KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dosen : Farid Addy Sumantri, SE.,MM.,M.Si.,Ak

2. Kerangka Konseptual • Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. • Kerangka konseptual membahas bagaimana perencanaan publik disusun dan dilaksanakan.

3. Tujuan, sebagai acuan bagi: • Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam pelaksanaan tugasnya. • Penyusun laporan keuangan, untuk memahami praktik akuntansi diterima umum (PABU) dan standar ASP. • Auditor (BPK), untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai PABU • Para pemakai laporan ke muangan sektor publik, untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun.

4. Ruang Lingkup Kerangka Konseptual • Perencanaan Publik • Penganggaran Publik • Realisasi Anggaran Publik • Pengadaan Barang dan Jasa • Pelaporan Sektor Publik • Audit Sektor Publik • Pertanggungjawaban Publik

5. 1. Perencanaan publik Perencanaan publik sangat menentukan proses selanjutnya. Pembahasan pembuatan perencanaan yang berkualitas menjadi hal yang sangat penting. 2. Penganggaran Publik Sistem penganggaran terdiri dari : • Tata kerja • Pedoman kerja • Prosedur kerja dalam penyusunan anggaran 3. Realisasi Anggaran Publik Merupakan tahap pelaksanaan dari anggaran publik dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. 4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pengadaan barang dan jasa yang baik akan berdampak pada pencapaian efektivitas dan efisiensi program.

6. 5. Pelaporan Sektor Publik Pelaporan keuangan sektor publik (IPSAS)terdiri dari : • Laporan posisi keuangan • Laporan kinerja. • Laporan Ekuitas • Laporan Arus Kas • Laporan Realisasi Anggaran • Catatan atas laporan keuangan 6. Audit Sektor Publik Audit yang berkualitas adalah proses audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku 7. Pertanggungjawaban Publik Merupakan tahap akhir dari penentuan ketercapaian/ ketidaktercapaian kualitas program secara keseluruhan.

7. TujuanLaporanKeuangan SektorPublik 1. Pengambilan keputusan dan akuntabilitas 2. Informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial 3. Informasi mengenai bgmn mendanai aktivitas dan memenuhi persyaratan kas 4. Informasi dalam mengevaluasi kemampuan mendanai aktivitas dan memenuhi kewajiban serta komitmen 5. Informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan didalamnya 6. Info menyeluruh dlm mengevaluasi kinerja: by jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan

8. Elemen-elamen Laporan Keuangan: • Aktiva • Kewajiban • Aktiva/ekuitas neto • Pendapatan • Biaya • Arus kas

9. Asumsi Dasar Akuntansi Sektor Publik Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Akuntansi Sektor publik adalah : • Kebutuhanan Masyarakat • Alokasi sumber daya • Ketaatan hukum/peraturan • Kelangsungan organisasi • Akuntabilitas publik

10. 1. Kebutuhan Masyarakat Kebutuhan masyarakat merupakan asumsi dasar dalam proses perencanaan. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasikan dengan berbagai cara, diantaranya : a. Survey (Turba/Jaring Asmara) b. Penelitian (LSM) 2. Alokasi Sumber daya Alokasi sumber daya dilakukan melalui mekanisme penganggaran. Dalam penyusunan anggaran ditetapkan berdasarkan skala prioritas. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, SDM, sumber daya alam. Dan modal. 3. Ketentuan Hukum/Peraturan Agar perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik, diperlukan mekanisme pengelolaan sumber daya (perangkat hukum).

11. Perangka aturan /dasar hukum ditetapkan dalam rangka pengukuran kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Perangkat aturan/dasar hukum sektor publik ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi publik. Mekanisme penyusunan dan pengesahan perangkat aturan/dasar hukum disepakati oleh organisasi publik yang bersangkutan. 3. Dasar Akrual Merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik dimana pengaruh transaksi dan pristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya. 4. Kelangsungan Hidup Organisasi Untuk menjamin kelangsung hidup, maka organisasi publik menetap kan dasar-dasar hukum atau aturan sebagai pedoman dalam menjalan kan organisasi publik. 5. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci perwujudan good governance

12. Karakteristik kualitatif LK sektor publik • Dapat dipahami (pemakai, penyaji) • Relevan (mempengaruhi keputusan oleh pemakai) • Keandalan (bebas dari pengertian yg menyesatkan, kesalahan material, dan dpt diandalkan pemakainya) • Dapat diperbandingkan (antar periode entitas yang sama, dan antar entitas yang berbeda)

13. Dapat diperbandingkan: • Tujuan: untuk mengidentifikasi trend posisi dan kinerja keuangan. • Implikasi: Pemakai hrs mendapat infomasi mengenai kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan, dan pengaruh perubahan kebijakan tsb.

14. Definisi 1. Aktiva: Sumber yang dikendalikan suatu entitas sbg hasil dari peristiwa masa lalu. Dari sumber-sumber tsb, manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial yang mengalir masuk ke entitas, diharapkan ada. 2. Kewajiban: Utang masa kini yg timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian utang tsb mrpk arus keluar manfaat ekonomi suatu entitas. 3. Ekuitas: Hak residualaktiva pemerintah pusat/daerah setelah dikurangi semua kewajiban.

15. Pendapatan: arus kas masuk selama periode pelaporan dengan tujuan peningkatan aktiva/ekuitas neto (peningkatan kontribusi pemilik) • Biaya: pengurangan manfaat ekonomis masa depan selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau kewajiban yg mengurangi distribusi ke pemilik.

16. Pengakuan unsur LK • Menyatakan suatu pos baik dalam kata-kata maupun dlm jumlah uang dan mencantumkannya kedalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja. • Syarat pengakuan: 1.Probabilitas manfaat ekonomi masa depan 2. Dapat diukur dengan andal.

17. Pengukuran • Biaya historis • Biaya berjalan • Nilai realisasi/penyelesaian • Nilai sekarang AkuntansiBerbasisKas Hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban.

18. Mudah dipahami dan juga ditafsirkan. • Sehingga tidak membutuhkan biaya banyak dan keahlian akuntansi yang tinggi. • Satu-satunya cara mengukur kinerja adalah membandingkan anggaran dengan aktual. • Tidak adanya catatan modal. • Kelebihan penerimaan atas pembayaran tidak dapat disebut laba, karena penerimaan modal termasuk penerimaan. • Kelebihan pembayaran atas penerimaan tak dapat dinyatakan sebagai rugi karena pembayaran untuk akuisisi aktiva, termasuk pembayaran.

19. Basis Akrual • Kepastian penerimaan secara hukum ditentukan dengan faktur yang telah diterbitkan. • Kepastian biaya ditentukan dengan penerimaan jasa/barang. • Modal diperhitungkan sebagai modal awal yang diinvestasikan. • Penerapan basis akrual akan mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan, yang mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan debitur dan kreditor. • Nilai awal modal terus dijaga agar jasa yang diberikan saat ini dapat terus dijaga untuk masa depan.

20. Konsep Akuntansi dana • Sistem akts di sektor publik yg dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran • Dana kas sektor publik mempengaruhi pengambilan keputusan dan anggaran organisasi Sektor Publik • Sistem akuntansi dana mengakui transaksi prsh saat komitmen disepakati