Download

JAMINAN REKLAMASI Kep. Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996






Advertisement
/ 16 []
Download Presentation
Comments
ewan
From:
|  
(606) |   (0) |   (0)
Views: 30 | Added: 21-09-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:
JAMINAN REKLAMASI Kep. Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996. PENGERTIAN.
JAMINAN REKLAMASI Kep. Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Slide 1

JAMINAN REKLAMASIKep. Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996

Slide 2

PENGERTIAN

 Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.

Slide 3

MAKSUD DARI PENETAPANJAMINAN REKLAMASI

  • Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan instansi terkait atas kemampuan dari pemegang izin usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan, khususnya dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang

  • Mendorong pemegang izin usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi untuk menyusun rencana reklamasi dengan baik dan benar serta secara konsekuen melaksanakannya.

Slide 4

TUJUAN

Meningkatkan ketaatan dari pemegang izin usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang

Slide 5

PENETAPAN JAMINAN REKLAMASI

Besarnya jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai Rencana Reklamasi/Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan bagi perusahaan pertambangan yang umurnya kurang dari 5 tahun besarnya jaminan reklamasi disesuaikan dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya

Slide 6

 Penetapan jaminan reklamasi Untuk PKP2B dan Kontrak Karya dilakukan oleh Dirjen. Pertambangan Umum (Dirjen. Mineral Batubara dan Panas Bumi) atas usulan yang disampaikan oleh perusahaan.

 Besarnya jaminan reklamasi akan terus bertambah apabila perusahaan/pemegang izin usaha pertambangan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan kewajibannya pada tahun berjalan.

Untuk kegiatan usaha pertambangan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemda sesuai kewenangannya, penetapan Jaminan Reklamasi ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

Slide 7

Kep DJPU No. 336.K/271/DDJP/1996

Pasal 15

  • Penetapan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi

  • Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan

Slide 8

KOMPONEN BIAYA REKLAMASI

Rencana biaya reklamasi disusun oleh perusahaan/ pemegang izin usaha pertambangan, berdasarkan anggapan pelaksanaan reklamasi dilakukan oleh pihak ketiga.

Komponen biaya reklamasi terdiri dari :

1.Biaya langsung :

1). Biaya pembongkaran fasilitas tambang

2). Biaya penataan kegunaan lahan

3). Biaya revegetasi

4). Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang

5). Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan

Slide 9

2. Biaya tidak langsung :

1). Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat

2). Biaya perencanaan reklamasi

3). Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor

Biaya langsung dan tidak langsung sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.

Rencana biaya dapat dihitung atau diajukan ke Dirjen. Pertambangan Umum (Dirjen. Mineral Batubara dan Panas Bumi) dalam bentuk nilai mata uang rupiah atau dolar Amerika.

Slide 10

BENTUK JAMINAN REKLAMASI

Deposito berjangka, ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama Dirjen. Pertambangan Umum (Dirjen. Mineral Batubara dan Panas Bumi) cq. perusahaan pertambangan yang bersangkutan

Slide 11

  • Accounting reserve, untuk perusahaan yang memenuhi salah satu persyaratan sbb. :

    - Perusahaan publik terdaftar di bursa efek di Indonesia maupun di luar Indonesia, atau

    - Anak perusahaan dari sebuah perusahaan publik baik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia, atau

    - Perusahaan mempunyai jumlah modal sendiri yang tidak kurang dari US$ 25,000,000.00 seperti dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

Slide 12

  • Jaminan pihak ketiga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat berupa :

    - Bank garansi, dari Bank Pemerintah dan atau Bank Devisa

    - Irrevocable Letter of Credit, dari Bank Pemerintah atau Bank Devisa

    - Sertifikat penjaminan dari Lembaga Penjamin milik pemerintah

Slide 13

PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI

  • Jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasi produksi

  • Bagi perusahaan yang telah beroperasi/produksi pada saat Keputusan ini diberlakukan, harus mengajukan bentuk jaminan yang akan ditempatkan kepada Dirjen Pertambangan Umum selambat-lambatnya 1 Februari 1997.

Slide 14

PENCAIRAN ATAU PELEPASANJAMINAN REKLAMASI

Pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi berdasarkan pengajuan dari perusahaan kepada Direktur Jenderal dan disesuaikan dengan tahapan yang telah ditetapkan yaitu :

  • 60 % setelah selesai :

  • - Pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya dilakukan pengisian kembali atau

  • - Bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan pengisian kembali, penataan kegunaan lahan dilakukan sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana disepakati dalam RTKL

Slide 15

  • 20 % setelah selesai :

    - Melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain

    - Pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam rencana reklamasi

  • 20 % setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Direktur Jenderal

Slide 16

Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal dengan disertai laporan pelaksanaan rencana reklamasi dan selanjutnya Direktur Jenderal akan memberikan keputusan persetujuan atas permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tersebut.

Jaminan reklamasi dalam bentuk “deposito berjangka” dicairkan berikut bunga depositonya dan bunganya tersebut menjadi milik perusahaan


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro