1 / 12

Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai Tahun : 2005 Versi : 1

Pertemuan #7 KEBERATAN, BANDING DAN PENGURANGAN, SANKSI, IMBALAN BUNGA PBB DAN SURAT KETETAPAN PAJAK. Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai Tahun : 2005 Versi : 1. LEARNING OUTCOMES. Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :

barth
Download Presentation

Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai Tahun : 2005 Versi : 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Pertemuan #7KEBERATAN, BANDING DAN PENGURANGAN, SANKSI, IMBALAN BUNGA PBB DAN SURAT KETETAPAN PAJAK Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai Tahun : 2005 Versi : 1

  2. LEARNING OUTCOMES Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • mndemonstrasikan cara keberatan, banding dan pengurangan PBB. • mndemonstrasikan penerapan sanksi dan imbalan bunga serta surat ketetapan pajak.

  3. OUTLINE MATERI • Keberatan dan Banding PBB. • Pengurangan PBB. • Sanksi dan imbalan bunga. • Surat Ketetapan Pajak.

  4. KEBERATAN PBB • Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas: • SPPT. • SKP. • Satu surat keberatan hanya dapat diajukan atas satu surat SPPT/SKP dalam satu tahun pajak. • Alasan diajukannya keberatan: • Luas objek pajak berbeda dengan keadaan sebenarnya. • Klasifikasi objek pajak berbeda dengan keadaan sebenarnya. • Terdapat perbedaan penafsiran undang-undang. • Kesalahan penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. • Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

  5. KEBERATAN PBB …(cont.) • Syarat-syarat keberatan: • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. • Paling lambat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SPPT/SKP diterima oleh wajib pajak, kecuali dapat menunjukkan alasan tepat. • Dilampirkan alasan keberatan menurut wajib pajak. • Disampaikan langsung atau melalui pos tercatat. • Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan SK Kebaratan paling lambat 12 bulan sejak permohonan keberatan diterima lengkap. • SK Keberatan dapat berupa: • Tidak dapat menerima. • Menolak. • Menerima seluruhnya atau sebagian. • Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

  6. BANDING PBB • Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak (BPP) atas SK KEBERATAN. • Syarat-syarat keberatan: • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. • Paling lambat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK Keberatan diterima oleh wajib pajak. • Satu surat banding untuk satu SK keberatan. • Mencantumkan alasan-alasan banding yang jelas. • Melampirkan SK Kebaratan yang dibanding. • Melunasi paling tidak 50% utang pajak pada SK Keberatan. • Permohonan banding tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

  7. PENGURANGAN PBB Pengurangan PBB dapat diajukan karena: • Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab lainnya, dpt berupa: • Lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi. • Objek pajak yang nilai jualnya meningkat yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi yang berpenghasilan rendah. • Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi yang peng-hasilannya semata-mata dari pensiunan. • Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh WP Badan yang mengalami kesulitan likuiditas. • Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi yang ber-penghasilan rendah. Besarnya pengurangan setinggi-tingginya 75%.

  8. PENGURANGAN PBB …(contd.) • Kondisi tertentu objek pajak disebabkan oleh: • Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. • Sebab lain yang diluar biasanya seperti: kebakaran, kekeringan, wabah, penyakit tanaman dan hama tanaman. Besarnya pengurangan setinggi-tingginya 100%.

  9. PROSES PENGURANGAN PBB • Syarat-syarat pengurangan: • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. • Paling lambat diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak SPPT diterima atau sejak kejadian bencana alam. • Jika ketetapan PBB s.d. Rp25.000,- pengurangan dapat diajukan perseorangan maupun kolektif (melalui Kepala Desa/Lurah). • Jika ketetapan PBB > Rp 25.000,- permohonan pengurangan harus diajukan perseorangan. • Disampaikan langsung atau melalui pos tercatat. • Direktur Jenderal Pajak hrs menerbitkan SK Pengurangan paling lambat 60 hari sjk permohonan diterima dgn lengkap. • SK Pengurangan dapat berupa: • Menerima seluruhnya atau sebagian. • Menolak.

  10. SANKSI DALAM PBB • Dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian negara: • Tidak mengembalikan SPOP. • Mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar. • Memperlihatkan surat/dokumen palsu atau dipalsukan. • Tidak memperlihatkan surat/dokumen lainnya. • Tidak menunjukkan data/keterangan yang diperlukan. Penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 5x pajak terutang. • Alpa/tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian negara: • Tidak mengembalikan SPOP. • Mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar. Penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal 2x pajak terutang. • Jika mengulang tindak pidana sebelum lewat masa 1 (satu) tahun dari sanksi sebelumnya, maka diancam pidana 2x lebih berat dari ketentuan.

  11. SURAT KETETAPAN PAJAK • SKP atau surat ketetapan pajak, diterbitkan jika: • SPOP tidak dikembalikan sebagaimana mestinya. • Dikenakan denda 25% dari pajak yang seharusnya terhutang. • STP atau surat tagihan pajak, diterbitkan jika: • Pajak tidak/kurang dibayar. • Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi atau denda. • Dikenakan denda 2% perbulan maksimal 24 bulan. • Pajak yg tercantum dlm SKP/STP hrs dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak SKP/STP diterima oleh wajib pajak. • Jika lewat 1 (satu) bulan tidak dibayar, maka dapat ditagih dengan Surat Paksa sampai dengan penyitaan aset. • Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang penagi-han kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota.

  12. SESI TANYA JAWAB TERIMA KASIH

More Related