HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434 H/2013 M

1. HASIL PENGAWASANPENYELENGGARAAN IBADAH HAJITAHUN 1434 H/2013 M Oleh: Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia) Disampaikan pada acara Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Haji Tahun 1434 H/2013 M Hotel Aryaduta, 5 Maret 2014

2. KPHI Dasar Hukum

3. KPHI Pendahuluan • PenyelenggaraanIbadah Haji bertujuanuntukmemberikanpembinaan, pelayanan, danperlindungan yang sebaik-baiknyabagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapatmenunaikanibadahnyasesuaidenganketentuanajaran agama Islam. • Penyelenggaraanibadah haji menyangkutpersiapandi Tanah Air hinggapelaksanaan di Tanah Suci, sehinggaakanselaluberhadapandenganberbagaipersoalanyang kompleks. • Penangananataskompleksitaspersoalan yang dihadapimenjadisalahsatufaktorpenting yang mempengaruhikeberhasilanpenyelenggaraan haji.

4. Pendahuluan KPHI • Pengawasanterhadappenyelenggaraanibadah haji menjadisangatpentinguntukmemastikankebijakandanpelaksanaankegiatansesuaidenganaturan yang berlaku. • PenyelenggaraanIbadah Haji meliputiunsurkebijakan, pelaksanaan, danpengawasan • Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel diperlukan lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

5. KPHI Pendahuluan PengawasanPenyelenggaraanIbadah Haji merupakantugasdantanggungjawabKPHI mulaidariperencanaan, saatoperasional, danpascaoperasional. KPHIdibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (Pasal 12 ayat 1 UU 13 Tahun 2008)

6. KPHI Tugas MelakukanpengawasandanpemantauanterhadapPenyelenggaraanIbadah Haji sertamemberikanpertimbanganuntukpenyempurnaanPenyelenggaraanIbadah Haji Indonesia (Pasal 12 ayat 3 UU 13 Tahun 2008)

7. KPHI Fungsi • memantaudanmenganalisiskebijakanoperasionalPenyelenggaraanIbadah Haji Indonesia; • menganalisishasilpengawasandariberbagailembagapengawasdanmasyarakat; • menerimamasukandan saran masyarakatmengenaiPenyelenggaraanIbadah Haji; dan • merumuskanpertimbangandansaran penyempurnaankebijakanoperasionalPenyelenggaraanIbadah Haji. (Pasal 12 ayat 4 UU 13 Tahun 2008)

8. KPHI • Dalammelaksanakantugasdanfungsinya, KPHI dapatbekerjasamadenganpihakterkaitsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • KPHI melaporkanhasilpelaksanaantugasnyasecaratertuliskepadaPresidendan DPR paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. • KPHI dalammelaksanakantugasnyabersifatmandiri.

9. KPHI Keanggotaan • KPHI terdiri atas 9 orang anggota (unsurmasyarakat 6 orang danunsur Pemerintah 3 orang) • Unsurmasyarakatterdiri atas unsur MUI, organisasi masyarakatIslam, dantokohmasyarakatIslam • UnsurPemerintahdapatditunjukdaridepartemen/ instansi yang berkaitandenganPenyelenggaraanIbadahHaji • KPHI dipimpinolehseorangketuadanseorangwakilketua. • Ketua dan Wakil Ketua KPHI dipilih dari dan oleh anggotaKomisi. *)seluruh calon anggota setelah melewati persyaratan tehnis/adm diusulkan Presiden kepada DPRRI (Komisi VIII) untuk dilakukan Fit and Proper test, dan selanjutnya dengan Rekomendasi Pimpinan Komisi VIII DPRRI dikembalikan kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Ketetapan Presiden (Keppres) RI. (Pasal 14 UU 13 Tahun 2008)

10. KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA Kep.Presiden RINo.13/2013 • 1.Drs.H.Slamet E.Yusuf,MSi (Ketua) • 2.Drs.H.Imam Addaruqutni,SQ,MA • (Wakil Ketua) • 3.Ir.H.Agus Priyanto • 4.DR.H.Samsul Ma’arif,MA • 5.Drs.H.M.Samidin Nashir,MM • 6.Dr.H.Nohammad Thoha,Msi • 7.Drs.H.Ahmed Machfudh,MPA • 8.Dr.H.Abidinsyah Siregar,DHSM,Mkes • 9.Dra.Hj.Lilien Ambarwiyati

11. KPHI Analisis hasil pengawasan tidak hanya berdasarkan hasil pengawasan KPHI namun juga menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat Terbentuknya KPHI mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih komprehensif

12. PengawasanPenyelenggaraan Haji 1434 H/2013 M KPHI Ruang Lingkup Pengawasan

13. BeberapaCatatan KPHI TerhadapPenyelenggaraan Haji 1434 H/2013 M KPHI • OrganisasiPPIH di Embarkasidan Arab Saudi belum optimal • Jumlahpelatihanbimbinganibadahmasih minim sehinggabekalpemahamanmanasik jemaah masihkurang • Masihterdapatkursikosongpadapemberangkatandanpemulangansertaketerlambatanjadwalpenerbangan

14. BeberapaCatatan KPHI TerhadapPenyelenggaraan Haji 1434 H/2013 M KPHI • Kekisruhanpenempatan jemaah dalampemondokan di Madinahmaupun di Makkahsertaminimnyafasilitasdalampemondokan • Distribusikatering yang tidaksesuaijadwal, makanankadaluwarsa, dankurangnyapengawasanterhadapperusahaankatering • Pemeriksaankesehatanjemaah di Tanah Air belumsungguh-sungguhsertatempatpelayanankesehatandi pemondokan JHI belummemadai

15. BeberapaCatatan KPHI TerhadapPenyelenggaraan Haji 1434 H/2013 M KPHI • Perlindungan jemaah haji Indonesia masih minim, mulaisaatkedatangan di bandara Arab Saudi dan proses pelayanankedatangan jemaah di pemondokan. Diperberat denganminimnyajumlahpetugas di titik-titikrawankriminalitas • Jemaah haji khususmasihada yang mendapatkanpelayanan(akomodasidankonsumsi) tidaksesuai yang dijanjikan PIHK

16. KPHI BeberapaCatatan KPHI di Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatan tidak hanya merawat yang sakit namun dapat juga mengantisipasi faktor-faktor non-kesehatan (beyond health) yang dapat mengancam kesehatan jemaah, seperti: • Tempat & ukuran ruang pelayanan kesehatan di kloter; • Jemaah sesat sehingga mengakibatkan stres dan dehidrasi; • Masa fase Makkah yang lama sehingga sulit mengontrol gizi dan kualitas makanan yang dibeli jemaah; • Mengontrol ketercukupan gizi pada katering di Arafah dan Mina; termasuk kontrol intake (frekuensi dan volume) harian • Tingginya aktivitas ibadah jemaah dalam kloter sehingga berdampak pada kesehatan jemaah; apalagi jika tidak sepadan antara usia/kemampuan dengan keragaman ibadah

17. KPHI BeberapaCatatan KPHI di Bidang Kesehatan Fasilitas tempat pelayanan BPHI KAAIA Jeddah berukuran kecil dan di dalamnya bergabung kegiatan pelayanan medis dengan barang, obat-obatan, dll sehingga jama’ah merasa kurang nyaman Pelayanan Kesehatan di Bandara Internasional KAA Jeddah Pelayanan Kesehatan di Makkah dan Madinah Pelayanan Kesehatan dalam 1 kamar yang digunakan juga untuk ruang tidur 5 orang petugas sehingga jemaah yang akan berobat dan melakukan konseling merasa tidak nyaman

18. KPHI BeberapaCatatan KPHI di Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan di Makkah dan Madinah (lanjutan) Jumlah pasien tidak proporsional dengan jumlah dokter. Jumlah obat yang terbatas bahkan sering dilaporkan adanya keluhan jemaah atas kekurangan obat Pelayanan Kesehatan Arafah Banyak pasien yang seharusnya sudah masuk kategori safari wuquf, akibatnya kondisi pasien yang sakit semakin memburuk karena di bawa oleh kloternya ke Arafah. Petugas kesehatan yang mengenakan kain ihram terlihat kurang cekatan dan secara psikologis mengganggu kenyamanan pasien

19. KPHI Kajian Dampak Kesehatan • Pemeriksaan pertama di Puskesmas tidak mengungkap secara lengkap kondisi riel setiap jemaah calon haji (ditemukan banyak Buku Hijau Kesehatan tidak berisi data/tidak lengkap/tidak sesuai), tidak melakukan pendalaman dan tindak lanjut terhadap jemaah resiko tinggi sehingga mengakibatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan menjadi “kurang waspada” (misalnya kasus HIV, Hemodialisa, Kehamilan dll); • Ditemukan banyak Jemaah tidak memahami arti Resiko Tinggi, arti dan konsekuensi jika diberi gelang Kuning, bahkan keluarga atau rekan pendamping/keluarganya pun tidak memahami. • Ruang periksa kesehatan kloter dikeluhkan jemaah maupun petugas haji sangat sempit dan mengganggu kenyamanan. Sehingga banyak jemaah enggan memanfaatkan Faskes Kloter;

20. KPHI Kajian Dampak Kesehatan • Kasus jemaah sesat-jalan rata-rata 400 orang setiap hari menjadi fenomena yang mengancam kondisi fisik dan mental jamaah, yang dapat menjadi rentan sakit • Adanya sejumlah pasien dan jemaah yang sakit karena melakukan kegiatan umrah berulang-ulang; • Personalia BPHI umumnya belum pernah menjadi petugas pada tahun sebelumnya sehingga masalah yang sama selalu terjadi berulang; • Masa tinggal di Makkah yang lama mengakibatan asupan gizi jemaah berkurang karena tidak terkontrol makanan yang dikonsumsinya sehingga angka kesakitan dan kematian di pondokan Makkah sangat tinggi khususnya pasca Armina (Data BPS tahun 2012)

21. KPHI PenyempurnaanPenyelenggaraanIbadah Haji PadaTahunMendatang • “Istitha’ah” perlumenjadisyaratpenentuankeberangkatancalonjama’ah haji. Istitha’ahmencakupaspekibadah, kesehatan, kemampuanekonomi, dankeamanan. • Peningkatanfasilitasasrama haji. • Melakukankoordinasiyang intensuntukmeningkatkankelancaran proses kedatangandanpemulangan, pemondokan, perkemahan, katering, transportasi, dankeamananjama’ah • Dalam Penyelenggaraan Bidang Kesehatan, perlu Pengawasan yang ketat atas proses pemeriksaan, sejak awal hingga menjelang keberangkatan, dengan mengedepankan prinsip meningkatkan kesadaran dan kemandirian. (Kelalaian dalam proses harus diambil tindakan agar kualitas semakin baik)

22. SemogaBermanfa’atSekiandanTerimaKasih