AKUNTANSI PAJAK
Download

AKUNTANSI PAJAK

Advertisement
Download Presentation
Comments
arleen
From:
|  
(3777) |   (0) |   (0)
Views: 42 | Added: 18-05-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:
KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK. Pokok Bahasan :PembukuanHubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersialKonsep dasar dan tujuan akuntansi pajak. 18/11/2011. 2. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa. 1. PEMBUKUAN. Pentingnya Pembukuan Untuk PerpajakanInformasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi,serta pemeriksaan dan investigasi terhadapkebenaran penghitungan jumlah utangpajak tersebut..
Tags
AKUNTANSI PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




1. AKUNTANSI PAJAK Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa 1 PRODI - S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA 18/05/2013

2. KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK Pokok Bahasan : Pembukuan Hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak 18/05/2013 2 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

3. 1. PEMBUKUAN Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. 18/05/2013 3 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

4. 1. PEMBUKUAN Pentingnya pembukuan untuk perpajakan : Mempermudah Wajib Pajak (WP) mengisi SPT. Mempermudah perhitungan pengahsilan kena pajak. Penyajian informasi tentang posisi financial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. 18/05/2013 4 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

5. 1. PEMBUKUAN B. Persyaratan Pembukuan Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian Ditutup setiap akhir tahun dengan membuat Neraca dan Laporan L/R berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya. Diselenggarakan dengan huruf latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US$ dengan ijin Menteri Keuangan. Pembukuan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama 10 tahun. 18/05/2013 5 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

6. 1. PEMBUKUAN C. Sanksi Tidak Diselenggarakannya Pembukuan WP yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan Pajak, namun tidak melakukannya : penghasilan netonya dihitung berdasar norma perhitungan, pajak yang kurang dibayar dari hasil penerapan norma perhitungan akan dikenai sanksi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar (pasal 13 ayat 3) UU KUP. 18/05/2013 6 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

7. 2. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial Tujuan Akuntansi Komersial Menyediakan laporan & informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan. Pajak Menyajikan laporan keuangan & informasi lain (tax compliance) kepada administrasi pajak. UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi 18/05/2013 7 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

8. 2. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial B. Lembaga Pembuat Ketentuan Metode, prosedur dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan : UU Perpajakan Peraturan pemerintah Keputusan Presiden Keputusan Menteri Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti :Majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya. 18/05/2013 8 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

9. 3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan Tujuan Kebijakan Perpajakan : Aspek Alokasi Tax policy diarahkan pada sikap netral (tidak/cenderung pengaruhi alokasi & diserahkan pada mekanisme pasar). 2. Aspek Distribusi Diarahkan untuk pengaruhi penyebaran pemilikan atau penguasaan faktor-2 produksi dan pemerataan hasil pembangunan. Aspek Stabilisasi dilakukan melalui politik perpajakan, dimana pemerintah melakukan stabilitas ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas harga dan tingkat inflasi. 18/05/2013 9 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

10. 3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak Konsep dasar akuntansi berlaku umum Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial meliputi : Accrual Basis : pengakuan transaksi saat terjadi, dilaporkan pada periode tsb. Going Concern : mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus. 18/05/2013 10 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

11. 3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak B. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan Menyajikan informasi sebagai bahan menghitung Penghasilan Kena Pajak, terutama dalam sistem self assesment sebagai laporan pertangungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang bagi setiap WP. C. Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan : Sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial meliputi : Relevan Dapat dimengerti Keandalan Dapat diperbandingkan 18/05/2013 11 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

12. 3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak D. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal Laporan Keuangan bersifat historis Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaanestimasi dan berbagai pertimbangan Lebih mengutamakan hal yang material (tanpa mengurangi kelengkapan materi) Laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis (substansi) setiap transaksi (tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikan bentuk yuridis formalnya). Terdapatnya alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP. Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan. 18/05/2013 12 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

13. LAPORAN KEUANGAN FISKAL Pokok Bahasan : Pendekatan Umum Perbedaan Orientasi Pelaporan Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan Proses Penyusunan 18/05/2013 13 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

14. 1. Pendekatan Umum Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan Akuntansi dan Pajak : Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Terdapat dua pembukuan oleh perusahaan : ketentuan pajak & praktek komersial Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen terpisah dari prinsip akuntansi. Pembukuan perusahaan sesuai praktek komersial, kemudian melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan pajak. Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi Pembukuan perusahaan sesuai SAK, namun preferensi diberikan pada ketentuan pajak jika ada pengaturan yang tidak sejalan dengan SAK. 18/05/2013 14 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

15. 2. Perbedaan Orientasi Pelaporan Terdapat perbedaan orientasi dan sifat pelaporan komersial dan fiskal, walaupun saling terkait secara ekstensif, terutama menyangkut tingkat toleransi fleksibilitas pemilihan standar. Laporan Keuangan Komersial?konsep kewajaran penyajian?solusi keraguan pengukuran : prinsip konservatif Laporan Keuangan Fiskal?menyimpang dari konsep kewajaran?bergantung pada kebijakan & keputusan otoritas perpajakan 18/05/2013 15 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

16. 3. Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan Orientasi A. Penetapan Beban Dan Pendapatan Praktek Komersial : pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran & pembebanan biaya dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. Praktek Fiskal : kadang menyimpang dari prinsip tersebut. B. Konsistensi Praktek Komersial : penerapan metode, kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun, kecuali ada alasan kuat penggantian. Praktek Fiskal : juga seperti komersial, tetapi dalam konteks konsepsional ketentuan pajak dapat menentukan lain. 18/05/2013 16 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

17. 3. Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan Orientasi C. Konservatisme Praktek Komersial : konservatis terhadap transaksi yang belum terjadi fakta? pencadangan terhadap risiko kerugian. Praktek fiskal : menganut realitas, dengan meneliti tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak, kecuali bank & asuransi 18/05/2013 17 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

18. 4. Proses Penyusunan Laporan 18/05/2013 18 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

19. 5. Hubungan Laporan Keuangan Fiskal Dengan Laporan Keuangan Komersial Terdapat pembukuan ganda terhadap pos-pos yang berbeda (timing difference) aantara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi komersial untuk kontinuitas rekonsiliasi. Perhitungan PPh berdasarkan laba akuntansi dan laba kena pajak (perpajakan) menimbulkan selisih, dicatat pada pos aktiva lain-lain di Neraca, yang secara teoritis dialokasikan dari waktu ke waktu. 18/05/2013 19 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

20. AKTIVA LANCAR Pokok Bahasan : Kas dan Bank Sekuritas Deposito Wesel Tagih Piutang Persediaan Biaya dibayar di muka 18/05/2013 20 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

21. 1. Kas Dan Bank Kas : Alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. PSAK 2 setara kas adalah investasi yang sifatnya paling likuid, berjangka pendek dan dapat cepat dicairkan menjai kas tanpa menghadapi risiko Bank : sisa rekening giro perusahaan di bank yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Adapun yang bukan termasuk kas & bank yaitu dana yang disishkan untuk tujuan tertentu seperti : perangko, cek mundur, cek kosong, rekening giro pada bank luar negeri yang tidak dapat segera dibayar. Bunga rekening giro : Akuntansi Komersial : dicatat sebagai pengahasilan Akuntansi Fiskal : tidak dicatat sebagai penghasilan, karena bunga sudah dikenakan PPh dengan tarif final 20% dan tidak boleh digabung dengan penghasilan yang lain (dikenakan tarif umum). 18/05/2013 21 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

22. 2. Sekuritas Merupakan surat berharga yang mudah diperjualbelikan untuk investasi sementara memanfaatkan dana yang tidak digunakan (secondary cash reserves). Jenis Sekuritas : a. Saham Biasa & Saham Preferen Penghasilan dari Saham : dividen, saham bonus, hak membeli emisi saham & capital gains. Penghasilan dividen tidak dikenakan pajak. Praktek Komersial : Mencatat nilai sekuritas berdasarkan Cost Method & Lower Cost or Market Praktek Fiskal : Mencatat nilai sekuritas berdasarkan Cost Method Penghasilan dari penjualan saham tidak perlu dilaporkan dalam SPT dan dikonsolidasikan dengan penghasilan lainnya yang tidak dikenakan pajak final. 18/05/2013 22 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

23. 2. Sekuritas b. Obligasi Bunga Obligasi dihitung sebagai penghasilan PPh yang dipungut atas bunga obligasi tidak boleh dikapitalisasi, tetapi harus dicatat sebagai pajak yang dibayar di muka (pasal 23). c. Sekuritas yang lain Commercial paper, promissory notes, bill of exchange, bankers acceptance, sertifikat deposito, repurchase agreement Selisih nilai beli dan nilai jual / pelunasan merupakan penghasilan bagi pemegang sekuritas dan biaya bagi penerbit sekuritas. 18/05/2013 23 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

24. 2. Sekuritas d. Deposito Merupakan satuan mata uang rupiah atau valas, jangka pendek atau jangka panjang di dalam atau di luar negeri. Untuk tujuan perpajakan termasuk deposito on call. Bunga deposito dikenakan pajak 20% dan final. Bunga deposito merupakan penghasilan kena pajak yang bersifat final dan pajaknya tidak dapat dikreditkan. e. Wesel Tagih Wesel tagih timbul dari utang piutang penyerahan barang atau jasa. Bunga yang diterima pada saat pelunasan merupakan penghasilan pemegang wesel dan biaya bagi penerbit promes. Penghasilan bunga diskonto merupakan obyek potongan PPh pasal 23 (WP dalam negeri) atau PPh pasal 26 (WP luar negeri) . 18/05/2013 24 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

25. Contoh Kasus Wesel Tagih (Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka oleh pembeli) Wesel milik PT. Andi, nominal Rp. 1 juta tertanggal 10 Juni 1996, jangka waktu 60 hari (jatuh tempo 9 Agustus 1996), didiskontokan kepada PT. Iwan pada 25 Juni 1996. Jika disepakati tarif diskonto 12%, uang yang akan diterima PT. Andi pada setiap kondisi berikut : wesel tanpa bunga, dengan bunga 9% dan 15%. 18/05/2013 25 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

26. Contoh Kasus Wesel Tagih (Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka oleh pembeli) 18/05/2013 26 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

27. Contoh Kasus Wesel Tagih (Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka oleh pembeli) Pencatatan penyesuaian penghasilan bunga dalam masa kepemilikan wesel (holding period) sbb : 18/05/2013 27 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

28. 3. Piutang Usaha Piutang usaha timbul karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Untuk tujuan PPh : saat pencatatan penjualan mengikuti praktek akuntansi komersial. Untuk tujuan PPn : dapat berbeda dengan akuntansi komersial & PPh. Pengusaha diminta untuk menerbitkan faktur pajak selambatnya 30 hari setelah penyerahan barang dari penjualan (faktur standar) atau bersama-sama pada akhir bulan (faktur gabungan). Untuk tujuan perpajakan : pembukuan penyisihan untuk potongan tunai & retur penjualan tidak diperkenankan, tetapi memberlakukan metode penghapusan piutang langsung (direct written off). 18/05/2013 28 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

29. 4. Piutang yang lain Merupakan piutang yang terjadi karena transaksi di luar aktivitas usaha. Untuk tujuan pajak : ketentuan pasal 18 ayat 4 UU PPh piutang kepada perusahaan afiliasi dikarakteristik sebagai modal. Untuk pembukuan komersial : diakui sebagai piutang afiliasi untuk laporan keuangan fiskal? dimasukkan dalam kelompok penyertaan pada perusahaan afiliasi/investasi. 18/05/2013 29 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

30. 5. Persediaan Merupakan aktiva : Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal (barang dagang & dan produk jadi) Berada dalam proses produksi Bahan baku dan bahan pembantu Untuk tujuan PPN, pasal 1 bagian (e) UU PPN 1984 menyatakan penyerahan barang kena pajak ke pedagang perantara dianggap transaksi penyerahan penjualan. Barang konsinyasi tidak termasuk persediaan consignor. Akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem pencatatan dan penilaian. Untuk tujuan perpajakan, pasal 10 ayat (6) UU PPh menganut Metode FIFO & Harga Pokok Rata-rata. 18/05/2013 30 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

31. 6. Biaya dibayar di muka Merupakan biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Untuk tujuan perpajakan, pasal 11 ayat (10) UU PPh 1984 menyebutkan biaya yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun diamortisasi dengan tarif yang berlaku untuk aktiva golongan 1 (50%), golongan 2 (25%), golongan 3 (10%) atau metode satuan produksi. Namun sejak berlaku UU No. 10 tahun 94 biaya tidak dibebankan melalui amortisasi lagi melainkan dialokasi menurut masa manfaatnya. 18/05/2013 31 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

32. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PASAL 11 , 11A UU PAJAK PENGHAILAN NO. 38 TAHUN 2008 18/05/2013 32 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

33. Penyusutan Aktiva Tetap Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan melalui penyusutan atau amortisasi . Harta Berwujud yang tidak dapat disusutkan :Rumah milik perusahaan (bukan daerah terpencil ) yang ditempati pegawai merupakan pemberian kenikmatan, sehingga tidak dapat disusutkan kecuali pegawai yang menempati diberikan tunjangan perumahan sebesar biaya penyusutan rumah tersebut 18/05/2013 33 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

34. Metode dan Tarif Penyusutan (AktivaTetap Berwujud) Pasal 11 (6) UU no. 36 tahun 2008 18/05/2013 34 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

35. Metode dan Tarif Amortisasi ( Aktiva Tetap Tidak Berwujud) Pasal 11A (6) UU no. 36 tahun 2008 18/05/2013 35 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

36. Cara Menghitung Penyusutan Fiskal Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk harta berwujud yang diperoleh setelah tanggal 1 Januari 2001, sedangkan untuk sebelumnya dimulai pada tahun saat digunakan aktiva tersebut. 18/05/2013 36 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

37. Cara Menghitung Penyusutan Fiskal 3. Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak (KPP), WP dapat memulai penyusutan sejak harta tersebut digunakan atau menghasilkan (bulan produksi komersial) 4. Dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan tanpa dikurangi taksiran nilai residu 5. Penyusutan fiskal dilakukan perjenis aktiva tetap 18/05/2013 37 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

38. Penyusutan Alat-alat Kecil Small tools /perlengkapan yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan, misal sendok untuk usaha hotel, pembebanan biaya dapat berdasarkan jumlah pengantian atau pembelian baru 18/05/2013 38 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

39. Perlakuan PPh atas Pengeluaran/Biaya perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer a. Perangkat Lunak Komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer atas biaya pengeluaran dan up grade berupa program aplikasi Umum : Dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun pengeluaran Dikapitalisasi pada harga perolehan komputer, pembebanannya melalui penyusutan fiskal (kel 1) 18/05/2013 39 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

40. Perlakuan PPh atas Pengeluaran/Biaya perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer b. Program aplks khusus (kel 1) adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan, kegiatan usaha tertentu, misalnya perbankan, asuransi, rumah sakit dsb, pembebanannya melalui penyusutan fiskal kelompok 1 Penyusutan komputer, printer, scanner, dan sejenisnya Diperoleh sebelum 8 April 02, disusutkan berdasarkan kel 2 (April 02), sebelumnya disusutkan kel. 1, 18/05/2013 40 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

41. Penyusutan Kendaraan Sedan 1. Kendaraan sedan atau yang sejenis termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan untuk seorang pegawai tertentu karena jabatannya atau pekerjaannya, dan penggunaannya full time baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan 2. Atas biaya pemeliharaan kendaraan dan perbaikan rutin termasuk pengeluaran rutin untuk pembelian atau pemakaian bahan bakar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebesar 50% 3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebagai 50% melalui penyusutan fiskal kel 2 18/05/2013 41 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

42. Penyusutan Kendaraan Sedan 3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebagai 50% melalui penyusutan fiskal kel 2 4. Yang dimiliki sebelum tanggal 18 April 2002, dihitung Nilai Sisa Buku Fiskal Kel.2 tanggal 30 April 2002, 50% nya dapat dibebankan sebagai biaya peruahaan melalui penyuutan fiskal 18/05/2013 42 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

43. Penyusutan Fiskal merupakan Penyusutan Dipercepat Masa manfaat penyusutan fiskal lebih pendek dibandingkan masa penyusutan komersial mengakibatkan pada awal tahun investasi, penyusutan fiskal lebih besar dibanding penyusutan komersial, laba fiskal lebih kecil dibandingkan laba komersial dan PPh terhutang menurut fiskal lebih kecil dari beban PPh menurut akuntansi, dengan PSAK No. 46 akan dibukukan dalam Kewajiban Pajak Tangguhan (Deffered Tax Liabilities) 18/05/2013 43 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

44. KREDIT PAJAK PENGHASILAN 18/05/2013 44 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

45. Kredit Pajak Penghasilan Untuk mendapatkan pajak yang masih harus dibayar pada suatu tahun pajak maka atas pajak yang terutang perlu dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak penghasilan adalah pajak-pajak yang telah dibayar sendiri atau telah dipotong oleh pihak lain yang berkaitan dengan transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak lain 18/05/2013 45 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

46. Yag perlu diperhatikan atas pajak-pajak yang dapat di kresitkan antar lain : PPh yang dapat dikreditkan tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memlihara penghasilan Masa bulan perolehan PPh yang dikreditkan berada pada masa tahun PPh yang terutang 18/05/2013 46 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

47. Kredit Pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPh 24 Kredit Pajak Yang Dibayar Sendiri PPh Pasal 25 Fiskal Luar Negeri Surat Tagihan Pajak (STP) 18/05/2013 47 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

48. KEWAJIBAN DAN MODAL Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa, yang timbul karena adanya transaksi pada masa sebelumnya 18/05/2013 48 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

49. Klasifikasi Kewajiban 1. Kewajiban Jangka Pendek 2. Kewajiban Jangka Panjang 3. Kewajiban Lain 18/05/2013 49 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

50. 1. Kewajiban Jangka Pendek (Lancar) Adalah : kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasional perusahaan mana yang lebih lama (PSAK No. 9 Buku SAK 1994) Kewajiban Lancar mencakup antara lain : ?Hutang Dagang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan usaha normal. Hutang dagang dapat dicatat dengan Metode: ? Metode Bruto ? jumlah yang harus dibayar,tanpa potongan tunai ? Metode Netto ? jumlah yang harus dibayar jika ada potongan tunai Untuk pembelian BKP, maka dalam jumlah hutang, termasuk PPN 18/05/2013 50 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

51. Contoh: Tanggal 15 Januari 2008 dibeli barang kena pajak Rp. 10.000.000. Tanggal 10 Pebruari 2008 hutang itu dilunasi Pencatatan berdasarkan metode bruto: 15 Januari 2008 Pembelian 10.000.000 PPN Masukan 1.000.000 Hutang Dagang 11.000.000 10 Pebruari 2008 Hutang Dagang 11.000.000 Kas 11.000.000 ? Hutang Wesel Dapat terjadi sebagai transformasi hutang dagang atau yang dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman Apabila atas wesel, harus dibayar bunga/dipotong bunga (diskonto), maka bunga (diskonto) yang dibayar atas wesel harus dicatat terpisah. Contoh: Tanggal 1 Juli 2008 PT Adhitya meminjam uang dari bank dengan menyerahkan surat promes Rp. 10.000.000 dengan diskonto 12% dan jangka waktu 12 bulan Pencatatan pinjaman: 1 Juli 2008 Kas 8.800.000 Diskonto wesel bayar 1.200.000 Wesel bayar 10.000.000 18/05/2013 51 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

52. 31 Desember 2008 Biaya bunga 600.000 Diskonto wesel bayar 600.000 Rugi-Laba 600.000 Biaya bunga 600.000 Pelunasan Wesel Wesel bayar 100.000.000 Kas 100.000.000 ? Hutang Deviden Utang dividen timbul, jika sudah ada pengumuman pembagian laba. Sesuai dengan ketentuan UU PPh, maka terutangnya dividen akan menimbulkan kewajiban pemotongan PPh 23 sebesar 10 % Final, (ketentuan ini mulai berlaku 1 Januari 2009) apabila dividen dibagikan kepada WPOP, sedangkan bagi WP Badan harus dilihat berdasarkan kepemilikan sahamnya. Contoh: Tanggal 20 Desember 2008 PT Radhitya mengumumkan akan membayar deviden tunai Rp. 10.000.000 pada 10 Januari 2009. 18/05/2013 52 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

53. Pencatatan: 20 Desember 2008 Laba ditahan 10.000.000 Hutang deviden 8.500.000 PPh ps 23 harus dibayar 1.500.000 10 Januari 2009 Hutang deviden 8.500.000 Kas 8.500.000 Saat Pelunasan PPh 23 PPh 23 harus dibayar 1.500.000 Kas 1.500.000 Berdasarkan Akuntansi Komersial, pengumuman dividen saham, tidak menimbulkan hutang dividen bagi perusahaan ? Biaya yang Masih harus dibayar Ada beberapa jenis biaya yang telah terjadi , tetapi pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Contohnya : gaji karyawan dan bunga pinjaman. Biaya yang masih harus dibayar, diketahui pad sat penutupan buku dan dicatat sebagai biaya pada periode terjadinya biaya. ? Pendapatan diterima dimuka : penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa, yang diterima sebelum terjadi transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban penerima pembayaran untuk menyerahkan barang dan jasa di kemudian hari. 18/05/2013 53 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

54. 2. Kewajiban Jangka Panjang ? Hutang Obligasi Obligasi merupakan surat pengakuan hutang jangka panjang yang akan dibayar pada tanggal tertentu Menurut spesifikasi dan sifat kewajiban yang melekat pad emitennya terdiri dari : ? obligasi hipotik ? obligasi dengan jaminan surat berharga ? obligasi dengan jaminan pihak ketiga ? obligasi tanpa jaminan ? obligasi dengan bunga yang bergantung pada penghasilan penerbit ? obligasi dengan hak atas laba ? obligasi konversi Menurut pembuktian atas kepemilikan ? obligasi terdaftar ? obligasi tanpa registrasi Menurut cara pelunasan dan tanggal jatuh tempo ? obligasi dengan satu tanggal jauth tempo ? obligasi seri ? obligasi dengan hak penarikan kembali dengan kurs tertentu sebelum jatuh tempo 18/05/2013 54 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

55. Hutang Hipotik Pinjaman hipotik umumnya merupakan pinjaman dengan beban bunga tetap dan ditutup untuk waktu yang lama. Biaya penutupan hipotik umumnya langsung merupakan beban pada periode itu. Sebagaimana saham, pada obligasi juga dapat terjadi adanya agio dan disagio. Hal ini merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga nominal , yaitu agio mengurangi biaya bunga dan sebaliknya disagio menambah biaya bunga. Untuk penyesuaian rugi laba, penyesuaian dilakukan dengan amortisasi tahunan terhadap jumlah agio atau disagio. Penghasilan bagi pemodal baik berupa bunga maupun amortisasi disagio merupakan Penghasilan Kena Pajak. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, disebutkan bahwa bagian keuntungan yang didistribusikan kepada pemegang obligasi yang mempunyai hak terhadap laba merupakan dividen, sehingga bagi emiten obligasi, hanya bunga tetap yang dianggap sebagai biaya pengurang PKP, sedangkan bagian laba variabelnya diperlakukan sama dengan dividen. 18/05/2013 55 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

56. 3. Restrukturisasi Hutang ?mencegah penyitaan dan pengaduan kepailitan. Restrukturisasi dapat berupa pertukaran aktiva, pertukaran ekuitas dan modifikasi persyaratan. Restrukturisasi dapat menyebabkan total pembayaran melebihi nilai utang terbaru 4. Kewajiban yang lain hutang yang besarnya bergantung pada hasil usaha ?piutang dagang yang digadaikan ?penjualan piutang wesel ? endosemen atau wesel bayar ? sengketa hukum ? kewajiban sesuai dengan kontrak ? pembelian aktiva tetap atau pembangunan aktiva tetap berdasarkan kontrak 18/05/2013 56 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

57. Hutang Pihutang Pajak Hutang Pajak Penghasilan Hutang Pihutang PPN dan PPn BM 18/05/2013 57 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

58. I. Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 25 ? pelunasan sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan dilakukan dengan membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan pasal 25 (misalnya 1/12 dari PPh terhutang menurut SPT tahun lalu setelah dikurangi dengan kredit pajak) ? pembayaran angsuran merupakan pembayaran dimuka terhadap hutang pajak penghasilan yang akan dihitung sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 ? Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui sistem pemotongan (withholding system) pada saat penghasilan itu dibayarkan Contoh: PT Adhitya pada januari 2009 membayarkan gaji dan upah sebagai berikut: Jumlah brutto Rp. 100.000.000 Potongan: Iuran pensiun Rp. 5.000.000 Premi astek 2.500.000 Pajak penghasilan 12.500.000 20.000.000 Dibayarkan Rp. 80.000.000 18/05/2013 58 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

59. Pencatatan oleh perusahaan a. Pada saat penghitungan dan pemotongan pajak iuran pensiun & premi astek: Biaya gaji 100.000.000 Hutang iuran pensiun 5.000.000 Hutang premi astek 2.500.000 Hutang PPh pasal 21 12.500.000 Kas 80.000.000 b. Pada saat penyetoran pajak dan iuran lainnya ke kas negara Hutang PPh ps 21 12.500.000 Hutang iuran pensiun 5.000.000 Hutang premi astek 2.500.000 Kas 20.000.000 Pajak Penghasilan Pasal 22 ? dipungut dari potensi penghasilan yang terdapat dalam transaksi impor atau penghasilan yang terdapat dalam transaksi impor atau kegiatan dibidang lain 18/05/2013 59 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

60. Contoh: PT Adhitya ditunjuk sebagai pemungut PPh ps 22 atas transaksi yang dilakukan melalui badan itu. Januari 200, PT Iwan melakukan transaksi senilai Rp. 100.000.000 dengan PT Adhitya. Tarif PPh pasal 22 misalnya 2,5%. Oleh karena itu, PT Iwan selain membayar nilai transaksi Rp. 100.000.000 masih harus menambah pembayaran PPh ps 22 Rp. 2.500.000 ( 2,5% x 100.000.000) Pencatatan yang dilakukan PT Adhitya a. Pada waktu memungut PPh pasal 22 Kas 102.500.000 Hutang PPh ps 22 2.500.000 Penjualan 100.000.000 b. Pada waktu penyetoran PPh pasal 22 Hutang PPh pasal 22 2.500.000 Kas 2.500.000 Pajak Penghasilan Pasal 23 ? pemotongan pajak penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa dan imbalan atas jasa. ? tarif potongan 15% atas jumlah penghasilan brutto atau prakiraan penghasilan netto ?pengecualian: pembayaran bunga kepada bank, sewa kepada perusahaan sewa guna usaha, bunga simpanan tertentu 18/05/2013 60 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

61. Contoh: PT Adhitya membayar bunga kepada PT Iwan Rp. 50.000.000 Pencatatan: a. Pemotongan PPh pasal 23 sebanyak 15% Biaya bunga 50.000.000 Hutang PPh pasal 23 7.500.000 Kas 42.500.000 b. Pembayaran pajak ke kas negara Hutang PPh pasal 23 7.500.000 Kas 7.500.000 Pajak Penghasilan pasal 26 ? pemotongan pembayaran dividen dan bunga kepada wajib pajak luar negri ? tarif 20% dari jumlah brutto Contoh: PT Adhitya membayar premi asuransi Rp. 10.000.000 kepada X Co. Ltd. Dan atas premi itu diperkirakan penghasilan 50%, maka PT Adhitya harus memotong pajak Rp. 1.000.000 (20% x 50% x Rp. 10.000.000) 18/05/2013 61 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

62. II. PPN dan PPn BM ? Penghasilan yang diperoleh atau diterima perusahaan dikenakan pajak penghasilan, sedangkan atas transaksi penyerahan barang dan jasa dikenakan PPN dan PPn BM Contoh: PT Adhitya pada januari 2008 melakukan pembelian barang dan jasa kena pajak Rp. 10.000.000 dan menyerahkan barang kena pajak Rp. 15.000.000. Tarif PPN 10%, kalau semua pajak masukan dapat dikreditkan maka pencatatan: 18/05/2013 62 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

63. a. Pembelian barang dan jasa Pembelian 10.000.000 PPn masukan 1.000.000 Kas/Hutang 11.000.000 b. Penjualan barang Kas/ Piutang 16.500.000 Penjualan 15.000.000 PPn keluaran 1.500.000 c. Pada saat penyetoran PPN PPN keluaran 1.500.000 PPN masukan 1.000.000 PPN harus dibayar 500.000 PPN harus dibayar 500.000 Kas 500.000 18/05/2013 63 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

64. Hutang Pajak yang lain ? PBB, pajak yang dipungut pemerintah daerah (misalnya pajak kendaraan bermotor), retribusi ? pajak tersebut umumnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan ? pada penutupan tahun, pajak itu dipindahkan sebagai biaya pada laporan laba-rugi 18/05/2013 64 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

65. Modal Sendiri dan Ekuitas Modal Saham Saldo Laba Right, Warrant, dan Opsi atas Saham Penyesuaian Modal Selisih Penilaian Kembali 18/05/2013 65 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

66. A. Modal Saham ? merupakan bagian dari ekuitas suatu perseroan terbatas yabg dikontribusikan pemilik. Jenis saham: ? saham biasa ? saham preferen, hak preferensi: a. pembagian aktiva lebih dulu pada saat likuidasi b. pembagian deviden c. convertible d. dapat ditebus kembali Agio : selisih lebih antara nilai nominal dan harga pasar Disagio : selisish kurang antara nilai nominal dan harga pasar Cara pembayaran saham: tunai, angsuran, penukaran dengan saham perusahaan lain Contoh: ? PT Darma menempatkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp. 10.000 dengan harga Rp. 15.000 per lembar Pencatatan: Kas 15.000.000 Modal saham 10.000.000 Agio saham 5.000.000 18/05/2013 66 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

67. Treasury Stock: pembelian kembali saham oleh perusahaaan penerbit saham tersebut Pencatatan treasury stock: ? Cost method : sebesar jumlah yang semula diterima apabila saham itu akan dikeluarkan lagi ? Par value method : apabila saham dianggap ditarik dari peredaran Penerimaan dari treasury stock dapat dianggap sebagai deviden apabila: a. Dalam tahun lampau diperoleh laba b. Kelebihan penerimaan diatas harga perolehannya Saham preferen dapat ditukar dengan saham biasa: ?selisih NB saham preferen (nominal + agio) dengan NNom saham biasa dapat merupakan agio saham biasa (kalau lebih besar) ? dibebankan kepada laba yang ditahan (kalau lebih rendah) Contoh: PT Iwan mempunyai 1000 lembar saham prioritas convertible dengan harga nominal @Rp. 10.000.000. Agio saham Rp. 2.500.000. Pada 2 Januari 2009 diumumkan saham itu dapat ditukarkan dengan saham biasa dengan nilai nominal @ 5.000.000, dengan proporsi 1 lb saham prioritas mendapat 3 lb saham biasa 18/05/2013 67 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

68. Pencatatan oleh PT Iwan Modal saham prioritas 10.000.000 Agio saham prioritas 2.500.000 Laba ditahan 2.500.000 Saham biasa (3.000 x 5.000) 15.000.000 Untuk tujuan pajak: ? pembebanan kepada laba ditahan 2.500.000 dianggap sebagai pembagian deviden kepada pemegang saham prioritas ? PT Iwan harus memotong PPh pasal 23 sebesar 15%, kecuali pemegang saham itu sebuah badan ? penerima saham memperhitungkan dividen 2.500.000 dan mengkreditkan PPh pasal 23 18/05/2013 68 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

69. B. Saldo Laba dan Distribusi Laba 1. Saldo Laba(laba ditahan) ? PSAK No. 21 : saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden dan koreksi laba periode lalu. Contoh: PT Darma dalam tahun 2008 memperoleh penghasilan kena pajak Rp. 100.000.000. Penghasilan itu diperoleh setelah eliminasi penghasilan antar badan Rp. 34.000.000 dan pengeluaran untuk karyawan yang berupa fasilitas dan kenikmatan Untuk keperluan perpajakan, penghasilan dan laba 2008 PT Darma yang dapat ditransfer ke saldo laba dihitung sbb: Penghasilan kena pajak Rp. 100.000.000 Pajak penghasilan 21.250.000 78.750.000 Penghasilan bukan objek pajak 34.000.000 + 112.750.000 Pengeluaran bukan pengurang PKP 20.000.000 ? Penghasilan dan laba 92.750.000 18/05/2013 69 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

70. 2. Distribusi Laba ? deviden : distribusi laba kepada para pemegang saham Bentuk pembagian deviden: ? uang kas, harta selain kas, surat hutang, saham perusahaan sendiri Distribusi dividen menyebabkan berkurangnya jumlah saldo laba Pengecualian : a. dividen saham dalam bentuk pemecahan saham b. Dividen likuidasi c. Pembagian lainnya yang bukan merupakan dividen dalam pengertian akuntansi komersial, tetapi diperlakukan seperti itu dalam perpajakan Pengertian deviden dalam perpajakan: a. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran b. Penerimaan atau perolehan dari pembelian kembali sebagian atau seluruh saham yang disetor c. Pembayaran kembali sebagian atau seluruh penyetoran modal, sepanjang terdapat laba dari tahun-tahun lampau, kecuali dalam pengecilan modal statuter d. Pembayaran kepada atau penerbitan tanda-tanda laba e. Laba yang dibagikan kepada pemegang obligasi yang berpartisipasi dalam laba f. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi persero yang dibebankan sebagai biaya perusahaan 18/05/2013 70 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

71. Yang dipertimbangkan dalam pembagian deviden: Tanggal pengumuman, pendaftaran, dan pembayaran ? deviden secara resmi terhutang saat dilakukan pengumuan pembagian deviden Contoh1: Tanggal 20 Desember 2008 PT Darma mengumumkan akan membagi deviden sejumlah Rp. 10.000.000. Pada tanggal 5 Januari 2009 dividen dibayar tunai Pencatatan: a. 20 Desember Saldo laba 10.000.000 Hutang deviden 8.500.000 Hutang PPh pasal 23 1.500.000 b. 5 Januari HUtang dividen 8.500.000 Hutang PPh pasal 1.500.000 Kas 10.000.000 18/05/2013 71 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

72. Jika dividen, dilunasi dengan penyerahan sekuritas PT Q yang mempunyai nilai nominal Rp. 10.00.000 dengan kurs 110 (semula diperoleh dengan kurs 105) maka pencatatan berdasarkan nilai pasar tampak sebagai berikut: Investasi sekuritas PT Q 500.000 Laba atas investasi sekuritas 500.000 Saldo laba 11.000.000 Hutang deviden 11.000.000 Hutang deviden 11.000.000 Investasi sekuritas PT Q 11.000.000 Contoh 2: PT Darma membagikan deviden yang berupa treasury stock dengan harga pasar Rp. 11.500.000. Harga perolehan saham itu Rp. 10.500.000. Pencatatan yang dibuat oleh badan (tanpa memperhatikan PPh pasal 23 dan pasal 26) sebagai berikut: Saldo laba 11.500.000 Treasury stock 10.500.000 Agio saham transaksi TS 1.000.000 18/05/2013 72 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

73. C. Riht, Warrant, dan Opsi atas Saham Perusahaan yang berkeinginan melakukan emisi saham dapat memberikan kesempatan pertama untuk membeli saham kepada: ? pemegang saham lama (dalam bentuk pre-emptive stock right) ? pemegang sekuritas yang lain ? opsi kepada pejabat atau karyawan perusahaan Pencatatan penerbitan right : dalam memorial Bagi investor, pengumuman right secara komersial diikuti dengan relokasi biaya (harga) perolehan saham. Harga perolehan relokasi dipakai sebagai unsur penambah harga saham baru Contoh: PT Iwan memiliki 100 lembar saham PT Andi (dari total 1000 lembar). Nilai Nominal saham Rp. 10.000 dan dibeli dengan harga Rp. 18.000 per lembar. PT Andi mengumumkan tiap 4 lembar saham lama dapat membeli 1 lembar saham emisi baru dengan harga Rp. 11.000. Saham lama dijual di pasar dengan harga sebesar Rp. 14.500 (tanpa right), sedangkan right dapat dijual dengan harga Rp. Rp. 500. Alokasi harga perolehan yang dilakukan PT Iwan sebagai berikut: 18/05/2013 73 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

74. Right = 500/(14.500 + 500) x Rp. 18.000 = Rp. 600 per lembar Saham = Rp. 18.000 - Rp.600 = Rp. 17.400 Atas alokasi harga perolehan dicatat: Hak atas saham PT Andi (600 x 100) Rp. 60.000 Investasi saham PT Andi Rp. 60.000 Bila hak atas saham itu dimanfaatkan, dicatat: Investasi saham PT Andi Rp. 335.000 Kas Rp. 275.000 Hak atas saham PT Andi Rp. 60.000 Nilai saham baru sebanyak 25 lembar yang dibeli sebesar 25 x Rp. 11.000, ditambah dengan harga right Rp. 60.000 dan jumlah totalnya Rp. 335.000 Kalau right dijual semua dengan harga Rp. 875 per lembar, dibuat catatan sbb: Kas (100 x 875) Rp. 87.500 Hak beli saham PT Andi Rp. 60.000 Laba penjualan hak beli saham PT Andi Rp. 27.500 18/05/2013 74 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

75. ? Warrant Penerbitan saham preferen atau obligasi sering diikuti dengan hak untuk membeli saham biasa perusahaan. Contoh: PT Surya menerbitkan 100 lembar saham preferen dengan nominal Rp. 10.000 dengan harga Rp. 12.000. Pemegang saham preferen itu dapat memesan saham biasa dengan nominal Rp. 5.000 dengan harga Rp. 6.500. Segera setelah penerbitan saham preferen warrant terjual dengan harga Rp. 1.000, sedangkan saham preferen tanpa warrant dijual dengan harga Rp. 11.500 Harga perolehan warrant = 1.00/(11.500 + 1.000) x 12.000 = Rp. 960.000 atau sebesar Rp. 960 per lembar. Pada saat penjualan 100 lembar saham preferen oleh PT Surya dibuat catatan sbb: Kas Rp. 12.000.000 Saham preferen Rp. 10.000.000 Agio saham preferen 1.040.000 Warrant saham biasa 960.000 18/05/2013 75 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

76. Bila warrant dipakai semua, dicatat: Kas Rp. 6.500.000 Warrant atas saham biasa 960.000 Saham biasa Rp. 5.000.000 Agio saham biasa 2.460.000 Bila warrant dibiarkan kadaluarsa, dicatat: Warrant atas saham biasa 960.0000 Tambahan setoran modal kadaluarsa-warrant 960.000 secara komersial, kadaluarsanya warrant dianggap sebagai transaksi modal ? tidak ada keuntungan yang dilaporkan ? Opsi saham Merupakan pemberian hak berpartisipasi karyawan dalam pemilikan perusahaan Nilai yang dicatat dalam realisasi program sebesar nilai pertukaran yang terjadi 18/05/2013 76 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

77. D. Penyesuaian Modal karena Kuasi Reorganisasi Kuasi reorganisasi (atau restrukturisasi kapital) merupakan prosedur penataan kembali modal yang dilakukan untuk menutup kerugian struktural (kerugian terus-menerus) atau defisit dalam jumlah yang material ? tampilan struktur perusahaan menjadi lebih baik Contoh: Neraca PT Darma per 31 Desember 2008, sebagai berikut 18/05/2013 77 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

78. Untuk menutup jumlah negatif saldo laba, dilakukan kuasi reorganisasi sbb: Peralatan dinilai kembali sebesar harga pasar menjadi Rp. 920.000 (semula 1.400.000) Dalam aktiva lancar terdapat persediaan yang overstated Rp. 80.000 dan Rp. 40.000 merupakan piutang tak tertagih Nilai nominal saham diturunkan menjadi Rp. 40 per saham (semula Rp. 100) Pencatatan yang dilakukan sbb: Saldo laba Rp. 480.000 Akumulasi depresiasi Rp. 480.000 Saldo laba Rp. 120.000 Aktiva lancar Rp, 120.000 Modal saham (nom Rp.100) Rp. 1.500.000 Modal saham (nom Rp. 40) Rp. 1.500.000 Tambahan modal disetor Rp. 900.000 Tambahan modal disetor Rp. 1.100.000 Saldo laba Rp. 1.100.000 18/05/2013 78 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

79. Setelah kuasi reorganisasi Kuasi reorganisasi PT Darma dapat menimbulkan beberapa implikasi sbb: Pengurangan nilai persediaan dan penghapusan piutang memerlukan suatu penelitian yang seksama sebab ketentuan pajak menganut asas material (bagaimana faktanya). Secara jelas pengurangan nilai persediaaan tidak diperkenankan, sedangkan penghapusan piutang harus didukung oleh beberapa fakta. Devaluasi peralatan (aktiva tetap) tak mudah diizinkan karena pajak menganut harga historis Penghapusan rugi (defisit Rp. 500.000) dapat menghilangkan hak konpensasi kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU PPh 1984 18/05/2013 79 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

80. E. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Akuntansi menganut harga historis dan harga pertukaran. Penyimpangan dasar harga historis dapat diterima apabila: Terdapat perubahan harga yang cukup material dan secararelatif bersifat permanen Memperoleh fasilitas perpajakan Untuk penjualan saham di pasar modal Untuk tujuan penggabungan usaha . Ketentuan revaluasi sejak tahun 1996: Harus dilakukan dengan bantuan lembaga appraisal yang disahkan Mentri Keuangan berdasarkan harga pasar wajar Hanya boleh dilakukan terhadap aktiva yang dimiliki lebih dari 5 tahun. Nilai sisa lebih dari penilaian kembali aktiva dikenakan pajak penghasilan final 10% setelah terlebih dahulu dikompensasikan dengan kerugian yang masih berhak atas kompensasi kerugian. Bila ada selisih penilaian kembali setelah pajak itu dikapitalisasikan dan dibagikan dalam bentuk saham bonus, pembagian deviden tidak dikenakan pajak penghasilan Penyusutan dari aktiva yang dinilai kembali itu dilakukan bukan berdasarkan sisa manfaat, tetapi berdasarkan masa manfaat (semula) sesuai dengan ketentuan perpajakan 18/05/2013 80 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

81. Contoh: PT Dian, selain aktiva kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun) dan kelompok 2 (masa manfaat 8 tahun), mempunyai harta berupa tanah dan bangunan Rp. 300.000. Nilai buku dari harta kelompok 2 Rp. 150.000.000. Perusahaan berniat melakukan revaluasi dengan jasa appraisal ?Iwan & rekan?. Nilai appraisal tanah dan bangunan Rp. 500.000.000, nilai harta kelompok 2 Rp. 200.000.000. Perusahaan masih mempunyai kerugian yang dapat dikompensasikan Rp. 125.000.000. Dengan penilaian kembali itu akan diperoleh nilai lebih Rp. 250.000.000. Karena kerugian yang masih dapat dikompensasikan Rp. 125.000.000, pajak penghasilan yang dapat dibayar final 10% sebesar Rp. 12.500.000. Nilai lebih itu kemudian dikapitalisasi dalam bentuk saham dan dibagikan kepada para persero. Pencatatan yang dilakukan: 1. Untuk mencatat revaluasi Tanah dan bangunan Rp. 200.000.000 Harta kelompok 2 50.000.000 Pajak penghasilan terhutang Rp. 12.500.000 Selisih penilaian kembali aktiva 237.500.000 2. Untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan Pajak penghasilan terhutang Rp. 12.500.000 Kas Rp. 12.500.000 18/05/2013 81 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

82. 3. Untuk mencatat kapitalisasi selisih penilaian kembali Selisih penilaian kembali aktiva Rp. 237.500.000 Modal saham Rp. 237.500.000 Untuk pembagian saham bonus tidak dilakukan pencatatan pembukuan, cukup dalam buku memorial Bila terlebih dahulu ditentukan, saldo rugi akan ditutup ke selisih penilaian kembali aktiva yang berarti jumlah yang dikapitalisasi Rp. 112.500.000 Biaya yang dikeluarkan untuk kantor appraisal sehubungan dengan jasa yang lain, misalnya Rp. 12.500.000 karena sesuai dengan ketentuan perpajakan biaya itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak yang lain, jumlah yang dikapitalisasi menjadi Rp. 100.000.000 Penyusutan atas nilai buku baru harta kelompok 2 Rp. 200.000 dilakukan selama masa 8 tahun, apakah memakai metode garis lurus atau saldo menurun bergantung pada metode yang dipakai perusahaan sebelum revaluasi. Nilai buku bangunan Rp. 500.000.000 disusutkan selama 20 th dengan menggunakan metode garis lurus. 18/05/2013 82 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

83. PENGHASILAN PASAL 4 UU NO. 36 TAHUN 2008 18/05/2013 83 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

84. Penghasilan Subjek Pajak Penghasilan Objek Pajak Penghasilan Penghasilan yang Bukan Objek Pajak Penghasilan Penghasilan yang dikenakan pajak Final Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak Penghasilan Luar Negeri 18/05/2013 84 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

85. Subjek Pajak Penghasilan Subjek Pajak Penghasilan : Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungtu pajak yang terhutang atas objek pajak . Subjek Pajak dibedakan Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri 18/05/2013 85 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

86. Subjek Pajak Penghasilan Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri : 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12 bulan, atau wp orang pribadi berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia 2. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia, 3. Warisan yang belum terbagi sebagao kesatuan, menggantikan yang berhak. 18/05/2013 86 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

87. Subjek Pajak Penghasilan Subjek Pajak Luar Negeri Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang : Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 18/05/2013 87 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

88. Objek Pajak Penghasilan Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah PENGHASILAN, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun 18/05/2013 88 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

89. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi komersial sudah dibukukan sebagai penghasilan , tetapi dalam akuntansi pajak bukan merupakan penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan. Artinya penghasilan tersebut tidak perlu lagi di perhitungkan PPh terhutangnya. Bukan objek PPh Bantuan atau sumbangan, Zakat Harta hibahan Warisan Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal 18/05/2013 89 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

90. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan 6. Pemberian dalam bentuk Natura 7. Klaim Asuransi 8.Deviden Tertentura 9. Iuran Dana Pensiun 10. Penghasilan Dana Pensiun 11. Pembagian Laba Komanditer yang tidak Terbagi atas saham 12. Bunga Obligasi perusahaan Reksadana 13. Penghasilan Modal Vent 14. Pembebansan Hutang Tertentu 18/05/2013 90 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

91. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final 18/05/2013 91 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

92. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dapat dibedakan : Penghasilan dari kegiatan usaha Penghasilan sebagai Karyawan Penghasilan dari pemberi jasa Penghasilan dari Modal atas harta yang bergerak Penghasilan dari Modal atas harta tak bergerak Penghasilan dari Pembebasan hutang 18/05/2013 92 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

93. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak Penghasilan dari kegiatan usaha Penghasilan dari suatu kegiatan usaha yang merupakan objek pajak terdiri dari kegiatan usaha maupun luar usaha seperti : a. Laba Usaha b. Penghasilan dari Luar Usaha Laba Usaha : Penjualan Rp xxx Harga Pokok Penjualan Rp xxx Laba Bruto Rp xxx Biaya Usaha Rp xxx Laba Usaha Rp xxx 18/05/2013 93 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

94. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak Laba Bruto Usaha Penjualan atau peredaran bruto dihitung berdasarkan akrual Stelsel Potongan Penjualan diakui kalau sudah direalisasi, penyisihan potongan penjualan tidak diakui Retur penjualan yang tidak diganti barang, diakui berdasarkan realisasi, penyisihan tidak diakui Penilaian persediaan berdasarkan Harga Perolehan (tidak diperkenankan dengan dasar harga pokok dan harga pasar mana yg lebih rendah) Metode Penilaian Persediaan dengan FIFO atau Rata-rata (LIFO tidak diperkenankan) 18/05/2013 94 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

95. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak Laba Bruto Usaha f. Kerugian atas barang hilan atau kecurian harus didukung dengan laporan kepolisian g. Pemusnahan barang harus dibuat berita acara dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang h. Hilang dalam proses produksi, dalam penyimpanan atau penguapan harus sesuai dengan rendemen yang wajar 18/05/2013 95 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

96. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak 2. Penghasilan sebagai Karyawan Gaji Upah Tunjangan Honorarium Komisi, Bonus, THR, Gratifikasi, Hadiah 18/05/2013 96 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

97. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak 3. Penghasilan dari pemberi jasa Jasa Pelayaran (Sewa kapal tanpa awak 6%) Jasa Konstruksi (perecanaan, pelaksanaan, pengawasan) Jasa Perencana dan jasa Pengawasan Jasa Tenaga Ahli (Dokter, Akuntan, Arsitek, Pengacara dll) 4. Penghasilan dari Modal atas harta yang bergerak Keuntungan karena selisih Kurs Keuntungan karena penjualan / krn pengaliahan harta Sewa harta yang bergerak 18/05/2013 97 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

98. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak 5. Penghasilan dari Modal atas harta tak bergerak, berupa: Bunga (premium, diskonto, imbalan krn jaminan hutang) Dividen (pembagian laba baik langsung maupun tidak langsung dalam nama dan bentuk apapun) Royalti (Hak atas harta tak berwujud, harta berwujud, informasi) 18/05/2013 98 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

99. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak 6. Penghasilan dari Pembebasan Hutang Pembebasan hutang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berhutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Dengan peraturan pemerintah dpt dikecualikan dari ketentuan tsb: Hutang dari debitur kecil, misalnya Kukesra, KUT, kredit perumahan sangat sederhana Kredit kecil sampai batasan Rp 300.000.000 18/05/2013 99 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

100. Penghasilan Luar Negeri Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri : Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (akrual stelsel) Penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan (Kas Stelsel) Penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak saat perolehan tersebut ditetapkan sesuai dengan MKRI 650/KMK04/1994, SE 22/pj.4/1995 Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan dalam negeri Pajak Penghasilan yang dibayar/terutang di luar negeri dapat dikreditkan dalam tahun pajak 18/05/2013 100 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

101. Penghasilan Luar Negeri Jumlah kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi jumlah tertentu Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan, kelebihannya tidak dapat: Diperhitungkan dengan PPh tahun berikutnya, Dikurangi Restutusi 18/05/2013 101 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

102. Biaya Konsep, Pengakuan, dan Realisasi 18/05/2013 102 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

103. 1. Pengertian Biaya Biaya adalah pengorbanan yang dinyatakan dalam rupiah untuk memperoleh barang dan jasa. Berdasarkan Periode Akuntansi Pemanfaatannya Pengeluaran Kapital ( Capital expenditure ) yaitu pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu periode dan dibuku atau dicatat sebagai aktiva. Pengeluaran Penghasilan ( Revenue Expenditure ) yaitu pengeluaran yang dapat memberi manfaat hanya satu periode yang bersangkutan dan dibuku atau dicatat sebagai beban. 18/05/2013 103 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

104. 2. Pengakuan Beban Stetsel Acrual Beban diakui pada saat terutang. Stetsel Kas Beban diakui pada saat pembayaran. 18/05/2013 104 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

105. 3. Biaya yang Dapat Dikurangkan Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang meliputi biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan, atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalan bentuk uang, bunga sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata ? nyata tidak dapat ditagih, premi asurasni, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun 18/05/2013 105 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

106. Biaya yang Dapat Dikurangkan Iuran kepada dana pensiun yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan . Kerugian yang diderita karena penjualan atau pengalihan barang dan atau hak yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, Kerugian karena selisih kurs mata uang asing Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bea siswa, magang dan pelatihan dalam rangka pengikatan kualitas SDM Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 18/05/2013 106 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

107. 4. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutan yang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menkeu. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan 18/05/2013 107 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

108. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Harta yang dihibahkan,bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WPOP pemeluk agama Islam dan atau WP Badan DN yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah Pajak Penghasilan Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham Sanksi perpajakan 18/05/2013 108 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

109. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A Pajak Masukan sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, pajaknya bersifat final, berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak, dan Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. 18/05/2013 109 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

110. 5. Kompensasi Kerugian Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi biaya yang diperkenankan menurut pajak didapat keruigian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan selama 5 ( lima ) tahun sejak tahun yang berikutnya sesudah tahun dideritanya kerugian tersebut. 18/05/2013 110 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

111. 6. Fasilitas Pajak Untuk mendorong investasi, pemerintah dapat memberikan fasilitas pajak yang berupa : Masa Bebas Pajak ( Tax Holiday ), berarti Laba setelah pajak yang tersedia untuk dibagi ( tanpa memperhatikan elemen yang lain ) sama besar dengan jumlah laba komersial yang ditransfer ke saldo laba ( walaupun secara yuridis dapat saja terjadi perbedaan perlakuan antara ketentuan fiskal dan komersial ) Perangsang Penanaman ( Investmen allowance ), yang diberikan dalam bentuk pengurang penghasilan dihitung sebesar sekian persen dari realisasi investasi, meyebabkan jumlah laba kena pajak lebih kecil dari laba komersial tanpa adanya beban biaya (komersial ) 18/05/2013 111 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

112. Fasilitas Pajak Kredit (pajak) Investasi ( Invesment Credit ), memberikan pengurangan pajak yang dihitung sebesar sekian persen dari realisasi investasi Akselerasi penyusutan ( Accelerated Depreciation ), merupakan beban penyusutan yang dipercepat yang merupakan pengurang penghasilan untuk tujuan komersial dan pajak. Pengurangan Tarif ( Rate Reduction ), potongan pajak penghasilan 26 atas deviden dan laba setelah pajak BUT yang perlakuannya dapat dipersamakan dengan masa bebas pajak. 18/05/2013 112 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

113. REKONSILIASI/KOREKSI RUGI-LABA FISKAL Studi Kasus SPT PPh WP Badan 18/05/2013 113 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

114. Definisi Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah peroses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilkan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap / Permanen dan beda waktu sementara 18/05/2013 114 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

115. Beda Tetap ( Permanen) Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibat laba/rugi menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (taxable income) 18/05/2013 115 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

116. Beda Tetap ( Permanen) Berda tetap timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak : 1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final (Psl 4 ayat 2 UU PPh) 2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Psl 4 ayat 3 UU PPh) 3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapat, menagih dan memelihara penghasilan atau jlhnya melebihi kewajaran (Psl 9 ayat 1 UU PPh) 18/05/2013 116 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

117. Beda Waktu/ Sementara Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya seara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal: Akrual dan realisasi Penyusutan dan Amortisasi Penilaian Persediaan Kompensasi kerugian Fiskal 18/05/2013 117 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

118. Koreksi Positif dan Negatif Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak untuk mempermudah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Contoh soal : Data laporan keuangan PT. Fast tahun 2008 (dalam Rp) 18/05/2013 118 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

119. 18/05/2013 119 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

120. Keterangan tambahan : Keterangan tambahan : Diminta : 1. Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Fast 2. Berapakah Penghasilan Neto Fiskal 3. Berapakah PPh Penghasilan untuk tahun pajak 2008 4. Isikanlah SPT 1771 wajib pajak Badan / PT Fast 18/05/2013 120 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

121. PEMBUKUAN US DOLLAR PASAL 28 (8) KUP 18/05/2013 121 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

122. DASAR HUKUM Pasal 28 ayat 8 KUP Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uanga asing selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Mentri Keuangan Keputusan MKRI No. 533/KMK.04/2000 Penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing (bahasa inggris) dan mata uang asing selain Rupiah (Dollar Amerika Serikat) serta penyampaian SPT Tahunan 18/05/2013 122 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

123. WP yang dapat Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Bahasa Ingrris dan Mata Uang USD Wp dalam rangka Penanaman Modal Asing (PAM), yaitu wajib Pajak yang beroperasi berdasrkan ketentuan undang-undang yang menegatur mengenai PMA WP dalam rangka Kontran Karya yaitu WP yang beroperasi berdasakan kontrak dengan pemerintah RI sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan 18/05/2013 123 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

124. Wp dalam rangka Kontrak Bagi Hasil, yaitu WP yang beroprasi berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan minyak dan gas bumi. Bentuk Usaha Tetap (BUT) WP yang mendaftar emisi sahamnya, baik sebagian maupun seluruhnya dibursa efek luar negeri WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri yaitu 18/05/2013 124 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

125. Perusahaan anak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri dalam hubungan istimewa Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan Reksadana dalam demonisasi mata uang asing USD dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar-Modal ?Lembaga keuangan sesuai dengan Peratuan Perundang-undangan 18/05/2013 125 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

126. Syarat Pembukuan USD bagi WP selainWP dalam kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil WP mengajukan permohonan tertulis ke KPP paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku diselenggarakan dalam USD atau 3 bulan sejak tanggalpendirian bagi WP baru Dirjen Pajak atas nama MKRI memberikan putusan paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan WP diterima. Apabila sudah lewat 30 hari belum diterbitkan keputusan, permohonan WP dianggap diterima 18/05/2013 126 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

127. WP dalam rangka Kontrak Karya atau Kontrak Bagi Hasil yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa inggris dan mata uang USD, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar palinglambat 1 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa inggris dan mata uang USD tersebut dimulai 18/05/2013 127 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

128. Perubahan dari Pembukuan Rupiah (selain USD) ke Pembukuan USD) Dimulai dari neraca akhir tahun buku sebelumnya (dalam Rp) yang dikonversikan ke mata uang USD dengan menggunakan Kurs. Untuk harga perolehan harta berwujud dan ayau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Akumulasi penyusutan atau amortisasi harta tersebut menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut 18/05/2013 128 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

129. Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelmnya, berdasarkan sistem pembukuan yangdianut dilakukan secara taat asas Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, disamping menggunakan nilai historis, atau nilai selisih lebih dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi 18/05/2013 129 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

130. Laba ditahan atau sisa kerugian dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya, dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan kurs sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumna, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi 18/05/2013 130 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

131. Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari mata uang rupiah ke mata uang USD, maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan Sisa kerugian fiskla dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan ke tahun pajak dimulainya pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD dengan menggunakan kurs yang yang ditetapkan dalam keputusan MK yang berlaku pada akhir tahun buku pada saat kerugian fiskal tersebut terjadi 18/05/2013 131 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

132. Penggunaan Kurs Pada Tahun Berjalan Untuk Transaksi yang dilakukan dengan mata uang USD pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan mata uang selain USD, dikonversikan ke dalam mata uang USD dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksiyaitu : Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku mana kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut 18/05/2013 132 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

133. b. Apablia dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang sebenarnya berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas 18/05/2013 133 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

134. Pembayaran Pajak Penghasilan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun pajak pertama adalah sebesar PPh Psl 25 dalam satuan mata uang rupiah dikonversi dengan menggunakan kurs tengah BI yang berlaku Pembayaran PPh Psl 25 dan Psl 29 serta PPh Final yang dibayar sendiri oleh WP yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa dan mata uang USD, dapat dilakukan dalam uang Rupiah 18/05/2013 134 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

135. Dalam hal pembayaran PPh Psl 25, Psl 29 dan PPh Final dilakukan dalam mata uang Rupiah, WP harus mengkonversikan pembayaran dalam mata uang Rupiah tersebut ke mata uang USD dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Kep-Menkeu yang berlaku pada tanggal pembayaran 18/05/2013 135 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

136. SPT Tahunan WP Badan WP yang diizikan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD, wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Badan berserta lampirannya dalam hal bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laoran keuangan, dan dalam mata uang USD Dalam penerapan tarif Psl 17 penghasilan Kena Pajak dikonversi kedalam mata uanga USD dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam KepMenKeu yang berlaku pada akhir tahun pajak yang bersangkutan 18/05/2013 136 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

137. Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan PPh Psl 22 dan Psl 23 dalam mata uang rupiah yang akan dikresitkan dalam SPT Tahunan PPh. Badan harus dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan krs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut 18/05/2013 137 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

138. Sanksi WP yang tidak mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dalam mata uang USD, atau permohonannya ditolak, atau tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar, namun tetap menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD, terhadap WP tersebut diperlakukan sebagai WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan 18/05/2013 138 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

139. Telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD atau pemberitahuan ke KPP tempat WP terdaftar, namun pembukuannya tetap diselenggarakan dalam bahasa Indonesia atau mata uang rupiah, maka izinnya dicabut dan WP tidak boleh lagi mengajukan permohonan untuk penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang USD 18/05/2013 139 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro