HUKUM LINGKUNGAN DAN OTONOMI DAERAH

1. HUKUM LINGKUNGAN DAN OTONOMI DAERAH • Era baru Otonomi Daerah diawali dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 (efektif Mei 2001) • UU 22/1999 memiliki banyak kelemahan, sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. • UU ini dilengkapi dengan PP No. 38Tahun 2007 (Pembagian Urusan Pemerintahan) • Melalui produk hukum tersebut, diberikan kewenangan yang luas kepada daerah, termasuk dalam pengelolaan LH dan SDA

2. URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) (Pasal 10 ayat dan 3) CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) (Ps. 10 ayat 3 dan 11 ayat 1) Eksternalitas, Akuntabilitas, Efisiensi • Pertahanan • Keamanan • Moneter • Yustisi • Politik Luar Negeri • Agama PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Ps. 11 ayat 3 WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Ps. 11 ayat 3 Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb Tetapkan dengan Perda (Ps. 12 ayat 3 PP 38/2007)

3. Produk Hukum Daerah Bidang Lingkungan dan SDA • Atas dasar PP kewenangan, maka semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dengan produk hukum daerah • Produk hukum tersebut dapat berbentuk Perda dan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota

4. Dua implikasi Otonomi daerah • Implikasi positif Lingkungan dan SDA dikelola makin baik untuk kesejahteraan daerah. • Implikasi negatif Lingkungan makin rusak, karena sifatnya yang sektoral, kewilayahan, dan economic oriented Perlu Kebijakan Hukum yang tepat

5. KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

6. PEMBAGIAN WEWENANG

7. KELEMBAGAAN LINGKUNGAN DI DAERAH

8. TATA HUBUNGAN KELEMBAGAAN Pemerintah Pusat Provinsi A Provinsi B Kabupaten Kota Kabupaten Kota 22

9. KERJASAMA ANTARDAERAH

10. KERJASAMA ANTARDAERAH

11. TERIMA KASIH