UNDANG-UNDANG
Download
1 / 86

UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA - PowerPoint PPT Presentation


  • 367 Views
  • Uploaded on

UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Disampaikan oleh :. Direktorat Perkembangan Kependudukan Ditjen Administrasi Kependudukan. KEMENTERIAN DALAM NEGERI. I. PENDAHULUAN. 1. Amanat UUD 1945 :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA' - anisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

UNDANG-UNDANG

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Disampaikanoleh :

Direktorat Perkembangan Kependudukan

Ditjen Administrasi Kependudukan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI


I. PENDAHULUAN

1.Amanat UUD 1945 :

Pasal 26 ayat (3) : Hal-halmengenaiwarganegaradanpendudukdiaturdenganUndang-Undang.

2. UU inimenjadilandasan yang kokohdalampenyelenggaraanperkembangankependudukandanpembangunankeluarga


Proses

AmandemenUU No. 10 Tahun 1992 inisiatifDPR-RI

  • SuratMendagrikepadaPresidenNomor : 470/1970/Sjtertanggal 6 Agustus 2004, perihalpermohonanditerbitkan AMPRES Amandemen UU Nomor 10 Tahun 1992.

  • TerjadipergantianPresidentidakterbit AMPRES; Penarikan RUU danpengusulankembaliamandemenpadaperiodetahun 2005 – 2009


PERIODE 2005 -2009

Suratdari DPR-RI kepadaPemerintahNomor:RU.02/8719/DPR-RI/2006 tertanggal14November 2006, perihalpenyampaian RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga.

SuratPresidenkepadaPimpinanDPR-RI Nomor: R-98/Pres/12/2006 tertanggal 19 Desember2006, perihalpenunjukkanwakilPemerintahutkpembahasan RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga.


PERIODE 2005 -2009

SuratMenseknegkepadaMenteriKesehatan, MenteriDalamNegeri, MenteriHukumdan HAM Nomor B-637/M.Sesneg/12/2006 tertanggal 19 Desember 2006 perihalpenunjukkanwakilPemerintahuntukmelakukanpembahasan RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluargadengan DPR-RI


KESEPAKATAN INTERDEP ATAS

AMANDEMEN UU 10 TH 1992

  • Posisioning UU sbg“Grand Designed” substansipembangunankependudukan, agar semuasektorygmenanganikependudukan hrs mengacupada UU tersebut.

  • Materiygsdhdiaturdalam UU Nomor 23 Tahun 2006 hrs dikeluarkandari draft RUU.

  • Substansiygsdhdiaturdalam RUU Kesehatanygsedangdibahasbersamaanharusdikeluarkandari draft RUU.

  • RUU iniharusmemperhatikandanmenyikapisemangat OTDA sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.


6.WaktuPenyusunandanPembahasanDIM Interdep

Tanggal20 Maret 2007 PemerintahmelaluiDepartemenKesehatanmenyampaikan DIM kepadaKomosi IX DPR-RI


Pembahasan DIM antara Pemerintah

dengan DPR-RI

  • PengesahanjadwaldanmekanismepembahasansertaPenjelasanPemerintahterhadap RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga, tgl 28 Februari 2007.

  • PandangandanpendapatPresidenygdisdampaikanMenteriKesehatandanTanggapanKetuaKomisi IX atasPandangandanpendapatPresiden, tanggal 14 Maret 2007.

  • PembahasanantaraPemerintahdengan DPR padatanggal 21 Maret 2007, ditundakarena DPR blmmempelajari DIM.

  • PembahasanantaraPemerintahdengan DPR padatanggal 23 Mei 2007, ditundakarenahanyadihadiriolehMenteriHukumdan HAM. MenurutpandanganKomisi IX hrs adaMenteriTeknis.


Pembahasan DIM antaraPemerintah

dengan DPR-RI

  • PembahasanantaraPemerintahdengan DPR padatanggal 13 Juni 2007, tidakterjadikesepakatanmasalahjudul. Yang diajukan DPR denganjudul RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga, sedangPemerintahmenghendakijudul RUU tentangPerkembanganKependudukandanPembangunan Keluarga, mengingatmuatan RUU hanyamencakupPerkembanganKependudukan, sedangkansubstansiAdministrasiKependudukansudahtertampungdi UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan. Terjadi deadlock.


Pembahasan DIM antaraPemerintah

dengan DPR-RI

  • Tanggal 29 April 2009 pertemuanInterdepdi Kantor Setnegmempersiapkanbahanuntukpertemuankonsultasipimpinan DPR-RI denganPresiden, sbgtindaklanjutsuratdari DPR kepadaPresiden RI No. TU.03/2199/DPR RI/IV/2009 tertanggal 24 April 2009 perihalPertemuanKonsultasiPimpinan DPR-RI denganPresiden RI.

  • MenteriDalamNegerimelaluisurat No. 114.1/1829/SJ tertanggal 27 Mei 2009 menyampaikanbahankepadaPresidenpadaacarapertemuankonsultasiPresidendenganPimpinan DPR-RI ygdilaksanakanpadatanggal 27 Mei 2009 di Istana Negara.


Pembahasan DIM antaraPemerintah

dengan DPR-RI

  • Tindak Lanjut pertemuankonsultasiPresidendenganPimpinan DPR-RI ygdilaksanakanpadatanggal 27 Mei 2009 di Istana Negara,disepakati pembahasanDIM antaraPemerintahdengan DPR-RI dilanjutkan dan dimulai tanggal24 September 2009 sampaidengan 28 September 2009, meliputipembahasandenganPanitiaKerja/Panja, Tim Perumus/Timus, danTim Sinkronisasi/Timsin.

  • ProsesPersetujuan :

  • a) Raker Tingkat I Komisi IX tanggal 28 September 2009

  • dengan agenda PendapatAkhir Mini Fraksiterhadap RUU

  • tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan

  • Keluarga.

  • b) Raker Tingkat II Paripurna DPR RI tanggal 29 September

  • 2009


TANGGAPAN UMUM

  • Persoalankependudukandi Indonesia sangatkompleksdanmemerlukanpenanganansecarakomprehensif. Jumlahpendudukygbesardenganpertumbuhanpenduduktinggi, kualitasrendahdanpersebarantidakmerata.

  • Pembangunan kependudukandiarahkankepadapenduduksebagaisubyekpembangunan(people centered development). Pendudukberperanbaiksebagaipelakumaupunsebagaipemanfaathasilpembangunan.


Tanggapan umum
TANGGAPAN UMUM

3. Isukependudukandanpembangunankeluargasangatluas; mencakupaspekkuantitas, kualitasdanmobilitas, yang terkaitdenganpembangunanekonomi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, agama, keamanan, tataruang, kemampuandayadukungalamdandayatampunglingkungan, eksploitasi SDA yang menjaminkelestarianlingkungandanpeningkatankesejahteraanpenduduk .


POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA

  • UU ini akan menjadi rancangan induk (grand design) pembangunan kependudukan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas, manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.


POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA

2. UU ini harus mampu mengakomodir perubahan isu strategis dari perubahan global di bid. kependudukan dan pembangunan, yang telah disepakati Indonesia dalam International Conference on Population and Development (ICPD) dan Millenium Development Goals (MDGs) yang disesuaikan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD’45.


POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA

  • Undang-undang ini disesuaikan dengan perubahan sistem pemerintahan di dalam negeri yaitu dari pemerintahan sentralistik ke desentralisasi.dan dapat mereorientasi pembangunan yang berwawasan kependudukan yang menekankan pada kualitas SDM dalam pembangunan daerah berbasis kompetensi.

  • Undang-undang ini diharapkan mampu menjawab masalah-masalah yang lebih spesifik seperti pertumbuhan kota dan urbanisasi, migrasi (internal dan internasional), pengangguran, kemiskinan, degradasi lingkungan dan perubahan struktur penduduk.


SISTEMATIKA UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TERDIRI DARI 12 BAB

  • DAN 63 PASAL SBB:

  • BAB I : KetentuanUmum (Pasal 1)

  • BAB II : Asas, PrinsipdanTujuan (Pasal 2 s/d Pasal 4)

  • BAB III : HakdanKewajibanPenduduk (Pasal 5 s/d Pasal 6)

  • BAB IV : KewenangandanTanggungJawabPemerintah (Pasal 7 s/d Pasal 14)

  • BAB V : Pembiayaan (Pasal 15 s/d Pasal 16)

  • BAB VI : PerkembanganKependudukan (Pasal 17 s/d Pasal 46)

    * BagianKesatu : Umum (Ps 17)

    * BagianKedua : PengendalianKuantitasPenduduk

    ** Paragraf 1 : Umum (Ps 18 s/d Ps 19)

    ** Paragraf 2 : KeluargaBerencana (Ps 20 s/d Ps 29)

    * BagianKetiga : PenurunanAngkaKematian (Ps 30 s/d 32)

    * BagianKeempat : MobilitasPenduduk (Ps 33 s/d Ps 37)

    * BagianKelima : PengembanganKualitasPenduduk

    ** Paragraf 1 : Umum (Ps 38)

    ** Paragraf 2 : PendudukRentan (Ps 39 s/d Ps 43)

    * BagianKeenam : PerencanaanKependudukan (Ps 44 s/d Ps 46)


SISTEMATIKA UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA

  • BAB VII : Pembangunan Keluarga (Pasal 47 s/d Ps 48)

  • BAB VIII : Data dan Informasi Kependudukan (Pasal 49 s/d Pasal 52)

  • BAB IX : Kelembagaan (Pasal 53 s/d Pasal 57)

  • * Bagian Kesatu : Nama dan Kedudukan (Ps 53 s/d Ps 55)

  • * Bagian Kedua : Tugas dan Fungsi (Ps 56 s/d Ps 57)

  • BAB X : Peranserta Masyarakat (Pasal 58)

  • BAB XI : Ketentuan Peralihan (Pasal 59)

  • BAB XII : Ketentuan Penutup (Pasal 60 s/d Pasal 63)


II.POKOK PIKIRAN UU TENTANG PK & PK

Batang

Tubuh

Konsiderans

Menimbang

Konsiderans

Mengingat

Penjelasan

Umum


KONSIDERAN MENIMBANG

Berisiaspek-aspekfilosofis, yuridisdansosiologis yang melandasilahirnyaUndang-Undang

Pembangunan Nasionalpd hakekatnyapembangunanmanusiadanseluruhmasyarakat Indonesia, mencakupsemuadimensidanaspekkehidupanuntukmewujudkanmasyarakatadildanmakmurberdasarkan UUD 1945.


KONSIDERAN MENIMBANG

2. Penduduksbg modal dasardanfaktordominanpembangunan, olehkrnitupddk hrs menjadititiksentraldalampembangunanberkelanjutan.

3.Upaya pengendalianangkakelahirandanpenurunanangkakematian, pengarahanmobilitaspddk, pengembangankualitaspddk pd seluruhdimensinya, peningkatanketahanandankesejahteraankeluarga, shgmjd SDM ygtangguhdanmampubersaingdgnbangsa lain.


KONSIDERAN MENGINGAT

  • Ps. 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) UUD Negara RI Th 1945


ASAS(Ps 2)

norma agama

keseimbangan

PK dan PK

manfaat

perikemanusiaan,


PRINSIP

PASAL 3

Kependudukansbgtitiksentralkegiatanpembangunan;

Pengintegrasiankebijakankependudukankedalampembangunansosialbudaya, ekonomi, danlingkunganhidup;

Pertisipasisemuapihakdangotongroyong;

Perlindungandanpemberdayaanterhadapkeluargasbg unit terkecildlmmasyarakat;

Kesamaanhakdankewajibanantarapendatangdanpenduduksetempat;

Perlindunganterhadapbudayadanidentitaspenduduklokal;

Keadilandankesetaraan gender.


PASAL 4

TUJUAN

  • Perkembangankependudukan :

    mewujudkankeserasian, keselarasan, dankeseimbanganantarakuantitas, kualitas, danpersebaranpddkdenganlingkunganhidup.

  • Pembangunan Keluarga :

    meningkatkankualitaskeluarga agar dapattimbul rasa aman, tenteram, danharapanmasadepanyglebihbaikdalammewujudkankesejahteraanlahirdankebahagiaanbatin.


PASAL 5

HAK PENDUDUK

  • Membentukkeluarga -> keturunanmelaluiperkawinanygsah;

  • Memenuhikebutuhandasar -> tumbuh & berkembang;

  • Memperolehpendidikan -> meningkatkankualitas;

  • Mendapatinformasi, perlindungandanbantuanuntukmewujudkanhak-hakreproduksisesuaidgnetikasosialdannorma agama;

  • Berkomunikasidanmemperolehinformasikependudukandankeluarga -> mengembangkanpribadidanlingkungansosial;

  • Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolahdanmenyampaikaninformasi PK dan PK dgnmenggunakansaranaygtersedia;

  • Mengembangkandanmemperolehmanfaatilmupengetahuandanteknologi, senidanbudayatentang PK dan PK;


PASAL 5

HAK PENDUDUK

  • Bebasbergerak, berpindahdanbertempattinggaldalamwilayah NKRI;

  • Mendapatkanperlindunganuntukmempertahankankeutuhan, ketahanandankesejahteraankeluarga;

  • Menetapkankeluarga ideal scrbertanggungjawab (jumlah, jarak, umurmelahirkan; mendidik, membimbing, mengarahkananak; mengangkatanak; hakreproduksinya);

  • Hakhidup; mempertahankandanmengembangkannilai-nilaiadat;

  • Memperjuangkanpengembangkandirinya (pribadi/kelompok) untukmembangunbangsadannegara;

  • Memperolehdanmempertahankanruanghidupnya;

  • Mendapatkanidentitaskewarganegaraan, ataupunmengganti status kewarganegaraan;

  • Memperolehhakdasarkehidupannya.


KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 6

  • Menghormatihak-hakpenduduk lain dlmkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara;

  • Berperansertadalampembangunankependudukan;

  • Membantumewujudkanperbandinganyg ideal antaraperkembangankependudukandankualitaslingkungan, sosialdanekonomi;

  • Mengembangkankualitasdirimelaluipeningkatankesehatan, pendidikan, ketahanandankesejahteraankeluarga;

  • Memberikan data daninformasikependudukandankeluargaygdimintaolehPemerintahdanPemerintah Daerah untukkependudukansepanjangtidakmelanggarhak-hakpenduduk.


KEWENANGAN PEMERINTAH

Pasal 7

  • Menetapkankebijakandan program jangkamenengahdanjangkapanjang (PK dan PK).

  • Mengintegrasikan PJM dan PJP dalam PJM dan PJP Nasional.

  • Diaturdlm PP

  • Menetapkankebijakandan program jangkamenengahdan

    jangkapanjang (PK dan PK) sesuaidgnkebutuhandaerah

    masing-2.

  • Kebijakan PJM dan PJP hrs mengacupadakebijakanNasional.

  • DiaturdlmPerda

Pasal 8


Pasal 9

PelaksanaanKebijakan Dan Program JM Dan JP

  • Pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, danpenyebarluasaninformasitentang PK dan PK;

  • Perkiraanscrberkelanjutandanpenetapansasaran PK dan PK;

  • Pengendaliandampakpembangunanterhadap PK dan PK sertalingkunganhidup.

  • Kebijakan dan Program JM dan JP dilakukan melalui :

    • Menyusunrencanakerjatahunanmeliputi :

      • Penggalanganperanserta (individusampaipenyandangdanadalam PK dan PK);

      • Advokasi, dan KIE tentang PK dan PK kpdseluruhkomponenperencanadanpelaksanapembangunansertaseluruhmasyarakat;

      • Pelayanancuma-cumabagikeluargamiskin.

Pasal 10


TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

  • Pasal 11

  • Pemerintah bertanggung jawab dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluraga

  • Pasal12PP

  • Menetapkankebijakannasional;

  • Menetapkanpedoman (NSPK);

  • Memberikanpembinaan, bimbingan, supervisidanfasilitasi;

  • Sosialisasi, advokasidankoordinasi.


TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 13 (PemerintahProvinsi) Perda

  • Menetapkankebijakandaerah;

  • Memfasilitasiterlaksananyapedoman (NSPK);

  • Memberikanpembinaan, bimbingan, dansupervisi;

  • Sosialisasi, advokasidankoordinasi.

  • Sesuaidengankebutuhan, aspirasidankemampuan

  • Masyarakatsetempat

    Pasal14 (PemerintahKab/Kota) Perda

  • Menetapkanpelaksanaan PK dan PK dikab/kota;

  • Sosialisasi, advokasidankoordinasipelaksanaanPK dan PK sesuaidgnkebutuhan, aspirasidankemampuanmasyarakatsetempat.


PEMBIAYAAN

Pasal15

  • Pembiayaanscrnasionaldibebankanpada APBN

  • Alokasianggarandisediakanscrproporsionalsesuaidgnkebutuhan.

  • Pasal16

  • Pembiayaandidaerahdibebankanpada APBD

  • Alokasianggarandisediakanscrproporsionalsesuaidgnkebutuhan

  • PengalokasiananggaranditetapkanbersamaolehPemerintah Daerah dan DPRD.


Keterkaitan substansi uu 23 th 2006 dgn uu 52 th 2009
KETERKAITAN SUBSTANSIUU 23 Th 2006 DGN UU 52 Th 2009

DATABASEKEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan(Biodata,KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta/Kutipan Akta)

DAFDUK

OUTPUT

Pencatatan Biodata Penduduk Per Keluarga

Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Pendataan Penduduk Rentan Kependudukan

Pelaporan Penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

INPUT

MANFAAT

Perumusan KebijakanPerkembanganKependudukan

Proyeksikependudukan

Perencanaan Pembangunanberwawasankependudukan

Pembangunansektor lain

Pemilukada dan Pemilu

Verifikasi Jati Diri Penduduk dan Dokumen Kependudukan

Bid. Pemerintahandanpelayananpublik

INFODUK

S I A K

INPUT

CAPIL

OUTPUT

Pencatatan Kelahiran

Pencatatan Lahir Mati

Pencatatan Perkawianan

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pencatatan Perceraian

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pencatatan Kematian

Pencatatan Pengangkatan Pengesahan dan Pengakuan anak

Pencatatan Perubahan Nama & Perubahan Status Kewarganegaraan

Pencatatan Peristiwa Penting

Pelaporan Penduduk yg Tdk dapat melapor Sendiri

INPUT


KETERKAITAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN

KO

KUANTITAS

PENDUDUK

  • KUALITAS

  • PENDUDUK

DATA DAN ADM

PENDUDUK

MOBILITAS/PERSEBARAN

PENDUDUK

Kebijakan

Perkembangan

Kependudukan


PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN (Ps 17)

  • KUANTITAS

  • KUALITAS

  • PERSEBARAN PENDUDUK

  • KESERASIAN

  • KESELARASAN

  • KESEIMBANGAN

DAYA DUKUNG ALAM

DAN DAYA TAMPUNG

LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

BERKELANJUTAN


PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

PENGENDALIAN KUANTITAS PDDK (Ps 18)

JUMLAH PENDUDUK

  • KESERASIAN

  • KESELARASAN

  • KESEIMBANGAN

LINGK HDP:

DAYA DUKUNG ALAM

DAN DAYA TAMPUNG

LINGKUNGAN

PERKEMB. SOSIAL EKONOMI

DAN BUDAYA


PENGENDALIAN KUANTITAS PDDK

Pasal 19

PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Jumlah, Struktur, dan

KomposisiPenduduk

Pertumbuhan dan Persebaran

DADULING

Lahir, Mati, Mobduk


PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

PENGENDALIAN JUMLAH &

LAJU PERTUMB PDDK

  • PENGENDALIAN KELAHIRAN

  • PENURUNAN ANGKA KEMATIAN

  • PENGARAHAN MOBDUK

PDDK TUMBUH SEIMBANG

SESUAI DADULING

(TK NAS & DAERAH SCR BERKELANJUTAN)


KELUARGA BERENCANA

  • mewujudkanpddktumbuhseimbangdankelberkualitas, ->kebijakankeluargaberencana -> melalui programKB (Ps 20)

  • membantucalonataupasutridlmmengambilkeputusandanmewujudkanhakreproduksiscrbertanggungjawab (Ps 21)

    * usia ideal perkawinan;

    * usia ideal untukmelahirkan;

    * jumlah ideal anak;

    * jarak ideal kelahirananak; dan

    * penyuluhankesehatanreproduksi.

  • bertujuanuntuk :

    • mengaturkehamilanygdiinginkan;

    • menjagakesehatandanmenurunkan AKB, AKA, AKI;

    • meningkatkanaksesdankualitasinformasi, pendidikan, konselingdanpelayanan KB danKespro;

    • meningkatkanpartisipasidankesertaanpriadlm KB; dan

    • mempromosikanASI -> menjarangkanjarakkelahiran.

  • KebijakanKB melarangpromosiaborsisbgpengaturankehamilan .


Keluarga berencana

Pasal 22

KELUARGA BERENCANA

Kebijakan KB dilakukanmelaluiupaya :

peningkatanketerpaduandanperansertamasyarakat;

pembinaankeluarga; dan

pengaturankehamilan (agama, sosialekonomidanbudayasertatatanilaimasyarakat).

KIE

diaturdlm PP


Keluarga berencana1

Pasal 23

KELUARGA BERENCANA

PemerintahdanPemdawajibmeningkatkanaksesdankualitasinformasi, pendidikan, konseling, danpelayanankontrasepsidgncara :

menyediakanmetodekontrasepsisesuaidgnpilihanpasutridgnmempertimbangkanusia, paritas, jumlahanak, kondisikesehatan, dannorma agama;

menyeimbangkankebutuhanlaki-lakidanperempuan;

menyediakaninformasiyglengkap, akuratdanmudahdiperolehtentangefeksamping, komplikasi, dankegagalankontrasepsi, termasukpencegahan virus HIV daninfeksimenularkarenahubunganseksual;

meningkatkankeamanan, keterjangkauan, jaminankerahasiaan, sertaketersediaanalat, obatdancarakontrasepsiygbermututinggi;


Keluarga berencana2

Pasal 23

KELUARGA BERENCANA

meningkatkankualitas SDM petugas KB;

menyediakanpelayananulangdanpenangananefeksampingdankoplikasipemakaiankontrasepsi;

menyediakanpelayanankesproesensialditingkatprimer dankomprehensifpadatingkatrujukan;

melakukanpromosipentingnyaASIsertamenyusuieksklusif (6 bl) pascakelahiranutkmencegahkehamilan; meningkatkanderajatkesehatanibu,bayidananak; dan

memberikaninformasitentangpencegahanterjadinyaketidakmampuanpasutriuntukmempunyaianaksetelah 12 bltanpamenggunakanalatpengaturkehamilan.

diaturdenganPermenkes


Keluarga berencana3

Pasal 24

KELUARGA BERENCANA

Pelayanankontrasepsidiselenggarakandgntatacaraygberdayagunadanberhasilgunasertaditerimadandilaksanakanscrbertanggungjawabolehpasutrisesuaidgnpilihandanmempertimbangkankondisikesehatansuamiatauistri.

Pelayanankontrasepsiscrpaksakepadasiapapundandalambentukapapunbertentangandengan HAMdanpelakunyadikenakansanksisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Penyelenggaraanpelayanankontrasepsidilakukandgncaraygdapatdipertanggungjawabkandarisegiagama, normabudaya, etika, sertasegikesehatan.


Keluarga berencana4

Pasal 25

KELUARGA BERENCANA

Suamidan/atauistrimempunyaikedudukan,hak, dankewajibanygsamadalammelaksanakan KB.

Dalammenentukancara KB; pemerintahwajibmenyediakanbantuanpelayanankontrasepsibagipasutri.


Keluarga berencana5

KELUARGA BERENCANA

Pasal 26

Penggunaanalat, obat, dancarakontrasepsiygmenimbulkanresikoterhadapkesehatandilakukanataspersetujuansuamidanistrisetelahmendapatkaninformasidaritenagakesehatanygmemilikikeahliandankewenangan.

Tata carapenggunaanalat, obat, dancarakontrasepsi, dilakukanmenurutstandarprofesikesehatansesuaidgnketentuanperaturanperundang-undangan.

diaturdgnPermenkes.


Keluarga berencana6

KELUARGA BERENCANA

Pasal 27

Setiaporangdilarangmemalsukandanmenyalahgunakanalat, obat, dancarakontrasepsidiluartujuandanprosedurygditetapkan.

Pasal 28

Penyampaianinformasidan/atauperagaanalat, obat, dancarakontrasepsihanyadapatdilakukanolehtenagakesehatandantenaga lain ygterlatihsertadilaksanakanditempatdandengancarayglayak.


Keluarga berencana7

KELUARGA BERENCANA

Pasal 29

PemerintahdanPemdamengaturpengadaandanpenyebaranalatdanobatkontrasepsiberdasarkankeseimbanganantarakebutuhan, penyediaan, danpemerataanpelayanansesuaidgnketentuanperaturanperundang-undangan.

PemerintahdanPemdawajibmenyediakanalatdanobatkontrasepsibagipendudukmiskin.

Litbangteknologialat, obat , dancarakontrasepsidilakukanolehPemerintahdanPemdadan/ataumasyarakatberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.


Penurunan angka kematian

Pasal 30

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN

Kebijakanpenurunanangkakematianmewujudkanpddktumbuhseimbangdanberkualitas pd seluruhdimensinya.

Penurunanangkakematiandiprioritaskanpada :

MMR (wkthamil, melahirkan, pascapersalinan)

AKB dan AKA

Penurunan MMR, AKB, AKAPemerintah, Pemda, danmasyarakatupayapromotif, preventif, kuratifdanrehabilitatifsesuaidgnperaturanperundang-undangandannorma agama.


Penurunan angka kematian1

Pasal 31

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN

KebijakanpenurunanMMR, AKB, AKA dgnmemperhatikan:

kesamaanhakreproduksipasutri

keseimbanganaksesdankualitasinformasi,pendidikan, konseling, danpelayanankesehatan, khususnyakesprobagiibu, bayidananak.

pencagahandanpenguranganresikokesakitandankematian.

partisipasiaktifkeluargadanmasyarakat.


Penurunan angka kematian2

Pasal 32

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN

PemerintahdanPemdamelakukanpengumpulandata dananalisistentangangkakematiansbgbagiandari PK dan PK.

Pemerintahwajibmelakukanpenyusunanpedomandanpelaporanpemantauantentangpengumpulandata dananalisisangkakematian.

diaturdengan PP


MOBILITAS PENDUDUK

FISIK-HORISONTAL

  • WAKTU

  • PERMANEN

  • NON PERMANEN

  • MOTIF

  • EKONOMI

  • SOSIAL

  • POLITIK

  • BUDAYA

  • KEAMANAN

  • INTERNAL

  • KE PEMUKIMAN BARU

  • KE KOTA BESAR

  • KE DAERAH PERBATASAN

  • KE DAERAH PENYANGGA.

  • PERTUMB EKONOMI BARU

  • PERUBAHAN DESA-

  • KOTA

  • INTERNASIONAL

PENINGKATAN

STATUS SOSIAL,

EKONOMI DAN

BUDAYA

(KESEJAKTERAAN)

DAN KEAMANAN

MOBILITAS

PENDUDUK

GERAK PENDUDUK SCR KERUANGAN MELEWATI BATAS ADMINISTRASI

SOSEKBUD-VERTIKAL


MOBILITAS PENDUDUK

  • VOL, ARAH/KECENDERUNGAN

  • MIGRAN

  • ANGKA MIGRASI MASUK

  • ANGKA MIGRASI KELUAR

  • ANGKA MIGRASI NETTO

  • ANGKA URBANISASI

  • ARUS MIGRASI DR DESA KE KOTA

  • PERUBAHAN STATUS PERDESAAN-

  • PERKOTAAN

MOB PERMANEN/MIGRASI

URBANISASI

POLA MIGRASI

KARAKTERISTIK MIGRAN

PERSEBARAN PDDK

  • MENGHITUNG PERTUMB

  • POLA PERSEBARAN PDDK

  • MENGKAJI KARAKTERISTIK

  • (DEMOGRAFI, SOSIAL, EKONOMI,

  • BUDAYA, DASAL, DA TUJUAN)


Mobilitas penduduk

Pasal 33

MOBILITAS PENDUDUK

Kebijakanpengarahanmobdukdan/ataupenyebaranpddkutkmencapaipersebaranpddkyg optimal,didasarkanpadakeseimbanganantarajumlahpddkdgnDADULING.

Meliputimobduk internal danmobdukinternasionaltingkatnasionaldandaerahsertaditetapkanscrberkelanjutan.


Mobilitas penduduk1

Pasal 33

MOBILITAS PENDUDUK

Pengarahanmobduk internal :

bersifatpermanendan non-permanen.

Pengarahanmobdukdanpersebaranpddkkedaerahpenyangga, kepusatpertumbuhanekonomibaru -> pemerataanpembangunanantarprovinsi.

Penataanpersebaranpddkmelaluikerjasamaantardaerah.

Pengelolaanurbanisasidiperkotaan.

Penyebaranpddkkedaerahperbatasanantarnegara, daerahtertinggal, pulau- pulaukecilterluar.


Mobilitas penduduk2

MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 33

Pengarahanmobdukinternasional, dilakukanmelaluikerjasamainternasionaldengannegarapengirimdanpenerimamigraninternasionalkedandari Indonesia sesuaidgnperjanjianinternasionalygtelahditerimadandisepakatiolehPemerintah.

diaturdalam PP


Mobilitas penduduk3

MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 34

Kebijakanmobdukdilaksanakandgnmenghormatihakpddkuntukbebasbergerak, berpindah, danbertempattinggaldlmwilayah NKRI sesuaidgnketentuanperaturanperundang- undangan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menetapkankebijakanmobduksepanjangtdkbertentangandgnkebijakannasional.


Mobilitas penduduk4

MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 36

Perencanaanpengarahanmobdukdan/ataupenyebaranpddkdilakukandgnmenggunakandata daninformasi , persebaranpddkdgnmemperhatikan RTRW.

Pengembangansisteminformasikesempatankerjaygmemungkinkanpddkutkmelakukanmobilitaskedaerahtujuansesuaidgnkemampuanygdimilikinya.


Mobilitas penduduk5

MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 37

PemerintahdanPemerintah Daerah melakukanpengumpulan data, analisis, sertaproyeksiangkamobilitasdanpersebaranpddksbgbagiandaripengelolaankependudukandanpembangunankeluarga.

Pemerintahwajibmelakukanpenyusunanpedomandanpelaporanpemantauankegiatanpengumpulandata, analisis, sertaproyeksiangkamobilitasdanpersebaranpddk

Tata carapengumpulan data, analisis, sertaproyeksiangkamobilitasdanpersebaranpddkdiaturdalam PP.


KUALITAS PENDUDUK

NON-FISIK

FISIK

Nilai Agama

Nilai Sosial budaya

Kesehatan, Pendidikan

Ekonomi/Kemampuan

daya beli

Mental spiritual,

Ketaqwaan,

Kesantunan,

Berbudaya,

Berkepribadian, dll


Pengembangan kualitas penduduk

PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK

Pasal 38

Untukmewujudkanmanusiaygsehatjasmanidanrohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa,berakhlakmulia, danmemilikietoskerjaygtinggi.

Dilakukanmelaluipeningkatankesehatan, pendidikan,perekonomian, nilai agama dannilaisosialbudaya.

DiselenggaraknolehPemerintahdanPemerintahDaerah bersamamasyarakat -> pembinaandanpemenuhanpelayananpddkdilakukanmelalui KIEsertapenyediaanprasaranadanjasa.

diaturdgn PP.


Penduduk rentan

PENDUDUK RENTAN

Pasal 39

Pemerintahmemberikankemudahandanperlindunganterhadappddkrentan.

Kebijakanpengembanganpotensipddkrentantimbulsbgakibat :

Perubahanstruktur; komposisipenduduk;

Kondisifisik/non fisikpddkrentan

Keadaangeografispddkrentansulitberkembang;

Dampaknegatifprosespembangunandanbencanaalam.


Penduduk rentan1

PENDUDUK RENTAN

Pasal 40

Pengembanganpotensipddkrentandilaksanakanmelaluiperawatan, pelayanankesehatan, pendidikan, danpelatihanatasbiayanegara.

Pasal 41

Pemerintahmenjaminkebutuhandasarbagipddkmiskin.

Ketentuankriteriapddkmiskindantatacaraperlindungandiaturdengan PP


Perlindungandanpemberdayaanpenduduk

TERUTAMA PENDUDUK MISKIN

Membebaskanpendudukdarikemiskinanmelaluiupayamengatasiketidak-mampuanmemenuhikebutuhandasardanaksesterhadapberbagaihak-hakdasarsertameningkatkanpartisipasinyadalamkehidupanekonomi,sosialdanbudaya


PENGEMBANGAN WAWASAN KEPENDUDUKAN

Pasal 42

Pengembanganwawasankependudukanmerupakanupayapeningkatanpemahamanmengenaipembangunankependudukanygberkelanjutanuntukmewujudkanpddkygberkualitas.


Aspek pembangunan berwawasan kependudukan

ASPEK PEMBANGUNANBERWAWASAN KEPENDUDUKAN

People centered development

Sustainable development

EKONOMI

SDM

SC

SDA


PENGEMBANGAN WAWASAN KEPENDUDUKAN

Pendidik/PelajarMelaluiJalurSekolah

TokohMasyarakat/Tokoh Agama/LSM

Eksekutif, Legislatif, Politisi

Pengambildanpenyusunkebijakan

Perencana(pembangunan)

Dll


PENGEMBANGAN WAWASAN KEPENDUDUKAN

Pasal43

PengembanganwawasankependudukandptdilakukanolehPemerintahdanmasyarakatbaikscrsendirimaupunbersama-sama.

Pelaksanaanpengembanganwawasankependudukandilakukanmelaluipemberianinformasi, pendidikan, danpenyediaansaranadanprasaranaygberkaitandenganpembangunankependudukan.


Perencanaan kependudukan

Pasal 44

PERENCANAAN KEPENDUDUKAN

Perencanaankependudukanmerupakanprosespenyiapanseperangkatkeputusantentangperubahankondisikependudukanygdiinginkan pd masa yang akandatangygmeliputiaspekkuantitas, kualitasdanmobilitaspenduduk.

Perencanaankependudukandilakukandgnmenetapkansasarankuantitas, kualitasdanmobilitaspendudukbesertalangkahpengelolaanperkembangankependudukandisuatudaerahpadamasaygakandatang.

Pasal 45


Perencanaan kependudukan1

Pasal 46

PERENCANAAN KEPENDUDUKAN

Perencanaankependudukandilakukanpadalingkupnasional, provinsi, dankab/kotadgnperiodejangkamenengahdan/ataujangkapanjang.

PerencanaankependudukandiarahkanuntukmenghasilkanRenstrauntukpengelolaankuantitas,kualitasdanmobilitaspenduduk.

Renstrawajibdiintegrasikandandiimplementasikankedalamsistemperencanaan, pelaksanaandanevaluasipembangunandaerahdansektoral.

Waktupenyusunanperencanaankependudukandilaksanakanselambat-lambatnyabersamaandgnwaktuperencanaanpembangunanjangkamenengahdan/ataujangkapanjang.

diaturdenganPerpres.


PEMBANGUNAN KELUARGA

  • Pasal47

  • PemerintahdanPemerintahDaerahmenetapkankebijakanpembangunankeluargamelaluipembinaanketahanandankesejahteraankeluarga.

  • Kebijakandimaksudkanuntukmendukungkeluargaagar dapatmelaksanakanfungsikeluargasecara optimal.


PEMBANGUNAN KELUARGA

  • Pasal48

  • Kebijakanpembangunankeluargamelaluipembinaandankesejahteraankeluarga, dilaksanakandgncara :

  • peningkatankualitasanakdgnpemberianaksesinformasi, pendidikan, penyuluhan, danpelayanantentangperawatan, pengasuhandanperkembangananak;

  • peningkatankualitasremajadgnpemberianaksesinformasi, pendidikan, konseling, danpelayanantentangkehidupanberkeluarga;

  • peningkatankualitashiduplansia agar tetapproduktifdanbergunabagikeluargadanmasyarakatdgnpemberiankesempatanuntukberperandlmkehidupankeluarga;


PEMBANGUNAN KELUARGA

  • Pasal48

  • Pemberdayaankeluargarentandgnmemberikanperlindungandanbantuanuntukmengembangkandiri agar setaradgnkeluarga lain.

  • Peningkatankualitaslingkungankeluarga.

  • Peningkatanaksesdanpeluangterhadappenerimaandansumberdayaekonomimelaluiusahamikrokeluarga.

  • Pengembangancarainovatifuntukmemberikanbantuanyglebihefektifbagikeluargamiskin.

  • Penyelenggaraanupayapenghapusankemiskinanterutamabagiperempuanygberperansbg KK

  • diaturdgnPermenterkaitsesuaikewenangan


DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

  • Pasal49

  • PemerintahdanPemerintah Daerah wajibmengumpulkan, mengolah, danmenyajikan data daninformasimengenaikependudukandankeluarga.

  • Upayaygdilaksanakanmelaluisensus, survei, danpendataankeluarga.

  • Data daninformasikependudukandankeluargawajibdigunakanolehPemerintahdanPemerintah Daerah sbgdasarpenetapankebijakan, penyelenggaraandanpembangunan.


DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

  • Pasal50

  • PemerintahdanPemerintah Daerah menyelenggarakandanmengembangkansisteminformasikependudukandankeluargascrberkelanjutansertawajibmendukungterkumpulnya data daninformasiygdiperlukan.

  • Pemerintah Daerah wajibmelaporkan data daninformasikependudukandankeluargakepadaPemerintah.

  • Pemerintahwajibmenyebarluaskankembali data daninformasiygterkumpulpadatingkatnasionaluntukdipisah-pisahkandandianalisisuntukkeperluanperbandinganpengelolaankependudukanantardaerahdalambentuklaporanneracakependudukandanpembangunan.

  • diaturdengan PP.


DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Pasal51

Dalamrangkameningkatkankeadilandankesetaraan gender, pengumpulan, analisis, danpenyebaraninformasitentangkependudukandankeluargaharusmempertimbangkanjeniskelamin.

Pasal52

PemerintahdanPemerintah Daerah melakukanpengumpulan data, analisis, danproyeksiangkakelahiransebagaibagiandaripengelolaankependudukandanpembangunankeluarga.


KELEMBAGAAN

  • Pasal 53

  • Dalamrangkapengendalianpendudukdanpembangunankeluarga, dengan UU iniBadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasional (BKKBN).

  • BKKBN merupakan LPNK ygberkedudukandibawahPresidendanbertanggungjawabkepadaPresiden.


KELEMBAGAAN

  • Pasal54

  • Dalamrangkapengendalianpendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencanadidaerah, pemerintahdaerahmembentukBadanKependudukandanKeluargaBerencana Daerah (BKKBD) ditingkatprovinsidankab/kota.

  • BKKBD dlmmelaksanakantugasdanfungsinyamemilikihubunganfungsionaldengan BKKBN.

    Pasal55

  • BKKBN berkedudukandiibukota Negara Republik Indonesia.

  • BKKBD berkedudukandiibukotaProvinsidanKab/Kota.


KELEMBAGAAN

  • Pasal56 TUGAS DAN FUNGSI

  • BKKBN bertugasmelaksanakanpengendalianpendudukdanmenyelenggarakankeluargaberencana.

  • Dalammelaksanakantugas, BKKBN mempunyaifungsi :

  • perumusankebijakannasional;

  • penetapanNSPK;

  • pelaksanaanadvokasidankoordinasi;

  • penyelenggaraanKIE;

  • penyelenggaraanmonev;

  • pembinaan, pembimbingan, danfasilitasi.

  • Ketentuantugas, fungsidansusunanorganisasi BKKBN, diaturdengan PERPRES


KELEMBAGAAN

  • Pasal57

  • BKKBD mempunyaitugasdanfungsimelaksanakanpengendalianpendudukdanmenyelenggarakankeluargaberencanaditingkatprovinsidankab/kota.

  • Kewenangan BKKBD dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  • Ketentuantugas, fungsidansusunanorganisasi BKKBD, diaturdengan PERDA.


PERAN SERTA MASYARAKAT

  • Pasal58

  • Setiappddkmempunyaikesempatanuntukberperansertadalampengelolaankependudukandanpembangunankeluargaindividu, LSM, organisasikemasyarakatan, organisasiprofesi, danpihakswasta.

    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal59

  • PP Nomor 21 Tahun 1994 tentangPenyelenggaraanPembangunanKeluargasejahtera; PP Nomor 27 Tahun 1994 tentangPengelolaanPerkembanganKependudukan; PP Nomor 57 Tahun 2009 tentangPerubahanatasPP Nomor 27 Tahun 1994 tentangPengelolaanPerkembanganKependudukanmasihtetapberlakusepanjangtdkbertentangandengan UU ini.


KETENTUAN PENUTUP

  • Ps 60

    UU Nomor 10 Tahun 1992 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan keluarga Sejahtera, DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

    Ps 61

  • BKKBN dalamjangkawaktu paling lambat 6 bulanwajibmenyesuaikandenganketentuandalam UU ini.

    Ps 62

  • Peraturanpelaksanadari UU iniditetapkan paling lambat 1 tahunsejaktanggalpengundangan UU ini.

    Ps 63

  • UU iniberlaku pd tanggaldiundangkan (29 Oktober 2009), dan agar setiaporangmengetahiunya, memerintahkanpengundangan UU inidenganpenempatannyadalam LNRI


PERATURAN PELAKSANAAN

  • PeraturanPemerintah

  • Kebijakandan Program JangkaMenengahdanJangkaPanjangPengelolaanPerkembanganKependudukandanpembangunankeluarga -> Ps 7 ayat (3)

  • TanggungJawabPemerintahdlmMenetapkanKebijakanNasional, NSPK, Pembinaan, Bimbingan, SupervisidanFasilitasisertaSosialisasi, AdvokasidanKoordinasi-> Ps 12 ayat (2)

  • Tata caraPenetapanPengendalianKuantitasPenduduk -> Ps 19 ayat (4)

  • Tata caraPengumpulan Data danProyeksiKependudukantentangAngkaKematian-> Ps 32 ayat (3)

  • PengarahanMobilitasPenduduk -> Ps 33 ayat (5)

  • a. PenataandanPenyebaranPendudukke Daerah PerbatasanAntarnegara.

  • b. KebijakanMobduk non-permanen.

  • c. PenataanPersebaranPendudukmelaluiKerjasamaAntardaerah.

  • d. PengarahanMobdukmelaluiPengembangan Daerah Penyangga.

  • e. PedomanPengelolanUrbanisasidiPerkotaan.

  • f. PedomanPelayananterhadapPendudukMusiman.


PERATURAN PELAKSANAAN

  • PeraturanPemerintah

  • TatacaraPengumpulan Data, AnalisisMobilitasdanPersebaranPenduduk -> Ps 37 ayat (3)

  • PengembanganKualitasPenduduk -> Ps 38 ayat (6)

  • KriteriaPendudukMiskindanTatacaraPerlindungannya -> Ps 41 ayat (2)

  • SistemInformasiKependudukandanKeluarga -> Ps 50 ayat (4)

  • PeraturanPresiden

  • PedomanPerencanaankependudukan -> Ps 46 ayat (5)

  • Tugas, Fungsi , danSusunanOrganisasi BKKBN -> Ps 56 ayat (3)


PERATURAN PELAKSANAAN

  • PeraturanMenteri

  • Akses, Kualitas, Informasi, Pendidikan, KonselingdanPelayananAlatKontrasepsi (Permenkes) -> Ps 23 ayat (2)

  • Tatacarapenggunaanalat, obat, dancarakontrasepsi (Permenkes) -> Ps 26 ayat (3)

  • Kebijakan Pembangunan Keluarga (Permenterkait) -> Ps 48 ayat (2)

  • Peraturan Daerah

  • Kebijakandan ProgramJangkaMenengahdanJangkaPanjangPengelolaanPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga -> Ps 18 ayat (3)

  • TanggungJawabPemerintahProvinsidalamPerkembanganKependudukandan Pembangunan keluarga -> Ps 13 ayat (2)

  • TanggungJawabPemerintahKab/Kota dalamPerkembanganKependudukandan Pembangunan keluarga -> Ps 14 ayat (2)

  • KebijakanMobilitasPenduduk -> Ps 35 ayat (1)

  • Tugas, Fungsi , danSusunanOrganisasi BKKBD -> Ps 57 ayat (3)


Terima kasih
TERIMA KASIH

thank you


ad