggotadari : • Perseroan komanditerygmodalnyatdkterbagiatas saham2, • Persekutuan, • Perkumpulan, • Firma, dan • Kongsi, • Tmskpemegang unit penyertaankontrakinvestasikolektif • Beasiswaygmemenuhipersyaratantertentu (PMK-246/PMK.03/2008 jo PMK-154/PMK.03/2009) UU PPhPasal 4 ayat (2)

  24. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh (Penjelasan) SyaratBantuandanHibah : UU PPhPasal 4 ayat(3); PP No. 18 Th 2009 • Tidakada hub. dgnusaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaandiantara pihak2 ygbersangkutan • Bantuanatausumbangan, termasuk • Zakatygditerimaoleh : • BAZ atau LAZ ygdibentuk/disahkanpemerintah • Penerimazakat yang berhak • Sumbangankeagamaan yang sifatnyawajibbagipemeluk agama yang diakuidi Indonesia, ygditerima : • lembagakeagamaanygdibentuk/disahkanpemerintah • penerimasumbangan yang berhak,

  25. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh (Penjelasan) SyaratBantuandanHibah : UU PPhPasal 4 ayat(3); Per MenKeu No. 245/PMK.03/2008 • Hartahibah, bantuan, atausumbanganygditerima : • Keluargasedarahdlmgarisketurunanlurussatuderajat; • Orang tua dan anak kandung • BadanKeagamaan; • kegiatannyasemata-matamengurustempat-tempatibadahdan/atau • Menyelenggrkn keg. di bid. keagamaan, ygtdkmencarikeuntungan • BadanPendidikan; • BadanSosialtermasukyayasandankoperasi • OP ygmenjalankan Usaha Mikrodan Kecil • PembukuanolehPenerima: • sesuaidengannilaibukuhartadaripihakpemberi.

  26. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh (Penjelasan) SyaratBantuandanHibah : - PenjelasanBadanSosial UU PPhPasal 4 ayat(3); Per MenKeu No. 245/PMK.03/2008 • Badansosialtermasukyayasandankoperasi : • Kegiatansemata-matamenyelenggarakan: • Pemeliharaankesehatan; • Pemeliharaanoranglanjutusia (pantijompo); • Pemeliharaananakyatim-piatu, anakatauorangterlantar, dananakatauorangcacat; • Santunandan/ataupertolongankepadakorbanbencanaalam, kecelakaan, dansejenisnya; • Pemberianbeasiswa; • Pelestarianlingkunganhidup; dan/atau • Kegiatansosiallainnya. yang tidakmencarikeuntungan

  27. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh (Penjelasan) SyaratBantuandanHibah : - Penjelasan OP Usaha Mikro & Kecil UU PPhPasal 4 ayat(3); Per MenKeu No. 245/PMK.03/2008 • OP ygmenjalankan Usaha Mikro & Usaha Kecil: memilikidanmenjalankanusahaproduktif yang memenuhikriteriasebagaiberikut : • Memilikikekayaanbersih paling banyakRp 500.000.000,- • Tidaktermasuktanahdanbangunantempatusaha; atau • Memilikihasilpenjualantahunan paling banyakRp 2.500.000.000,-

  28. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh (Penjelasan) KriteriaDevidenBukanObjekPajak: UU PPhPasal 4 ayat(3); PP No. 18 Th 2009 • Yang MenerimaatauMemperoleh : • Perseroan Terbatas (PT) sbg WP DN, • Koperasi, • BUMN • BUMD • Yang memberikan (tempatpenyertaan modal): • Badan Usaha ygdidirikandanbertptkedudukandi Ind. • Syarat : • Dividen berasaldaricadanganlaba yang ditahan • PT, BUMN & BUMD ygmenerimadividen, kepemilikansaham paling rendah25% darijumlah modal ygdisetor.

  29. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh(Penjelasan) Penanaman Modal Tertentuoleh Dana Pensiun: UU PPhPasal 4 ayat(3); Per MenKeu No. 234/PMK.03/2009 Penanaman Modal Tertentuoleh Dana PensiunygpenghasilannyabukanmerupakanObjekPajak: • Bunga, Diskonto, danImbalandari: • Deposito, SertifikatDepositodan Tabungan pada BI sertasertifikat BI • Obligasi, Sukuk, SBSN, SPN • Yang diperdagangkandi Bursa Efekdi Indonesia • Devidendari PT yang tercatatdi Bursa Efekdi Indonesia

  30. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh (Penjelasan) Syarat Perusahaan Ventura: UU PPhPasal 4 ayat(3); KepMenKeu 250/KMK.04/1995 • SyaratPasanganusaha : • didirikandanmenjalankanusahaataukegiatandi Indo. • merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan • sahamnyatidakdiperdagangkandi bursa efekdi Indonesia • JangkaWaktuPenyertaan Modal Ventura: 10 Tahun • Lain-lain: • ApabilaPasangan Usaha menjualsahamdi Bursa Efek, saham modal venturaharusdijualplglbt 36 bulansejakdiizinkanBapepam

  31. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh (Penjelasan) SisaLebihLembagaPendidikan & Litbang UU PPhPasal 4 ayat(3) hrf m & Penjelasannya; 80/PMK.03/2009; PER - 44/PJ./2009 • Syarat: • Badan/Lembaga : • bersifatNirlabadan Terbuka bagisiapasaja • telahterdaftarpadainstansi yang membidanginya, • SisaLebihtsbditanamkankembalidalambentukPembangunan dan Pengadaansarana dan PrasaranakegiatanPendidikan / Litbang, dlmjkwktPlg Lama 4 tahunsejakdiperolehnya. • Wajibmenyampaikanpemberitahuanmengenairencanafisiksederhanadanrencanabiayakepada Ka. KPP tempat WP terdaftar

  32. PENDAHULUAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh (Penjelasan) SisaLebihLembagaPendidikan & Litbang UU PPhPasal 4 ayat(3) hrf m & Penjelasannya; 80/PMK.03/2009; PER - 44/PJ./2009 • PengertianPemb. danpengadaan Sa-pra: Pembelian, pengadaan d/a pembangunanfisiksaranadanprasaranakegiatanpendidikan d/a penelitiandanpengembangan yang meliputi: • PembelianataupembangunangedungdanprasaranakegiatanPendidikan, Litbangtermasukpembeliantanahsbglokasipembangunangedungdanprasaranatsb • Pengadaansa-prakantor, lab. danperpustakaan; atau • Pembelianataupembangunanasramamahasiswa, rumahdinas, guru, dosenataukaryawan, dansa-praolahraga, sepanjangberadadilingkunganataulokasilembagapendidikan formal

  33. KarakteristikPPh Final 1.Tidakperludigabungkandenganpenghasilan non-final lain dalampenghitungan SPTPPhTahunan 2. Biaya 3M nyatidakdapatdiperhitungkansebagaipengurangpenghasilan 3. PPh Final ygdibayarsendiri/dipotongtidakdapatdikreditkan (non prepaid expenses)

  34. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPH FINAL UU PPhPasal 4 ayat (2) • PenghasilanberupaBunga: • Bungadepositodantabunganlainnya(PP 131/2000) • BungaObligasidan SUN (PP 16/2009) • bungasimpanan yang dibayarkanolehkoperasikepadaanggotakoperasi OP (PP 15/2009) • Hadiahundian(PP 132/2000) • Penghasilandari : • Trans. saham & sekuritas lain (PP 41/1994 std. PP 14/1997) • Trans.derivatifygdiperdagangkandi bursa (PP 17/2009) • Transaksipenjualansahamataupengalihanpenyertaan modal padaperusahaanpasangannya yang diterimaolehperusahaan modal ventura(PP 4/1995)

  35. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL UU PPhPasal 4 ayat (2) • penghasilandari : • Transaksipengalihanhartaberupa T/B, (PP 48/1994 stdd(3) PP 71/2008) • Usaha Real Estate • Usaha jasakonstruksi(PP 51/2008 std. PP 40/2009) • Persewaantanahdanbangunan(PP 29/1996 std. PP 5/2002) • penghasilantertentulainnya; • DividenYgDiterima/Diperoleholeh WP OP DN (PP 19/2009) • Diskonto SPN (PP 27/2008) • UangPesangon, UangManfaatPensiun, THT & JHT YgDibayarkanSekaligus(PP 68/2009)

  36. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL 1. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN (PP No. 48 Th 1994 stdd(3) PP 71 Th 2008) • 2 PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU • BANGUNAN (PP No. 29 Th 1996 std. PP No.5 Thn 2002 ) 3. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI (PP No. 51 Th 2008 std. PP 40 Th 2009) PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN( PP No. 132 Thn 2000 jo Kep-395/PJ/2001 jo. SE-19/PJ.43/2001) 5. BUNGA SIMPANAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI OP (PP No. 15 TH 2009) 6. DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (PP No. 19 TH 2009) UU PPhPasal 4 ayat (2)

  37. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL 7. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DANTABUNGAN SERTA DISKONTO SBI( PP No. 131 Th 2000 jo KMK-51/KMK.04/2001) PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI (PP 16 Th2009 jo PMK-85/PMK.03/2011) DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA (PP 27 Th 2008 jo PMK-63/PMK.03/2008) 10. PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA ( PP No. 4 Th 1995) PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK ( PP No. 41 Thn 1994 std. PP No.14 Thn 1997) 12. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YG DIPERDAGANGKAN DI BURSA (PP No. 17 TH 2009) 13. PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS (PP No. 68 TH 2009) UU PPhPasal 4 ayat (2)

  38. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPH FINAL 8. PENGHASILAN YANG DITERIMA WP PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (KMK No. 416/KMK.04/1996 JO. SE-29/PJ.04/1996) 9. PENGHASILAN YANG DITERIMA WP PERUSAHAAN PELAYARAN /PENERBANGAN LN (KMK No. 417/KMK.04/1996) • PENGHASILAN SELISIH LEBIH KARENA REVALUASI AKTIVA • TETAP ( KMK. 486/KMK.03/2002) 11. PUNGUTAN PPH ATAS PENYERAHAN PREMIUM, SOLAR, PREMIX KEPADA SPBU SWASTA DAN SPBU PERTAMINA 12. PENGUTAN OLEH PERTAMINA DAN BADAN SELAIN PERTAMINA ATAS PENYERAHAN MINYAK TANAH, GAS LPG DAN PELUMAS 13. PENGHASILAN DARI PENJUALAN HARTA DI INDONESIA YANG DITERIMA WP LN SELAIN BUT DI INDONESIA DAN PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN KPD PERUSAHAAN ASURANSI DI LN (PASAL 26 UU PPH) UU PPhPasal 4 ayat (2)

  39. ContohTransaksihadiahundian : Tgl 06 Juni 2012 PT.ABC mengadakanundiandng total hadiah 500 jt . Atashadiahtsb , PT. ABC hrs memotongPPhsebesar 125 jtdenganmemberikanbuktipemotonganPPh Final Pasal 4 ayat 2 atsundiankepadapenerimahadiahtsb. PT.ABC wajibmenyetorkanpajaktsbdngmenggunakan SSP paling lambattgl 10 Juli 2012. jugaharusmelaporkanpada KPP melalui SPT MasaPPh Final Pasal 4 ayat 2 paling lambattgl 20 Juli 2012.

  40. Contoh : (PPh 22 dibayardimuka) PT. Ari adalahagen/penyalur, makaatstransaksihslproduksipertaminasebesar 100 jtdikenakanPPh 22 final sebesar 0,3% X 100 jt Jurnalygdibuat PT. Ari:

  41. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL PPh Final Lainnya Yang TidakDiaturDengan PP • PENGHASILAN KENA PAJAK DARI SUATU BUT DI INDONESIA • (KECUALI PENGHASILAN TERSEBUT DITANAMKAN KEMBALI • DI INDONESIA) • PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH WP LN ATAS • PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI INDONESIA BERUPA: • DIVIDEN • BUNGA, TERMASUK PREMIUM, DISKONTO DAN IMBALAN • SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG • ROYALTI, SEWA, DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DG • PENGGUNAAN HARTA • HADIAH DAN PENGHARGAAN • PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA UU PPh

  42. SEKIAN

More Related