Buletin teknis no 06 akuntansi piutang
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 21

BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG. TRAINING OF TRAINERS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 20 10. BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG. BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG. DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Download Presentation

BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Buletin teknis no 06 akuntansi piutang

BULETIN TEKNIS NO. 06AKUNTANSI PIUTANG

TRAINING OF TRAINERS

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2010

BULETIN TEKNIS NO. 06AKUNTANSI PIUTANG

BULETIN TEKNIS NO. 06AKUNTANSI PIUTANG

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

September 2010


Latar belakang

LATAR BELAKANG

PSAP 01 paragraf 43 antara lain menetapkan bahwa Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan antara lain Piutang Pajak dan Piutang Bukan Pajak

Dalam praktik terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak pemerintah yang dapat menambah kekayaan bersih pemerintah.


Peristiwa yang menimbulkan piutang

PERISTIWA YANG MENIMBULKAN PIUTANG

Timbulnya karena ada tunggakan pungutan pendapatan yang merupakan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan:

Pungutan Pendapatan Negara (pajak, PNBP, valas)

Perikatan (pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, transaksi dibayar dimuka)

Transfer antar pemerintahan (DAU, DAK, DBH)

Kerugian negara/daerah (TP/TGR)


Pungutan pendapatan negara

PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA

IDENTIFIKASI/JENIS:

Piutang Pajak (Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota)

Piutang PNBP (pungutan Pemerintah Pusat Sumber Daya Alam, Bagian Laba BUMN, PNBP Lainnya mis. valas)

Piutang Retribusi (pungutan pemda karena pemberian ijin jasa umum/usaha)

Piutang PAD Lainnya (bunga, divestasi BUMD, TGR, denda dll)


Pungutan pendapatan negara1

PENGAKUAN

Untuk dapat diakui sebagai piutang harus dipenuhi kriteria:

Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

Telah diterbitkan surat pebagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA


Buletin teknis no 06 akuntansi piutang

PENGUKURAN:

Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi, berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.

Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi, berdasarkan setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.

Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi, berdasarkan setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan Pajak.

Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk piutang yang tidak diatur dalam UU tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur Pemerintah.

PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA


Piutang berdasarkan perikatan

PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN

IDENTIFIKASI/JENIS:

Pemberian pinjaman  piutang pemerintah, penerusan pinjaman, dana bergulir.

Penjualan  pemindahtanganan barang milik negara dengan penjualan, pertukaran, hibah, PMP, dan angsuran.

Kemitraan  Bangun Serah Kelola, Bangun Kelola Serah.

Pemberian fasilitas/jasa  penyewaan gedung, rumah dinas, alat-alat berat, dsb


Buletin teknis no 06 akuntansi piutang

PENGAKUAN:

Kriteria pengakuan piutang:

Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

Jumlah piutang dapat diukur;

Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN


Buletin teknis no 06 akuntansi piutang

PENGUKURAN:

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas negara/daerah atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar.

Piutang dari penjualan dinilai berdasarkan naskah perjanjian penjualan yang belum dibayar; apabila ada potongan harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

Piutang yang timbul dari kemitraan dinilai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Piutang pemberian fasilitas/jasa dinilai berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan dikurangi dengan uang muka yang diterima kalau ada.

PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN


Piutang transfer antar pemerintahan

PIUTANG TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN


Piutang dana alokasi umum

PIUTANG DANA ALOKASI UMUM

DAU berasaldariketentuan UU 33/2004 tentang PKPD (sebesar 26 % daripenerimaandalamnegerimenurut APBN harusmenjadi DAU).

Rincian DAU menurutdaerahpenerimaditetapkandalamPeraturanPresiden.

PelaksanaanpembayarandilaksanakanberdasarkanPeraturanPresidentersebutbersifatpre-calculated, sehinggatidakadautang-piutang yang timbuldari DAU.


Piutang dana bagi hasil

PIUTANG DANA BAGI HASIL

Terdiri dari bagi hasil pajak dan SDA yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemda maupun dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Dicatat sebesar nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Alokasi definitif tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan


Piutang dana alokasi khusus

PIUTANG DANA ALOKASI KHUSUS

DAK adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.


Piutang dana otonomi khusus

PIUTANG DANA OTONOMI KHUSUS

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada Provinsi NAD dan Papua untuk membantu mendanai program/kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Jumlah piutang yang diakui Pemda NAD/Papua adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat


Piutang transfer antar pemerintahan1

PIUTANG TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN

PENGUKURAN:

DAU (provinsi dan kabupaten/kota)  sebesar jumlah yang belum diterima (sesuai rincian Perpres), dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke provinsi/kabupaten/ kota.

DBH  sebesar jumlah yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

DAK  disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.


Piutang tuntutan ganti rugi

PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI

IDENTIFIKASI/JENIS:

Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

PENGAKUAN:

Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak – penyelesaian di luar pengadilan dengan cara damai

Penyelesaian melalui Pengadilan, harus ada surat ketetapan dari instansi berwenang.

PENGUKURAN:

Disajikan sebagai Aset Lainnya untuk nilai yang diatas 12 bulan dan sebagai Aset Lancar untuk nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan.


Penghapusan piutang

PENGHAPUSAN PIUTANG

Piutang harus terjaga sesuai “net realizable value”, dengan cara melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang bukan penghapusan piutang.

Pencatatan Penyisihan Piutang:

Debet EDL – Cadangan Piutang

Kredit Penyisihan Piutang Tak Tertagih.


Pemberhentian piutang

PEMBERHENTIAN PIUTANG

Terdiri dari:

Pelunasan dengan pembayaran tunai;

Penghapusbukuan (write-off) dan Penghapustagihan (write- down).


Penghapusbukuan piutang

PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG

Kebijakan intern manajemen dalam keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dan ekuitas dapat lebih realistis.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan (pindah ke ektrakomptabel)

Akuntansi:

Debet: EDL – Cadangan Piutang

Debet: Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kredit:Piutang


Penghapustagihan piutang

PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

Harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu misalnya apabila upaya-upaya penagihan sendiri gagal, harus diserahkan penagihannya melalui KPKN/L

K/L yang menyerahkan piutang tak tertagih tetap mencatat jumlah piutangnya, dan diberikan penjelasan pada CALK kalau diserahkan penagihannya kepada KPKN/L.


Terima kasih

TERIMA KASIH


  • Login