1 / 16

OTONOMI DAERAH

OTONOMI DAERAH. Desi Harsanti Pinuji. Pengertian. Desentralisasi (PBB)  terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota negara baik Otonomi  menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Alasan OTDA di Indonesia.

nevan
Download Presentation

OTONOMI DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji

  2. Pengertian • Desentralisasi (PBB)  terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota negara baik • Otonomi  menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut

  3. Alasan OTDA di Indonesia

  4. Argumentasi untuk Otonomi Daerah

  5. Visi Otonomi Daerah

  6. Sejarah Otonomi Daerah

  7. Prinsip-prinsip Pelaksanaan OTDA (1)

  8. Prinsip-prinsip Pelaksanaan OTDA (2)

  9. Pembagian Kekuasaan • Dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan namun dengan semangat federalisme • Otonomi Daerah bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab • Luas : kewenangan sisa justru pada pemerintah pusat • Nyata : kewenangan menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah • Bertanggung jawab : bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah

  10. Kewenangan Daerah Otonom Provinsi (1)

  11. Kewenangan Daerah Otonom Provinsi (2)

  12. Pemilihan, Penetapan, dan Kewenangan Kepala Daerah • UU No 22 Tahun 1999 • Bupati dan walikota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD pada masa jabatannya namun penetapan maupun pemberhentian secara administrtif masih berada pada presiden. • UU No 32 Tahun 2004 • Kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui Pilkada secara langsung • Gubernur sebagai wakil pusat dan kepala daerah otonom

  13. Kewenangan wajib untuk daerah otonom kabupaten/kota (1)

  14. Kewenangan wajib untuk daerah otonom kabupaten/kota (2)

  15. Kesalahpahaman Otonomi Daerah

  16. Referensi • Ubaedillah A dan Abdul Rozak (eds). 2009. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta

More Related