1 / 20

Macam-macam Dokumen Bea Meterai

Meterai 3000. Macam-macam Dokumen Bea Meterai. Meterai 6000. Dasar Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai. Meterai 3000.

andie
Download Presentation

Macam-macam Dokumen Bea Meterai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Meterai 3000 Macam-macam Dokumen Bea Meterai Meterai 6000 Dasar Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai

  2. Meterai 3000 • 1. Dokumen atau surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000,00 diantaranya : • a) Yang menyebutkan penerimaan uang. • b) Yang menyebutkan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank. • c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank. • d) Yang berisi pengakuan bahwa hutang seluruh atau sebagian telah dilunasi. • 2. Surat berharga seperti promes, wesel, aksep yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.0000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 • 3. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam surat kolektifyang mempunyai nominal lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00. • 4. Cek dan bilyet giro tanpa batasan nilai nominal

  3. Meterai 6000 • 1. Surat perjanjian dan surat-surat lain (surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Contohnya surat perjanjian kredit, surat perjanjian sewa menyewa. • 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. • 3. Akta yang dibuat oleh PPAT, termasuk salinannya. • 4. Dokumen atau surat yang memuat jumlah uang lebih dari satu juta. • a) Yang menyebutkan penerimaan uang. • b) Yang menyebutkan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank . • c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank. • 5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00 • 6. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti dipengadilan • 7. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00

  4. Pajak Pusat PBB Pajak Daerah Apakah PBB Kota Surabaya telah masuk pajak daerah?

  5. PBB Kota Surabaya telah masuk pajak daerah Dasar Hukumnya : PeraturanDaerah Kota Surabaya No.10 Tahun2010 BAB IV tentang Wilayah Pemungutan Pasal 9 “Bahwa letak objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak terhutang adalah di wilayah daerah” Wilayah daerah : Pasal 1 angka 1 “Daerah adalah Kota Surabaya”

  6. NJOP Klasifikasi DasarHukum PerMenKeuangan no.150/PMK.03/2010 tentangklasifikasipenetapan NJOP Terdapatperbedaanharga NJOP antaradaerahperkotaandanpedesaan Penentuanharga NJOP dipengaruhiolehlokasi, peruntukan, danpemanfaatandariobjekpajak

  7. Apabilaterjadiperbedaanantara SPOP secarariildengan SPPT PBB? Objek PBB adalahBumidanBangunan Bumi : Absolut Tidakdapatberubahbentukdanukurannya Bangunan : Relatif Adaperkembangankondisibangunanmengikutiperbaikan yang diperlukanmaupunperenovasianbangunantersebut. Makadapatterjadiperubahanbentukmaupunukuran

  8. Tindakan yang dapatdilakukanapabilaterjadiperbedaanantara SPPT dengankondisiriil Melaporke KPP Mengisi SPOP yang barusesuaikondisiriil Menunggu KPP memprosesdanmenerbitkan SPPT baru yang sesuai

  9. TeoriAsuransi TeoriKepentingan Jikaadaperbedaanantaraapa yang tercantumdalam SPPT dankondisiriil, tetapitidakmelaporkanke KPP Pratama. Jelaskanberdasarkanteorihukumpajak! TeoriDayaPikul TeoriBakti TeoriDayaBeli

  10. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 17 Undang- Undang No. 10 Tahun 1994 Pasal 17 Macam-macamTarifPPh Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17

  11. Berlaku : tanggal 1 Januari 1984 Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 1983 Pasal 36 Ayat(1) Undang-Undang No. 17 Tahun 1983 Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 Pasal 7 Berlaku : tanggal 1 januari 1995 Dasar Hukum : UU No.10 Tahun 1994 Pasal 35 Macam-macamPenghasilanTidakKenaPajak (PTKP) yang pernahberlakudi Indonesia Undang-Undang No. 17 Tahun 2000Pasal 7 Berlaku : tanggal 1 Januari 2001 Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 2000 Pasal 32 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008Pasal 7 Berlaku : tanggal 1 Januari 2009 Dasar Hukum : UU No.36 Tahun 2008 Pasal 35

  12. Pajak Pusat BPHTB Pajak Daerah Apakah BPHTB Kota Surabaya telah masuk pajak daerah?

  13. BPHTB Kota Surabaya telah masuk pajak daerah Dasar Hukumnya : PeraturanDaerah No.11Tahun2010 BAB IV tentang Wilayah Pemungutan Pasal 9 “Bahwa Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunan yang terutangdipungutdiwilayahdaerah” Wilayah daerah : Pasal 1 angka 1 “Daerah adalah Kota Surabaya”

  14. Rumus BPTHB BPHTB = (NPOP – NPOPTKP) X Tarif Pajak = NPOPKP X 5% Keterangan : 1. NPOP (NilaiPerolehanObjekPajak) 2. NPOPTKP (NilaiPerolehanObjekPajakTidakKenaPajak) 3. Besarnyatarifpajakditetapkan 5% 4. NOPKP = NPOP - NPOPTKP 5. NPOP dan NPOPTKP setiapdaerahberbeda

More Related