1 / 13

OTONOMI DAERAH

OTONOMI DAERAH. EMI SETYANIGSIH. Latar Belakang.

Download Presentation

OTONOMI DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. OTONOMI DAERAH EMI SETYANIGSIH

  2. LatarBelakang • Krisisekonomidanpolitikygmelandaindonesiasejaktahun 1997 telahmemporak-porandakanhampirseluruhsendi-sendiekonomidanpolitik yang berlanjutpadakrisismultidimensi yang menyebabkansemakinrendahnyatingkatkemampuandankapasitasnegaradalammenjaminkesinambunganpembangunan. Krisistersebutsalahsatunyadiakibatkanolehsistemmanajemenpemerintahanygsentralistik, dimanakewenangandanpengelolaansegalasektorpembangunanberadadalamkewenanganpemerintahpusat, sementaradaerahtidakmemilikikewenanganuntukmengeloladanmengaturdaerahnya. • Dinamikadankebutuhanmasyarakatmembuatpenyelenggaraanpemerintahandenganasassentralisasidimasalalutidaklagiefektif, apalagidenganbentanganwilayahnusantara yang sangatluas. Olehkarenasejakawalberdirinya Negara ini, parapendiri Negara telahmerencanakanpemberianotonomidalamkerangkanegarakesatuan

  3. lanjutan Adabeberapaalasanmengapakebutuhanakandesentralisasibegitumendesak : • Kehidupanberbangsadanbernegaraterpusatdijakrta, pembangunandiwilayah lain diabaikan. • Pembagiankekayaan yang tidakadil. Daerah ygmemilikikekayaanmelimpasptpapua, acehtidakmenerimaperolehandanaygpatutdaripemerintahpusat • Kesenjanaganantaradaerahygsatudgndaerahyg lain

  4. PengertianOtda Terdapatbanyakpengertiantentangotonomiberdasarkansudutpandangsetiappakar Soepomo : otonomisebagaiprinsippenghormatanterhadapkehidupan regional sesuaidenganriwayat, adatistiadat, dan sifat2nya dalamkadar NKRI. Price n Muller : seberapabanyakdanluasotoritaspengambilankeputusan yang dimilikisuatuorganisasi/pemerintah. Prinsipotda : adanyapelimpahanataupenyerahanwewenangdaripemerintahpusatpadasatuan-satuanpemerintahdibawahnyauntukmengurusurusanrumahtangganyasendiri

  5. ArtiPentingOtda • Hakikatasasdisentralisasisebagaiperwujudanotonomidaerahadalahpelimpahankewenangandaripemerintahpusatkepadapemerintahdaerah, sesungguhnyadimaksudkanuntuklebihmeningkatkanefektifitasdanefisiensipenyelenggaraanpemerintahandanpembangunansertameningkatkanmutupelayanankepadamasyarakat. • otonomidaerahsesungguhnyamerupakanlangkahsistematisuntukmemperkuatdanmerekatkankembalipilar-pilarnegara yang cenderungmengalamiprosesperapuhan. Otonomidipandangsebagaiprosesterselenggaranyadistribusikewenangansecaraserasidanproporsionalantarapemerintahpusat, pemerintahprovinsi, danpemerintahankabupatendankotadalambingkaikeutuhannegara-negaraKesatuanRepublik Indonesia (NKRI).

  6. Lanjutan… Menurut The Liang Gie : • Dilihatdrsudutpolitik: mencegahpenumpukankekuasaan pd satupihaksajaygdapatmenimbulkantirani. • Dr sudutteknikorganisatoris : untukmencapaipemerintahanygefeisien. Apaygdianngaplebihutamauntukdiurusolehpemerintahsetempat, pengurusannyadiserahkankpddaerah • Dr sudutkultur : supayaaadnyaperhatiandptsepenuhnyaditumpukankpdkekhususansuatudaerahsptgeografi, keadaanpenduduk, kegiuatanekonomi, watakkebudayaanataulatarbelakangsejarahnya. • Dr sudutkepentinganpembangunanekonomi : pemdadapatlebihbanyakdansecaralangsungmembantupembangunantersebut

  7. VisiOtda • Politik : harusdipahamisebagaisebuahprosesuntukmembukaruanghidupbagilahirnyakepalapemerintahandaerahygdipilihsecarademokratis, memungkinkanberlangsungnyapemerintahanygresponsif • Ekonomi : terbukanyapeluangbagipemerintahandaerahmengembangkankebijakan regional danlokaluntukmengoptimalkanpendayagunaanpotensiekonomididaerahnya. • Sosial : menciptakankemampuanmasyarakatuntukmerespondinamikakehidupandisekitarnya.

  8. Pemahaman tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah • Banyaksalahtafsir yang munculdariberbagaikelompokmasyarakat, mulaidariakademisi, pengamatsampaipolitisitentangkonsepdesentralisasiotonomidaerah. Kesalahaninimunculkarenaterbatasnyapemahamantentangpemerintahandaerah, ataupunkarenaargumentasi yang diajukanlebihmerupakanargumentasipolitikketimbangargumentasikeilmuan. • MenurutHarun Al Rasyid (2003), adabeberapakesalahanpenafsiranpadaawalpelaksanaanotonomidaerah,antara lain: otonomisemata-matadikaitkandenganuang, daerahbelummampudanbelumsiap, melaluiotonomidaerahmakapusatakanmelepaskantanggungjawabuntukmembantudanmembinadaerah, denganotonomidaerahmakadaerahdapatmelakukanapasaja, otonomidaerahakanmenciptakan raja-raja kecildidaerahdanmemindahkanpola KKN kedaerah • Padahal, salahsatulandasanpemikirandariotonomidaerahadalahdemokratisasipenyelenggaraanpemerintahandaerah. Karenaitu, menjaditugasseluruhkomponenuntukterlibatdalampenyelenggaraanpemerintahansesuaidenganfungsidankapasitasmasing-masing. Pemberdayaandaerahdalammelaksanakanotonomiinihanyabisadiwujudkanjikafaktor-faktorsepertipersonil, peralatan, danpembiayaantersediacukupmemadai.

  9. Kewenangan Daerah • UU No. 22 tahun 1999 tentangpemerintahandaerah yang merupakansalahsatuwujudpolitikdanstrateginasionalsecarateoritistelahmemberikanduabentukotonomikepadaduadaerahyaituotonomiterbatasbagidaerahpropinsidanotonomiluasbagidaerahkabupaten/kota. • Perbedaanantara UU yang lama dengan yang baruadalah: 1. UU yang lama, titikpandangkewenangannyadimulaidaripusat (central government looking). 2. UU yang baru, titikpandangkewenangannyadimulaidaridaerah (Local government looking). UU No. 22 tahun 1999 tentangotonomidaerahsesuaidengantuntutanreformasi yang mengharapkanadanyapemerataanpembangunandanhasil-hasilnyauntuksemuadaerah yang padagilirannyadiharapkandapatmewujudkanmasyarakatmadani (civil society).

  10. Kewenanganpusatberdasar UU no 22 tahun 99: hubunganluarnegeri, hankam, peradilan, moneter, agama, danbebrpajenisurusanygmemanglebihefeisienditanganiolehscrsentralolehpemerintahpusat, sptkebijakanmakroekonomi, standarisasinasional, administrasipemerintahan, BUMN, danpengembangan SDM Kewenanganpemkabdankota : pertanian, pertanahan, pendidikandankebudayaan, tenagakerja, kesehatan, lingkunganhidup, pekerjaanumum, perhubungan, perdagangandanindustri, penanaman modal dankoperasi

  11. KaitanOtdadanDemokratisasi • Keterkaitanotonomidaerahdengandemokratisasipernahdiungkapkanoleh Muhammad Hatta, Proklamator RI, yang menyatakan “memberikanotonomidaerahtidaksajaberartimelaksanakandemokrasi, tetapimendorongberkembangnya auto-activiteit, artinyabertindaksendiri. Denganberkembangnya auto-activiteit, tercapailahapa yang dimaksuddengandempkratisasi, yaknipemerintahan yang dilaksanakanolehrakyat. Rakyat tidaksajamenentukannasibnyasendiri, melainkanjugamemperbaikinasibnyasendiri” • Pemikiran Bung Hattatersebutjelasmemberikangambaranmenganairakyatdengansegalakeunikandankeunggulanmasing-masingdisetiapdaerah. Karakteristiksetiapdaerah, baikpadaranah social-kulturaldanalam, seharusnyamenjadi modal dasaruntukmengembangkandaerahmasing-masing. Di sinilahlaludipahamiakanpentingnyapelibatanmasyarakatsecarademoktratis. Posisipemerintahmemangsangatpentinguntukterusmendorongdan member dukungan, baiksecarayuridismaupunkekuasaan. Secarayuridis-formal otomonidaerahtelahkembalidiundangkandalam UU Nomor 32 tahun 2004. Jadi, intipelaksanaanotonomidaerahadalahadanyakeluasanpemerintahdaerah (discretionary power) untukpenyelenggaraanpemerintahansendiriatasdasarprakarsa, kreativitasdanperan-peranaktifmasyarakatdalammengembangkandanmemajukandaerahnya.

  12. Olehkarenaitu, otonomidaerahharusdipahamisebagai instrument desentralisasidalamrangkamempertahankankeutuhansertakeberagamanbangsa. Otonomidaerahjugaharusdidefinisikansebagaiotonomaibagirakyatdaerah, bukanotonomipemerintahdaerah, jugabukanotonomibagidaerah.

More Related