Pembentukan undang undang
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 19

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PowerPoint PPT Presentation


  • 216 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. Disampaikan oleh: Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, S. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Download Presentation

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pembentukan undang undang

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh:Hakim KonstitusiMaria Farida Indrati, S.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

KERJASAMA DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI, SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

HOTEL SHERATON MEDIA, JAKARTA, 21 JUNI 2011


Pasal 5 uud 1945

PASAL 5 UUD 1945

  • Sebelum Perubahan :

  • Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

  • Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

  • Setelah Perubahan:

  • Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

  • Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

    * Perubahan Pertama


Pasal 20 uud 1945 sebelum perubahan

PASAL 20 UUD 1945 SEBELUM PERUBAHAN

  • Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

  • Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.


Pasal 20 uud 1945 setelah perubahan

PASAL 20 UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN

  • Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*

  • Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*

  • Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*

  • Presiden mengesahkan rancangan undangan-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*

  • Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**

    * Perubahan Pertama

    * * Perubahan Kedua


Proses pembentukan peraturan perundang undangan

PROSES PEMBENTUKANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka 1:

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, danpenyebarluasan.


Perencanaan

PERENCANAAN

Pasal 15

  • Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional.

  • Perencanaan penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.


Keputusan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 1 tahun 2009

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009

  • Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 sampai dengan 2014.

  • Telah ditetapkan sejumlah 247 Rancangan Undang-Undang.


Pembentukan undang undang

PERATURAN PRESIDEN NO. 61 TH. 2005TENTANGTATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Pasal 1:

  • Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

    Pasal 3:

    Prolegnasditetapkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan.


Asal rancangan undang undang

ASAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

  • Dari Presiden – Pasal 5 (1) UUD 1945.

  • Dari DPR – Pasal 20 (1) UUD 1945.

  • Dari Anggota DPR – Pasal 21 UUD 1945.

  • Dari DPD – Pasal 22D (1) UUD 1945


Tata cara mempersiapkan rancangan undang undang

TATA CARA MEMPERSIAPKANRANCANGAN UNDANG-UNDANG

  • RUU yang diusulkan PRESIDEN.

    Disiapkan oleh Menteri atau Pimpinan LPND – PERPRES No. 68/2005.

    b.RUU yang diusulkan DPR – Anggota DPR

    Disiapkan oleh DPR – Peraturan Tata Tertib DPR.

    c.RUU yang diusulkan DPD.

    Disiapkan oleh DPD – Peraturan Tata Tertib DPD.


Proses penyiapan rancangan undang undang dari dewan perwakilan rakyat

PROSES PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 130

(1)Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota dapat mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang.

(2)Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi.


Pembahasan r u u di d p r 1

PEMBAHASAN R.U.U.DI D.P.R. (1)

Dilakukan berdasarkan – Peraturan Tata Tertib DPR No. 1/DPR RI/I/2004-2005.

  • Tingkat Pembicaraan I:

    a.Pembahasan dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus.

    1) pandangan dan pendapat Fraksi-fraksi atau pandangan dan

    pendapat Fraksi-fraksi dan DPD apabila RUU berkaitan dengan

    otonomi daerah (yang berasal dari Presiden).

    2) pandangan dan pendapat Presiden atau pandangan dan

    pendapat Presiden beserta DPD apabila RUU berkaitan dengan

    otonomi daerah (yang berasal dari DPR).

    b.Tanggapan Presiden atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR.

    c. Pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden berdasarkan Daftar

    Inventarisasi Masalah (DIM).

    d. Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat dilakukan Rapat Dengar

    Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum, mengundang

    Pimpinan Lembaga Negara atau lembaga lain, dan rapat intern. (dapat didampingi Tim Asistensi)


Pembahasan r u u di d p r 2

PEMBAHASAN R.U.U.DI D.P.R. (2)

Tingkat Pembicaraan II:

Rapat Paripurna.

a. Pengambilan Keputusan, yang didahului:

- pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat disertai dengan cacatan tentang sikap Fraksinya.

-Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

b. Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.


Pengesahan r u u oleh presiden

PENGESAHAN R.U.U.OLEH PRESIDEN

Pasal 37 UU No. 10 Th. 2004:

  • Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang

  • Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama


Pembentukan undang undang

Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

PENGESAHAN

Pasal 3:

Menteri Sekretariat Negara kemudian akan melakukan penyiapan naskah rancangan undang-undang untuk disahkan Presiden.


Peraturan presiden no 1 th 2007

Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007

PENGUNDANGAN

Pasal 5:

Naskah undang-undang yang telah dibubuhi kalimat pengesahan tersebut kemudian diberi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan.

Pasal 6:

Menteri kemudian akan mengundangkan undang-undang tersebut dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia disertai nomor dan tahunnya, dan menempatkan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan memberikan nomor.


Undang undang no 10 th 2004

Undang-Undang No. 10 Th. 2004

PENYEBARLUASAN

Pasal 51:

Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara.

Penjelasan Pasal 51:

Yang dimaksud dengan “menyebarluaskan” adalah agar khalayak ramai mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut dan mengerti/ memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia atau media cetak.


Peraturan presiden no 1 th 20071

Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007

PENYEBARLUASAN

Pasal 29:

Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.


  • Login