UNDANG-UNDANG

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL LEMBARAN NEGARA R.I TAHUN 2004 NOMOR 6 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I NOMOR 4356

2. LATAR BELAKANG • UU 22 tahun 1957 dan UU 12 tahun 1964, tidak memadai lagi untuk mengakomodir kondisi yang berkembang : • - Belum mengatur penyelesaian perselisihan Antar SP/SB • - Tidak mengenal perselisihan perorangan • - Tidak mengatur perselisihan di lingkungan BUMN • Terkesan kuatnya campur tangan Pemerintah • Misalnya : Veto Menteri • Waktu penyelesaian yang cukup lama : • Putusan P4 Pusat menjadi objek PT TUN penyelesaian menjadi • lama apalagi kalau sampai Kasasi MA

3. MATRIK PERSANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BERDASARKAN PPHI DENGAN UU NO. 22/57 DAN UU NO. 12/1964

4. PENYELESAIAN MELALUI KONSILIASI - MEDIASI PENGADILAN NEGERI • KONSILIASI : • Perselisihan Kepentingan • Perselisihan SP/SB • Perselisihan PHK PB TIDAK MENERIMA MENERIMA ≤3 HARI KERJA • MEDIASI : • Perselisihan Kepentingan • Perselisihan SP/SB • Perselisihan Hak • Perselisihan PHK JAWABAN ANJURAN ≤10 HARI KERJA ANJURAN TERTULIS 30 HARI KERJA ≤10 HARI KERJA PB SEPAKAT TIDAK SEPAKAT ≤7 HARI KERJA KONSILIATOR - MEDIATOR

5. PENYELESAIAN MELALUI ARBITRASE MAHKAMAH AGUNG • PENINJAUAN KEMBALI APABILA KEPUTUSAN MENGANDUNG • UNSUR UNSUR : • Surat atau Dokumen diakui atau dinyatakan palsu setelah keputusan dijatuhkan; atau • Setelah keputusan diambil diketemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau • Keputusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan; atau • Keputusan melampaui kekuasaan Arbiter Ketenagakerjaan; atau • Keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PUTUSAN ARBITER SEPAKAT 2 PIHAK BIPARTIT PERSELISIHAN KEPENTINGAN PERSELISIHAN ANTAR SP/SB

6. PERBANDINGAN NAMA LEMBAGA PENYELESAIAN SP/SB dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum Pengadilan HI untuk mewakili anggotanya

7. LANJUTANPERBANDINGAN KEANGGOTAAN UU PPHI lebih menjamin profesionalisme dan independensi dalam memutuskan perkara

8. LANJUTANPERBANDINGAN KEPANITERAAN

9. LANJUTANPERBANDINGAN Putusan Pengadilan HI tidak dapat digugat ke PT TUN (Terjaminnya kepastian hukum dan penyelesaian yang lebih cepat)

10. LANJUTANPERBANDINGAN WAKTU PENYELESAIAN Penyelesaian secara sederhana, cepat, adil dan murah (Azas dalam UU No. 14 tahun 1970)

11. LANJUTANPERBANDINGAN PELAKSANAAN PUTUSAN

12. LANJUTANPERBANDINGAN

13. LANJUTANPERBANDINGAN SANKSI Tindakan disiplin PNS Teguran tertulis s/d pencabutan tetap

14. LANJUTANPERBANDINGAN SANKSI

15. KETENTUAN PERALIHAN (Ps. 124) • P4 Daerah dan P4 Pusat tetap melaksanakan fungsi dan tugas sampai dengan terbentuknya Pengadilan HI; • 2. Dengan terbentuknya Pengadilan HI maka kasus yang diajukan kepada : • - P4 Daerah atau Lembaga lain yang setingkat, yang belum diputus diselesaikan oleh Pengadilan HI • - P4 Daerah atau Lembaga lain yang setingkat, yang dimintakan Banding masih dalam tenggang waktu 14 hari diselesaikan oleh MA • - P4 Pusat atau Lembaga lain yang setingkat, yang belum diputus diselesaikan oleh MA • - P4 Pusat atau Lembaga lain yang setingkat, yang dimintakan banding masih dalam tenggang waktu 90 hari diselesaikan oleh MA

16. PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIBERLAKUKAN TERHITUNG MULAI 14 JANUARI 2005 (PS. 126) PERPU NO.1 TAHUN 2005 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN UU. NO. 2 TAHUN 2005 TENTANG PPHI MENJADI DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 14 JANUARI 2006

17. 30 HARI PB

18. PUTUSAN FINAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MAHKAMAH AGUNG (KASASI) 30 HARI KERJA Ps 115 PEMBATALAN P. PHK P. HAK PENGADILAN PHI 50 HARI KERJA Ps. 103 PB PB 140 HARI KERJA ARBITER KONSILIASI MEDIASI 30 HARI KERJA Ps 15, Ps 25, Ps 40 (1) SEPAKAT 2 PIHAK DINAS YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN PB BIPARTIT 30 HARI KERJA Ps. 3 (2) PHK KEPENTINGAN SP/SB HAK PERSELISIHAN

19. Solidarity Forever