Download

AKUNTANSI PAJAK






Advertisement
/ 139 []
Download Presentation
Comments
arleen
From:
|  
(3759) |   (0) |   (0)
Views: 62 | Added: 18-05-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:
AKUNTANSI PAJAK. PRODI - S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA. KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK. Pokok Bahasan : Pembukuan Hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak. 1. PEMBUKUAN. Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan
AKUNTANSI PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Slide 1

AKUNTANSI PAJAK

PRODI - S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 2

KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK

Pokok Bahasan :

Pembukuan

Hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial

Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 3

1. PEMBUKUAN

  • Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan

    Informasi pembukuan diperlukan untuk

    menghitung pajak terhutang dan verifikasi,

    serta pemeriksaan dan investigasi terhadap

    kebenaran penghitungan jumlah utang

    pajak tersebut.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 4

1. PEMBUKUAN

  • Pentingnya pembukuan untuk perpajakan :

  • Mempermudah Wajib Pajak (WP) mengisi SPT.

  • Mempermudah perhitungan pengahsilan kena pajak.

  • Penyajian informasi tentang posisi financial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 5

1. PEMBUKUAN

B. Persyaratan Pembukuan

  • Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya

  • Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian

  • Ditutup setiap akhir tahun dengan membuat Neraca dan Laporan L/R berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.

  • Diselenggarakan dengan huruf latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US$ dengan ijin Menteri Keuangan.

  • Pembukuan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama 10 tahun.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 6

1. PEMBUKUAN

C. Sanksi Tidak Diselenggarakannya Pembukuan

WP yang sudah mampu melakukan pembukuan

untuk tujuan Pajak, namun tidak melakukannya :

penghasilan netonya dihitung berdasar norma

perhitungan, pajak yang kurang dibayar dari hasil

penerapan norma perhitungan akan dikenai sanksi

berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak

yang kurang dibayar (pasal 13 ayat 3) UU KUP.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 7

2. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial

  • Tujuan Akuntansi

  • Komersial

    Menyediakan laporan & informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan.

  • Pajak

    Menyajikan laporan keuangan & informasi lain (tax compliance) kepada administrasi pajak.

  • UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 8

2. HubunganAkuntansiPajakDenganAkuntansiKomersial

B. Lembaga Pembuat Ketentuan

Metode, prosedur dan teknik akuntansi

dipengaruhi hukum pajak berdasarkan :

  • UU Perpajakan

  • Peraturan pemerintah

  • Keputusan Presiden

  • Keputusan Menteri

  • Keputusan Direktorat Jenderal Pajak

    Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan

    akuntansi perpajakan seperti :Majelis pertimbangan pajak,

    peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, dan

    lembaga peradilan lainnya.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 9

3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak

  • KonsepDasarAkuntansiPerpajakan

  • TujuanKebijakanPerpajakan :

  • AspekAlokasi

    Tax policy diarahkanpadasikapnetral (tidak/cenderungpengaruhialokasi & diserahkanpadamekanismepasar).

    2. AspekDistribusi

    Diarahkanuntukpengaruhipenyebaranpemilikanataupenguasaan faktor-2 produksidanpemerataanhasilpembangunan.

  • AspekStabilisasi

    dilakukanmelaluipolitikperpajakan, dimanapemerintahmelakukanstabilitasekonomidengantingkatpendayagunaantertentu, SDM, stabilitashargadantingkatinflasi.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 10

3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak

  • Konsep dasar akuntansi berlaku umum Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial meliputi :

  • Accrual Basis : pengakuan transaksi saat terjadi, dilaporkan pada periode tsb.

  • Going Concern : mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 11

3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak

B. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan

Menyajikan informasi sebagai bahan

menghitung Penghasilan Kena Pajak,

terutama dalam sistem self assesment

sebagai laporan pertangungjawaban atas

kepercayaan menghitung pajak terhutang

bagi setiap WP.

C. Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan :

Sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial meliputi :

  • Relevan

  • Dapat dimengerti

  • Keandalan

  • Dapat diperbandingkan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 12

3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak

D. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal

  • Laporan Keuangan bersifat historis

  • Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaanestimasi dan berbagai pertimbangan

  • Lebih mengutamakan hal yang material (tanpa mengurangi kelengkapan materi)

  • Laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis (substansi) setiap transaksi (tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikan bentuk yuridis formalnya).

  • Terdapatnya alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP.

  • Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 13

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Pokok Bahasan :

  • Pendekatan Umum

  • Perbedaan Orientasi Pelaporan

  • Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan

  • Proses Penyusunan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 14

1. Pendekatan Umum

Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara

ketentuan Akuntansi dan Pajak :

  • Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi.

  • Terdapat dua pembukuan oleh perusahaan : ketentuan pajak & praktek komersial

  • Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen terpisah dari prinsip akuntansi.

  • Pembukuan perusahaan sesuai praktek komersial, kemudian melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan pajak.

  • Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi

  • Pembukuan perusahaan sesuai SAK, namun preferensi diberikan pada ketentuan pajak jika ada pengaturan yang tidak sejalan dengan SAK.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 15

2. Perbedaan Orientasi Pelaporan

Terdapat perbedaan orientasi dan sifat pelaporan komersial dan fiskal, walaupun saling terkait secara ekstensif, terutama menyangkut tingkat toleransi fleksibilitas pemilihan standar.

  • Laporan Keuangan Komersialàkonsep kewajaran penyajianàsolusi keraguan pengukuran : prinsip konservatif

  • Laporan Keuangan Fiskalàmenyimpang dari konsep kewajaranàbergantung pada kebijakan & keputusan otoritas perpajakan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 16

3. Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan Orientasi

A. Penetapan Beban Dan Pendapatan

  • Praktek Komersial : pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran & pembebanan biaya dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan.

  • Praktek Fiskal : kadang menyimpang dari prinsip tersebut.

    B. Konsistensi

  • Praktek Komersial : penerapan metode, kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun, kecuali ada alasan kuat penggantian.

  • Praktek Fiskal : juga seperti komersial, tetapi dalam konteks konsepsional ketentuan pajak dapat menentukan lain.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 17

3. Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan Orientasi

C. Konservatisme

  • Praktek Komersial : konservatis terhadap transaksi yang belum terjadi faktaà pencadangan terhadap risiko kerugian.

  • Praktek fiskal : menganut realitas, dengan meneliti tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak, kecuali bank & asuransi

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 18

4. Proses Penyusunan Laporan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 19

5. HubunganLaporanKeuanganFiskalDenganLaporanKeuanganKomersial

  • Terdapat pembukuan ganda terhadap pos-pos yang berbeda (timing difference) aantara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi komersial untuk kontinuitas rekonsiliasi.

  • Perhitungan PPh berdasarkan laba akuntansi dan laba kena pajak (perpajakan) menimbulkan selisih, dicatat pada pos aktiva lain-lain di Neraca, yang secara teoritis dialokasikan dari waktu ke waktu.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 20

AKTIVA LANCAR

Pokok Bahasan :

Kas dan Bank

Sekuritas

Deposito

Wesel Tagih

Piutang

Persediaan

Biaya dibayar di muka

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 21

1. Kas Dan Bank

Kas : Alatpembayaran yang siapdanbebasdigunakanuntukmembiayaikegiatanumumperusahaan. PSAK 2 setarakasadalahinvestasi yang sifatnya paling likuid, berjangkapendekdandapatcepatdicairkanmenjaikastanpamenghadapirisiko

Bank : sisarekeninggiroperusahaandi bank yang dapatdigunakansecarabebasuntukmembiayaikegiatanumumperusahaan.

Adapun yang bukantermasukkas & bank yaitudana yang disishkanuntuktujuantertentuseperti : perangko, cekmundur, cekkosong, rekeninggiropada bank luarnegeri yang tidakdapatsegeradibayar.

Bungarekeninggiro :

  • AkuntansiKomersial : dicatatsebagaipengahasilan

  • AkuntansiFiskal : tidakdicatatsebagaipenghasilan, karenabungasudahdikenakanPPhdengantarif final 20% dantidakbolehdigabungdenganpenghasilan yang lain (dikenakantarifumum).

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 22

2. Sekuritas

Merupakansuratberharga yang mudahdiperjualbelikanuntukinvestasisementaramemanfaatkandana yang tidakdigunakan (secondary cash reserves).

JenisSekuritas :

a. SahamBiasa & SahamPreferen

PenghasilandariSaham : dividen, saham bonus, hakmembeliemisisaham & capital gains. Penghasilandividentidakdikenakanpajak.

  • PraktekKomersial :

    Mencatatnilaisekuritasberdasarkan Cost Method & Lower Cost or Market

  • PraktekFiskal :

    Mencatatnilaisekuritasberdasarkan Cost Method

    Penghasilandaripenjualansahamtidakperludilaporkandalam SPT dandikonsolidasikandenganpenghasilanlainnya yang tidakdikenakanpajak final.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 23

2. Sekuritas

b. Obligasi

BungaObligasidihitungsebagaipenghasilanPPh yang dipungutatasbungaobligasitidakbolehdikapitalisasi, tetapiharusdicatatsebagaipajak yang dibayardimuka (pasal 23).

c. Sekuritas yang lain

  • Commercial paper, promissory notes, bill of exchange, bankers acceptance, sertifikatdeposito, repurchase agreement

  • Selisihnilaibelidannilaijual / pelunasanmerupakanpenghasilanbagipemegangsekuritasdanbiayabagipenerbitsekuritas.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 24

2. Sekuritas

d. Deposito

Merupakan satuan mata uang rupiah atau valas, jangka pendek atau jangka panjang di dalam atau di luar negeri.

Untuk tujuan perpajakan termasuk deposito on call. Bunga deposito dikenakan pajak 20% dan final. Bunga deposito merupakan penghasilan kena pajak yang bersifat final dan pajaknya tidak dapat dikreditkan.

e. Wesel Tagih

Wesel tagih timbul dari utang piutang penyerahan barang atau jasa.

Bunga yang diterima pada saat pelunasan merupakan penghasilan pemegang wesel dan biaya bagi penerbit promes.

Penghasilan bunga diskonto merupakan obyek potongan PPh pasal 23 (WP dalam negeri) atau PPh pasal 26 (WP luar negeri) .

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 25

Contoh Kasus Wesel Tagih(Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka oleh pembeli)

Wesel milik PT. Andi, nominal Rp. 1 juta tertanggal 10 Juni 1996, jangka waktu 60 hari (jatuh tempo 9 Agustus 1996), didiskontokan kepada PT. Iwan pada 25 Juni 1996. Jika disepakati tarif diskonto 12%, uang yang akan diterima PT. Andi pada setiap kondisi berikut : wesel tanpa bunga, dengan bunga 9% dan 15%.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 26

Penjelasan

Jenis Wesel

Tanpa bunga

Bunga 9%

Bunga 15%

  • Nominal

  • Bunga :

  • -

  • 9%x(60/360)x1.000.000

  • 15%x(60/360)x1.000.000

1.000.000

Tidak ada

-

-

1.000.000

-

15.000

-

1.000.000

-

-

25.000

Nilai jatuh tempo :

Diskonto :

a. 12%x(45/360)x1.000.000 =

b. 12%x(45/360)x1.015.000 =

c. 12%x(45/360)x1.025.000 =

1.000.000

15.000

-

-

1.015.000

-

15.225

-

1.025.000

-

-

15.375

Hasil Penjualan :

985.000

999.775

1.009.625

Contoh Kasus Wesel Tagih(Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka oleh pembeli)

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 27

Wesel dengan bunga 9%

Wesel dengan bunga 15%

1. Penyesuaian penghasilan bunga(10-25 juni 1993)

Piutang bunga 3.750

Pengahsilan bunga 3.750

Piutang bunga 6.250

Penghasilan bunga 6.250

2. Pencatatan penjualan wesel

Kas 999.775

Rugi penjualan wesel 3.975

Piutang bunga 3.750

Piutang wesel 1.000.000

Kas 1.009.625

Piutang bunga 6.250

Piutang wesel 1.000.000

Laba penjualan wesel 3.375

Contoh Kasus Wesel Tagih(Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka oleh pembeli)

Pencatatan penyesuaian penghasilan bunga dalam masa kepemilikan wesel

(holding period) sbb :

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 28

3. Piutang Usaha

Piutangusahatimbulkarenapenjualanbarangataupenyerahan

jasasecarakredit.

  • UntuktujuanPPh : saatpencatatanpenjualanmengikutipraktekakuntansikomersial.

  • UntuktujuanPPn : dapatberbedadenganakuntansikomersial & PPh.Pengusahadimintauntukmenerbitkanfakturpajakselambatnya 30 harisetelahpenyerahanbarangdaripenjualan (fakturstandar) ataubersama-samapadaakhirbulan (fakturgabungan).

  • Untuktujuanperpajakan : pembukuanpenyisihanuntukpotongantunai & returpenjualantidakdiperkenankan, tetapimemberlakukanmetodepenghapusanpiutanglangsung (direct written off).

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 29

4. Piutang yang lain

Merupakan piutang yang terjadi karena

transaksi di luar aktivitas usaha.

  • Untuk tujuan pajak : ketentuan pasal 18 ayat 4 UU PPh piutang kepada perusahaan afiliasi dikarakteristik sebagai modal.

  • Untuk pembukuan komersial : diakui sebagai piutang afiliasi untuk laporan keuangan fiskalà dimasukkan dalam kelompok penyertaan pada perusahaan afiliasi/investasi.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 30

5. Persediaan

Merupakan aktiva :

  • Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal (barang dagang & dan produk jadi)

  • Berada dalam proses produksi

  • Bahan baku dan bahan pembantu

  • Untuk tujuan PPN, pasal 1 bagian (e) UU PPN 1984 menyatakan penyerahan barang kena pajak ke pedagang perantara dianggap transaksi penyerahan penjualan. Barang konsinyasi tidak termasuk persediaan consignor.

  • Akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem pencatatan dan penilaian. Untuk tujuan perpajakan, pasal 10 ayat (6) UU PPh menganut Metode FIFO & Harga Pokok Rata-rata.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 31

6. Biaya dibayar di muka

Merupakan biaya yang telah terjadi yang akan

digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan

datang.

  • Untuk tujuan perpajakan, pasal 11 ayat (10) UU PPh 1984 menyebutkan biaya yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun diamortisasi dengan tarif yang berlaku untuk aktiva golongan 1 (50%), golongan 2 (25%), golongan 3 (10%) atau metode satuan produksi.

    Namun sejak berlaku UU No. 10 tahun 94 biaya tidak dibebankan melalui amortisasi lagi melainkan dialokasi menurut masa manfaatnya.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 32

PENYUSUTAN AKTIVA TETAPPASAL 11 , 11A

UU PAJAK PENGHAILAN NO. 38 TAHUN 2008

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 33

PenyusutanAktivaTetap

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan melalui penyusutan atau amortisasi .

Harta Berwujud yang tidak dapat disusutkan :Rumah milik perusahaan (bukan daerah terpencil ) yang ditempati pegawai merupakan pemberian kenikmatan, sehingga tidak dapat disusutkan kecuali pegawai yang menempati diberikan tunjangan perumahan sebesar biaya penyusutan rumah tersebut

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 34

MetodedanTarifPenyusutan(AktivaTetapBerwujud)Pasal 11 (6) UU no. 36 tahun 2008

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 35

Metode dan Tarif Amortisasi ( Aktiva Tetap Tidak Berwujud) Pasal 11A (6) UU no. 36 tahun 2008

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 36

Cara Menghitung Penyusutan Fiskal

Penyusutandimulaipadabulandilakukannyapengeluaran, kecualiuntukharta yang masihdalamprosespengerjaan, penyusutannyadimulaipadabulanselesainyapengerjaanhartatersebut.

Penyusutandimulaipadabulandilakukannyapengeluaranuntukhartaberwujud yang diperolehsetelahtanggal 1 Januari 2001, sedangkanuntuksebelumnyadimulaipadatahunsaatdigunakanaktivatersebut.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 37

Cara Menghitung Penyusutan Fiskal

3. Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak (KPP), WP dapat memulai penyusutan sejak harta tersebut digunakan atau menghasilkan (bulan produksi komersial)

4. Dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan tanpa dikurangi taksiran nilai residu

5. Penyusutan fiskal dilakukan perjenis aktiva tetap

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 38

Penyusutan Alat-alat Kecil

Small tools /perlengkapan yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan, misal sendok untuk usaha hotel, pembebanan biaya dapat berdasarkan jumlah pengantian atau pembelian baru

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 39

PerlakuanPPhatasPengeluaran/BiayaperolehanPerangkatLunak (Software) Komputer

a. PerangkatLunakKomputeradalahsemua program yang dapatdigunakanpadasistemoperasikomputeratasbiayapengeluarandan up grade berupa program aplikasi

Umum :

Dapatdibebankansebagaibiayapadatahunpengeluaran

Dikapitalisasipadahargaperolehankomputer, pembebanannyamelaluipenyusutanfiskal (kel 1)

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 40

Perlakuan PPh atas Pengeluaran/Biaya perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer

b. Program aplks khusus (kel 1) adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan, kegiatan usaha tertentu, misalnya perbankan, asuransi, rumah sakit dsb, pembebanannya melalui penyusutan fiskal kelompok 1

Penyusutan komputer, printer, scanner, dan sejenisnya

Diperoleh sebelum 8 April 02, disusutkan berdasarkan

kel 2 (April 02), sebelumnya disusutkan kel. 1,

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 41

Penyusutan Kendaraan Sedan

1. Kendaraan sedan atau yang sejenis termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan untuk seorang pegawai tertentu karena jabatannya atau pekerjaannya, dan penggunaannya full time baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan

2. Atas biaya pemeliharaan kendaraan dan perbaikan rutin termasuk pengeluaran rutin untuk pembelian atau pemakaian bahan bakar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebesar 50%

3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebagai 50% melalui penyusutan fiskal kel 2

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 42

Penyusutan Kendaraan Sedan

3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebagai 50% melalui penyusutan fiskal kel 2

4. Yang dimiliki sebelum tanggal 18 April 2002, dihitung Nilai Sisa Buku Fiskal Kel.2 tanggal 30 April 2002, 50% nya dapat dibebankan sebagai biaya peruahaan melalui penyuutan fiskal

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 43

Penyusutan Fiskal merupakan Penyusutan Dipercepat

Masa manfaat penyusutan fiskal lebih pendek dibandingkan masa penyusutan komersial mengakibatkan pada awal tahun investasi, penyusutan fiskal lebih besar dibanding penyusutan komersial, laba fiskal lebih kecil dibandingkan laba komersial dan PPh terhutang menurut fiskal lebih kecil dari beban PPh menurut akuntansi, dengan PSAK No. 46 akan dibukukan dalam Kewajiban Pajak Tangguhan (Deffered Tax Liabilities)

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 44

KREDIT PAJAK PENGHASILAN

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 45

Kredit Pajak Penghasilan

Untuk mendapatkan pajak yang masih harus

dibayar pada suatu tahun pajak maka atas pajak

yang terutang perlu dikurangi dengan kredit pajak.

Kredit pajak penghasilan adalah pajak-pajak yang

telah dibayar sendiri atau telah dipotong oleh

pihak lain yang berkaitan dengan transaksi antara

Wajib Pajak dengan pihak lain

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 46

  • Yagperludiperhatikanataspajak-pajak yang dapatdikresitkanantar lain :

  • PPh yang dapatdikreditkantersebutberhubungandengankegiatanusahaWajibPajakdalamrangkamendapatkan, menagih, danmemliharapenghasilan

  • MasabulanperolehanPPh yang dikreditkanberadapadamasatahunPPh yang terutang

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 47

Kredit Pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain

  • PPh 21

  • PPh 22

  • PPh 23

  • PPh 24

    Kredit Pajak Yang Dibayar Sendiri

  • PPh Pasal 25

  • Fiskal Luar Negeri

    Surat Tagihan Pajak (STP)

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 48

KEWAJIBAN DAN MODAL

Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa, yang timbul karena adanya transaksi pada masa sebelumnya

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 49

Klasifikasi Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

2. Kewajiban Jangka Panjang

3. Kewajiban Lain

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 50

1. Kewajiban Jangka Pendek (Lancar)

Adalah : kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasional perusahaan mana yang lebih lama (PSAK No. 9 Buku SAK 1994)

Kewajiban Lancar mencakup antara lain :

◘Hutang Dagang

berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan usaha normal.

Hutang dagang dapat dicatat dengan Metode:

◑ Metode Bruto → jumlah yang harus dibayar,tanpa potongan tunai

◑ Metode Netto → jumlah yang harus dibayar jika ada potongan tunai

Untuk pembelian BKP, maka dalam jumlah hutang, termasuk PPN

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 51

Contoh:

Tanggal 15 Januari 2008 dibeli barang kena pajak Rp. 10.000.000. Tanggal 10 Pebruari 2008 hutang itu dilunasi

Pencatatan berdasarkan metode bruto:

15 Januari 2008

Pembelian 10.000.000

PPN Masukan 1.000.000

Hutang Dagang 11.000.000

10 Pebruari 2008

Hutang Dagang 11.000.000

Kas 11.000.000

◘ Hutang Wesel

Dapat terjadi sebagai transformasi hutang dagang atau yang dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman

Apabila atas wesel, harus dibayar bunga/dipotong bunga (diskonto), maka bunga (diskonto) yang dibayar atas wesel harus dicatat terpisah.

Contoh:

Tanggal 1 Juli 2008 PT Adhitya meminjam uang dari bank dengan menyerahkan surat promes Rp. 10.000.000 dengan diskonto 12% dan jangka waktu 12 bulan

Pencatatan pinjaman:

1 Juli 2008

Kas 8.800.000

Diskonto wesel bayar 1.200.000

Wesel bayar 10.000.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 52

31 Desember 2008

Biaya bunga 600.000

Diskonto wesel bayar 600.000

Rugi-Laba 600.000

Biaya bunga 600.000

Pelunasan Wesel

Wesel bayar 100.000.000

Kas 100.000.000

◘ Hutang Deviden

Utang dividen timbul, jika sudah ada pengumuman pembagian laba.

Sesuai dengan ketentuan UU PPh, maka terutangnya dividen akan menimbulkan kewajiban pemotongan PPh 23 sebesar 10 % Final, (ketentuan ini mulai berlaku 1 Januari 2009) apabila dividen dibagikan kepada WPOP, sedangkan bagi WP Badan harus dilihat berdasarkan kepemilikan sahamnya.

Contoh:

Tanggal 20 Desember 2008 PT Radhitya mengumumkan akan membayar deviden tunai Rp. 10.000.000 pada 10 Januari 2009.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 53

Pencatatan:

20 Desember 2008

Laba ditahan 10.000.000

Hutang deviden 8.500.000

PPh ps 23 harus dibayar 1.500.000

10 Januari 2009

Hutang deviden 8.500.000

Kas 8.500.000

Saat Pelunasan PPh 23

PPh 23 harus dibayar 1.500.000

Kas 1.500.000

Berdasarkan Akuntansi Komersial, pengumuman dividen saham, tidak menimbulkan hutang dividen bagi perusahaan

◘Biaya yang Masih harus dibayar

Ada beberapa jenis biaya yang telah terjadi , tetapi pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Contohnya : gaji karyawan dan bunga pinjaman. Biaya yang masih harus dibayar, diketahui pad sat penutupan buku dan dicatat sebagai biaya pada periode terjadinya biaya.

◘ Pendapatan diterima dimuka

: penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa, yang diterima sebelum terjadi transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban penerima pembayaran untuk menyerahkan barang dan jasa di kemudian hari.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 54

2. Kewajiban Jangka Panjang

◘ Hutang Obligasi

Obligasi merupakan surat pengakuan hutang jangka panjang yang akan dibayar pada tanggal tertentu

Menurut spesifikasi dan sifat kewajiban yang melekat pad emitennya terdiri dari :

∙ obligasi hipotik

∙ obligasi dengan jaminan surat berharga

∙ obligasi dengan jaminan pihak ketiga

∙ obligasi tanpa jaminan

∙ obligasi dengan bunga yang bergantung pada penghasilan penerbit

∙ obligasi dengan hak atas laba

∙ obligasi konversi

Menurut pembuktian atas kepemilikan

∙ obligasi terdaftar

∙ obligasi tanpa registrasi

Menurut cara pelunasan dan tanggal jatuh tempo

∙ obligasi dengan satu tanggal jauth tempo

∙ obligasi seri

∙ obligasi dengan hak penarikan kembali dengan kurs tertentu sebelum jatuh tempo

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 55

Hutang HipotikPinjaman hipotik umumnya merupakan pinjaman dengan beban bunga tetap dan ditutup untuk waktu yang lama. Biaya penutupan hipotik umumnya langsung merupakan beban pada periode itu.

Sebagaimana saham, pada obligasi juga dapat terjadi adanya agio dan disagio. Hal ini merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga nominal , yaitu agio mengurangi biaya bunga dan sebaliknya disagio menambah biaya bunga. Untuk penyesuaian rugi laba, penyesuaian dilakukan dengan amortisasi tahunan terhadap jumlah agio atau disagio. Penghasilan bagi pemodal baik berupa bunga maupun amortisasi disagio merupakan Penghasilan Kena Pajak.

Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, disebutkan bahwa bagian keuntungan yang didistribusikan kepada pemegang obligasi yang mempunyai hak terhadap laba merupakan dividen, sehingga bagi emiten obligasi, hanya bunga tetap yang dianggap sebagai biaya pengurang PKP, sedangkan bagian laba variabelnya diperlakukan sama dengan dividen.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 56

3. Restrukturisasi Hutang

⇨mencegah penyitaan dan pengaduan kepailitan. Restrukturisasi dapat berupa pertukaran aktiva, pertukaran ekuitas dan modifikasi persyaratan. Restrukturisasi dapat menyebabkan total pembayaran melebihi nilai utang terbaru

4. Kewajiban yang lain

  • hutang yang besarnya bergantung pada hasil usaha

  • ∙piutang dagang yang digadaikan

  • ∙penjualan piutang wesel

  • ∙ endosemen atau wesel bayar

  • ∙ sengketa hukum

  • ∙ kewajiban sesuai dengan kontrak

  • ∙ pembelian aktiva tetap atau pembangunan aktiva tetap berdasarkan kontrak

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 57

Hutang Pihutang Pajak

Hutang Pajak Penghasilan

Hutang Pihutang PPN dan PPn BM

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 58

I. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 25

∙ pelunasan sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan dilakukan dengan membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan pasal 25 (misalnya 1/12 dari PPh terhutang menurut SPT tahun lalu setelah dikurangi dengan kredit pajak)

∙ pembayaran angsuran merupakan pembayaran dimuka terhadap hutang pajak penghasilan yang akan dihitung sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21

⇨ Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui sistem pemotongan (withholding system) pada saat penghasilan itu dibayarkan

Contoh:

PT Adhitya pada januari 2009 membayarkan gaji dan upah sebagai berikut:

Jumlah brutto Rp. 100.000.000

Potongan:

Iuran pensiun Rp. 5.000.000

Premi astek 2.500.000

Pajak penghasilan 12.500.000

20.000.000

Dibayarkan Rp. 80.000.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 59

Pencatatan oleh perusahaan

a. Pada saat penghitungan dan pemotongan pajak iuran pensiun & premi astek:

Biaya gaji 100.000.000

Hutang iuran pensiun 5.000.000

Hutang premi astek 2.500.000

Hutang PPh pasal 21 12.500.000

Kas 80.000.000

b. Pada saat penyetoran pajak dan iuran lainnya ke kas negara

Hutang PPh ps 21 12.500.000

Hutang iuran pensiun 5.000.000

Hutang premi astek 2.500.000

Kas 20.000.000

Pajak Penghasilan Pasal 22

⇨ dipungut dari potensi penghasilan yang terdapat dalam transaksi impor atau penghasilan yang terdapat dalam transaksi impor atau kegiatan dibidang lain

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 60

Contoh:

PT Adhitya ditunjuk sebagai pemungut PPh ps 22 atas transaksi yang dilakukan melalui badan itu. Januari 200, PT Iwan melakukan transaksi senilai Rp. 100.000.000 dengan PT Adhitya. Tarif PPh pasal 22 misalnya 2,5%. Oleh karena itu, PT Iwan selain membayar nilai transaksi Rp. 100.000.000 masih harus menambah pembayaran PPh ps 22 Rp. 2.500.000 ( 2,5% x 100.000.000)

Pencatatan yang dilakukan PT Adhitya

a. Pada waktu memungut PPh pasal 22

Kas 102.500.000

Hutang PPh ps 22 2.500.000

Penjualan 100.000.000

b. Pada waktu penyetoran PPh pasal 22

Hutang PPh pasal 22 2.500.000

Kas 2.500.000

Pajak Penghasilan Pasal 23

⇨ pemotongan pajak penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa dan imbalan atas jasa.

⇨ tarif potongan 15% atas jumlah penghasilan brutto atau prakiraan penghasilan netto

⇨pengecualian: pembayaran bunga kepada bank, sewa kepada perusahaan sewa guna usaha, bunga simpanan tertentu

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 61

Contoh:

PT Adhitya membayar bunga kepada PT Iwan Rp. 50.000.000

Pencatatan:

a. Pemotongan PPh pasal 23 sebanyak 15%

Biaya bunga 50.000.000

Hutang PPh pasal 23 7.500.000

Kas 42.500.000

b. Pembayaran pajak ke kas negara

Hutang PPh pasal 23 7.500.000

Kas 7.500.000

Pajak Penghasilan pasal 26

⇨ pemotongan pembayaran dividen dan bunga kepada wajib pajak luar negri

⇨ tarif 20% dari jumlah brutto

Contoh:

PT Adhitya membayar premi asuransi Rp. 10.000.000 kepada X Co. Ltd. Dan atas premi itu diperkirakan penghasilan 50%, maka PT Adhitya harus memotong pajak Rp. 1.000.000 (20% x 50% x Rp. 10.000.000)

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 62

II. PPN dan PPn BM

⇨ Penghasilan yang diperoleh atau diterima perusahaan dikenakan pajak penghasilan,

sedangkan atas transaksi penyerahan barang dan jasa dikenakan PPN dan PPn BM

Contoh:

PT Adhitya pada januari 2008 melakukan pembelian barang dan jasa kena pajak Rp.

10.000.000 dan menyerahkan barang kena pajak Rp. 15.000.000. Tarif PPN 10%, kalau

semua pajak masukan dapat dikreditkan maka pencatatan:

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 63

a. Pembelian barang dan jasa

Pembelian 10.000.000

PPn masukan 1.000.000

Kas/Hutang 11.000.000

b. Penjualan barang

Kas/ Piutang 16.500.000

Penjualan 15.000.000

PPn keluaran 1.500.000

c. Pada saat penyetoran PPN

PPN keluaran 1.500.000

PPN masukan 1.000.000

PPN harus dibayar 500.000

PPN harus dibayar 500.000

Kas 500.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 64

Hutang Pajak yang lain

⇨ PBB, pajak yang dipungut pemerintah daerah (misalnya pajak kendaraan bermotor), retribusi

⇨ pajak tersebut umumnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan

⇨ pada penutupan tahun, pajak itu dipindahkan sebagai biaya pada laporan laba-rugi

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 65

Modal Sendiri dan Ekuitas

Modal Saham

Saldo Laba

Right, Warrant, dan Opsi atas Saham

Penyesuaian Modal

Selisih Penilaian Kembali

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 66

A. Modal Saham

⇨ merupakan bagian dari ekuitas suatu perseroan terbatas yabg dikontribusikan pemilik.

Jenis saham:

∙ saham biasa

∙ saham preferen, hak preferensi:

a. pembagian aktiva lebih dulu pada saat likuidasi

b. pembagian deviden

c. convertible

d. dapat ditebus kembali

Agio : selisih lebih antara nilai nominal dan harga pasar

Disagio : selisish kurang antara nilai nominal dan harga pasar

Cara pembayaran saham: tunai, angsuran, penukaran dengan saham perusahaan lain

Contoh:

∙ PT Darma menempatkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp. 10.000 dengan harga Rp. 15.000 per lembar

Pencatatan:

Kas 15.000.000

Modal saham 10.000.000

Agio saham 5.000.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 67

Treasury Stock: pembelian kembali saham oleh perusahaaan penerbit saham tersebut

Pencatatan treasury stock:

∙ Cost method : sebesar jumlah yang semula diterima apabila saham itu akan dikeluarkan lagi

∙ Par value method : apabila saham dianggap ditarik dari peredaran

Penerimaan dari treasury stock dapat dianggap sebagai deviden apabila:

a. Dalam tahun lampau diperoleh laba

b. Kelebihan penerimaan diatas harga perolehannya

Saham preferen dapat ditukar dengan saham biasa:

⇨selisih NB saham preferen (nominal + agio) dengan NNom saham biasa dapat merupakan agio saham biasa (kalau lebih besar)

⇨ dibebankan kepada laba yang ditahan (kalau lebih rendah)

Contoh:

PT Iwan mempunyai 1000 lembar saham prioritas convertible dengan harga nominal @Rp. 10.000.000. Agio saham Rp. 2.500.000. Pada 2 Januari 2009 diumumkan saham itu dapat ditukarkan dengan saham biasa dengan nilai nominal @ 5.000.000, dengan proporsi 1 lb saham prioritas mendapat 3 lb saham biasa

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 68

Pencatatan oleh PT Iwan

Modal saham prioritas 10.000.000

Agio saham prioritas 2.500.000

Laba ditahan 2.500.000

Saham biasa (3.000 x 5.000) 15.000.000

Untuk tujuan pajak:

⇨ pembebanan kepada laba ditahan 2.500.000 dianggap sebagai pembagian deviden kepada pemegang saham prioritas

⇨ PT Iwan harus memotong PPh pasal 23 sebesar 15%, kecuali pemegang saham itu sebuah badan

⇨ penerima saham memperhitungkan dividen 2.500.000 dan mengkreditkan PPh pasal 23

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 69

B. Saldo Laba dan Distribusi Laba

1. Saldo Laba(laba ditahan)

⇨ PSAK No. 21 : saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden dan koreksi laba periode lalu.

Contoh:

PT Darma dalam tahun 2008 memperoleh penghasilan kena pajak Rp. 100.000.000. Penghasilan itu diperoleh setelah eliminasi penghasilan antar badan Rp. 34.000.000 dan pengeluaran untuk karyawan yang berupa fasilitas dan kenikmatan

Untuk keperluan perpajakan, penghasilan dan laba 2008 PT Darma yang dapat ditransfer

ke saldo laba dihitung sbb:

Penghasilan kena pajak Rp. 100.000.000

Pajak penghasilan 21.250.000

78.750.000

Penghasilan bukan objek pajak 34.000.000 +

112.750.000

Pengeluaran bukan pengurang PKP 20.000.000 –

Penghasilan dan laba 92.750.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 70

2. Distribusi Laba

⇨ deviden : distribusi laba kepada para pemegang saham

Bentuk pembagian deviden:

⇨ uang kas, harta selain kas, surat hutang, saham perusahaan sendiri

Distribusi dividen menyebabkan berkurangnya jumlah saldo laba

Pengecualian :

a. dividen saham dalam bentuk pemecahan saham

b. Dividen likuidasi

c. Pembagian lainnya yang bukan merupakan dividen dalam pengertian akuntansi komersial, tetapi diperlakukan seperti itu dalam perpajakan

Pengertian deviden dalam perpajakan:

a. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran

b. Penerimaan atau perolehan dari pembelian kembali sebagian atau seluruh saham yang disetor

c. Pembayaran kembali sebagian atau seluruh penyetoran modal, sepanjang terdapat laba dari tahun-tahun lampau, kecuali dalam pengecilan modal statuter

d. Pembayaran kepada atau penerbitan tanda-tanda laba

e. Laba yang dibagikan kepada pemegang obligasi yang berpartisipasi dalam laba

f. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi persero yang dibebankan sebagai biaya perusahaan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 71

Yang dipertimbangkan dalam pembagian deviden:

Tanggal pengumuman, pendaftaran, dan pembayaran

∙ deviden secara resmi terhutang saat dilakukan pengumuan pembagian deviden

Contoh1:

Tanggal 20 Desember 2008 PT Darma mengumumkan akan membagi deviden sejumlah Rp. 10.000.000. Pada tanggal 5 Januari 2009 dividen dibayar tunai

Pencatatan:

a. 20 Desember

Saldo laba 10.000.000

Hutang deviden 8.500.000

Hutang PPh pasal 23 1.500.000

b. 5 Januari

HUtang dividen 8.500.000

Hutang PPh pasal 1.500.000

Kas 10.000.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 72

Jika dividen, dilunasi dengan penyerahan sekuritas PT Q yang mempunyai nilai nominal Rp. 10.00.000 dengan kurs 110 (semula diperoleh dengan kurs 105) maka pencatatan berdasarkan nilai pasar tampak sebagai berikut:

Investasi sekuritas PT Q 500.000

Laba atas investasi sekuritas 500.000

Saldo laba 11.000.000

Hutang deviden 11.000.000

Hutang deviden 11.000.000

Investasi sekuritas PT Q 11.000.000

Contoh 2:

PT Darma membagikan deviden yang berupa treasury stock dengan harga pasar Rp. 11.500.000. Harga perolehan saham itu Rp. 10.500.000. Pencatatan yang dibuat oleh badan (tanpa memperhatikan PPh pasal 23 dan pasal 26) sebagai berikut:

Saldo laba 11.500.000

Treasury stock 10.500.000

Agio saham transaksi TS 1.000.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 73

C. Riht, Warrant, danOpsiatasSaham

  • Perusahaan yang berkeinginanmelakukanemisisahamdapatmemberikankesempatanpertamauntukmembelisahamkepada:

    • pemegangsaham lama (dalambentuk pre-emptive stock right)

    • pemegangsekuritas yang lain

    • opsikepadapejabatataukaryawanperusahaan

  • Pencatatanpenerbitan right : dalam memorial

  • Bagi investor, pengumuman right secarakomersialdiikutidenganrelokasibiaya (harga) perolehansaham.

  • Hargaperolehanrelokasidipakaisebagaiunsurpenambahhargasahambaru

    Contoh:

    PT Iwanmemiliki 100 lembarsaham PT Andi (dari total 1000 lembar). Nilai Nominal

    sahamRp. 10.000 dandibelidenganhargaRp. 18.000 per lembar. PT Andi

    mengumumkantiap 4 lembarsaham lama dapatmembeli 1 lembarsahamemisibaru

    denganhargaRp. 11.000. Saham lama dijualdipasardenganhargasebesarRp. 14.500

    (tanpa right), sedangkan right dapatdijualdenganhargaRp. Rp. 500. Alokasiharga

    perolehan yang dilakukan PT Iwansebagaiberikut:

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 74

Right = 500/(14.500 + 500) x Rp. 18.000 = Rp. 600 per lembar

Saham = Rp. 18.000 - Rp.600 = Rp. 17.400

Atas alokasi harga perolehan dicatat:

Hak atas saham PT Andi (600 x 100) Rp. 60.000

Investasi saham PT Andi Rp. 60.000

Bila hak atas saham itu dimanfaatkan, dicatat:

Investasi saham PT Andi Rp. 335.000

Kas Rp. 275.000

Hak atas saham PT Andi Rp. 60.000

Nilai saham baru sebanyak 25 lembar yang dibeli sebesar 25 x Rp. 11.000, ditambah dengan harga right Rp. 60.000 dan jumlah totalnya Rp. 335.000

Kalau right dijual semua dengan harga Rp. 875 per lembar, dibuat catatan sbb:

Kas (100 x 875) Rp. 87.500

Hak beli saham PT Andi Rp. 60.000

Laba penjualan hak beli saham PT Andi Rp. 27.500

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 75

• Warrant

  • Penerbitan saham preferen atau obligasi sering diikuti dengan hak untuk membeli saham biasa perusahaan.

    Contoh:

    PT Surya menerbitkan 100 lembar saham preferen dengan nominal Rp. 10.000 dengan harga Rp. 12.000. Pemegang saham preferen itu dapat memesan saham biasa dengan nominal Rp. 5.000 dengan harga Rp. 6.500. Segera setelah penerbitan saham preferen warrant terjual dengan harga Rp. 1.000, sedangkan saham preferen tanpa warrant dijual dengan harga Rp. 11.500

    Harga perolehan warrant = 1.00/(11.500 + 1.000) x 12.000 = Rp. 960.000 atau sebesar Rp. 960 per lembar.

    Pada saat penjualan 100 lembar saham preferen oleh PT Surya dibuat catatan sbb:

    Kas Rp. 12.000.000

    Saham preferen Rp. 10.000.000

    Agio saham preferen 1.040.000

    Warrant saham biasa 960.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 76

Bila warrant dipakai semua, dicatat:

Kas Rp. 6.500.000

Warrant atas saham biasa 960.000

Saham biasa Rp. 5.000.000

Agio saham biasa 2.460.000

Bila warrant dibiarkan kadaluarsa, dicatat:

Warrant atas saham biasa 960.0000

Tambahan setoran modal kadaluarsa-warrant 960.000

  • secara komersial, kadaluarsanya warrant dianggap sebagai transaksi modal  tidak ada keuntungan yang dilaporkan

    • Opsi saham

  • Merupakan pemberian hak berpartisipasi karyawan dalam pemilikan perusahaan

  • Nilai yang dicatat dalam realisasi program sebesar nilai pertukaran yang terjadi

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 77

D. Penyesuaian Modal karena Kuasi Reorganisasi

Kuasi reorganisasi (atau restrukturisasi kapital) merupakan prosedur penataan kembali modal yang dilakukan untuk menutup kerugian struktural (kerugian terus-menerus) atau defisit dalam jumlah yang material  tampilan struktur perusahaan menjadi lebih baik

Contoh: Neraca PT Darma per 31 Desember 2008, sebagai berikut

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 78

Untuk menutup jumlah negatif saldo laba, dilakukan kuasi reorganisasi sbb:

  • Peralatan dinilai kembali sebesar harga pasar menjadi Rp. 920.000 (semula 1.400.000)

  • Dalam aktiva lancar terdapat persediaan yang overstated Rp. 80.000 dan

    Rp. 40.000 merupakan piutang tak tertagih

  • Nilai nominal saham diturunkan menjadi Rp. 40 per saham (semula Rp. 100)

    Pencatatan yang dilakukan sbb:

  • Saldo laba Rp. 480.000

    Akumulasi depresiasi Rp. 480.000

  • Saldo laba Rp. 120.000

    Aktiva lancar Rp, 120.000

  • Modal saham (nom Rp.100) Rp. 1.500.000

    Modal saham (nom Rp. 40) Rp. 1.500.000

    Tambahan modal disetor Rp. 900.000

  • Tambahan modal disetor Rp. 1.100.000

    Saldo laba Rp. 1.100.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 79

Setelah kuasi reorganisasi

Kuasi reorganisasi PT Darma dapat menimbulkan beberapa implikasi sbb:

  • Pengurangan nilai persediaan dan penghapusan piutang memerlukan suatu penelitian yang seksama sebab ketentuan pajak menganut asas material (bagaimana faktanya). Secara jelas pengurangan nilai persediaaan tidak diperkenankan, sedangkan penghapusan piutang harus didukung oleh beberapa fakta.

  • Devaluasi peralatan (aktiva tetap) tak mudah diizinkan karena pajak menganut harga historis

  • Penghapusan rugi (defisit Rp. 500.000) dapat menghilangkan hak konpensasi kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU PPh 1984

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 80

E. SelisihPenilaianKembaliAktivaTetap

  • Akuntansimenganuthargahistorisdanhargapertukaran.

  • Penyimpangandasarhargahistorisdapatditerimaapabila:

  • Terdapatperubahanharga yang cukup material dansecararelatifbersifatpermanen

  • Memperolehfasilitasperpajakan

  • Untukpenjualansahamdipasar modal

  • Untuktujuanpenggabunganusaha

    .

    Ketentuanrevaluasisejaktahun 1996:

  • Harusdilakukandenganbantuanlembaga appraisal yang disahkanMentriKeuanganberdasarkanhargapasarwajar

  • Hanyabolehdilakukanterhadapaktiva yang dimilikilebihdari 5 tahun.

  • Nilaisisalebihdaripenilaiankembaliaktivadikenakanpajakpenghasilan final 10% setelahterlebihdahuludikompensasikandengankerugian yang masihberhakataskompensasikerugian.

  • Bilaadaselisihpenilaiankembalisetelahpajakitudikapitalisasikandandibagikandalambentuksaham bonus, pembagiandevidentidakdikenakanpajakpenghasilan

  • Penyusutandariaktiva yang dinilaikembaliitudilakukanbukanberdasarkansisamanfaat, tetapiberdasarkanmasamanfaat (semula) sesuaidenganketentuanperpajakan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 81

Contoh:

PT Dian, selain aktiva kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun) dan kelompok 2 (masa manfaat 8 tahun), mempunyai harta berupa tanah dan bangunan Rp. 300.000. Nilai buku dari harta kelompok 2 Rp. 150.000.000. Perusahaan berniat melakukan revaluasi dengan jasa appraisal “Iwan & rekan”. Nilai appraisal tanah dan bangunan Rp. 500.000.000, nilai harta kelompok 2 Rp. 200.000.000. Perusahaan masih mempunyai kerugian yang dapat dikompensasikan Rp. 125.000.000. Dengan penilaian kembali itu akan diperoleh nilai lebih Rp. 250.000.000. Karena kerugian yang masih dapat dikompensasikan Rp. 125.000.000, pajak penghasilan yang dapat dibayar final 10% sebesar Rp. 12.500.000. Nilai lebih itu kemudian dikapitalisasi dalam bentuk saham dan dibagikan kepada para persero.

Pencatatan yang dilakukan:

1. Untuk mencatat revaluasi

Tanah dan bangunan Rp. 200.000.000

Harta kelompok 2 50.000.000

Pajak penghasilan terhutang Rp. 12.500.000

Selisih penilaian kembali aktiva 237.500.000

2. Untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan

Pajak penghasilan terhutang Rp. 12.500.000

Kas Rp. 12.500.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 82

3. Untuk mencatat kapitalisasi selisih penilaian kembali

Selisih penilaian kembali aktiva Rp. 237.500.000

Modal saham Rp. 237.500.000

Untuk pembagian saham bonus tidak dilakukan pencatatan pembukuan, cukup dalam buku memorial

Bila terlebih dahulu ditentukan, saldo rugi akan ditutup ke selisih penilaian kembali aktiva yang berarti jumlah yang dikapitalisasi Rp. 112.500.000

Biaya yang dikeluarkan untuk kantor appraisal sehubungan dengan jasa yang lain, misalnya Rp. 12.500.000 karena sesuai dengan ketentuan perpajakan biaya itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak yang lain, jumlah yang dikapitalisasi menjadi Rp. 100.000.000

Penyusutan atas nilai buku baru harta kelompok 2 Rp. 200.000 dilakukan selama masa 8 tahun, apakah memakai metode garis lurus atau saldo menurun bergantung pada metode yang dipakai perusahaan sebelum revaluasi.

Nilai buku bangunan Rp. 500.000.000 disusutkan selama 20 th dengan menggunakan metode garis lurus.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 83

PENGHASILAN PASAL 4 UU NO. 36

TAHUN 2008

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 84

Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang Bukan Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang dikenakan pajak Final

Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak

Penghasilan Luar Negeri

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 85

Subjek Pajak Penghasilan

SubjekPajakPenghasilan : WajibPajak yang menurutketentuanharusmembayar, memotongataumemungtupajak yang terhutangatasobjekpajak .

SubjekPajakdibedakan

SubjekPajakDalamNegeri

SubjekPajakLuarNegeri

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 86

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12 bulan, atau wp orang pribadi berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia

2. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia,

3. Warisan yang belum terbagi sebagao kesatuan, menggantikan yang berhak.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 87

Subjek Pajak Penghasilan

  • SubjekPajakLuarNegeri

    Orangpribadi yang tidakbertempattinggaldi Indonesia atauorangpribadi yang beradadi Indonesia lebihdari 183 haridlmjangkawaktu 12 bulan, danbadan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukandi Indonesia yang :

  • Menjalankanusahaataumelakukankegiatanmelaluibentukusahatetapdi Indonesia

  • Dapatmenerimaataumemperolehpenghasilandari Indonesia bukandarimenjalankanusahaataumelakukankegiatanmelaluibentukusahatetapdi Indonesia

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 88

Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah PENGHASILAN, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 89

Penghasilan Yang BukanObjekPajakPenghasilan

Beberapabentukpenghasilanmenurutakuntansikomersialsudahdibukukansebagaipenghasilan , tetapidalamakuntansipajakbukanmerupakanpenghasilan yang menjadiObjekPajakPenghasilan. ArtinyapenghasilantersebuttidakperlulagidiperhitungkanPPhterhutangnya. BukanobjekPPh

Bantuanatausumbangan,

Zakat

Hartahibahan

Warisan

Hartatermasuksetorantunai yang diterimaolehBadansebagaipenggantisahamatausebagaipenggantipenyertaan modal

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 90

Penghasilan Yang BukanObjekPajakPenghasilan

6. PemberiandalambentukNatura

7. KlaimAsuransi

8.Deviden Tertentura

9. Iuran Dana Pensiun

10. Penghasilan Dana Pensiun

11. PembagianLabaKomanditer yang tidakTerbagiatassaham

12. BungaObligasiperusahaanReksadana

13. Penghasilan Modal Vent

14. PembebansanHutangTertentu

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 91

Penghasilan yang DikenakanPajakBersifat Final

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 92

Penghasilan Yang MerupakanObjekPajak

  • Penghasilan yang merupakanObjekPajakdapatdibedakan :

  • Penghasilandarikegiatanusaha

  • PenghasilansebagaiKaryawan

  • Penghasilandaripemberijasa

  • Penghasilandari Modal atasharta yang bergerak

  • Penghasilandari Modal atashartatakbergerak

  • PenghasilandariPembebasanhutang

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 93

Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak

  • Penghasilandarikegiatanusaha

    Penghasilandarisuatukegiatanusaha yang merupakanobjekpajakterdiridarikegiatanusahamaupunluarusahaseperti :

    a. Laba Usaha

    b. PenghasilandariLuar Usaha

  • Laba Usaha :

    PenjualanRp xxx

    HargaPokokPenjualanRp xxx

    LabaBrutoRp xxx

    Biaya Usaha Rp xxx

    Laba Usaha Rp xxx

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 94

Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak

  • LabaBruto Usaha

  • PenjualanatauperedaranbrutodihitungberdasarkanakrualStelsel

  • PotonganPenjualandiakuikalausudahdirealisasi, penyisihanpotonganpenjualantidakdiakui

  • Returpenjualan yang tidakdigantibarang, diakuiberdasarkanrealisasi, penyisihantidakdiakui

  • PenilaianpersediaanberdasarkanHargaPerolehan (tidakdiperkenankandengandasarhargapokokdanhargapasarmanayglebihrendah)

  • MetodePenilaianPersediaandengan FIFO atau Rata-rata (LIFO tidakdiperkenankan)

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 95

Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak

Laba Bruto Usaha

f. Kerugian atas barang hilan atau kecurian harus

didukung dengan laporan kepolisian

g. Pemusnahan barang harus dibuat berita acara dan

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang

h. Hilang dalam proses produksi, dalam penyimpanan

atau penguapan harus sesuai dengan rendemen yang wajar

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 96

Penghasilan Yang MerupakanObjekPajak

2. Penghasilan sebagai Karyawan

  • Gaji

  • Upah

  • Tunjangan

  • Honorarium

  • Komisi, Bonus, THR, Gratifikasi,

  • Hadiah

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 97

Penghasilan Yang MerupakanObjekPajak

3. Penghasilan dari pemberi jasa

Jasa Pelayaran (Sewa kapal tanpa awak 6%)

Jasa Konstruksi (perecanaan, pelaksanaan, pengawasan)

Jasa Perencana dan jasa Pengawasan

Jasa Tenaga Ahli (Dokter, Akuntan, Arsitek, Pengacara dll)

4. Penghasilan dari Modal atas harta yang bergerak

Keuntungan karena selisih Kurs

Keuntungan karena penjualan / krn pengaliahan harta

Sewa harta yang bergerak

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 98

Penghasilan Yang MerupakanObjekPajak

5. Penghasilan dari Modal atas harta tak bergerak, berupa:

Bunga (premium, diskonto, imbalan krn jaminan hutang)

Dividen (pembagian laba baik langsung maupun tidak langsung dalam nama dan bentuk apapun)

Royalti (Hak atas harta tak berwujud, harta berwujud, informasi)

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 99

Penghasilan Yang MerupakanObjekPajak

6. PenghasilandariPembebasanHutang

Pembebasanhutangolehpihak yang berpiutangdianggapsebagaipenghasilanbagipihak yang semulaberhutang, sedangkanbagipihak yang berpiutangdapatdibebankansebagaibiaya. Denganperaturanpemerintahdptdikecualikandariketentuantsb:

Hutangdaridebiturkecil, misalnyaKukesra, KUT, kreditperumahansangatsederhana

KreditkecilsampaibatasanRp 300.000.000

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 100

PenghasilanLuarNegeri

  • Penggabunganpenghasilan yang berasaldariluarnegeri :

  • Penghasilandariusahadilakukandalamtahunpajakdiperolehnyapenghasilantersebut (akrualstelsel)

  • Penghasilanlainnyadilakukandalamtahunpajakdiperolehnyapenghasilan (KasStelsel)

  • Penghasilanberupadividendilakukandalamtahunpajaksaatperolehantersebutditetapkansesuaidengan MKRI 650/KMK04/1994, SE 22/pj.4/1995

  • Kerugian yang dideritadiluarnegeritidakbolehdikompensasikandenganpenghasilandalamnegeri

  • PajakPenghasilan yang dibayar/terutangdiluarnegeridapatdikreditkandalamtahunpajak

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 101

PenghasilanLuarNegeri

  • Jumlah kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi jumlah tertentu

  • Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan, kelebihannya tidak dapat:

  • Diperhitungkan dengan PPh tahun berikutnya,

  • Dikurangi

  • Restutusi

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 102

BiayaKonsep, Pengakuan, dan Realisasi

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 103

1. Pengertian Biaya

Biaya adalah pengorbanan yang

dinyatakan dalam rupiah untuk

memperoleh barang dan jasa.

Berdasarkan Periode Akuntansi Pemanfaatannya

Pengeluaran Kapital ( Capital expenditure ) yaitu

pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu periode dan

dibuku atau dicatat sebagai aktiva.

Pengeluaran Penghasilan ( Revenue Expenditure ) yaitu

pengeluaran yang dapat memberi manfaat hanya satu periode

yang bersangkutan dan dibuku atau dicatat sebagai beban.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 104

2. Pengakuan Beban

Stetsel Acrual

Beban diakui pada saat terutang.

Stetsel Kas

Beban diakui pada saat pembayaran.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 105

3. Biaya yang Dapat Dikurangkan

  • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang meliputi biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan, atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalan bentuk uang, bunga sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih, premi asurasni, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

  • Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 106

Biaya yang Dapat Dikurangkan

  • Iuran kepada dana pensiun yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan .

  • Kerugian yang diderita karena penjualan atau pengalihan barang dan atau hak yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,

  • Kerugian karena selisih kurs mata uang asing

  • Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

  • Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bea siswa, magang dan pelatihan dalam rangka pengikatan kualitas SDM

  • Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 107

4. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan

  • Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

  • Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

  • Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutan yang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menkeu.

  • Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 108

Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan

  • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

  • Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

  • Harta yang dihibahkan,bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WPOP pemeluk agama Islam dan atau WP Badan DN yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah

  • Pajak Penghasilan

  • Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya

  • Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

  • Sanksi perpajakan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 109

Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan

  • Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A

  • Pajak Masukan sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar

  • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, pajaknya bersifat final, berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

  • Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak, dan

  • Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 110

5. Kompensasi Kerugian

Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi biaya yang diperkenankan menurut pajak didapat keruigian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan selama 5 ( lima ) tahun sejak tahun yang berikutnya sesudah tahun dideritanya kerugian tersebut.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 111

6. Fasilitas Pajak

Untuk mendorong investasi, pemerintah dapat memberikan fasilitas pajak yang berupa :

Masa Bebas Pajak ( Tax Holiday ), berarti Laba setelah pajak yang tersedia untuk dibagi ( tanpa memperhatikan elemen yang lain ) sama besar dengan jumlah laba komersial yang ditransfer ke saldo laba ( walaupun secara yuridis dapat saja terjadi perbedaan perlakuan antara ketentuan fiskal dan komersial )

Perangsang Penanaman ( Investmen allowance ), yang diberikan dalam bentuk pengurang penghasilan dihitung sebesar sekian persen dari realisasi investasi, meyebabkan jumlah laba kena pajak lebih kecil dari laba komersial tanpa adanya beban biaya (komersial )

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 112

Fasilitas Pajak

Kredit (pajak) Investasi ( Invesment Credit ), memberikan pengurangan pajak yang dihitung sebesar sekian persen dari realisasi investasi

Akselerasi penyusutan ( Accelerated Depreciation ), merupakan beban penyusutan yang dipercepat yang merupakan pengurang penghasilan untuk tujuan komersial dan pajak.

Pengurangan Tarif ( Rate Reduction ), potongan pajak penghasilan 26 atas deviden dan laba setelah pajak BUT yang perlakuannya dapat dipersamakan dengan masa bebas pajak.

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 113

REKONSILIASI/KOREKSI RUGI-LABA FISKAL

Studi Kasus SPT PPh WP Badan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 114

DefinisiRekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah peroses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilkan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap / Permanen dan beda waktu sementara

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 115

Beda Tetap ( Permanen)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibat laba/rugi menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (taxable income)

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 116

Beda Tetap ( Permanen)

Berdatetaptimbulkarenaperaturanperpajakanmengharuskanhal-halberikutdikeluarkandariperhitunganPenghasilanKenaPajak :

1. Penghasilan yang telahdikenakanPPh Final (Psl 4 ayat 2 UU PPh)

2. Penghasilan yang bukanobjekpajak (Psl 4 ayat 3 UU PPh)

3. Pengeluaran yang tidakberhubunganlangsungdengankegiatanusaha, yaitumendapat, menagihdanmemeliharapenghasilanataujlhnyamelebihikewajaran (Psl 9 ayat 1 UU PPh)

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 117

Beda Waktu/ Sementara

  • Beda waktumerupakanperbedaanperlakuanakuntansidanperpajakan yang sifatnyatemporer. Artinyasearakeseluruhanbebanataupendapatanakuntansimaupunperpajakansebenarnyasama, tetapiberbedaalokasisetiaptahunnya.

  • Beda waktubiasanyatimbulkarenaperbedaanmetode yang dipakaiantarapajakdenganakuntansidalamhal:

  • Akrualdanrealisasi

  • PenyusutandanAmortisasi

  • PenilaianPersediaan

  • KompensasikerugianFiskal

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 118

Koreksi Positif dan Negatif

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak untuk mempermudah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Contoh soal :

Data laporan keuangan PT. Fast tahun 2008 (dalam Rp)

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 119

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 120

Keterangan tambahan :

Keterangan tambahan :

Diminta :

1. Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Fast

2. Berapakah Penghasilan Neto Fiskal

3. Berapakah PPh Penghasilan untuk tahun pajak 2008

4. Isikanlah SPT 1771 wajib pajak Badan / PT Fast

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 121

PEMBUKUAN US DOLLAR

PASAL 28 (8) KUP

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 122

DASAR HUKUM

  • Pasal 28 ayat 8 KUP

    Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uanga asing selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Mentri Keuangan

  • Keputusan MKRI No. 533/KMK.04/2000

    Penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing (bahasa inggris) dan mata uang asing selain Rupiah (Dollar Amerika Serikat) serta penyampaian SPT Tahunan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 123

WP yang dapat Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Bahasa Ingrris dan Mata Uang USD

  • Wp dalam rangka Penanaman Modal Asing (PAM), yaitu wajib Pajak yang beroperasi berdasrkan ketentuan undang-undang yang menegatur mengenai PMA

  • WP dalam rangka Kontran Karya yaitu WP yang beroperasi berdasakan kontrak dengan pemerintah RI sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 124

Wp dalam rangka Kontrak Bagi Hasil, yaitu WP yang beroprasi berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan minyak dan gas bumi.

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

WP yang mendaftar emisi sahamnya, baik sebagian maupun seluruhnya dibursa efek luar negeri

WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri yaitu

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 125

Perusahaan anak yang dimiliki dan atau dikuasai

oleh perusahaan induk di luar negeri dalam

hubungan istimewa

  • Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan Reksadana dalam demonisasi mata uang asing USD dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar-Modal –Lembaga keuangan sesuai dengan Peratuan Perundang-undangan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 126

Syarat Pembukuan USD bagi WP selainWP dalam kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil

  • WP mengajukan permohonan tertulis ke KPP paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku diselenggarakan dalam USD atau 3 bulan sejak tanggalpendirian bagi WP baru

  • Dirjen Pajak atas nama MKRI memberikan putusan paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan WP diterima. Apabila sudah lewat 30 hari belum diterbitkan keputusan, permohonan WP dianggap diterima

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 127

WP dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa inggris dan mata uang USD, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar palinglambat 1 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa inggris dan mata uang USD tersebut dimulai

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 128

Perubahan dari Pembukuan Rupiah (selain USD) ke Pembukuan USD)

Dimulai dari neraca akhir tahun buku sebelumnya

(dalam Rp) yang dikonversikan ke mata uang

USD dengan menggunakan Kurs.

  • Untuk harga perolehan harta berwujud dan ayau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut.

  • Akumulasi penyusutan atau amortisasi harta tersebut menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 129

  • Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelmnya, berdasarkan sistem pembukuan yangdianut dilakukan secara taat asas

  • Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, disamping menggunakan nilai historis, atau nilai selisih lebih dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 130

  • Laba ditahan atau sisa kerugian dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya, dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan kurs sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumna, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas

  • Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 131

  • Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari mata uang rupiah ke mata uang USD, maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan

  • Sisa kerugian fiskla dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan ke tahun pajak dimulainya pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD dengan menggunakan kurs yang yang ditetapkan dalam keputusan MK yang berlaku pada akhir tahun buku pada saat kerugian fiskal tersebut terjadi

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 132

Penggunaan Kurs Pada Tahun Berjalan

  • UntukTransaksi yang dilakukandenganmatauang USD pembukuannyadicatatsesuaidengandokumentransaksi yang bersangkutan

  • Untuktransaksi, baikdalamnegerimaupunluarnegeri yang menggunakanmatauangselain USD, dikonversikankedalammatauang USD denganmenggunakankurs yang sebenarnyaberlakupadasaatterjadinyatransaksiyaitu :

  • Apabiladaridokumentransaksidiketahuikurs yang berlakumanakurs yang dipakaiadalahkurs yang diketahuidaritransaksitersebut

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 133

b. Apablia dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang sebenarnya berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 134

Pembayaran Pajak Penghasilan

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun pajak pertama adalah sebesar PPh Psl 25 dalam satuan mata uang rupiah dikonversi dengan menggunakan kurs tengah BI yang berlaku

Pembayaran PPh Psl 25 dan Psl 29 serta PPh Final yang dibayar sendiri oleh WP yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa dan mata uang USD, dapat dilakukan dalam uang Rupiah

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 135

Dalam hal pembayaran PPh Psl 25, Psl 29 dan PPh Final dilakukan dalam mata uang Rupiah, WP harus mengkonversikan pembayaran dalam mata uang Rupiah tersebut ke mata uang USD dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Kep-Menkeu yang berlaku pada tanggal pembayaran

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 136

SPT Tahunan WP Badan

  • WP yang diizikan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD, wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Badan berserta lampirannya dalam hal bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laoran keuangan, dan dalam mata uang USD

  • Dalam penerapan tarif Psl 17 penghasilan Kena Pajak dikonversi kedalam mata uanga USD dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam KepMenKeu yang berlaku pada akhir tahun pajak yang bersangkutan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 137

Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan PPh Psl 22 dan Psl 23 dalam mata uang rupiah yang akan dikresitkan dalam SPT Tahunan PPh. Badan harus dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan krs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 138

Sanksi

WP yang tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dalam mata uang USD, atau permohonannya ditolak, atau tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar, namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD, terhadap WP tersebut diperlakukan sebagai WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Slide 139

Telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD atau pemberitahuan ke KPP tempat WP terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia atau mata uang rupiah, maka izinnya dicabut dan WP tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD

Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro