APBN 2012: Menuju Kebijakan Subsidi Secara Tepat Sasaran

1. APBN 2012: MenujuKebijakanSubsidi SecaraTepatSasaran Muhtar Mahmud

2. OUTLINE • Asumsi Makro 2012 • Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 • Arah Kebijakan Fiskal 2012 • Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 • Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara • Kebijakan Subsidi BBM tahun 2012 2

3. PROYEKSI ASUMSI EKONOMI MAKRO 2012 APBN • Asumsi dasar ekonomi makro 2012 disepakati sama dengan usulan RAPBN 2012, kecualitingkatsukubunga SPN 3 bulan. • Implikasi penurunan suku bunga SPN 3 diturunkan dari 6,5% menjadi 6,0%adalahpenghematanpembayaran bunga utang Rp0,9 T.

4. 2011 2012 URAIAN APBN APBN-P RAPBN APBN 1) - Target Kemiskinan (%) 11,5 - 12,5 10,5 - 11,5 10,5 - 11,5 11,5 - 12,5 2) - Target Pengangguran (%) 7,0 6,4 - 6,6 6,4 - 6,6 7,0 - Target penyerapan tenaga kerja setiap 1% pertumbuhan 400 400 440 450 (ribu orang) - Defisit (% thd PDB) 1,8 2,1 1,5 1,53 1) Realisasitingkatkemiskinan Indonesia, publikasi BPS bulanMaret 2011 = 12,5% 2) Realisasi tingkat pengangguran, publikasi BPS bulan Februari 2011 = 6,8% SASARAN-SASARAN STRATEGIS RKP 2011-2012

5. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DAN APBN 2012

6. ARAH KEBIJAKAN FISKAL APBN 2012 Tema RKP 2012 Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat EmpatPilar Pembangunan Pro Growth Pro Job Pro Poor Pro Environment ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2012 Memberikan dorongan terhadap perekonomian (stimulus fiskal) seraya memelihara stabilitas ekonomi; dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal Pengendalian defisit APBN Defisitdijaga pada kisaran 1,5% terhadap PDB Meningkatkan kualitas belanja negara Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah 6

7. STRATEGI PENGENDALIAN KESINAMBUNGAN FISKAL • OptimalisasiPendapatannegara 2. PeningkatanQuality spending  Belanja modal meningkat • ArahKebijakan: • Optimalisasipendapatannegaradgnmempertimbangkaniklimduniausaha; • Meningkatkanefisiensi & efektifitasbelanjanegaramelaluimeningkatkanquality spending . Peningkatanbelanjainfrastrukturdiikutidenganpeningkatanpertumbuhanekonomi, penurunanpengangguran, danpengentasankemiskinan; • Mengendalikandefisitdalambatasaman < 3% PDB; • Penguranganutangsecarabertahapdanmencarisumberpembiayaanygrendahresiko. 3. Pengendaliandefisitdalambatasaman (<3% PDB) 4. Penurunanrasioutangterhadap PDB.

8. RINGKASAN POSTUR APBN 2012 Triliun rupiah

9. PENERIMAAN PERPAJAKAN 2006 - 2012 • Penerimaan perpajakan telahmeningkat 2,5 kali lipatdari Rp409,2 T (2006)  Rp1.019.2 T (2012), dengan rata-rata pertumbuhansebesar 17% per tahun. • Penerimaanperpajakan 2011-2012 tumbuhsebesar 17,5%, sementarapenerimaanpajak non-migasmeningkatsebesar 22,2%.

10. TARGET DAN KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2012 Triliun rupiah • Kebijakanperpajakan 2012: • Kegiatanekstensifikasiperpajakan, a.l. pelaksanaansensuspajaknasional; • Kegiatanintensifikasimelaluilaw enforcement, yaituhimbauan, penagihan, pemeriksaandanpenyidikan, sertapembentukan KPP migasdanpertambangan; • Peningkatantarifcukaitembakau rata-rata 16,3%, perluasancakupanbarangkenacukai, sertapenyempurnaanNational Single Window.

11. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2006-2012 • PNBP telahmengalami peningkatan dari Rp.226,9 T (2006)  Rp.278,0 T (2012), dengan rata-rata pertumbuhansebesar 6% per tahun. • Sumber utama PNBPmasihberasaldariPenerimaan SDA, khususnya SDA Migas.

12. TARGET DAN STRATEGI KEBIJAKANPENERIMAAN PNBP 2012 Triliun rupiah • PenurunanPPhMigasdan SDA Migasdisebabkanolehpenurunanasumsihargaminyak ICP. • Strategipeningkatan PNBP terutama(i) pencapaian target lifting minyakbumidan gas alam, (ii)efisiensibesarancost recoverydalamkegiatanhulumigas (rencanabesarancost recovery adalah12,3 miliar USD), dan(iii) revisijenisdantarif PNBP padakegiatanpertambangandanbatubara.

13. ARAH KEBIJAKAN BELANJA NEGARA 2012 • Belanja negara meningkat lebih dari 2 kali lipat: Rp 509,6T (2005) → Rp1.320,8 T (2011). • Dalam tahun 2012 belanja negara direncanakan naik sebesar Rp114,6 T dengan proporsi belanja pusat sebesar 67,2% dan transfer daerah sebesar 32,8%. • Arah Kebijakan Belanja Negara, a.l. (i) pembangunan infrastruktur untuk mendukung program MP3EI, (ii) peningkatan kemampuan pertahanan negara menuju Minimum Essential Force (MEF), dan (iii) perluasan program perlindungan sosial (pro rakyat).

14. ARAH KEBIJAKAN BELANJAPEMERINTAH PUSAT 2012 • Belanjapemerintahpusattelahmeningkathampir 3 kali lipatdari Rp.361,2 T (2005) menjadi Rp.965,0 T (2012), denganpeningkatan rata-rata sebesar 16% per tahun. • Pelaksanaan program pro rakyat (klaster 4): 6 program utamadan 3 program prioritas • Program ketahananpanganmelaluidukungansubsididandanastabilisasipangan. • 6 Program utama: • Rumahsangatmurah; • Kendaraanangkutanumummurah; • Air bersihuntukrakyat; • Listrikmurahdanhemat; • Peningkatankehidupannelayan; • Peningkatankehidupanmasyarakatmiskinperkotaan. • 3 Program prioritas: • Surplus beras 10 juta ton padatahun 2014; • Penciptaanlapangankerjagunamengurangi 1 jutajiwa/tahun; • Pembangunan transportasijakarta.

15. ARAH KEBIJAKAN BELANJA K/L 2012 • Belanja K/L terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 mencapai Rp 461,5 T atau meningkat hampir 150% dibandingkan tahun 2006; • Pada tahun 2012 belanja K/L direncanakan meningkat sebesar Rp46,8 T (10,1%) dibandingkan pagu tahun 2011; • Kebijakan Belanja K/L antara lain (i) dukungan terhadap industri kecil dan kreatif (UMKM), (ii) efisiensi belanja operasional, dan (iii) pembangunan gedung baru dilakukan secara selektif.

16. KomposisiBelanjaPemerintahPusat 2005 - 2012 Komposisi (%) *Angka sementara Porsi bunga utang dan subsidi menurun, belanja modal meningkat alokasi anggaran lebih produktif 16

17. ARAH KEBIJAKAN BELANJA PUSATPER JENIS BELANJA 2012 BantuanSosial • Melanjutkan program perlindungan sosial: BOS, Beasiswa , Jamkesmas, dan PKH; • Melanjutkan program PNPM. • Pembangunan infrastruktur dasar: energi, ketahanan pangan, dan komunikasi; • Peningkatan pertahanan negara menuju MEF. Belanja Modal BelanjaBarang • Mendukung peningkatan pelayanan melalui efisiensi belanja barang terutama belanja perjalanan dinas. • Peningkatan Kesejahteraan Pegawai melalui: • Kenaikan Gaji Pokok PNS/TNI/POLRI dan pensiun pokok rata-rata 10 %; • Pemberian Gaji ke-13 bagi PNS/TNI/POLRI dan pensiun ke-13; • Kenaikan uang makan untuk PNS dan uang lauk pauk untuk TNI/Polri. BelanjaPegawai • Antisipasi dana untuk risiko fiskal; • Pengalokasian dana cadangan beras dan cadangan benih. Belanja Lain-lain • Pembayaran bunga utang tepat waktu dan jumlah. PembayaranBungaUtang

18. PERKEMBANGAN BELANJA SUBSIDI 2005-2012 2011 2012 JENIS SUBSIDI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 APBN-P APBN Belanja Subsidi 120,8 107,4 150,2 275,3 138,1 192,7 237,2 208,9 Energi 104,5 94,6 116,9 223,0 94,5 140,0 195,3 168,6 - BBM 95,6 64,2 83,8 139,1 45,0 82,4 129,7 123,6 - Listrik 8,9 30,4 33,1 83,9 49,5 57,6 65,6 45,0 Non Energi 16,2 12,9 33,3 52,2 43,5 52,8 41,9 40,3 - Pangan 6,4 5,3 6,6 12,1 13,0 15,2 15,3 15,6 - Pupuk 2,5 3,2 6,3 15,2 18,3 18,4 18,8 16,9 - Benih 0,1 0,1 0,5 1,0 1,6 2,2 0,1 0,3 - PSO 0,9 1,8 1,0 1,7 1,3 1,4 1,8 2,0 - Kredit Program 0,1 0,3 0,3 0,9 1,1 0,8 1,9 1,2 - Subsidi Pajak 6,2 1,9 17,1 21,0 8,2 14,8 4,0 4,2 - Subsidi Lainnya 0,0 0,3 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 500 30 % 27,9 450 Non Energi Listrik BBM 23,7 25 400 % thd Belanja Negara 19,8 350 20 18,5 18,0 300 275,3 16,1 14,7 14,5 237,2 250 15 52,2 208,9 192,7 41,9 200 40,3 150,2 83,9 10 120,8 52,8 65,6 138,1 150 107,4 45,0 33,3 16,2 43,5 57,6 12,9 33,1 8,9 100 5 30,4 139,1 49,5 129,7 123,6 50 95,6 83,8 82,4 64,2 45,0 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 APBN - P 2012 APBN TriliunRp

19. ARAH KEBIJAKAN BELANJA SUBSIDI 2012 Subsidi Non Energi • SubsidiPangan:MenyediakanRaskinkepada 17,5 juta RT miskinselama 12 bulansebesar 15 kg/RTS/bulan; • SubsidiPupuk :Memenuhikebutuhanpupukpetanidenganhargaterjangkau, meningkatkanproduktivitasdanrevitalisasihasilpertanian, sertamendukung program ketahananpangan; • SubsidiBenih :Membantumenyediakandanmenyalurkanbenihberkualitasdenganhargaterjangkaumelalui BUMN benih; • PSO :MeningkatkanpelayananangkutankeretaapidanPelnisertainformasipublik (LKBN Antaradan Pos) agar dapatterjangkauolehmasyarakat; • SubsidiPajak :Mendukungprogram stabilisasihargakebutuhanpokokdanperkembanganindustrinasional yang strategis. Subsidi Listrik • Menurunkansusutjaringanlistrik (losses) sertameningkatkanpasokan gas danpemakaianbatubarasebagai input pembangkitnya. • Pengalokasian BBM bersubsidi tepat sasaran dengan cara pembatasan konsumsi BBM premium untuk kendaraan pribadi di Jawa dan Bali mulai April 2012; • Volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 40 juta kilo liter → 2,5 juta kilo liter premium bersubsidi tidak dicairkan (akan dievaluasi dalam APBN-P 2012). Subsidi BBM

20. SUBSIDI BBM 2012

21. Perkembangan Anggaran Subsidi BBM

22. Sensitivitas Perubahan Subsidi BBM

23. Konsumsi BBM Bersubsidi Tahun 2010 dan 2011 • Realisasi konsumsi BBM Bersubsidi periode Januari s.d September 2011 mencapai 30,8 juta kl (76,0% dari pagu APBN-P 2011), atau meningkat sebesar 8,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

24. Perkembangan Harga Keekonomian BBM vs Pertamax Perbedaan harga keekonomian semakin jauh dari harga BBM bersubsidi sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia.

25. Perkembangan Harga BBM di Beberapa Negara Regional 4.500 4.500 Sumber : Bloomberg (diolah) • Harga BBM bersubsidi di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harga BBM di kawasan regional.

26. KEBIJAKAN SUBSIDI BBM • ImplementasiKebijakan: • Penguranganjenis BBM bersubsidipadatahun 2005 dari 5 jenismenjadi 3 jenisdenganmenghapusminyak diesel danminyakbakardarijenis BBM bersubsidi. • Program konversiminyaktanahke LPG sejakTahun 2007 • Diversifikasienergi (gas untukbisdantransportasiumum) • Penyesuaianhargajual BBM • Meningkatkanmekanismepengawasandanpengendalianpenyaluran BBM bersubsidiuntukmenjadikansubsidilebihtepatsasaran. KebijakanSubsidi BBM 2011 Pengendalianpenggunaan BBM bersubsidimelaluisistemdistribusitertutupdanpenyempurnaanregulasi Melanjutkan program konversiminyaktanahke LPG. Peningkatanpemanfaatanenergialternatifsepertibahanbakarnabati. Pemberiantambahansubsidibahanbakarnabati. Pajakbahanbakarkendaraanbermotor (PBBKB) dalamperhitungansubsidipajaktertentusebesar 5%. Pemberiansubsidi PPN BBM dan LPG 3 kg dalambesaransubsidi BBM pada APBN-P 2011.

27. KEBIJAKAN SUBSIDI BBM2012 • Pengalokasian BBM bersubsiditepatsasarandengancarapembatasankonsumsi BBM premium untukkendaraanpribadidiJawadan Bali mulai April 2012; • Optimalisasi program konversiminyaktanahke LPG 3 kg; • Meningkatkanpemanfaatanenergialternatifseperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG) ; • Menyempurnakan regulasi kebijakan .

28. KOMPOSISI PENGGUNA BBM BERSUBSIDI Per Sektor Pengguna Per Jenis BBM Bersubsidi Konsumsi BBM Bersubsidi Konsumsi Premium Per Wilayah Konsumsi Premium Sektor Transportasi Darat Sumber : Kementerian ESDM, 2010 28

29. Langkah Pengendalian Subsidi Energi ke depan • Subsidi BBM : • Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi secara bertahap • Penyesuaian harga BBM bersubsidi • Optmalisasi penggunaan energi alternatif (BBN, BBG) • Subsidi Listrik : • Penyesuaian TTL secara bertahap • Mengeliminasi subsidi listrik untuk konsumen golongan menengah ke atas • Mendukung pasokan energi input untuk pembangkit listrik, terutama dari gas, batubara, dan panas bumi • Koordinasi Kebijakan yang lebih baik antarinstansi ,dan antar-pusat & daerah • 4. Desain kebijakan yang komprehensif ke depan dengan diikuti kebijakan pendukungnya. 29

30. TERIMA KASIH