1 / 49

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM (KEPMENPAN DAN RB NO. 60 TAHUN 2012)

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM (KEPMENPAN DAN RB NO. 60 TAHUN 2012). WBK. MEMBANGUN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM (KEPMENPAN DAN RB NO. 60 TAHUN 2012).

marlee
Download Presentation

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM (KEPMENPAN DAN RB NO. 60 TAHUN 2012)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM (KEPMENPAN DAN RB NO. 60 TAHUN 2012) WBK MEMBANGUN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM (KEPMENPAN DAN RB NO. 60 TAHUN 2012) WBBM WBBM WBK zi WRS.IRVEST_KES.11.2012 ( WRS. Ir Invest-Itjenkemkes -PRESENTASI PADA ACARA POLTEKES BANDUNG 23 NOV 2012)

  2. Zi ZI MENUJU WBK WBBM 9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA TAHAP PENCANANGAN TAHAP PEMBANGUNAN TAHAP PENILAIAN Diusulkan oleh Pimp. K/L/P (maks. 2 unit) Fasilitasi/dorongan dari UPI dan UPbI Reviu TPN TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM Penandatanganan Pakta Integritas Tidak lulus Tidak lulus SATKER WBK Penca- Nangan ZI Proses pembangunan WBK Penilaian TPI Usulan Penilaian TPN WBBM Lulus < 30 agst. Lulus Penetapan oleh Kemenkes 20 PROGRAM KEGIATAN WBK Penetapan oleh Menteri PAN dan RB SEREMONIAL • Indikator proses • Indikator hasil • Indikator proses • Indikator hasil WDP – BPK SAKIP C- MENPAN WDP – BPK SAKIP C- MENPAN Catatan : Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  3. Zi PENGERTIAN ZI, WBK/WBBM. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  4. WBK DAN WBBM Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian WRS.IRVEST_KES.11.2012

  5. Zi PERAN UPI, UPbI, TPI DI DALAM PEMBANGUNAN WBK (Permen PAN dan RB 60/2012) UPI Unit Penggerak Integritas (UPI) adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara ex-officio dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing K/L dan Pemda. UPbI Unit Pembangun Integritas (UPbI) untuk mendorong terwujudnya WBK/WBBM pada masing-masing instansi. Unsur-unsur UPbI terdiri dari Sekretariat dan unit kerja/satuan kerja di luar APIP. UPbI dan UPI bekerja sama untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  6. WBK MEMBANGUN PEMENUHAN PROGRAM ANTI KORUPSI • 20 INDIKATOR PROSES • 8 INDIKATOR HASIL WRS.IRVEST_KES.11.2012

  7. MEMBANGUN 20 INDIKATOR PROSES WRS.IRVEST_KES.11.2012

  8. Zi PEMENUHAN PAKTA INTEGRITAS 1 • PENANDATANGANAN DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS OLEH SELURUH PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN KESEHATAN • PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS • Mengacu pada: • INPRES NO. 9/2011 • INPRES NO. 17/2011 • PERMEN PAN DAN RB NOMOR 49 TAHUN 2011 TTG PEDUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN K/L DAN PEMDA. Pada tanggal 18 Juli 2012 Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, telah menandatangani pendeklarasian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Wakil Ketua Ombudsman RI dan dihadiri oleh perwakilan BPK, Kepala BPKP, Wakil Menteri Kesehatan RI dan Para Pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan WRS.IRVEST_KES.11.2012

  9. Dokumen ada di Kement (Irjen) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  10. WBK PEMENUHAN LHKPN 2 PEMENUHAN KEWAJIBAN LHKPN MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA STRATEGIS PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN AZAS TRANSPARANSI BAGI APARATUR NEGARA. MENGACU KEPADA : Psl 2 dan Psl 5 ayat (2) dan (3) UU No. 28 Th 1999 ttg PNB&B - KKN; Psl 13 hrf a UU No. 30 Th 2002 ttg KPK; SE Men PAN No. 03/2005 ttg LHKPN; SE Men PAN No. 05/2006 ttg LHKPN; SE Men PAN No. SE. 16/2006 ttg TL Penyampaian LHKPN; SE Men PAN No. SE. 01/2008 ttg Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan PNS Dlm Jabatan; SE Men PAN No. SE. 05/2012 ttg Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. LHKPN WRS.IRVEST_KES.11.2012

  11. Dok ada di Kement (Irjen) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  12. WBK 3 PEMENUHAN AKUNTABILITAS KINERJA PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA, DAN EVALUASI KINERJA UNTUK PENGGUNAAN SUMBER DAYA ORGANISASI DLM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN, BAIK JANGKA MENENGAH MAUPUN JANGKA PENDEK. Mengacu pada: PP No. 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Inpres No.7/1999 ttg SAKIP; Kepmen. PAN No. 135/2004 ttg Pedum Evaluasi LAKIP; Permen PAN dan RB No.29/2010 ttg Ped Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP; Permen PAN dan RB No.25/2012 ttg Juklak Evaluasi AKIP. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  13. Dok ada di Kement (Biro Hukor) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  14. WBK 4 PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN • KETENTUAN PELAPORAN KEUANGAN YANG SERAGAM MENJAMIN KETERTIBAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, SEHINGGA INFORMASI KEUANGAN INSTANSI DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UNTUK MEMANTAU, MENGAWAL, DAN MENGAWASI TERJADINYA INDIKASI PENYIMPANGAN SECARA EFEKTIF. • Mengacu pada: • UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara; • UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara; • PP No. 71/2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan; • Permen Dagri No. 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dgn Permen Dagri No. 21/2011. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  15. Kegiatan dan Dokumen Pendukung Dok ada di Kement (Rokeu) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  16. WBK 5 PENERAPAN DISIPLIN PNS * KESANGGUPAN PNS UNTUK MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU PERATURAN KEDINASAN YANG APABILA TIDAK DIIKUTI ATAU DILANGGAR DIJATUHI HUKUMAN. Mengacu pada: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan perundang-undangan ini baru diundangkan dan pada saat ini masih dalam proses revisi. Oleh karena itu, dalam pedoman ini belum digunakan sebagai unsur program pembangunan ZI. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  17. WBK 6 PENERAPAN KODE ETIK KHUSUS PEDOMAN SIKAP, TINGKAH LAKU, DAN PERBUATAN PEGAWAI DI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI. TERMASUK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN ORGANISASINYA Mengacu pada: Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku khusus bagi pegawai pada instansi tertentu; Peraturan tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan instansi masing-masing yang ditetapkan oleh Pimpinan K/L dan Pemda dengan memperhatikan karakteristik masing-masing instansi. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  18. Dok ada di Kement (Biro Hukor) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  19. WBK PENERAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK *) 7 PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (PUBLIK) BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YG DISELENGGARAKAN SECARA PRIMA. Mengacu pada: UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik; Per.MenPAN dan RB No. 36 Tahun 2012 ttg Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; Per.MenPAN dan RB No. 38 Tahun 2012 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. dalam pedoman ini belum seluruhnya dapat diterapkan, kecuali Per.MenPAN dan RB No. 38 Tahun 2012 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dijadikan salah satu unsur indikator hasil. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  20. WBK 8 PENERAPAN WHISTLEBLOWER SYSTEM TIPIKOR SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWER SYSTEM) UNTUK MENINDAKLANJUTI LAPORAN DAN MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN THP PELAPOR. Mengacu pada: UU No. 13 Tahun 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban; SE MA No. 4 Tahun 2011 ttg Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; SE Menteri PAN dan RB No. 08 Tahun 2012 ttg Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan K/L dan Pemda. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  21. Dok ada di Kemement (Komlik) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  22. WBK 9 PENGENDALIAN GRATIFIKASI GRATIFIKASI ADALAH PEMBERIAN UANG, BARANG, RABAT (DISCOUNT), KOMISI, PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN CUMA-CUMA, DAN FASILITAS LAINNYA, BAIK DITERIMA DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI DAN YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK ATAU TANPA SARANA ELEKTRONIK. Mengacu pada: Psl 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dgn UU No. 20 Tahun 2001; Psl 13 huruf b UU No. 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; SE Menteri PAN dan RB No. 9 Tahun 2011 ttg Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Rangka Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  23. Dok ada di Kement (Irjen) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  24. WBK 10 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI, YANG DISEBABKAN OLEH KEDEKATAN HUBUNGAN PRIBADI DLM KEGIATAN TERTENTU YANG BERKAITAN DGN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN/ATAU SUMBER DAYA ORGANISASI LAINNYA. Mengacu pada: Per.MenPAN dan RB No. 37 Tahun 2012 ttg Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  25. Dokumen disiapkan Ropeg dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  26. WBK 11 KEGIATAN PENDIDIKAN/PEMBINAAN DAN PROMOSI ANTI KORUPSI MERUPAKAN RANGKAIAN KEGIATAN SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN AKSI/KAMPANYE ANTI KORUPSI YG BERTUJUAN MENGGUGAH SEMANGAT ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEGAWAI. Mengacu pada: Instruksi Ke-10 Inpres No. 5 Tahun 2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi yg mewajibkan pimpinan K/L dan Pemda meningkatkan pembinaan dan pengawasan dlm rangka meniadakan perilaku koruptif di lingkungan instansi masing-masing. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  27. Dok ada di Kement (PusdiklatKes) , Itjen dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  28. WBK 12 PELAKSANAAN SARAN PERBAIKAN YANG DIBERIKAN OLEH BPK/KPK/APIP KEGIATAN INI MERUPAKAN TINDAK LANJUT ATAS SARAN-SARAN PERBAIKAN DARI BPK/KPK/APIP. Mengacu pada: PP No. 60 Tahun 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mewajibkan APIP memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasan ekstern dan intern Pemerintah; Per.Men PAN No. 09 Tahun 2009 ttg Pedoman umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; SE No. 13 Tahun 2011 ttg Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  29. Dok ada di Kement (Itjen) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  30. WBK 13 PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PURNA TUGAS * • MENGATUR KEGIATAN DI LINGKUNGAN SUATU INSTANSI PEMERINTAH, YG BOLEH DAN YG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH MANTAN PERSONIL: • BERSTATUS PENSIUN • AKTIF NAMUN TELAH BERALIH TUGAS KE INSTANSI LAINNYA, TUJUANNYA MENGHINDARI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI. • Sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan. • Oleh karena itu, dalam Pedoman ini belum dapat dijadikan salah satu unsur pembangunan Zona Integritas. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  31. 14 WBK PENERAPAN KEBIJAKAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROFIL OLEH PPATK PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MEMINTA KPD PPATK UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DI LINGKUNGANNYA YG AKAN DIPROMOSIKAN SEBAGAI PEJABAT ESELON I DAN ESELON II. TUJUAN: MENGHINDARI ADANYA PEJABAT YG DIPROMOSIKAN TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Mengacu pada: UU No. 8 Tahun 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; SE Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 ttg Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  32. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  33. WBK 15 REKRUTMEN SECARA TERBUKA Dok ada di Kemement (Ropeg) dan Satker • DILAKUKAN SECARA JUJUR, OBJEKTIF, DAN TRANSPARAN • TUJUAN:MENJARING SDM APARATUR YANG BERKUALITAS SEJAK AWAL KARIR PNS. • Mengacu pada: • PP No. 98 Tahun 2000 ttg Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; • Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 11 Tahun 2002 ttg Perubahan Atas PP No. 98 Tahun 2000. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  34. Kebiatan dan Dokumen Terkait Dok ada di Kement ( Itjen – Insp. Innvestigasi ) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  35. 16 WBK PROMOSI JABATAN SECARA TERBUKA *) • TUJUAN : MENDAPATKAN SDM YANG BERKUALITAS YG BERASAL DR LINGKUNGAN INTERNAL ATAUPUN EKSTERNAL MELALUI KOMPETISI YANG SEHAT, TERUTAMA UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II. • PROMOSI JABATAN ESELON I & ESELON II YG BERASAL DARI EKSTERNAL DILAKSANAKAN APABILA DI LINGKUNGAN INTERNAL TDK TERDAPAT PNS YG MEMPUNYAI KOMPETENSI SESUAI DGN JABATAN YG AKAN DIISI. • Mengacu pada: • UU No. 43 Tahun 1999 ttg Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974; • PP No. 100 Tahun 2000 ttg Pengangkatan PNS dlm Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; • Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000. • Sampai saat ini baru diterapkan sebagai uji coba pada Kementerian PAN dan RB serta beberapa LPNK yang berada di bawah koordinasi Kementerian PAN dan RB. • Saat inibelum dijadikan indikator yang diukur. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  36. WBK 17 MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT DIKHUSUSKAN KEPADA MASALAH MALADMINSTRASI. Mengacu pada: UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik; Per.MenPAN No. PER/05/M.PAN/4/2009 ttg Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; Peraturan perundang-undangan lainnya yang sejalan dengan ketentuan dalam item 1 dan item 2 tersebut di atas. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  37. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  38. WBK 18 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) TUJUAN :MENINGKATKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, KEHEMATAN, DAN EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. Mengacu pada: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  39. Dok ada di Kement (Rokeu) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  40. WBK 19 PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU SESUAI DGN KETENTUAN YANG BERLAKU.*) TUJUAN: MENDORONG PENINGKATAN PERAN, KOMPETISI, & KEMAMPUAN INDIVIDU DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI. Mengacu pada: PP No. 46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS. Sesuai dgn Psl 33 dlm PP No. 46 Tahun 2011 disebutkan bahwa PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yg mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Saat ini, belum diberlakukan sebagai indikator yg diukur. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  41. WBK 20 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TUJUAN : MENINGKATKAN TRANSPARANSI DLM PENYELENGGARAAN NEGARA TERMASUK DLM PENGELOLAAN ANGGARAN SEHINGGA DPT MENDORONG PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. Mengacu pada: UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  42. Dok ada di Kement (Puskomlik) dan Satker WRS.IRVEST_KES.11.2012

  43. Keterbukaan Informasi Publik (lanjutan...) WRS.IRVEST_KES.11.2012

  44. PEMENUHAN 8 INDIKATOR HASIL (BERSIFAT MUTLAK) Hsl survei WRS.IRVEST_KES.11.2012

  45. WBK PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK 4 PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK OLEH MENKES (BERDAS. USULAN TPI) 3 REVIU OLEH TIM PENILAI NASIONAL (MENPAN) PENILAIAN INDIKATOR WBK SCR SELF ASSESSMENT OLEH TIM PENILAI INTERNAL (KEMENTERIAN): a. Indikator Proses dan b. Indikator Hasil 2 UNTUK MELIHAT KETAATAN TERHADAP ATURAN MAUPUN TAHAPAN PROSES SESUAI KEMPENPAN DAN RB NO 60/2012 1 IDENTIFIKASI DAN PENGUSULAN UNIT KERJA YANG BERPOTENSI SEBAGAI WBK OLEH PIMP. UNIT ES I DAN UPbI • Laporan keuangan memperoleh opini dari BPK RI serendah-rendahnya WDP ; • Unit kerja yang diusulkan adalah setingkat eselonIi, eselon II atau eselon III, yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada masyarakat; Peran strategis tersebut tercermin dari : • a. Jumlah anggaran yang dikelola relatif besar dan • b. Produk yang dihasilkan berperan besar terhadap kepentingan masyarakat. WRS.IRVEST_KES.11.2012

  46. PENGUSULAN SATKER WBK WRS.IRVEST_KES.11.2012

  47. PENILAIAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM PENILAIAN SECARA MANDIRI OLEH TIM PENILAI INTERNAL (TPI) TERHADAP PEMENUHAN INDIKATOR WBK TPI ADALAH TIM YANG DIBENTUK OLEH PIMPINAN K/L DAN PEMDA YANG MEMPUNYAI TUGAS MELAKUKAN PENILAIAN UNIT KERJA DALAM RANGKA MEMPEROLEH PREDIKAT WBK/WBBM. TERDAPAT 2(DUA) INDIKATOR YANG DINILAI, YAITU : A. PENILAIAN INDIKATOR HASIL (BERSIFAT MUTLAK); B. INDIKATOR PROSES; WRS.IRVEST_KES.11.2012

  48. PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK OLEH MENKES WBK WRS.IRVEST_KES.11.2012

  49. MERUBAH KEBIASAAN YANG SUDAH MENAHUN , PERLU ADANYA KOMITMEN UNTUK BEKERJA KERAS, CERDAS , DAN SABAR Terima Kasih WRS.IRVEST_KES.11.2012

More Related