Download
1 / 19
240 likes | 705 Views
SASARAN KERJA PEGAWAI. Tata Cara Penyusunan SKP. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sbb: Jelas Dapat diukur Relevan Dapat dicapai memiliki target waktu.
E N D
Tata Cara Penyusunan SKP • Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sbb: • Jelas • Dapat diukur • Relevan • Dapat dicapai • memiliki target waktu
2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). • 3. PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg mengatur mengenai disiplin PNS.
Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai • Kegiatan Tugas Jabatan Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi-jabatan terendah secara hierarki. 2. Angka Kredit (BagiPejabatFungsionalTertentubaik yang definitifmaupunpenugasan) 3. Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb: • Kuantitas (Target Output) • Kualitas (Target Kualitas) • Waktu (Target Waktu) • Biaya (Target Biaya)
Namajabatanpegawai yang dinilaiharussesuaidenganSuratKeputusanbagipejabatfungsionaltertentu/pejabatstruktural/fungsionalumumatausuratpenugasanbagi yang belumdiangkatmenjadifungsionaltertentu.
Kategorikegiatanuntukfungsionaltertentu, baikpenugasanmaupundefinitif: • Yang dikategorikankegiatanutamaadalahkegiatan yang menurutPermenpanmerupakankegiatan yang berada di jenjangjabatannya, satujenjang di atasdan di bawahnyadalamtingkatan yang sama (AhliatauTerampil). Catatan: termasukkegiatan yang munculsetelah SKP di tandatanganidandikategorikansebagaikegiatanutama (revisi SKP);
Kategorikegiatanuntukfungsionaltertentu, baikpenugasanmaupundefinitif: • Yang dikategorikankegiatanpenunjangadalahkegiatan yang menurutpermenpanadalahkegiatanpenunjanguntukkegiatantersebut
Kategorikegiatanuntukfungsionaltertentu, baikpenugasanmaupundefinitif: • Yang dikategorikankegiatantambahanadalah : • kegiatanselainpoin a danpoin b. • Kegiatan yang munculkemudiansetelah SKP di tandatanganidanbukanmerupakankegiatanpoin a (denganmelampirkansurattugas). • Kegiatan yang sesuaidenganjenisfungsionalnyatetapitidaktermasukdalampoin a makaangkakreditnyatetapdicantumkan.
Contoh: Seorangstatistisipertamaakanmengerjakanpekerjaan: • padajenjangpertamasebanyak 15 kegiatandengan total angkakredit 9 poin • padajenjangmuda 3 kegiatandengan total angkakredit 1,5 poin (setelahdikalikandengan 80%) • kegiatanstatistisiterampilsebanyak 5 jeniskegiatandengan total angkakreditsebesar 3 poin. Makakegiatanbutir 1 dan 2 dimasukkansebagaikegiatanutama (dengan total angkakredit 10,5) dankegiatanbutir 3 dimasukkansebagaipekerjaantambahandengannilai 2. Angkakreditdarikegiatan-kegiatanpadabutir 3 tetapdicantumkantetapipenghitungandalam SKP adalahbanyaknyakegiatantambahan (1 sd 3 kegiatan = 1 poin; 4 sd 6 = 2 poin; dan >6 =3 poin)
Bagipejabatfungsionaltertentu: • Pedoman yang digunakandalammenentukankegiatandanangkakreditadalahPeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara yang terbaru (contohuntukStatistisiadalahPermenPAN RB No 19 Tahun 2013) • Agar lebihmemudahkandalammengidentifikasikegiatan, disarankanuntukmenambahkansatukolom yang diisidengankodebutirkegiatansesuaidenganPermenpan • Jenispekerjaantidakterbatashanyapadatupoksitingkateselon 4 atau 3 saja, yang pentingditugaskanolehatasannya
Jumlahpekerjaan yang akandilakukanolehseorangpejabatfungsionaltertentuharusmelihatkewajaranjumlahangkakredit yang diperolehdaripekerjaantersebut. Misalnyastatistisipertama, angkakredit yang wajarselamasetahunadalah 12,5 (50/4). Pejabatfungsionaltertentu yang targetnyatidakmencukupijumlahkewajaranangkakredit yang ditentukan agar berinisiatifmenciptakankegiatansehinggadapatmemenuhi target angkakredit yang ditentukan. Kegiatantersebutharusmendapatpersetujuandariatasannya.
Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal, vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya) • Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu. • Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan. • Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan.
Penilaian SKP bagiPegawai yang Mutasi: Penilaian SKP unit kerja lama + penilaian SKP unit kerja baru, misalnya : • Nilai SKP pada unit kerja lama = 89, 04 • Nilai SKP pada unit kerja baru = 77 • Sehingga nilai SKP adalah 83,02. 89,04 + 77 = 166,04 = 83,02 2
SKP bagi PNS ygkegiatannyadilakukandengantimkerja, makaPenyusunanberlakuketentuansbb: • Jikakegiatanygdilakukanmerupakantugasjabatannya, makadimasukkankedalam SKP ygbersangkutan • Jikakegiatannyabukanmerupakantugasjabatannya, makakinerjaygberangkutandinilaisebagaitugastambahan. • Penyusunan SKP bagi PNS ygdipekerjakan/diperbantukan, makapenyusunan/penilaiannyadilakukan di tempatygbersangkutandipekerjakan/ diperbantukan.
Penilaian SKP apabilaterjadifaktor-faktor di luarkemampuan PNS, makapenilaiannyadisesuaikandengankegiatan-kegiatan di luar SKP ygtelahditetapkan. • Penyusunan SKP bagi PNS ygmendudukijabatanrangkapsesuaidenganperaturanperundang-undangan, makapenyusunan SKP ygdilakukansesuaidengantugasdanfungsijabatanstruktural.
PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN PNS ygdiberikantugas lain atautugastambahanolehatasanlangsungnyadandapatdibuktikandengansuratketerangan, makaakandiberikannilaitugastambahan.
SKP yang telahdisepakatidigunakansebagaiacuanuntukmenyusunCapaianKinerjaPegawai (CKP) • Target Tahunan Didisagregasi menjadi bulanan, sesuai dengan jenis/Jadual/ kegiatannya • Hasil CKP (bulanan) sebagai evaluasi pelaksanaan SKP • Secara akumulasi hasil CKP tidak jauh berbeda dengan SKP
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (PPK-PNS) 1. SKP • OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL • PARTISIPASI • TRANSPARAN PPK-PNS 2 UNSUR 2. PERILAKU KERJA ORIENTASI PELAYANAN INTEGRITAS KOMITMEN DISIPLIN KERJASAMA
REKOMENDASI Pejabatpenilaidapatmemberikanrekomendasiberdasarkanhasilpenilaianprestasikerjasbb: • Untukpeningkatankemampuandenganmengikutsertakandiklatteknis, e.g. diklatkomputer, kenaikanpangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dsb. • Untukmenambahwawasanpengetahuandalambidangpekerjaan, perludilakukanrotasipegawai. • Untukkebutuhanpengembangan, perlupeningkatanpendidikandanpeningkatankarier (promosi).
