slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PPh pasal 26 UU No 28 Tahun 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PPh pasal 26 UU No 28 Tahun 2007 - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

PPh pasal 26 UU No 28 Tahun 2007 1. Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tgl surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang dan diajukan. 2.Sebelum surat keputusan diterbitkan, wp dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PPh pasal 26 UU No 28 Tahun 2007' - zoe-shaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PPh pasal 26 UU No 28 Tahun 2007

1. Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tgl surat keberatan

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang dan diajukan.

2.Sebelum surat keputusan diterbitkan, wp dapat menyampaikan alasan

tambahan atau penjelasan tertulis.

3. Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya

atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih

harus dibayar.

4. Dalam hal wp mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf b dan huruf d, wp ybs harus dapat

membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tsb.

5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah dilampaui dan

Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yg diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.

slide2
PPh pasal 26A
  • Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau
  • Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  • 2. Tata cara penajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada
  • ayat 1 antara lain, mengatur ttg pemberian hak kepada wp untuk hadir memberi
  • kan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
  • 3. Apabila wp tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2
  • proses keberatan tetap dapat dilaksanakan.
  • 4.Wp yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan
  • lain dalam proses keberatan yg tidak diberikan pada saat pemeriksanaan,
  • selain data dan informasi yg pada saat pemeriksaan belum diperoleh wp dari
  • pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksud
  • tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.
slide3
Tarif PPh ps 26 adalah 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP)
  • Ketentuan sbb.:
  • Tarif 20% dari penghasilan bruto
  • 2. Tarif 20% dari penghasilan neto
  • 3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh
  • Contoh perhitungan PPh pasal 26
  • 1. PPh pasal 26= 20%x pengahsilan bruto
  • Perhitungan tsb diterapkan untuk penghasilan yg bersumber dari modal dalam
  • bentuk:
  • a. deviden
  • b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan karena
  • jaminan pengembalian utang.
  • c. royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
  • harta
  • d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
  • e. hadiah dan penghargaan
  • f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya
  • Berdasarkan PP No. 1 th 2007, pengenaan PPh atas deviden yg dibayarkan
  • Kepada subyek pajak ln sebesar 10% atau tarif lebih rendah menurut
  • Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yg berlaku dlm hal penana
  • man modal bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu.
slide4
Contoh 1.1.

PT Perdana merupakan penerbit buku cerita anak-anak. Pada Maret 2007 membayarkan

Royalti sebesar Rp 100.000.000 kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita

Anak-anak Dragon Ball. Akira Toriyama adalah WP LN

PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana adalah:

20% x Rp 100.000.000 = Rp 20.000.000

Contoh 1.2.

Jane adalah atlet Singapur, Mei 2007 mengikuti perlombaan maraton di Indonesia dan

Merebut hadiah uang sebesar US $ 20.000 dengan kurs US$ 1=Rp 8.500

PPh pasal 26 yg dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah

20% xUS$20.000xRp8.500 = Rp 34.000.000

Cntoh 1.3

Richard telah menikah dengan 2 anak bekerja sebagai konsultan pada Hotel Melia

Di Jkt dnegan gaji sebulan US$10.000 mulai bekerja 5 September 2006 dan berakhir

Juli 2007 (berada di Indonesia kurang dari 183 hr dalam 12 bulan berturut-turut).Kurs

Yg berlaku pada Maret 2007. Kurs US$ 1=Rp 8.750

PPh ps 26 yg dipotong oleh Hotel Melia dari Richard pada Juni 2007 adalah:

20%x US$ 10.000 xRp8.700x10 bulan=Rp 175.000.000

slide5
2. PPh pasal 26 =20% x penghasilan neto

Penghasilan neto= perkiraan penghasilan netoxpenghasilan bruto

Perhitungan tsb diterapkan untuk:

a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.

b. Premi asuransi dan reasuransi yg dibayarkan kepada perusahaan

asuransi luar negeri.

Besarnya perkiraan penghasilan neto dihitung berdasarkan kondisi berikut:

-Untuk premi yg dibayar tertanggung kepada perusahaan di ln baik langsung

maupun melalui pialang besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50%

dari jumlah premi yg dibayar (pengahsilan bruto) sehingga

PPh ps 26 = 20% x penghasilan neto

= 20% x(50% xpenghasilan bruto)

= 10% xpenghasilan bruto

= 10% x jumlah premi yg dibayar

slide6
Untuk premi yg dibayar perusahaan asuransi berkedudukan di Indonesia kepada

Perus asuransi di ln baik langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah

Premi yg dibayar (pengahsilan bruto) sehingga

PPh ps 26 =20% x penghasilan neto

=20%x(10%xpenghsilan bruto)

=2% x penghasilan neto

=2%x jumlah premi yang dibayar

Untuk premi yg dibayar perusahaan reasuransi yg berkedudukan di Indonesia

Kepada perusahaan asuransi di ln secara langsung maupun melalui pialang adalah

5% dari jumlah prremi yang dibayar (penghasilan bruto), sehingga

PPh ps 26 =20% x penghasilan

=20% (5%xpenghasilan bruto)

= 1%xpenghasilan bruto

= 1% x jumlah premi yg dibayar

slide7
Contoh 2.1.

PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. 2007 mengasuransi

Kan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di ln Building Life Inc. Premi yang

Dibayar oleh PT Ananda kepada Building Life Inc. sebesar Rp 1.000.000.000

PPh ps 26 yang dipotog oleh PT Ananda adalah

20% x 50% Rp 1.000.000.000 = Rp 100.000.000

Contoh 2.2

Seperti contoh 2.1. PT Ananda tidak mengasuransikan bangunannya langsung ke

Perus asuransi di ln tetapi mengasuransi bangunan yg dimiliki kepada perusahaan

Asuransi dn yaitu Perus Asuransi Beringin Jaya dnegan jumlah premi sebesar

Rp 750.000.000 Untuk mengurangi risiko, Beringin Jaya mengasuransikan sebagian

Polis asuransinya kepada perusahaan asuransi di ln Tower Insurance Ltd dengan

Premi sebesar Rp 500.000.000

PPh pasal 26 yang harus dipotong Beringin Jaya adalah:

20% x 10% Rp 500.000.000 = Rp 10.000.000

slide8
3. PPh ps 26 =20% x (PKP-PPh terutang)

Perhitungan tsb diterapkan pada but di Indonesia yg penghasilan atau bagian

labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah

dikurangi pajak tsb ditanamkan kembali di Indonesia, atas pengahsilan tsb tidak

dipotong PPh ps 26.

Contoh

Suatu but di Indonesia memperoleh PKP sebesar Rp17.500.000.000

PPh ps 26 dihitung sbb:

PKP ………………………………………………….=Rp17.500.000.000

PPh terutang:

10% x Rp 50.000.000………… =Rp 5.000.000

15%x Rp50.000.000………… = Rp 7.500.000

30%x Rp17.400.000.000 ……=Rp 5.220.000.000

________________ 5.232.500.000 (-)

Penghasilan setelah dikurangi pajak ……………=Rp 12.267.500.000

PPh ps 26 yang dihitung =20%xRp1.267.500.000 = Rp 2.43.500.000

Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tsb ditanamkan kembali di Indonesia

atas penghasilan sebesar Rp 12.267.500.000 tidak dipotong PPh ps 26

slide9
SIFAT PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

1.SIFAT PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh Pasal 26

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas penghasilan wp ln adalah bersifat final.

Pemotongan PPh ps 26 yg tidak bersifat adalah:

a. Peghasilan kantor pusat dari usaha/kegiatan, pejualan barang/jasa di Indonesia

yg sejenis dengan yg dijalankan atau yg dilakukan oleh but di Indonesia.

b. Penghasilan deviden:

-bunga

-diskonto

-premi swap

-royalti

-sewa

-imbalan dari jasa

-imbalan dari pekerjaan

-penghasilan dari kegiatan

-penghasilan dari harta

-premi asuransi dan reasuransi

-PKP setelah dikurangi pajak dari but di Indonesia kecuali ditanamkan lagi di Ind

c. pengahsilan wp op atau bada ln yg berubah status menjadi wp dn atau but

slide10
2. Penyetoran dan pelaporan atas pemotongan PPh ps 26

Penghasilan berikut ini terutang PPh ps 26 pada akhir bulan dilakukannya

pemotongan dari terutang pengahsilan ybs:

a. –Penghasilan bersumber dari modal dalam bentuk deviden

- bunga termasuk premium

- diskonto

- premi swap

-royalti

-sewa

-penghasilan dari penggunaan harta

-penghasilan dari jasa

-penghasilan harta

-hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun

-pendapatan pensiun

-pembayaran berkala selain pensiun

b. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia

c. premi asuransi dan reasuransi yg dibayarkan kepada perusahaan

di luar negeri.

slide11
3. Ketentuan dalam penyetoran dan pelaporan PPh ps 26

a. PPh ps 26 yg telah dipotong harus disetor paling lambat tgl 10 bulan

berikutnya

b. Pemotong PPh ps 26 diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling

lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

c. Pemotong PPh ps 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh Ps 26

kepada op atau badan yang dibebani membayar PPh yang dipotong.

d. Pemotongan PPh ps 26 atas penghasilan berupa PKP sesudah dikurangi

pajak dari semua but di Indonesia, terutang dan harus dibayar lunas

paling lambat tgl 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT

Tahunan disampaikan.

slide12
BERDASARKAN UU NO 7 TH 1983 jo UU No 28 th 2008 TTG PPH PS 26, MEMUAT:

ATAS PENGHASILAN TERSEBUT DI BAWAH INI DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK

APA PUN YANG DIBAYARKAN ATAU TERHUTANG OLEH BADAN PEMERINTAH,

BUMN/D DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APA PUN ATAU OLEH WP DN LAIN-

NYA KEPADA WP LN, DIPOTONG PAJAK YANG BERSIFAT FINAL SEBESAR 20% DR

JUMLAH BRUTO OLEH PIHAK YANG WAJIB MEMBAYARKAN:

1). DIVIDEN DARI PERSEROAN DN

2). BUNGA TERMASUK IMBALAN KRN JAMINAN PENGEMBALIAN HUTANG.

3). SEWA. ROYALTI, PENGHASILAN LAIN KARENA PENGGUNAAN HARTA

4). IMBALAN YANG DIBAYARKAN UTK JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN DAN

JASA LAINNYA YANG DILAKUKAN DI INDONESIA.

5). KEUNTUNGAN SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BUT DI INDONESIA.

DARI KETENTUAN TSB DI ATAS INDONESIA MENGANUT DUA PENDEKATAN

PENERAPANNYA:

a. PEMENUHAN SENDIRI KEWAJIBAN PAJAK BAGI WP LN YANG MENJALANKAN

USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA.

b. PEMOTONGAN OLEH PIHAK YANG WAJIB MEMBAYAR BAGI WP LN LAINNYA

slide13
B. TARIF DAN OBYEK SERTA SIFAT PENGENAAN PPH PS 26

TARIF DAN OBYEK PPH PS 26 DAPAT DIBAGI DALAM TIGA KELOMPOK:

1. 20% X BRUTO PENGHASILAN YANG DITERIMA WP LN DAN BERSIFAT FINAL

ATAS PENGHASILAN SBB:

1). DIVIDEN

2). BUNGAN (PREMIUM, DISKONTO, DLL)

3). ROYALTI, SEWA, PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN

PENGGUNAAN HARTA.

4). IMBALAN JASA, PEKERJAAN ATAU KEGIATAN

5) HADIAH DAN PENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

6) PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA

CONTOH

SUATU BADAN SUBYEK PAJAK DN MEMBAYAR ROYALTI SEBESAR RP 100 JUTA

KEPADA WP LN MAKA SUBYEK PAJAK DN WAJIB MEMOTONG PPH SEBESAR:

20% X RP 100.000.000 = RP 20.000.000

slide14
2 20% X PERKIRAAN PENGHASILAN NETO DAN BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN:

1) PENGHASILAN ATAS PENJUALAN HARTA DI INDONESIA, PENGALIHAN HARTA

BERUPA TANAH DAN ATAU BANGUNAN, TRANSAKSI DAN SAHAM, DLL

2). PREMI ASURANSI BERSIFAT FINAL DAN PREMI REASURANSI YANG

DIBAYARKAN KEPADA PERUSASHAAN LN

CONTOH, SEORANG ATLIT LN IKUT AMBIL BAGIAN DALAM PERLOMBAAN LARI

MARATON DI INDONESIA, KEMUDIAN MEREBUT HADIAH RP 10 JUTA, MAKA

DIPOTONG PPH PS 26 SEBESAR:

20% X RP 10.000.000 = RP 2.000.000

3. 20% BERSIFAT FINAL DARI PKPSESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BUT

KECUALI DITANAMKAM KEMBALI DI INDONESIA MAKA TIDAK DIPOTONG PPH

PS 26.

CONTOH, PEGAWAI DENGAN STATUS WP LN ADALAH OP YANG TIDAK BERTEM-

PAT TINGGAL DI INDONESIA TIDAK LEBIH 183 HARI DLM JANGKA WAKTU 12 BLN

MENERIMA GAJI HONOR DAN IMBALAN LAIN. SAHOTA PEGAWAI ASING DI INDO-

NESIA KURANG 183 HR STATUS KAWIN 2 ANAK. MEMPEROLEH GAJI MARET 2000

US $ 2.500 SEBULAN. KURS YANG BERLAKU ADALAH RP 8.000 PER US $ 1.00

PENGHASILAN BRUTO GAJI SEBULAN=2.500 X 8.000 = RP20.000.000 MAKA PPH

PS 26 ADALAH:

20% X RP 20.000.000. = RP 4.000.000

slide15
C. PEMOTONG, PENYETOR DAN PELAPORAN PPH PS 26

1. PPH PS 26 DIPOTONG PIHAK YANG WAJIB MEMBAYARKAN PENGHASILAN TSB

YAITU:

1) INSTANSI PEMERINTAH

2). SUBYEK PAJAK DN

3) PENYELENGGARA KEGIATAN

4) BUT

5) PERWAKILAN PERUSAHAAN LN

2. DIKECUALIKAN WAJIB POTONG PPH PS 26 DITETAPKAN MENKEU

3. a. PEMOTONGAN PPH PS 26 PADA AKHIR BULAN ATAS PEMBAYARAN

ATAS PENGHASILAN:

- PENGHASILAN DARI MODAL

- PENGHASILAN DARI PENJUALAN HARTA DI INDONESIA

- PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN KEPADA ORANG ASING DI LN

b. SETELAH DIPOTONG HARUS DISETOR PALING LAMBAT TGL 10

BULAN BERIKUT

c. SPT MASA PALING LAMBAT 20 HARI

d. TANDA BUKTI POTONGAN HARUS DISERAHKAN KEPADA YBS

C,

slide16
D. PREMI ASURANSI DAN REASURANSI YANG DIBAYAR KE LN.

DIKENAKAN PPH PS 26 SEBESAR 20% DARI PERKIRAAN PENGHASILAN NETO.

BESARNYA PERKIRAAN PENGHASILAN NETO TSB ADALAH:

1. ATAS PREMI YANG DIBAYAR TERTANGGUNG KEPADA PERUSAHAAN DI LN

SECARA L/TL MELALUI PIALANG SEBESAR 50% X JUMLAH YANG DIBAYAR.

CONTOH, PERUSAHAAN PENYEWAAN GEDUNG KANTOR PT A MENGASURAN-

SIKAN BANGUNAN BERTINGKAT LANGSUNG KE PERUSAHAAN ASURANSI LN

TH 95 DENGAN MEMBAYAR PREMI RP 1 M. PERKIRAAN PENGHASILAN NETO

ASURANSI LN = 50% X RP 1.000.000.000 = RP 500.000.000.

BESARNYA PPH PS 26 PT A ADALAH= 20% X RP500.000.000 =RP100.000.000

(10% X RP 1.000.000.000)

2. ATAS PREMI YANG DIBAYAR PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA KEPADA

LN SECARA L/TL MELALUI PIALANG SEBESAR 10%X JUMLAH PREMI YANG

DIBAYAR.

CONTOH JIKA PT B MENGASURANSIKAN DI DN PT C, DENGAN MEMBAYAR PREMI SAMA

RP 1 M DAN PT C MEREASURANSIKAN SEBAGIAN POLIS TSB KEPADA ASURANSI LN

DGN MEMBAYAR PREMI RP 500 JT MAKA BESARNYA PERKIRAAN PENGHASILAN NETO’

PERUSAHAAN ASURANSI DI LN ADALAH =10% X RP500.000.000 = RP 50.000.000

PPH PS 26 YANG WAJIB DIPOTONG PT C ADALAH =

20%X RP 500.000.000 = RP 10.000.000 (2% X RP500.000.000)

slide17
3. ATAS PREMI YANG DIBAYARKAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERKEDUDU-

KAN DI INDONESIA KEPADA PERUSAHAAN LN SECARA L/TL MAUPUN MELALUI

PIALANG SEBESAR 5% X JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN.

4. PEMOTONGAN PPH PS 26 DILAKUKAN:

a. TERTANGGUNG

DALAM HAL DILAKUKAN PEMBAYARAN PREMI OLEH TERTANGGUNG KEPADA

PERUSAHAAN ASURANSI DI LN SECARA L/TL ATAU MELALUI PIALANG

b. PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

DALAM HAL PEMBAYARAN PREMI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI YANG

BERKEDUDUKAN DI INDONESIA KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LN

BAIK L/TL MELALUI PIALANG.

c. PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA, DALAM

HAL DILAKUKAN PEMBAYARAN PREMI OLEH PERUSAHAAN REASURANSI

YANG ADA DI INDONESA KEPADA PERUSAHAAN DI LN SECARA L/TL MAUPUN

MELALUI PIALANG.

slide18
PPH PASAL 26 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
  • ATAS PENGHASILAN TERTENTU DIPOTONG PPH PS 26 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL TERHADAP:
  • PEMOTONGAN ATAS PENGHASILAN SBB:
  • a. PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI USAHA/KEGIATAN PENJUALAN BARANG, PEMBERIAN
  • JASA DI INDONESIA YANG SEJENIS DENGAN YANG DIJALANKAN OLEH BUT DI INDONESIA.
  • HAL INI DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN BUT KARENA PADA HAKEKATNYA USAHA/
  • KEGIATAN TSB TERMASUK DLM RUANG LINGKUP USAHA/KEGIATAN DAN DAPAT DILAKU –
  • KAN BUT.
  • USAHA/KEGIATAN SEJNIS DENGAN USAHA/KEGIATAN BUT MISALNYA TERJADI SEBUAH
  • BANK DI LUAR INDONESIA MEMPUNYAI BUT DI INDONESIA MEMBERIKAN PINJAMAN
  • SECARA LANGSUNG TANPA MELALUI BUTNYA KEPADA PERUSAHAAN DI INDONESIA.
  • PENJUALAN BARANG SEJENIS DENGAN YANG DIJUAL OLEH BUT MISALNYA KANTOR
  • PUSAT DI LUAR NEGERI YG MEMPUNYAI BUT DI INDONESIA MENJUAL PRODUK YANG
  • SAMA DENGAN PRODUK YANG DIJUAL OLEH BUT TSB SECARA LANGSUNG TANPA
  • MELALUI BUTNYA KEPADA PEMBELI DI INDONESIA.
  • PEMBERIAN JASA OLEH KANTOR PUSAT SEJENIS DENGAN JASA YANG DIBERIKAN OLEH
  • BUT, MISALNYA KONSULTAN DI LUAR INDONESIA YANG SAMA JENIS JASA YANG DIBERI-
  • KAN OLEH BUTNYA SECARA LANGSUNG TANPA MELALUI BUTNYA KEPADA KLIEN DI
  • INDONESIA.
slide19
b. PENGHASILAN BERUPA DEVIDEN, BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO DAN IMBALAN

SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG, ROYALTI, SEWA DAN PENGHA-

SILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN

JASA, PEKERJAAN/KEGIATAN, HADIAH DAN PENGHARGAAN, PENSIUN DAN PEMBAYARAN

BERKALA LAINNYA YANGA DITERIMA DIKANTOR PUSAT, DENGAN SYARAT TERDAPAT

HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA BUT DENGAN HARTA /KEGIATAN YANG MEMBERIKAN PENG-

HASILAN DIMAKSUD.

CONTOH:

JERSEY INC MENUTUP PERJANJIAN LISENSI DENGAN PT YAMATO UNTUK MENGGUNAKAN

MERK DAGANG JERSY INC. ATAS PENGGUNAAN HARTA TSB JERSEY INC MENERIMA

IMBALAN BERUPA ROYALTY DARI PT YAMATO. SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN TSB

JERSEY INC JUGA MEMBERIKAN JASA MANAJEMEN KEPADA PT YAMATO MELALUI SUATU

BUT DI INDONESIA. HALK INI DALAM ARANGKA PEMASARAN PRODUK PT YAMATO YANG

MENGGUNAKAN MERK DAGANG TSB.

DALAM HAL DEMIKIAN PENGGUNAAN MERK DAGANG OLEH PT YAMATO MEMPUNYAI

HUBUNGAN EFEKTIF DENGAN BUT DI INDONESIA DAN OLEH KARENA AITU PENGHASILAN

JERSEY INC YANG BERUPA AROYALTY TSB DIPERLAKUKAN SEBAGAI PENGHASILAN

BUT.

ATAS PENGHASILAN HURUF a DAN b DIGABUNGKAN DENGAN PENGHASILAN LAINNYA

DARI BUT UNTUK MENGHITUNG PKP SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

DLM SPT TAHUNAN PPH SEDANGKAN PPH PS 26 YANG DIPOTONG ATAS PENGHASILAN

TSB TIDAK BERSIFAT FINAL DAN DAPAT DIJADIKAN KREDIT PAJAK BUT TSB DALAM

SPT TAHUNAN PPH.

b.

slide20
2. PEMOTONGAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH OLEH OP/BADAN LN

YANG BERUBAH STATUS WP LN ATAU BUT. PEMOTONGAN PPH PS 26 ATAS PENGHASILAN

YANG DITERIMA/DIPEROLEH OP ATAN BADAN LN YANG BERUBAH STATUS MENJADI WP DN

ATAU BUT TIDAK BERSIFAT FINAL SEHINGGA POTONGAN PAJAK TSB DAPAT DIKREDITKAN

DALAM SPT TAHUNAN PPH.

CONTOH

JOHN SEBAGAI TENAGA KERJA ASING MEMBUAT PERJANJIAN KERJA DENGAN PT BAHANA

SEBAGAI WP DN UNTUK BEKERJA DLM JANGKA WAKTU 5 BULAN TMT 010-01-99. PADA 20-

04-99 PERJANJIAN TSB DIPERPANJANG MENJADI 8 BULAN SEHINGGA AKAN BERAKHIR

PADA 31-08-99. JIKA PERJANJIAN KERJA TSB TIDAK DIPERPANJANG MAKA STATUS JOHN

ADALAH TETAP SEBAGAI WP LN. DENGAN DIPERPANJANGNYA PERJANJIAN KERJA TSB

MAKA STATUS JOHN BERUBAH DARI WP LN MENJADI WP DN TMT 01-01-99.

SELAMA BULAN JANUARI S/D MARET 99 ATAS PENGHASILAN BRUTO JOHN TELAH DIPO-

TONG PPH PS 26 OLEH PT BAHANA.

BERDASARKAN KETENTUAN INI MAKA UNTUK MENGHITUNG PPH YANG TERUTANG

ATAS PENGHASILAN JOHN UNTUK MASA JANUARI S/D AGUSTUS 99, PPH PS 26 YANG

DIPOTONG DAN DISETOR OLEH PT BAHANA ATAS PENGHASILAN JOHN SAMPAI MARET

TSB DAPAT DIKREDITKAN TERHADAP PAJAK JOHN SEBAGAI WP DN.

slide21
5. PPH PASAL 26 TIDAK BERSIFAT FINAL

TERHADAP PENGHASILAN TERTENTU DIPOTONG PPH PS 26 YANG TIDAK FINAL

1) P0TONGAN ATAS PENGHASILAN SBB - PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI USAHA/KEGIATAN PENJUALAN BARANG

/JASA DI INDONESIA DIANGGAP SEBAGAI PENJUALAN BUT KANTOR PUSAT

DI LN DAN MENJUAL PRODUK YANG SAMA KEPADA PEMBELI DI INDONESIA.

- PENGHASILAN BERUPA DEVIDEN, DISKONTO, IMBALAN KARENA JAMINAN

PENGEMBALIAN UTANG, ROYALTI, SEWA DAN PENGHASILAN ATAS PENG-

GUNAAN HARTA, JASA, HADIAH.

2). PEMOTONGAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OP/BADAN LN YANG

BERUBAH STATUS MENJADI WP DN ATAU BUT PPH PS 26 ATAS PENGHASILAN

YANG DITERIMA OLEH OP/BADAN LN YANGA MENJADI WP DN, TIDAK BERSI-

FAT FINAL SEHINGGA POTONGAN PAJAK TSB DAPAT DIKREDITKAN DALAM

SPT PPH TAHUNAN.

ad