MATERI KULIAH PPH PASAL 26 - PowerPoint PPT Presentation

materi kuliah pph pasal 26 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATERI KULIAH PPH PASAL 26 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MATERI KULIAH PPH PASAL 26

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
MATERI KULIAH PPH PASAL 26
2080 Views
eaton-hebert
Download Presentation

MATERI KULIAH PPH PASAL 26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MATERI KULIAHPPH PASAL 26

  2. DASAR HUKUM • PASAL 26 UU NO. 36 TH 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 258/PMK.03/2008 TGL 31 DESEMBER 2008 • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 257/PMK.03/2008 TGL 31 DESEMBER 2008 • PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 82/PMK.03/2009 TGL 22 APRIL 2009 • KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 434/KMK.04/1999 TGL 24 AGUSTUS 1999 • KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 624/KMK.04/1994 TGL 27 DESEMBER 1994 • PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-52/PJ/2009 TGL 24 SEPTEMBER 2009

  3. PEMOTONG PPH PASAL 26 A. BADAN PEMERINTAH B. SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI C. PENYELENGGARA KEGIATAN D. BENTUK USAHA TETAP E. PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA F. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMOTONG PAJAK

  4. SUBYEK PAJAK LUAR NEGERI OP YG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA OP YG BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA YG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA MELALUI BENTUK USAHA TETAP (BUT) TANPA BENTUK USAHA TETAP (BUT)

  5. PPH PASAL 26 OBYEK PAJAK : • DIVIDEN • BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG • ROYALTI, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA, PEKERJAAN, DAN KEGIATAN • HADIAH DAN PENGHARGAAN • PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA • PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA • KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG SUBYEK PAJAK : WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP (BUT)

  6. TARIF PPH PASAL 26 • TARIF 20% DARI JUMLAH BRUTO, ATAU • SESUAI TARIF PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

  7. TUJUAN P3BMENCEGAH SEMINIMAL MUNGKINTERJADINYA PENGENAAN PAJAK BERGANDAdanMENCEGAH TERJADINYALOLOSNYA SUATU OBYEK PAJAK .......... Latar belakang P3B

  8. PENERAPAN P3B TARIF menjadi lebih rendah atau bahkan bebas dari PPh Pasal 26 WP LN wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) asli

  9. PPH PASAL 26 BENTUK USAHA TETAP (BUT)

  10. BENTUK USAHA TETAP Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orangpribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

  11. BENTUK USAHA TETAP • TEMPAT KEDUDUKAN MANAJEMEN • CABANG PERUSAHAAN • KANTOR PERWAKILAN • GEDUNG KANTOR • PABRIK • BENGKEL • GUDANG • RUANG UNTUK PROMOSI DAN PENJUALAN • PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN SUMBER ALAM • WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

  12. BENTUK USAHA TETAP • PERIKANAN, PETERNAKAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, ATAU KEHUTANAN • PROYEK KONSTRUKSI, INSTALASI, ATAU PROYEK PERAKITAN • PEMBERIAN JASA DALAM BENTUK APAPUN OLEH PEGAWAI ATAU ORANG LAIN, SEPANJANG DILAKUKAN LEBIH DARI 60 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN • ORANG ATAU BADAN YANG BERTINDAK SELAKU AGEN YANG KEDUDUKANNYA TIDAK BEBAS • AGEN ATAU PEGAWAI DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA YANG MENERIMA PREMI ASURANSI ATAU MENANGGUNG RISIKO DI INDONESIA • KOMPUTER, AGEN ELEKTRONIK, ATAU PERALATAN OTOMATIS YANG DIMILIKI, DISEWA, ATAU DIGUNAKAN OLEH PENYELENGGARA TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN USAHA MELALUI INTERNET

  13. PPH PASAL 26 ATAS BUT PENGHASILAN KENA PAJAK SETELAH DIKURANGI PPH BUT DI INDONESIA : PPH PASAL 26 = 20% X (PKP – PPH)

  14. PPH PASAL 26 ATAS BUT Dikecualikan dari pengenaan PPh apabila penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan persyaratan sebagai berikut :         • penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; • Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannnya, paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan; • penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan • tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial.

  15. PPH PASAL 26 ATAS BUT • Dalam hal perusahaan induk dari Wajib Pajak BUT adalah WP dalam negeri dari negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia,  besarnya tarif sebagaimana ditentukan dalam P3B tersebut • Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak BUT dikenakan PPh yang bersifat final, dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan PPh yang bersifat final.

  16. PPH PASAL 26 ATAS PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM

  17. PENJUALAN/PENGALIHAN SAHAM (1) Atas penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang diperoleh WPLN selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto. (2) Terhadap WPLN berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka pemotongan pajak hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku, hak perpajakannya ada pada pihak Indonesia. (3) Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga besarnya PPh Pasal 26 adalah 20 % x 25 % atau 5 % (lima persen) dari harga jual. (4) Pembayaran PPh bersifat final.

  18. PENJUALAN/PENGALIHAN SAHAM (1) Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN, dipotong pajak oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 26. (2) Perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual apabila kepadanya dibuktikan oleh WPLN bahwa PPh Pasal 26 yang terutang telah dibayar lunas dengan menyerahkan fotocopy bukti pemotongan PPh Pasal 26 dengan menunjukkan aslinya. (3) Dalam hal pembelinya adalah WPLN, maka yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Perseroan.

  19. PPH PASAL 26 ATAS PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI KEPADA WP LUAR NEGERI

  20. PEMOTONG PPH PASAL 26 PEMOTONG PPH PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI ADALAH : 1. Tertanggung 2. Perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia 3. Perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia

  21. TARIF PPH PASAL 26 TARIF PPH PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI KEPADA WP LUAR NEGERI : 20% X PERKIRAAN PENGHASILAN NETO

  22. PPH PASAL 26 ATAS ASURANSI ATAU REASURANSI Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah :  • atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi yang dibayar; • atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar; • atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar.

  23. TARIF PPH PASAL 26 TARIF EFEKTIF PPH PASAL 26 ADALAH : • DIPOTONG OLEH TERTANGGUNG = 20% X 50% X JUMLAH PREMI YANG DIBAYAR = 10% X JUMLAH PREMI YANG DIBAYAR 2. DIPOTONG OLEH PERUSAHAAN ASURANSI = 20% X 10% X JUMLAH PREMI YANG DIBAYAR = 2% X JUMLAH PREMI YANG DIBAYAR 3. DIPOTONG OLEH PERUSAHAAN REASURANSI = 20% X 5% X JUMLAH PREMI YANG DIBAYAR = 1% X JUMLAH PREMI YANG DIBAYAR

  24. PPH PASAL 26 PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA

  25. PPH PASAL 26 ATAS PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAS PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4(2) UU PPH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WP LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP BENTUK USAHA TETAP PPH PASAL 26 =20% X PERKIRAAN PENGHASILAN NETO BERSIFAT FINAL

  26. JENIS HARTA YANG DIALIHKAN • lukisan, • mobil, • motor, • kapal pesiar, dan/atau • pesawat terbang ringan. • perhiasan mewah, • berlian, • emas, • intan, • jam tangan mewah, • barang antik,

  27. TARIF PPH PASAL 26 TARIF EFEKTIF PPH PASAL 26 ATAS PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA : = 20% X 25% X HARGA JUAL = 5% X HARGA JUAL

  28. PEMOTONG PPH PASAL 26 PEMBELI YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMOTONG PPH PASAL 26 ATAS PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA : • BADAN PEMERINTAH • SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI • PENYELENGGARA KEGIATAN • BENTUK USAHA TETAP • PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA • WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DITUNJUK DENGAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK : - PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS - WP ORANG PRIBADI YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

  29. PEMOTONG PPH PASAL 26 • Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri, dipotong PPh Pasal 26 oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selaku penjual diberikan buktipemotongan PPhPasal 26. • Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta yang besarnya tidak melebihi Rp10.000.000,- untuk setiap jenis transaksi, dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26

  30. PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 26 PENYETORAN • PALING LAMA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA PELAPORAN • PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR