1 / 12

SOSIALISASI PEMILU 2009

SOSIALISASI PEMILU 2009. KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE. Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 Peraturan KPU No.19/2008 Peraturan Bupati Sragen No. 39 Tahun 2008

jasia
Download Presentation

SOSIALISASI PEMILU 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen

  2. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 Peraturan KPU No.19/2008 Peraturan Bupati Sragen No. 39 Tahun 2008 Kampanye : Kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi,misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu. Unsur-Unsur Kampanye: Meyakinkan para pemilih Menyampaikan visi, misi Menyampaikan program

  3. Pelaksana Kampanye DPR/DPRD (1) • Terdiri dari : =pengurus parpol, =calon legislatif, =juru kampanye, =orang-seorang (WNI yang mempunyai hak memilih dan terdaftar sebagai pemilih (psl 2 Per 19-2008) =organisasi yg ditunjuk (sayap parpol dan EO) EO merupakan badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh WNI serta tunduk kepada hukum Negara RI (psl 4-6 Per 19-2008)

  4. KAMPANYE ( BAGIAN DR PENDIDIKAN POLITIK MASYA) • MATERI Visi, Misi dan Program Kerja • METODE Pertemuan terbatas/tatap muka, media cetak/elektro, penyebaran bahan, alat peraga ( dilak 3 hr sejak penetapan sbg peserta pemilu s/d H-3) • Rapat umum ( 3 mg sblm H-3) • Waktu & lokasi Ditetapkan oleh KPU/KPUD berkoordinasi dg Pemda

  5. Metode Kampanye Berbeda dengan pemilu sebelumnya, kampanye pada pemilu 2009 mencakup 7 metode. Adapun ke 7 metode yakni : 1. Pertemuan terbatas; 1 2. Pertemuan tatap muka; 3. Media massa cetak dan media massa elektronik; 4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum; 5. Pemasangan alat peraga di tempat umum; 6. Rapat umum, mulai pukul 09.00 hingga 16.00 waktu setempat; dan 7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan

  6. Larangan Kampanye

  7. KAMPANYE Waktu lebih panjang karena dimulai 3 hari semenjak Parpol ditetapkan sebagai peserta Pemilu ( 12 Juli – 5 April ) kecuali kampanye dalam bentuk rapat umum ( hanya 21 hari : 16 Maret S.d 5 April 2009 ) Hari Minggu Tanggal 15 Maret 2009 Sosialisasi Kampanye Damai ke 20 Kecamatan dengan Jarak Tempuh + 220 KM dimulai jam 09.00 Hari Tenang : 6.7,8. Alat Peraga Max H - 1 harus sudah Bersih. Kamis, 9 April 2009 Pemungutan Suara di TPS ( Hari yang di liburkan )

  8. Denah Tata Cara Pemungutan Suara

  9. PENGHITUNGAN SUARA • LAMA : - TPS -> PPS -> PPK -> KPU Kab/Kota -> KPU Prop -> KPU Pusat Setelah Selesai dan/atau setelah Jam 13.00 WIB • BARU: - TPS -> PPK-> KPU Kab/Kota -> KPU Prop -> KPU Pusat • Selesai jam 12.00 WIB baru dilakukan Penghitungan Suara 1. DPR 2. DPD 3. DPRD Provinsi 4. DPRD Kabupaten

  10. Keamanan di TPS PEMUNGUTAN & HITUNG SUARA di TPS KAMTIBMAS

  11. PENETAPAN CALON TERPILIH Penetapan calon terpilih -> 100% BPP, SUARA TERBANYAK Di Internal Partai Politik berdasarkan Suara sah terbanyak Pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap-tiap calon dari partai politik yang bersangkutan di satu daerah pemilihan. • Apabila Terdapat dua atau lebih calon dengan perolehan suara yang sama di suatu dapil ,maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki sebaran suara sah yang merata didapil yang bersangkutan. • Apabila calon tersebut memiliki sebaran suara sah yang sama, penetapan calon terpilih diusulkan berdasarkan keputusan partai politik yang bersangkutan. • Apabila partai politik memperoleh kursi yang melebihi jumlah nama calon, maka kursi tersebut dialokasikan kepada nama calon yang dinyatakan sebagai calon terpilih dari partai yang sama pada dapil yang dekat secara geografis.

More Related