1 / 12

George Zinsky Pietro 115030100111149 Rifki Nur Aulia S 115030101111042

VPA ( Voluntery Partnership Agreement) Antara Indonesia Dengan Uni-Eropa Terkait Kebijakan FLEGT ( Forest Law Enforcement Governance and Trade). George Zinsky Pietro 115030100111149 Rifki Nur Aulia S 115030101111042 Ike Prasetia N 115030101111056 Lerin Diarwati 115030101111052.

knox-craig
Download Presentation

George Zinsky Pietro 115030100111149 Rifki Nur Aulia S 115030101111042

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. VPA(Voluntery Partnership Agreement) Antara Indonesia DenganUni-EropaTerkaitKebijakan FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) • George ZinskyPietro 115030100111149 • Rifki Nur Aulia S 115030101111042 • Ike Prasetia N 115030101111056LerinDiarwati 115030101111052

  2. A.LATAR BELAKANG Salah Satunyaadalah Negara-Negara UniEropa. JumlahnyaSekitar 10 % dari volume eksporKayu Indonesia Ekspor Kayu Tidakdiketahuidarijumlahprodukkayu yang dieksporkeUniEropaapakahberasaldaripenebangankayu yang legal atau illegal

  3. Lanjutan . . . UntukmencegahmasuknyakayuIlegalkeUniEropa. UniEropaMempunyaiKebijakan Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). • TujuandariKebijakantersebutadalah : • membantunegaraprodusenkayumeningkatkantatakelola (governance) dan “capacity building” dalammemberantaspenebangan liar • mencegahataumengurangikonsumsikayuilegaldaninvestasi UE yang mengakibatkanterjadinyaillegal logging

  4. Lanjutan . . . UniEropamelakukanKerjasama/PerjanjianInternasionaldengan Negara-negaraprodusenKayu. Yang seringDisebutVoluntary Partnership Agreement (VPA). UntukmelaksanakanKebijakan Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). Salah satu Negara yang melakukanperjanjianInternasionaltersebutadalah Indonesia

  5. RUMUSAN MASALAH • Bagaimanakonstelasikebijakanperdagangan Indonesia UniEropasertaposisiperdagangankayudiantarakeduanya? • Bagaimanakebijakanperdagangankayu di UniEropadanpengaruhnyabagi Indonesia ? • Aparisikopenandatanganan FLEGT-VPA bagi Indonesia ? • Apakemanfaatanpenandatanganan FLEGT-VPA bagi Indonesia ?

  6. PEMBAHASAN • KonstelasiKebijakanPerdagangan Indonesia UniEropasertaPosisiPerdagangankayudiantarakeduanya Kerjasama Perdagangan Indonesia UE Hubunganperdaganganantara RI danUE ditandai dengan persetujuanKerangkaKerja Bilateral tentangKemitraandanKerjasama, yang kemudianmenghasilkanFramework Agreementon Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA) RI-EU pada 9 November 2009 di Jakarta. 2. Posisiperdagangankayu Indonesia keUniEropa Untukeksporkayu Indonesia ke UE, studi INDUFOR padatahun 2002 melaporkanmengenaiimporkayubulatdankayugergajiantropisdari Indonesia keenamnegaraimportirterbesar UE, yaituSpanyol, Prancis, Italia, Inggris, YunanidanNegeriBelanda. Terkaitperdaganganeksporkayu Indonesia, hambatanperdagangankayu lapis Indonesia adalahadanyacitranegatif Indonesia di luarnegeriakibatillegal logging yang terjadi

  7. B. KebijakanPerdaganganKayu di UniEropadanPengaruhnyaBagi Indonesia Terkaitdenganisukebijakanperdagangankayu illegal, UE mempunyaikebijakan yang disebutdenganForest Law Enforcement Governanceand Trade (FLEGT),yang merupakan program UE untukmengatasi illegal logging danperdagangankayuilegalsecara global. FLEGT jugamenggambarkankomitmen UE dalammemberantasillegal logging danperdagangankayuilegal. PengaruhnyaKebijakan FLEGT tersebutbagi Indonesia adalah, pemerintah Indonesia harusmelakukansertifikasikayu yang akandiperdagangkan di UniEropasesuaidengankriteria/persyaratan yang sudahditentukansebelumnya

  8. C. RisikoPenandatanganan FLEGT-VPA bagiIndonesia • 1. RisikoBagiPengusahaLokal Proses Lama : VPA memerlukan proses legalitasmelaluisistemverifikasi (SVLK) yang memerlukan proses yang panjang. Selainitu, standarverifikasilegalitaskayu yang dimintaoleh UE sangattinggi, mendasarkan ISO 170930 Biaya Tinggi : Pendanaaninidiperlukandalamrangkamemenuhi proses verifikasisampaidengansertifikasi yang panjang, sertauntukmencapaistandartinggi yang ditetapkanoleh UE. Diskriminasi Perlakuan : Permasalahanterkait FLEGT adalah Negara non mitradagang UE tidakdiwajibkanuntukmelalui proses verifikasi (SVLK) sebagaimanahalnya di negara-negaramitradagang yang memangterikatuntukmelaksanakankesepakatandalam VPA

  9. 2. RisikoSecaraEkonomiMakro Perubahanpadapasarataustrukturperdagangan : adanya VPA inimenciptakanhambatanpasarbagiprodukkayuuntukmasukdandiperdagangkan di UE yang akanmempengaruhistrukturpasardanperdagangankayu di UE. Isolasi Sosial : secarasosialakanterjadi gap, antarakayu legaldarinegara yang bebasdarikegiatanillegal logging, dengankayuilegaldarinegara yang masihlekatdengankasus illegal logging, seperti Indonesia.Selainitu, negara yang tidakmenandatangani VPA akanmendapatkan capsebagainegara yang tidakkooperatifdalammemberantasillegal logging maupundalammewujudkantatakelolahutan yang baik. Kelemahan finansial : Negara yang tidakmempunyaikemampuansecarafinansialpastiakanberpikirapakahdenganmenandatangani VPA kemudianakanmendatangkankemanfaatansecarafinansialataujustruakanmerugikansecarafinansial. Marginalisasi Politik : VPA ini UE akancampurtangan (intervene) dalampolicy tatakelolahutan di Indonesia, jugaturutsertadalampolicy pemberantasan illegal logging di Indonesia.

  10. D. KemanfaatanPenandatanganan FLEGT-VPA bagiIndonesia Kemanfaatanbagiusahapemberantasanillegal logging : PenandatangananVPA, secarakhusus, akanmendorong Indonesia untukbersikapdanbertindaklebihtegaslagiterhadapaktivitasillegal logging di Indonesia. Kemanfaatan bagi peningkatan tata kelola hutan : Penandatanganan VPA akanberpotensimemberikanperformance tatakelolaprodukkayu yang lebihefektif di Indonesia, Dengantatakelolahutan yang baik, akanterwujudpotensipeningkatanperformance pemerintah Indonesia dalamrangkamemberantasaktivitaspelanggaran di bidangkehutanan di Indonesia KemanfaatanbagiPerdaganganKayukeUniEropa: PenandatangananVPA oleh Indonesia akanberpotensimeningkatkanpeluangaksesperdagangankayu Indonesia kepasar UE. Aksespasarperdagangankayu Indonesia akanterbukake 27 negaraanggota UE

  11. Lanjutan . . . 4. Kemanfaatanbagipengusahalokal: KeikutsertaanIndonesia dalam VPA UE inijugaakanmenguntungkanpengusahalokal yang hendakmengeksporkayunyakenegara lain selain UE, karenadalamperkembangannya, persyaratanlegalitaskayuinitidakhanyadipersyaratkanoleh UE, tetapijugaolehAmerikaSerikat (denganLaceyAct-nya), ataupunjugaolehJepang. 5. Kemanfaatansecaraekonomimakro: Denganpenandatanganan VPA, yang mempromosikanpemberantasanillegal logging danperdagangankayu legal, makadapatdiperkirakanpotensipencegahanterhadapkerugiannegara, danperolehanpendapatanbaginegara. akanberpotensimeningkatkanpendapatandaripajakdanbea yang diterapkandalamperdaganganeksporkayu. 6. Kemanfaatan bagi masyarakat : Kemanfaataniniberupapenguatankemampuanmasyarakat Indonesia agar terlepasdarikegiatanillegal logging.

  12. KESIMPULAN UE mempunyaikebijakan yang disebutdenganForest Law Enforcement Governanceand Trade (FLEGT), yang merupakan program UE untukmengatasi illegal logging danperdagangankayu illegal secara global. FLEGT mempunyai beberapa tujuan, untukmelaksanakantujuan FLEGT tersebut,UEmenciptakanapa yang disebutVoluntary Partnership Agreement (VPA). SARAN Dalammenjalankan FLEGT-VPA diharapkanpemerintah Indonesia mampumengawasisegalaaktivitas-aktivitasperdagangankayu yang dieksporkeUniEropalebihketatlagi.

More Related