Pemanfaatan teknologi informasi
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 21

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PowerPoint PPT Presentation


  • 226 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI. Sumber Materi:. Sebagian besar diadopsi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi. KONSEP DASAR. Teknologi Informasi, teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi.

Download Presentation

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pemanfaatan teknologi informasi

PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI


Sumber materi

Sumber Materi:

  • Sebagian besar diadopsi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi


Konsep dasar

KONSEP DASAR

  • Teknologi Informasi, teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi.

  • Akses, perbuatan memasuki, memberikan instruksi atau melakukan komunikasi dgn fungsi logika, aritmatika, atau memori dari komputer, sistem komputer atau jarkom

  • TTD digital/TTD elektronik, tanda jati diri yang berfungsi sbg pengesahan oleh pengguna melalui metode elektronik/prsedur yg ditentukan


Konsep dasar1

KONSEP DASAR

  • Sertifikat tanda tangan, sertifikat yg dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi TTD digital berdasar ketentuan yg berlaku.

  • Lembaga sertifikasi TTD digital, lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat digital


Kenapa perlu aturan pemanfaatan ti

KENAPA PERLU ATURAN PEMANFAATAN TI?

  • Perkembangan TI yang pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dan melahirkan bentuk perbuatan hukum baru  pencurian credit card.

  • Adanya globalisasi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masy. Dunia.

  • Pemanfaatan TI mempunyai peranan dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian.


Pemanfaatan ti

PEMANFAATAN TI

  • Perdagangan Elektronik

  • TI dalam Perbankan

  • TI dalam Pemerintahan

  • TI dalam Bidang Kesehatan

  • Nama Domain

  • Ketentuan HAKI dalam TI

  • Cyber Law


Perdagangan elektronik

Perdagangan Elektronik

  • Perdagangan scr elektronik (PE) memiliki akibat hukum = Perdagangan Konvensional (PK).

  • Syarat multak PE  jujur & beritikat yang baik  betul nggak?

  • Dokmen dalam PE = dokumen tertulis lainnya.


Perdagangan elektronik1

Perdagangan Elektronik

  • Tanda Tangan Digital (TTD)= tanda tangan biasa pada dokumen tertulis lainnya.

  • Sementara ini ketentuan Dokumen Elektronik TTD tidak berlaku pada:

    • Pembuatan wasiat

    • Surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa.

    • Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak.


Sengketa dlm ti

SENGKETA DLM TI

  • Masyarakat  gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang melakukan menyalahgunaan di bidang TI yang akibatnya dapat merugikan masy.

  • Jika kerugian oleh masyarakat dapat mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan TI dpt bertindak demi kepentingan masyarakat.

  • Ketentuan ini akan diatur dlm Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia belum ada


Gugatan atas pelanggaran ti

GUGATAN ATAS PELANGGARAN TI

  • Setiap orang/badan hukum/bukan badan hukum dapat mengajukan gugatan

  • Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga

  • Pengadilan Niaga yang sudah ada yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar.

  • Selain itu masih menjadi satu dengan Pengadilan Negeri


Tata cara gugatan

TATA CARA GUGATAN

  • Gugatan diajukan ke pengadilan niaga dlm wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

  • Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui mengacu ke hk perdata  “kejadian dimana”?

  • Kalau pihak tergugat tinggal di luar wilayah RI maka diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta.


Tata cara gugatan1

TATA CARA GUGATAN

  • Ketika mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan diterima oleh panitera dan diberi tanda terima.

  • Panitera menyampaikan ke ketua pengadilan dlm waktu 2 hari sejak gugatan didaftarkan

  • Pengadilan niaga mempelajari maksimal 3 hari

  • Sidang pemeriksaan paling lama 60 hari

  • Keputusan hrs diucapkan paling lama 90 hari dan dpt diperpanjang 30 hr atas persetujuan MA


Tata cara gugatan2

TATA CARA GUGATAN

  • Setiap putusan atas gugatan hrs memuat scr lengkap pertimbangan hukum

  • Keputusan dpt dijalankan lebih dahulu meskipun masih ada upaya lain.

  • Keputusan pengadilan niaga WAJIB disampaikan oleh juru sita paling lambat 14 hari sejak keputusan diucapkan


Upaya hukum trhd keputusan

UPAYA HUKUM TRHD KEPUTUSAN

  • Upaya hukum putusan pengadilan niaga hanya kasasi kepada MA

  • Setelah ada keputusan MA maka upaya lain adalah Peninjauan Kembali (PK) MA

  • PK dapat dilakukan bila:

    • Ada bukti baru yang penting

    • Pengadilan niaga telah melakukan pelanggaran berat


Upaya hukum trhd keputusan1

UPAYA HUKUM TRHD KEPUTUSAN

  • Pengajuan PK waktunya 180 hari

  • Tata cara PK sama dengan tata cara gugatan


Penyelesaian di luar peng

PENYELESAIAN DI LUAR PENG.

  • Dapat dilakukan dengan arbitrase/ penyelesaian sengketa alternatif.

  • Dilakukan dengan iktikat baik

  • Dilakukan oleh para pihak dan diberi waktu paling lama 14 hari

  • Hasil kesepakatan ditanda tangani para pihak

  • Apabila tidak mencapai sepakat para pihak boleh menunjuk seorang/lebih penasehat ahli

  • Apabila penasehat tdk dpt selesaikan dlm waktu 14 hari para pihak dpt menunjuk seorang mediator


Penyelesaian di luar peng1

PENYELESAIAN DI LUAR PENG.

  • Mediator diberi waktu selama 7 hari

  • Mediator hrs memegang teguh rahasia yang telah disepakati dan hrs ditandatangani para pihak paling lama 30 hari.

  • Kesepakatan harus didaftarkan ke pengadilan negeri/niaga paling lama 30 hari dan harus dilaksanakan paling lama 30 hari

  • Jika tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian alternatif maka dpt diajukan sengketa tersebut melalui arbitrase independen (NGO)  BANI


Yurisdiksi

YURISDIKSI

  • Tempat berlakunya suatu peraturan

  • Di Indonesia

  • Akibatnya dirasakan di Indonesia

  • Akan lebih baik jika menggunakan teori yang ke-3 dalam cyber law


Ketentuan pidana

KETENTUAN PIDANA

  • Menggunakan nama domain yang melanggar HAKI orang lain dipidana penjara mak. 5 tahun dan atau denda maksimal 1 milyar

  • Ketentuan di atas dapat dilaksanakan atas pengaduan dari orang


Ketentuan pidana1

KETENTUAN PIDANA

  • Dengan sengaja melawan hukum mengakses data melalui komputer/alat elektronik dengan / tanpa merusak sistem dipidana mak 2 tahun dan atau denda 500 juta

  • Menahan atau mengintersepsi pengiriman data melalui komputer/alat elektronik dipidana mak 2 tahun dan atau denda 500 juta

  • Mengintersepsi pengiriman data melalui komputer/alat elektronik sehingga menghambat komunikasi dipidana mak 2 tahun dan atau denda 500 juta


Ketentuan pidana2

KETENTUAN PIDANA

  • Apabila tindak pidana dilakukan milik pemerintah atau yang digunakan untuk kepentingan nasional pidananya ditambah 1/3

  • Dengan sengaja/melawan hukum memasukan, mengubah, menambah, menghapus atau merusak data komputer, program komputer atau data elektronik lainnya dipidana mak 2 tahun dan atau denda 500 juta


  • Login