1 / 33

PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI& REKONSTRUKSI TA 2007

PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI& REKONSTRUKSI TA 2007. Deputi Bidang Operasi. Daftar Isi. Tugas Pokok Kedeputian Operasi Program dan Rencana Strategis BRR Kemajuan Rehab dan Rekon Periode 2005-2006 Kebijakan Investasi dan Anggaran TA 2007 Rencana Anggaran TA 2007 Per Wilayah

Download Presentation

PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI& REKONSTRUKSI TA 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI& REKONSTRUKSI TA 2007 Deputi Bidang Operasi

  2. Daftar Isi • Tugas Pokok Kedeputian Operasi • Program dan Rencana Strategis BRR • Kemajuan Rehab dan Rekon Periode 2005-2006 • Kebijakan Investasi dan Anggaran TA 2007 • Rencana Anggaran TA 2007 Per Wilayah • Persiapan Pelaksanaan TA 2007 Bidang Operasi • Dukungan Informasi Spasial dan Pemetaan Deputi Bidang Operasi

  3. STRUKTUR BADAN PELAKSANAREHABILITASI DAN REKONTRUKSI NAD-NIAS(Perpres No. 76 Tahun 2006) Deputi Bidang Operasi

  4. Landasan Pembentukan Deputi Operasi (Chief Operating Officer) Peraturan Kepala Bapel BRR NAD-Nias Nomor : 30/PER/BP-BRR/XI/2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara Deputi Bidang Operasi

  5. FUNGSI KEDEPUTIAN OPERASI • Pengendalian mutu konstruksi • Hubungan mitra kerja utama • Layanan pengadaan dan logistik • Pengendalian program & proyek Wilayah • Pengendalian lingkungan dan konservasi • Pusat informasi spatial dan pemetaan Deputi Bidang Operasi

  6. Pengendalian Mutu Konstruksi • Perumusan standar/kebijakan dan ketentuan mengenai mutu konstruksi infrastruktur • Koordinasi seluruh pekerjaan program kegiatan pengendalian mutu konstruksi (PMK) proyek infrastruktur • Monitoring dan evaluasi atas seluruh rangkaian kegiatan PMK proyek infrastruktur • Memfasilitasi pemecahan masalah/hambatan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan PMK proyek infrastruktur Deputi Bidang Operasi

  7. Hubungan Mitra Kerja Utama • Pengembangan jalur informasi dan komunikasi yang efektif atas kebijakan Bapel kepada mitra kerja utama (MKU) • Penyusunan informasi atas strategi, organisasi dan rencana kerja MKU • Klasifikasi dan identifikasi permasalahan keterlambatan dan kinerja MKU • Memfasilitasi pemecahan masalah MKU dengan pihak ketiga baik kontraktor, Pemda, maupun unit kerja Bapel Deputi Bidang Operasi

  8. Layanan Pengadaan dan Logistik • Penyusunan petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Bapel • Memfasilitasi terlaksananya proses PBJ program rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat sasaran dan tepat waktu • Meningkatkan kualitas (efisiensi dan efektifitas) pelaksanaan PBJ • Merencanakan strategi sistem logistik NAD dan Nias untuk menunjang pelaksanan rehab-rekon dan pasca BRR Deputi Bidang Operasi

  9. Pengendalian Program dan Proyek Wilayah • Penerapan integrasi, monitoring, dan pengendalian program/proyek jangka tahunan dan jangka menengah • Pengelolaan sistem informasi untuk integrasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi program/proyek APBN, APBD, serta hibah, dan pinjaman dari NGO, donor dan swasta di wilayah-wilayah NAD-Nias • Monitoring dan evaluasi produk dan manfaat program/proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Deputi Bidang Operasi

  10. Pengendalian Lingkungan dan Konservasi • Memastikan tersusun dan diterapkannya dokumen AMDAL, UKL dan UPL seluruh kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi • Koordinasi & Pengendalian pelaksanaan Proyek lingkungan binaan (man-made environment) • Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Konservasi Sumberdaya Alam • Koordinasi & Pengendalian pelaksanaan EWS (Early Warning System) dan mitigasi bencana • Penilaian Kinerja Pengeloaan Lingkungan & Konservasi Deputi Bidang Operasi

  11. Penyediaan Informasi Spatial dan Pemetaan • Memberikan dukungan operasi dan koordinasi khususnya layanan informasi spatial dan pemetaan untuk BRR dan Mitra (SERVICES) • Penyiapan SDM Pemerintah Daerah untuk alih teknologi dan keberlanjutan layanan • Implementasi Infrastruktur Data Spatial (SDI) di NAD dan Pembangunan Aceh Geospatial Data Centre di Bappeda NAD • Membangun dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda dalam bidang teknologi geospatial yang berkelanjutan (CAPACITY BUILDING) • Membangun Aplikasi GIS/Mapping baik Dekstop maupun online (WebGIS) Deputi Bidang Operasi

  12. Pengarah Implementasi Program • Disamping tugas pokok dan fungsi yang diatur pada Perpres no. 76 tahun 2006, Kedeputian Operasi mendapat rugas tambahan sebagai koordinator para deputi sektor dalam rangka mengarahkan implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi (Sesuai dengan SK Kepala Bapel 185/KEP/BP=BRR/XI/2006). Deputi Bidang Operasi

  13. Program & Rencana Strategis BRR Deputi Bidang Operasi

  14. Pembangunan Permukiman Fokus Pada Keterkaitan Lintas Sektoral Perekonomian Dik-Kes Mata Pencaharian Prasarana-sarana Pendidikan Pasar Prasarana-sarana Kesehatan Kawasan Hijau Sosial Tempat Ibadah Listrik RUMAH Pembuangan Air kotor Pematangan Lahan Air Bersih Drainase Jalan & Jembatan Infrastruktur HUNTARA Revitalisasi Permukiman Deputi Bidang Operasi

  15. Pembangunan Kelembagaan • Gap Filling: BRR memenuhi kebutuhan mendesak untuk memfungsikan kembali instansi pemerintahan yang rusak akibat bencana; dan memenuhi kebutuhan lanjutan yang tidak didanai oleh APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota • Serving the Local Government Needs: BRR mengambil posisi sebagai ”pemberi jasa” untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kelembagaan dan SDM instansi pemerintah di wilayah pasca bencana • Facilitating Change: BRR berfungsi sebagai fasilitator perubahan menuju penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); dengan cara menyediakan sumber daya, sumber-sumber informasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa • Investing on People: BRR mengalokasikan sumber daya dan perhatian yang sangat besar dalam mengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program; sebagai strategi untuk mengelola keberlanjutan (sustainability) • Role Modelling: BRR mendukung berbagai instansi pemerintah yang secara sukarela bermaksud menjalankan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya Deputi Bidang Operasi

  16. KEBUTUHAN POKOK : Tahun 2006, 65.000 lebih pengungsi di tenda pindah ke rumah sementara 62.000 masih di barak 72.079 rumah telah dibangun (14.986 rumah sementara, 57.093 rumah permanen) Di Nias, 5.790 rumah telah dibangun (200 rumah pada akhir 2005) Di Aceh 17.400 sertifikat tanah telah ditandatangani dan 134.300 petak telah diukur. Sampah di proses sebagai bahan penimbunan untuk 52 km jalan dan hampir 19.000 m³ diolah menjadi produk-produk dari kayu Lebih dari 33 km pengaman pantai dan lebih dari 24 km tanggul air asin dibangun di Aceh Dibangunnya sistem peringatan dini tsunami (tsunami early warning system) PENCAPAIAN FISIK TA 2005 dan 2006 PENGURANGAN DAMPAK DAN LINGKUNGAN : Deputi Bidang Operasi

  17. PELAYANAN SOSIAL : 623 sekolah permanen di Aceh dan 73 di Nias telah dibangun/diperbaiki ditambah dengan 179 sekolah sementara (335 dibangun pada akhir 2005) Lebih dari 5.100 guru di Aceh dan 285 di Nias telah dilatih (1.100 guru pada akhir 2005) INFRASTRUKTUR : 1.000 km lebih jalan di NAD dan 220 di Nias telah dibangun/ diperbaiki (235 km pada akhir 2005) 121 jembatan di NAD dan 37 di Nias telah diperbaiki (35 pada akhir 2005) 11 terminal ferry/ pelabuhan di NAD dan 2 di Nias sudah beroperasi (5 sedang di bangun pada akhir 2005) 6 bandara/landasan terbang di Aceh dan 2 di Nias telah dibangun/ beroperasi PENCAPAIAN FISIK TA 2005 dan 2006 (Lanjutan) Deputi Bidang Operasi

  18. BIAYA PELAKSANAAN PROYEK TA. 2005-2006 *) *) Termasuk Perencanaan dan Pembangunan yg tersebar diseluruh Kabupaten Deputi Bidang Operasi

  19. Kebijakan Rencana Investasi BRR • Investasi Skala Besar • Infrastruktur Skala Kota dan Regional • Infrastruktur lintas Kabupaten • Infrastruktur Vital yang rusak berat karena Tsunami dan Gempa • Investasi yang membutuhkan keahlian khusus / teknologi tinggi Deputi Bidang Operasi

  20. Contoh Kegiatan Proyek Pembangunan dan Perbaikan TA 2007 • Perumahan dan Permukiman (termasuk prasarana lingkungan permukiman dan penyiapan lahan) • Jalan Propinsi, jalan Kabupaten dan jalan-jalan penghubung Kabupaten yang rusak berat • Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Ikan & TPI serta Terminal Bus • Pengolahan dan Distribusi Air Minum skala Kota dibawah pengelolaan PDAM dan Pengelolaan Sampah Skala Kota • Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder, Drainage dan Pengendalian Banjir Kota • Pembangkit dan Jaringan Distribusi Kelistrikan • Bangunan dan Fasilitas Kesehatan, Pendidikan, BLK, Bangunan Umum & Pemerintah lainnya. Deputi Bidang Operasi

  21. Transisi Dana Pembangunan BRR dan PEMDA 12.5 10 BRR 7.5 Pendanaan (Triliyun) PEMDA 5 2.5 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun Deputi Bidang Operasi

  22. Distribusi Rencana Kerja dan Anggaran TA 2007 Region 1 Region 4 Region 2 Region 5 Region 3 Region 6 Deputi Bidang Operasi

  23. Persiapan Pelaksanaan Operasi TA 2007 • Pendampingan Proses Pengadaan dan Pelayanan Logistik • Mobilisasi Bantuan Teknik • Dukungan untuk Monitoring QA & QC • Pengorganisasian Kantor Wilayah Distrik & Satker • Upaya pengendalian lingkungan • Pembentukan Sekber Deputi Bidang Operasi

  24. Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Kajian Kebijakan Perencanaan Pengadaan (dalam proses) Percepatan Pengadaan sesuai persyaratan dan peraturan Pedoman dan Standar dokumen (dalam penyempurnaan) Keseragaman pelaksanaan dan peraturan Pelatihan Pengadaan & Sertifikasi (berjalan)Peningkatan kapasitas SDM pengadaan Pendampingan & Help Desk Pengadaan (berjalan) Membantu pemecahan masalah Deputi Bidang Operasi

  25. Sistim Logistik di NAD-Nias Sistem database dynamic web base (persiapan) Mapping kondisi infrastruktur sistim logistik; integrasi sistim logistik, ekonomi transportasi, dan lokasi fasilitas; strategi pengembangan sistim logistik NAD dan Nias masa depan untuk pedoman management dan policy. Dokumen Standar HSD & HSPK Sistem database dynamic web base (berjalan) Dokumen Harga Satuan Dasar dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSD & HSPK); sistim data base berdasarkan harga pasar dan updated; acuan dalam program dan penganggaran sehingga pelaksanaan effektif dan effisien. Deputi Bidang Operasi

  26. Sistim e-Procurement Pengembangan Aplikasi e-Proc (selesai) Software e-Proc dari penerapan di Pemko Surabaya Pembangunan Fasilitas e-Proc (selesai) Infrastruktur untuk bidding room bagi rekanan di Sekretariat e-Proc Sosialisasi & Pelatihan e-Proc (persiapan) Sosialisasi kepada pejabat pemprov, pemkab dan pemko, pelaksana, asosiasi; Pelatihan kepada panitia, satker, ppk, dan staf Help Desk e-Procurement (selesai) Bantuan untuk pelaksanaan kepada Satker dan Panitia Pemeliharaan & Operasional (persiapan) Deputi Bidang Operasi

  27.  = On going  = NA Kegiatan Strategis, Target/Sasaran PLP & Logistik Deputi Bidang Operasi

  28.  = On going  = NA Kegiatan Strategis, Target/Sasaran PLP & Logistik Deputi Bidang Operasi

  29. Mobilisasi Bantuan Teknis • Setiap wilayah mendapat Pembantuan (TA) untuk kelancaran Pelaksanaan TA 2007 • Bantuan Teknis tersebut meliputi: • Memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut atas rencana yang ada • Memberikan rekomendasi tindak turun tangan atas kelambatan pekerjaan dan rendahnya kualitas hasil proyek • Membantu proses pengambilan keputusan lintas sektoral dan instansi Deputi Bidang Operasi

  30. Dukungan Monitoring dan Evaluasi • Program e-Monitoring: SMART-Pro (Sistem Monitoring Anggaran RKA-KL Terpadu) akan disiapkan dan diuji coba di beberapa Satker pada akhir Februari 2007 • Pelatihan penggunaan SMART-Pro • Akan disiapkan tenaga monitoring sebanyak ±9 orang di tiap wilayah • Rutin monitoring report Deputi Bidang Operasi

  31. Kurva S Badan Pelaksana RR NAD-Nias Pagu Rp. 10,522,978,230,000 Status : 31 Desember 2006 95,59% 71,61% Progress % 49.14% Deviasi -46.65% Bulan Termasuk realisasi keu ke Trust Fund Deputi Bidang Operasi

  32. Quality Assurance • Pelatihan dan workshop Quality Assurance • Pembuatan Laporan dua tahun infrastruktur • Pelatihan Laboratorium dan Workmanship • Rutin Quality Assurance Infra dan Non Infra termasuk perumahan • Melakukan uji petik kualitas • Bantuan teknis QA sebanyak ± 12 orang tiap wilayah • Mengadakan workshop ISO 9000-2000 Deputi Bidang Operasi

  33. Pembentukan Sekretariat Bersama Kabupaten • Direncanakan pembentukan 18 sekber di 5 Wilayah. • Pedoman Pelaksanaan, Draf Kesepakatan Bersama, Rencana Struktur Organisasi telah siap dan disosialisasikan ke BRR Wilayah • 13 distrik (Aceh Jaya, Sabang, Aceh Besar, Aceh Barat, Abdya, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Pidie, Aceh Selatan, Aceh Singkil) telah selesai melakukan persiapan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Struktur Organisasi Sekretariat Bersama. • Akhir Pebruari Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Struktur Organisasi Sekber seluruh Distrik akan selesai dan beroperasional pada awal Maret 2007 Deputi Bidang Operasi

More Related