Urgensi Perlindungan PRT di dalam & di luar Negeri

1. UrgensiPerlindungan PRT didalam & diluarNegeri KomnasPerempuan

2. TentangKomnasPerempuan • KomisiNasional anti KekerasanterhadapPerempuan (KomnasPerempuan) merupakanlembaga HAM Nasional yang bersifatIndependen,berdiridengandasarhukumKeputusan Presiden No. 181 tahun 1998 dan telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. • BertujuanuntukMengembangkanKondisi yang kondusifbagipenghapusansegalabentukkekerasanterhadapperempuandanpenegakkan HAM perempuandi Indonesia danmeningkatkanupayapencegahandanpenanggulangansegalabentukkekerasanterhadapperempuandanperlindungan HAM perempuan

3. MandatKomnasPerempuan • Menyebarluaskanpemahamanatassegalabentukkekerasanterhadapperempuan Indonesia danupaya-upayapencegahandanpenanggulangansertapenghapusansegalabentukkekerasanterhadapperempuan. • Melaksanakanpengkajuandanpenelitianterhadapberbagaiperaturanperundang-undangan yang berlakusertaberbagai instrument internasional yang relevanbagiperlindunganhak-hakasasiperempuan. • Melaksanakanpemantauantermasukpencarianfaktadanpendokumentasiankekerasanterhadapperempuandanpelanggaran HAM perempuan. • Memberi saran danpertimbangankepadapemerintahmaupunorganisasimasyarakatdalamrangkamendoronghukumdankebijakan yang mendukungpencegahan, penanggulangandanperlindungan HAM perempuan; dan • mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan penegakan dan pemajuan hak asasi perempuan.

4. LatarBelakang • Jumlah PekerjaRumahTangga (PRT) di Indonesia mencapai hampir 2 jutajiwa, dan 12%diantaranya adalah PRT Anak yang berumurdibawah 18 tahun, dan 90% diantaranyaadalah PRT perempuan. (Data BPS tahun 2008) • Pekerjaanrumahtanggamerupakansalahsatupekerjaantertua. Memilikikekhasanterkaitpola, hubungan, ruanglingkupdanjenispekerjaan.

5. LatarBelakang • PRT adalahtenaga-tenagatakterlihat (invisible powers) yang memungkinkanberjalannyakehidupanekonomi, pemerintahan, jasadansektorpublik yang lain. • PRT adalahpenopangkerjapublikmelaluiinstitusidomestikyaitukeluarga. Merekalah yang mengurusrumahtangga-rumahtanggasementarapemilikrumah, baiklaki-lakidanperempuanbekerjadisektorpublik.

6. LatarBelakang • pekerjaanrumahtanggamerupakanlapangankerja yang memberikankontribusiekonomipadakeluarga, baikkeluarga PRT danpemberikerja/majikan. • Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanbelummengakui dan mengaturjaminanperlindungandanpemenuhanhak-hak dan kewajiban pekerja yang bekerja di sektor domestik/ rumah tangga. • Dari hasilPemantauandanPenelitianKomnasPerempuanditemukanjenis-jeniskekerasan & masalahygdihadapi PRT baikdidalam & diluarnegeri

7. Bentuk-BentukMasalah

8. Bentuk-BentukMasalah

9. AnatomiKonvensi ILO 189 TentangKerjaLayakbagi PRT

10. LatarBelakang • Pembahasantentang standard setting bagiPerlindungan PRT sudahdibahassejak 1948; padaAksiNormatifKondisi PRT. • Pembahasankembalipada 1965, 2002 dan 2008. • Pembahasanpadasesi 99 KonferensiperburuhanInternasional. • Konvensi ILO 189 danRekomendasike 201; TentangKerjaLayakbagiPekerjaRumahTanggadisahkanpada 16 Juli 2011 dalamsidangKonferensi ILO ke 100 diJenewa Swiss.

11. SistematikaKonvensi ILO • PrinsipKerjaLayak ; Kondisikerjadimanaterdapatpeluang yang samaantaralaki-lakidanperempuanuntukmendapatkanpekerjaan yang layakdanproduktif, dalamsuasanabebasdansetara, terjamindanbermartabat. • Konvensiterdiridari 27 Pasal ; Pembukaan,definisidanruanglingkup PRT, prinsippromosihak-hakdasarditempatkerja, Hak-haknormatif ;jam kerja, pengupahan, libur, cuti, kontrakkerha, K3, pengaturanagen, Pemberlakuankonvensi

12. Pasal 1-2 Konvensi ; RuangLingkupdanDefinisi • “pekerjaanrumahtangga” berartipekerjaan yang dilaksanakandidalamatauuntuksatuataubeberaparumahtangga; • “pekerjarumahtangga” berartisetiaporang yang terikatdidalampekerjaanrumahtanggadalamsuatuhubungankerja; • Seseorang yang melaksanakanpekerjaanrumahtanggahanyakadang-kadangatausporadisdanbukansaranamencarinafkahbukanpekerjarumahtangga

13. Pasal 3 ; Hak-hak fundamental diTempatKerja • Kebebasanberserikatdanpengakuanefektifhakatasperundinganbersama; • Penghapusansegalabentukkerjapaksaataukerjawajib • Penghapusanefektifpekerjaanak • Penghapusandiskriminasidalamhalpekerjaandanjabatan

14. Pasal 4 ; Pengaturan PRTA • Penentuanusia minimum untuk PRT berdasarkan K.ILO 138, K.ILO 182 tentangbentuk-bentukterburukpekerjaanak. • PRT dibawah 18 tahuntidakmenghalangimerekauntukmemperolehpendidikan

15. Pasal 5-6 : Perlindungandarisegalabentukkekerasan, pelecehandansiksaandanhak privacy • menikmatiketentuankerja yang adilsertakondisikerja yang layakdan, jikamerekatinggaldidalamrumahtanggatersebut, kondisihiduplayak yang menghormatiprivasimereka. • MenjaminpekerjarumahtanggaMendapatkanperlindunganefektifatassegalabentukpenyalahgunaan, pelecehandankekerasan.

16. Pasal 7-8 : Informasi & KontrakKerja • PRT wajibdiberiinformasimengenaisyaratdanketentuankerjadengancara yang tepat, dapatdiverifikasidanmudahdimengertidanlebihbaik, • Diberikontrakkerjasesuaidenganhukumnasional, regulasiataukesepakatankolektif yang berlaku. • KomponendalamKontrak : Identitasparapihak, alamattempatbekerja, JenisPekerjaan, Jangkawaktukerja, jumlahdan model pembayaranupah, Jam kerja normal, Jam kerjatambahan (lembur), Akomodasi, HakCuti, MasaPercobaan, RepatriasidanPemutusanHubunganKerja. • PRT migranharusmendapatkankontrakkerjasebelumberangkatkenegaratujuan.

17. Pasal 9 : KebebasanBergerakdanMemegangdokumenpribadisendiri • PRT BebasBernegosiasidenganmajikanapakahakantinggaldirumahtanggaatautidak. • Tidakterikatuntuktetapberadadirumahtanggaselamajangkawaktuistirahatharian,mingguanataucutitahunan • Berhakmenyimpandokumenperjalanandanidentitasmereka

18. Pasal 10 : Jam Kerja • Pengaturan jam kerja normal, kompensasilembur, istirahathariancutitahunan. • Istirahatmingguan 24 jam berturut-turutdalamjangkawaktu 7 hari. • Jangkawaktusaatpekerjarumahtanggatidakbisamenggunakanwaktusesuaikeinginanmerekadimanaharustetapmelayanirumahtanggaharusdianggapmasa jam kerja.

19. Pasal 11-12; UpahdanPengupahan • PRT berhakmendapatupahsesuaidengan standard upahlayaktanpadiskriminasiberdasarkanjeniskelamin. • Pembayaranupahdapatdilakukandengan transfer, cekatausecaralangsungberdasarkankesepakatandalamkontrakKerja.

20. Pasal 12-13 : HakJaminanKesehatan, SosialdanReproduksi • Setiap PRT berhakmendapatkanlingkunganKerja yang amandansehat. • PRT berhakmendapatjaminansosialtermasukberkenaandenganpersalinan.

21. Pasal 15 : AgenPenyalurdanPenempatan • Kewajibanpemerintahuntukmemberiperlindungandanmencegahkekerasanterhadap PRT dalamprosesperekrutan PRT yang dilakukanolehagenpenempatandanpenyalur. • Kewajibanpemerintahuntukmengaturberoperasinyaagenpenempatandanpenyalur PRT, termasukpengaturan yang memberikansanksipadaagen yang melakukankekerasandanpenipuan

22. Pasal 16-17; HakPersamaanHukumdanPenyelesaianPerselisihan • HaksetaradidepanHukumdanpenyelesaianpertikaiandihadapanpengadilan • PRT memilikiakseskepengadilanatauprosedurpenyelesaianlainnya.

23. Pasal 20-26 : AdministrasidanKeberlakuanKonvensi • Konvensiiniberlakusetelahdiratifikasiolehduanegaraanggota yang terdaftarpadasekretarisjendral ILO. • Konvensiberlakusetelah 12 bulansetelahratifikasididaftarkan.

24. Kesimpulan • Pekerjaanrumahtanggadan PRT sendirimemilikikekhasandalamhalrelasikerjadenganpenggunajasa, ruanglingkuppekerjaandalamwilayahdomestikdanpandangankulturalterhadappekerjaanrumahtangga. Hal tersebutmembutuhkanperlindungan yang khususdalamhukumnasional. • Faktakondisi PRT yang rentanmengalamipelanggaranhakdankekerasanmembutuhkanregulasi yang memberikanjaminanperlindungansituasikerja yang layakbagi PRT. • Konvensi ILO 189 tentangKerjaLayakbagi PRT telahdiadopsiditingkatInternasional. Padatingkatnasionalpengesahanrancanganundang-undangPerlindungan PRT bermanfaattidakhanyabagiperlindungan, pemajuandanpemenuhanhak-hak PRT, namunjugabagipeningkatanposisitawar Indonesia dalamberdiplomasipadatingkatinternasionaluntukmemberikanperlindungan PRT baikdidalamnegerimaupundiluarnegeri.