1 / 14

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB. dan berubah menjadi Pajak Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB). Dalam jk. Waktu 5 thn sesudah saat terutan g pajak

yuki
Download Presentation

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan berubah menjadi Pajak Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD

  2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Dalam jk. Waktu 5 thnsesudahsaat terutangpajak Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket lain Dasar Penagihan SKPDKB + bunga 2%/bln Maks 24 bulan sejak saat terhutang s/d diterbitkan SKPDKB Fiskus Wajib Pajak Pajak Kurang dibayar

  3. Penetapan • SKPDB  jkwkt 5 th • Melaluipemeriksaanatauket lain • Denda 2 % per blnmak 24 bln SKPDKBT jkwkt 5 th • Ditemukandtbarudan/atausebelumnyablmterungkap • sanksikenaikan 100%, kecualilaporsendirisebelumdiperiksa

  4. Contoh jumlah kekurangan pajak yang terutang kurang bayar WajibPajakmemperolehtanahdan bangunanpadatanggal 29 Maret2011; NPOP Rp 100.000.000,00 NPOPTKP Rp20.000.000,00 NPOP kenaPajakRp 80.000.000,00 Pajak yang terutang = 5% X Rp 80.000.000,00 = Rp 4.000.000,00

  5. BerdasarkanPemeriksaan yang dilakukanpadatgl 30 Des 2011, ternyataditemukan data yang belumlengkap yang menunjukkanbahwa NPOP sebenarnya adalahRp 150.000.000,00, makapajak yang seharusnyaterutangadalahsebagaiberikut : NPOP Rp 150.000.000,00 NPOPTKP Rp20.000.000,00 NPOP kenapajakRp 130.000.000,00 Pajakygseharusnyaterutang = 5% X Rp130.000.000,00 = Rp 6.500.000,00 PajakygtelahdibayarRp 4.000.000,00 Pajak yang kurangbayarRp 2.500.000,00 SanksiAdministrasiberupa BUNGA dr 29 Mart 2011s/d 30 Des 2011= = 10 X 2% X Rp 2.500.000,00 = Rp 500.000,00 Jumlahpajak yang hrs dibayar = Rp 2.500.000,00 + Rp 500.000,00 = Rp 3.000.000,00

  6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) Dalam jk. Waktu 5 thnsesudahterutangpajak Berdasarkan hasil pemeriksaan Dasar Penagihan SKPDKBT SKPDKB + kenaikan 100%, kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan Fiskus Wajib Pajak Novum Bukti baru

  7. Contoh Perhitungan Padatahun2016, darihasilpemeriksaanatauketerangan lain diperoleh data barubahwa NPOP ternyataadalahRp230.000.000,00, makapajakygseharusnyaterutang : NPOP Rp 230.000.000,00 NPOP TKP Rp20.000.000,00 NPOP kenaPajakRp210.000.000,00 Pajakygseharusnyaterutang = 5% X Rp210.000.000,00 = Rp 10.500.000,00 Pajakygtelahdibayar= Rp 6.500.000,00 Pajakygkurangdibayar = Rp4.000.000,00 SanksiAdmninistrasiberupakenaikan = 100% X Rp4. 000.000,00 =Rp4.000.000,00 Jumlahyang harusdibayar = Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00

  8. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) + bunga 2%/ Bulan, maks 15 bln sejak Saat terhu- tang pajak Menagih pajak yang tidak/ kurang dibayar Menagih pajak yang kurang dibayar karena salah tulis/ Hitung pada SSPD STPD Menagih sanksi adminis- trasi berupa bunga dan/ Atau denda

  9. K E B E R A T A N SKPDKBT SKPDLB SKPDKB SKPDN KEPUTUSAN - Ditolak - Diterima - Menambah maks 3 bln sejakditeri- manyaskpdkb maks 12 bln KEPALA DAERAH WAJIB PAJAK

  10. Pengadilan Pajak:Putusan 12 bln • Tolak • Diterima sel/sebag • Tambah • Tdk dpt diterima • Pembetulan dan/ Batal • Hal khusus, • perpanjang 3 bln: • Pembuktian rumit • Waktu lama panggil saksi BANDING Pasal 18 Surat Keputusan Keberatan maks. 3 blnsejak SK Keberatan Diterima, telahdibayar 50% Banding BADAN PERADILAN PAJAK WAJIB PAJAK (Menolak) Apabila SK Keberatanmenambah jumlahpajakterutang (merupakandasarpenagihan) WAJIB PAJAK (Menerima) PEMBAYARAN Bank/K.Pos

  11. TATA CARA PENAGIHAN BPHTB • DasarPenagihan BPHTB : • SKPDKB, SKPDKBT, STPD,SK Pembetulan, SK Pengurangan, SK Keberatan, Putusan Banding ygmenyebabkanpajakbertambah ------- Harusdilunasidalamwaktu 1 (satu) bulansejakditerima WP, lewatwaktudapatditagihdenganSuratPaksa

  12. Soal • Pak Hidayat, Pak budi, danIbuWatiakanmendaftarkantanahwarisanmiliknyapadatanggal 10 April 2011didaerahCengkareng (Jakarta Barat) seluas 1.200 m2 kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat melaluiNotaris PPAT Hasan yang memiliki NPOP Rp 2.000.000.000,- Hitungberapa BPHTB yang harusdibayar Pak Hidayatcs (NPOPTKP WarisdanHibahWasiat DKI Jakarta Rp300.000.000).

  13. Lanjutan • BerdasarkanPemeriksaan yang dilakukanpadatgl 30 Des 2011, ternyataditemukan data yang belumlengkap yang menunjukkanbahwa NPOP yang sebenarnyaadalahRp 2.500.000.000,00, Hitungkembalikekurangandandendabilaada? • Berdasarkanbuktibaru 1 Juni 2012ternyata NPOP Rp 3 Milyar, Hitungkembalikekurangannya

  14. TERIMA KASIH!

More Related