1 / 47

NEGOSIASI PADA NEGERI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL DAN PINJAMAN LUAR negeri

NEGOSIASI PADA NEGERI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL DAN PINJAMAN LUAR negeri. Disampaikan oleh : Hendi Mufti Setiawan Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Jakarta, 8 Maret 2010. Outline. Pendahuluan Landasan Hukum

zia-velasquez
Download Presentation

NEGOSIASI PADA NEGERI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL DAN PINJAMAN LUAR negeri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. NEGOSIASI PADA NEGERI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL DAN PINJAMAN LUAR negeri Disampaikanoleh: Hendi Mufti Setiawan DirektoratPinjamandanHibah DirektoratJenderalPengelolaanUtang Departemen Keuangan Jakarta, 8 Maret 2010

  2. Outline • Pendahuluan • LandasanHukum • SumberPinjamandanHibahLuarNegeri • KarakteristikLembaga Keuangan Internasional • Hubungan Indonesia denganLembaga Keuangan Internasional • Lembaga Keuangan Internasional • Project Cycle • Project Cycle Lembaga Keuangan Internasional • Project Cycle Pemerintah • Negosiasi • StrukturPerjanjian • Hubungan Borrower vs Lender • PengaturandalamPerjanjian • Aspek-aspeknegosiasi • Negosiator • Kepentingan Borrower vs Lender

  3. Bagian 1Pendahuluan

  4. LANDASAN HUKUM/KONVENSI • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 huruf d “melakukanperjanjianinternasionaldibidangkeuangan” • UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 38 ayat 1 “Menteri Keuangan dapatmenunjukpejabat yang diberikuasaatasnamaMenteri Keuangan untukmengadakanutangnegaraataumenerimahibah yang berasaldaridalamnegeriataupundariluarnegerisesuaidenganketentuan yang telahditetapkandenganUndang-Undang APBN” • PeraturanPemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri • PeraturanMeneg PPN/KepalaBappenas Nomo: PER.005/ 005/M.PPN/06/2006 tentangTatacaraPerencanaandanPengajuanUsulandanPenilaianKegiatan yang DibiayaidariPinjamandan/atauHibahLuarNegeri • Paris Declaration 2005 • Ownership/Leadership • Alignment • Harmonization/Donor Coordination • Monitoring for Result • Mutual Accountability • Jakarta Commitment 2009

  5. SUMBER PINJAMAN & HIBAH Negara Asing Lembaga Multilateral Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan asing Lembaga Keuangan non asing di luar wilayah RI Pemerintahmelaksanakannegosiasidalamrangkapengadaanpinjamandanhibahluarnegeri yang bersumberdari:

  6. Bagian 2KarakteristikLembaga Keuangan Internasional

  7. Lembaga Multilateral • World Bank • Asian Development Bank • Islamic Development Bank • International Fund for Agricultural Development

  8. HUBUNGAN INDONESIA DENGAN LEMBAGA MULTILATERAL Sebagai Borrower INDONESIA Lembaga Multilateral Sebagai Shareholder

  9. World Bank *) s.d 31 Desember2009

  10. Asian Development Bank *) s.d 31 Desember2009

  11. Islamic Development Bank *) s.d 31 Desember 2009

  12. IFAD International Fund for Agricultural Development *) s.d 31 Desember 2009

  13. Bagian 3 Project Cycle

  14. Project Cycles (ADB) 1 IDENTIFICATION Country Partership Strategy, Concept Paper of the project 2 PREPARATION Detailed Design, PPTA Fact Finding 3 APPRAISAL Interdepartemental Review, Set stages for Negotiation 4 NEGOTIATION Negotiations, RRP is prepared for Board Consideration 5 IMPLEMENTATION PAM is prepared with detailed implementation arrangement 6 EVALUATION Result feedback for improvements

  15. PROSES PENGADAAN PHLN (MULTILATERAL) Menteri PPN Menkeu Calon PPHLN K/L/Pemda/BUMN PROSES PENYUSUNAN RKPLN 1 RKPLN (Borrowing Strategy) Usulan Kegiatan Prioritas Kelayakan* 3 2 Lending Program Daftar Rencana PHLN Jangka Menengah (DRPHLN-JM) – Longlist 4 Informasi Kemampuan Keuangan Pemda 7 Kelayakan & Kesiapan 5 Indikasi Kemampuan Keuangan Pemda/BUMN 6 Persiapan Daftar Rencana Prioritas PHLN (DRPPHLN) - Shortlist Penelitian Persyaratan Pinjaman Indikasi Komitmen Pendanaan Konfirmasi PP & Usulan Pinjaman (Pemda/BUMN) 8 Penelitian Risiko Pinjaman Daftar Kegiatan 9 Alokasi PHLN 10 Komitmen Pendanaan 11 Appraisal Formal Request PAD Persiapan Negosiasi NPPHLN 12 Readiness Criteria * Kesesuaian dengan RPJM 13 NEGOSIASI NPPHLN 14 15 Naskah PPHLN RPK-PHLN

  16. Bagian 4Negosiasi

  17. Struktur Loan Agreement

  18. Hubungan Borrower vs Lender Loan Agreement Lender Borrower Uang • AdaperbedaanRisiko yang harusditanggungolehmasing-masihpihakpadasaatmelakukanperjanjian. • Risiko Lender LebihbesardaripadaRisiko Borrower

  19. PengaturandalamPerjanjian • SebelumpenarikanPinjaman • Due Diligent • Conditions Precedent • SetelahpenarikanPinjaman • Undertakings • Covenant • PenghentianPinjaman • Event of Default • Suspension, Termination, Cancellation

  20. World Bank Article General Conditions; Definitions Financing Project Effectiveness; Termination Representative; Addresses  Schedule Project Description Project Execution Repayment Schedule  Appendix Definitions

  21. Asian Development Bank Article • Loan Regulations; Definitions • The Loan • Description of Project; Use of Proceeds of the Loan • Particular Covenants • Suspension; Acceleration of Maturity • Effectiveness • Miscellaneous Schedule • Amortization Schedule • Allocation and Withdrawal of Loan Proceeds • Procurement of Goods • Execution of Project and Operation of Project Facilities; Financial Matters

  22. Islamic Development Bank Article General Conditions, Definitions The Loan Amortization, Service Fee and Places of Payments Withdrawals and Use of The Proceeds of The Loan Execution of The Project Additional Pre-Requisites Before Disbursement by The Bank Particular Covenants Reports Effectiveness Termination of Agreement for Failure to Become Effective Miscellaneous Provisions Appendix Project Description

  23. IFADLoan Structure Article General Provision The Financing The Project Implementation Reviews and Reports Financial Reporting Remedies of The Fund Effectiveness Miscellaneous Schedules Project Description Allocation and Withdrawal of Loan and Grant Proceeds Project Implementation and Additional Covenants ANNEX General Conditions

  24. Aspek-aspekNegosiasi

  25. Negosiator • Departemen Keuangan, • Kementerian Perencanaan, • Departemen Luar Negeri, • Bank Indonesia, dan • Instansi terkait lainnya • ahli hukum (pendamping)

  26. Aspek-aspeknegosiasi • AspekTeknis: Kategorikegiatan, mekanisme procurement, mekanismepelaporansertakelembagaan; • AspekFinansial: Loan maturity, grace period, repayment period, Commitment charges, front-end-fee, service charges, interest rates; • AspekHukum: Governing law, events of defaults, cross defaults, waiver of immunity, dll.

  27. Aspek Teknis

  28. Aspek Financial

  29. KepentinganBorrower vs Lender

  30. KlausulDefinition • KlausulDefinitionmemuatketentuanmengenaipenjelasankata-katapenting/kunciatauistilahdalamsuatuperjanjian • memastikan bahwa semua definisi dipahami dengan baik dan diterima. • memastikan bahwa tidak ada definisi yang tidak tepat. • memastikan bahwa suatu definisi tidak memiliki persyaratan. • mengusulkanpenghapusandefinisi yang tidakmenjelaskanmaknakata-katapenting/kunciatauistilahitusendiri. • membuat definisi atas kata-kata penting/kunci yang akan sering digunakan dalam klausul-klausul lain. • supaya lebih meyakinkan bahwa Borrower mempunyai pemahaman yang sama dengan Lender. Borrower Lender

  31. KlausulFacility • KlausulFacilitymemuatketentuanmengenaipersetujuanLenderuntukmemberikanpinjamankepadaBorrowersertamenyatakantujuanpemanfaatanpinjaman, misalnyauntukmembiayaisupplycontractatauuntukmembiayaisuatukegiatan/program. • Memastikan bahwa nilai pinjaman sesuai dengan kebutuhan pendanaan; • Memastikanbahwaterms and conditionswajardandapatdipenuhi; • Memastikanbahwapinjamandiberikanuntukkegiatan/program yang diusulkan; • MemastikanbahwadalamPerjanjianPinjamanterdapatkesetaraan yang tercermindalampernyataan “ persetujuanBorrower untukmeminjamkepadaLender”. • MemberikanfasilitaspinjamankepadaBorrower dengannilaitertentu; • Menyatakanbahwafasilitaspinjamandiberikandenganterms and conditionstertentu; • Membatasipenggunaandanapinjamanhanyauntukkegiatan/program yang diusulkan. Borrower Lender

  32. KlausulCurrency Klausul Currency di dalam loan agreementmemuatketentuanmengenaimata uang pinjaman beserta pengaturannya dalam hal terjadi perubahan mata uang yang digunakan. • Memastikan bahwa mata uang yang digunakan adalah mata uang yang diperlukan; • Memperoleh informasi tentang tata cara konversi mata uang; • Mencermati currency yang menjadi currencypinjaman (dalam hal pembayaran pinjaman), misalnya dalam Loan Agreement ADB yang salahsatuklausulnya menyebutkan bahwa currency-nya berdasarkan kepada SDR (Special Drawing Right) dan penarikan dapat dilakukan dalam berbagai jenis currency, namun kenyataannya untuk pembayaran pinjaman harus menggunakan currency yang ditarik; • Dapat menentukan pilihan mata uang pinjaman dengan currency risk terendah, apabila Lendermemberikan pilihan. • Menetapkan mata uang yang akan digunakan pada saat penarikan pinjaman dan saat pembayaran; • Menentukan tata cara konversi mata uang; • Menghindari kerugian akibat adanya perubahan mata uang (currency risk); • Mengelola neraca agar jumlah mata uang pada sisi pendapatan sama dengan jumlah Mata uang pada sisi liabilitas. Borrower Lender

  33. KlausulConditions Precedent Klausul Conditions Precedent memuat daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait (Borrower, Lender, Buyer dan Supplier) setelah loan agreement ditandatangani, jangka waktu pemenuhan, serta kemungkinan melakukan extension atas atas jangka waktu pemenuhan conditions precedent tersebut. • Memastikan bahwa persyaratan yang diajukan oleh Lender tidak memberatkan maupun merugikan Borrower; • Memastikan bahwa persyaratan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia; • Memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi oleh Borrower dalam waktu yang telah ditetapkan. • Mendapat kepastian bahwa Borrower berwenang untuk melakukan pinjaman serta menandatangani Loan Agreement; • Mendapatkan kepastian bahwa seluruh persyaratan baik legal maupun persyaratan lainnya dalam rangka pengefektifan Loan Agreement dapat dipenuhi oleh Borrower sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Borrower; • Mendapatkan kepastian bahwa dana yang akan dicairkan oleh Lender akan aman dan legally recoverable oleh Borrower Borrower Lender

  34. KlausulUtilization • KlausulUtilizationmemuatketentuanmengenaitatacarapenarikan pinjaman dari Lenderuntuk dimanfaatkan oleh Borrowersetelah terpenuhinya Conditions Precedent dan prasyarat tambahan untuk penarikan awal/initial disbursement (Conditions of Utilization). • Memastikan bahwa Klausul utilization sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku, (Direct payment, Special Account, L/C, Reimbursement); • Memastikan bahwaLender akanmencairkanpinjamanjikapersyaratandipenuhi; • Memastikan persyaratan availability period (masapencairanpinjaman) selaras dengan kebutuhan pembiayaan(jadual kegiatan pembayaran); • Memastikan persyaratan mengenai Tahapan, Jumlah Minimum, Metode, sesuaidengankebutuhanproyek; • Memastikan format Utilization (disbursement) sesuaidengansistimperbendaharaannegara; • Memastikan semua Persyaratan Penarikan dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang wajar dan sesuai dengan batasan waktu di dalam Kontrak; • menjaga tertib administrasi dan portofolio Lender; • menghindari penarikan pinjaman dengan jumlah yang terlalu sedikit (hindering margin); • menghindari penarikan pinjaman dengan jumlah nominal yang tidak sesuaidenganrencana (disbursement plan atautermin-terminpembayarandalamkontrak); • menghindari penarikan pinjaman dengan jumlah penarikan yang tidak lazim, atau penarikan berkali-kali tetapi tidak sesuai dengan jadual; • menghindari ketidaktersediaan dana (di pasar uang) pada saat penarikan; • memperjelas arah transfer pencairan dana. Borrower Lender

  35. KlausulPayment • KlausulPaymentmemuatketentuanmengenaipengadministrasianataspembayaranseluruhkewajiban yang harusdilaksanakanolehBorrowerkepadaLender, meliputipembayarankembalipokokpinjaman, bunga, danbiaya-biayalainnya. • Mendapatkan informasi tentang tujuan pembayaran. • Memastikan bahwa Lender memberikan tagihan pada waktu yang telah ditentukan. • Memastikan bahwa pengaturan jadual pembayaran selain business day/banking day juga mempertimbangkan hari libur di negara Borrower. • Mendapatkankejelasantentangpengalokasianpembayaranpada accountdariLender. • Memastikan agar seluruh pembayaran dapat sampai ke rekening Lender pada saat yang ditentukan. • Memastikan agar seluruh pembayaran dapat diterima dengan nilai yang utuh, tanpa ada pengurangan apapun. • Memastikan agar mata uang yang digunakan dalam pembayaran sesuai dengan mata uang yang disepakati pada Loan Agreement, atau jika berbeda memastikan untuk tidak menanggung resiko kerugian karena perbedaan kurs. • Mengatur tata cara pembayaran apabila jadual pembayaran jatuh pada hari libur atau selain business day / banking day. • Memastikan bahwa semua klaim pembayaran dipenuhi oleh Borrower. Borrower Lender

  36. KlausulRepayment • KlausulRepayment memuatketentuanmengenaitatacarapembayaranpokokpinjamanberikutbungadanbiayapinjamanlainnya. Selainitu, klausulinijugamemuatketentuanmengenaibesarnyainstallmentpembayarankembali, kapanrepaymentpertama kali harusdilaksanakan, jumlah yang wajibdibayardalamtiap-tiapinstallment, kewajibanLenderuntukmenyampaikanjadualpembayarankembali (repayment schedule), dankewajibanLenderuntukmenyampaikantagihanpembayaransebelumtanggaljatuh tempo. • Menghindarkanpotensipenumpukanjadualpembayarankembalidalamperiode-periodetertentu, sehinggaperludinegosiasikanmengenaitanggaljatuh tempo pembayarankembalitersebut; • Mengupayakankemungkinanuntukmelakukanprepayment, dan menegosiasikanpersyaratan-persyaratandalammelakukanprepaymenttersebut. Apabila dalammelakukanprepaymenttersebutdikenakanpenalty, makadiupayakanuntukmendapatkanpenaltyserendahmungkin; • Memastikan adanya jadual pembayaran kembali pinjaman; • Memastikan agar Lender menyampaikan tagihan (notice for repayment) 30 hari sebelum jatuh tempo. • memperolehkepastianbahwapinjaman yang telahditarikakandikembalikansecarapenuh; • menetapkanjadualpembayaranangsuranpokok, bungadanbiayalainnya; • menetapkantatacaraperhitunganpembayaranangsuranpokok; • menetapkanpersyaratankepadaBorrowerapabilaakanmelakukanpembayaranlebihawal (prepayment). Borrower Lender

  37. KlausulInterest • KlausulInterest memuatketentuanmengenaikewajibanBorroweruntukmembayarbunga, perhitunganbunga, carapembayaranbunga, pemberitahuantentangtingkatbunga, denda, dannotifikasi. • Memastikan jenis bunga yang sesuai dengan strategi pengelolaan pinjaman; • Memastikan tingkat bunga yang dikehendaki pada tingkat yang wajar; • Memastikan perhitungan bunga sesuai dengan praktik perbankan internasional atau sesuai dengan policy yang ditetapkan Lender yang berlaku bagi semua Borrower; • Memastikan adanya kewajiban Lender untuk mengirimkan surat pemberitahuan pembayaran dengan jangka waktu yang cukup bagi Borrower untuk melakukan proses penyelesaian transaksi. • Memastikan bahwa Borrower akan membayar kewajiban bunga sesuai dengan ketentuan: • jenis tingkat bunga (interest rate type) yang berlaku dalam Loan Agreement; • menetapkan tata cara perhitungan bunga (basis perhitungan, periode bunga, tingkat bunga yang berlaku); • Menetapkan tata cara pembayaran termasuk denda atas keterlambatan pembayaran bunga. Borrower Lender

  38. KlausulFees KlausulFeesmemuatketentuanmengenaibiaya-biaya yang wajibdibayarolehBorrowerkepadaLenderdanpenentuanwaktu/mulaikapanbiaya-biayatersebutwajibdibayarsertabagaimanatatacarapenghitungannya. Jenisbiaya-biaya yang biasatimbuldalamsuatuloan agreementantara lain Management Fee, Commitment Fee, danFront-end Fee. • Memastikanbahwakewajiban yang harusdibayarberadapadaposisi rate yang wajar; • Memastikanbahwaloan agreement secarategasmenyatakanterhitungsejakkapankewajiban-kewajibantersebutwajibmulaidibayar; • Untukmenghindarikealpaanataskewajibanpembayaranfee-feetersebut, Borrower seharusnyamemintaLendermenyampaikantagihanbeberapaharisebelumtagihantersebutjatuh tempo. • MemastikanbahwaBorrowerakanmembayarkewajibannyasesuai yang dipersyaratkandalamloan agreement. Borrower Lender

  39. KlausulRepresentation and Warranties KlausulRepresentation and Warrantiesmemuatpernyataan-pernyataanatasfaktaberupa data daninformasi yang harusdisampaikanolehBorrowerkepadaLender. • Memastikanbahwapernyataanataufakta yang disyaratkanLenderadalahpernyataanataufakta yang betul-betuldapatdipenuhi. • pernyataanataufakta yang diulang (repetition of representation). • Memastikantidakterjadikonflikdenganklausul lain, misalnyaevent of default. • MenghindariadanyaitikadtidakbaikdariLender yang menundapencairanpinjamanakibatadanyaperubahankebijakan internal Lender. • Memastikanadanyawaktuuntukmemperbaikipernyataanataufakta yang tidakbenar. • MenghindariadanyatuntutanLenderataspemberianpernyataanataufakta yang bukanmenjadikewenanganBorrower. • Memperoleh data daninformasi yang benardariBorrower. • Memperolehhakuntukmenghentikanpinjamanapabila Borrower memberikanpernyataantidakbenar (misrepresentation and breach of warranties). • Memperolehhakuntukmendapatpenggantianatauhakuntukmemintapembayarankembalipinjamanlebihawalapabilaterjadipernyataantidakbenar. • Memperolehhakuntukmendapatkanpernyataanpadasetiappenarikanpinjaman (repetition of representation) sebagaiprasyarat (condition precedent) untukmenyalurkanpinjaman. • Mengetahuiketidakkonsistenandaripernyataan-pernyataanBorrowerdenganmenuntutrepetition of representationdalamklausulevent of default. Borrower Lender

  40. KlausulUndertakings KlausulUndertakingsmemuatketentuanmengenaihal-hal yang wajibdilakukanolehborrower (covenant) dan hal-hal yang dilarangdilakukanolehborrowerselamaberlakunyaloan agreement, yaitu: penyampaianinformasi, penggunaanpinjamanuntukkegiatan yang telahdisepakati, dan pemenuhankewajibankeuangan. • Memastikandengancermatbahwakewajiban yang dipersyaratkanolehlenderdapatdipenuhi. • Memastikankewajiban yang dipersyaratkanmerupakankewenanganborrower. • Memastikandiperolehnyainformasi yang diperlukan; • Memastikanbahwaborrowermengaturhal-hal yang terkaitdenganpelaksanaanpinjaman; • Memberikankewenangankepadaborrower. Borrower Lender

  41. KlausulChanges in Circumstances KlausulChanges in Circumstancesmemuatketentuanmengenai status dan penyelesaianpinjaman apabila terjadiperubahankeadaansetelah Loan Agreement ditandatanganibaik di negara Lender, Borrowermaupuntempattransaksipinjamanberlangsung. • Memastikankondisi/perubahanapa saja yang dijadikandasarperubahan; • MemastikanadanyakomitmenLenderuntuktetapmelanjutkanpenyaluranpinjaman; • MemastikanadanyaLenderpengganti apabila Lenderdilaranguntukmenyalurkanpinjaman; • Memastikan besaran biayakompensasi yang akandiajukanLenderuntukmenghindaritambahanbiaya yang tidakperlu, misalnyatambahanbiaya yang sebenarnyasudahtermasukdalamperhitunganmargin; • Memastikankejelasanalurprosespenyelesaianakibatadanyaperubahan. • Mematuhiketentuanhukum yang berlaku di negaranya, negara Borrower dan negara tempattransaksipencairanpinjaman; • Melindungidiridarikerugianakibatadanya pengenaanbiayapada saat penyaluran pinjaman; • Melindungidiridarikemungkinanadanyaperaturanpengenaanbiaya (pajak) pengembalianpinjaman yang dikenakan di negara Borrower. Borrower Lender

  42. KlausulApplicable Law KlausulApplicable LawmemuatketentuanmengenaikesepakatanLenderdanBorroweruntukmenentukanpilihanatassuatusistemhukumtertentu yang dipakaidalampelaksanaanloan agreement. • Mengusulkansistemhukum yang dikuasai/ dipahamiBorrower; • Memilihsistemhukum yang paling menguntungkankepentingan Borrower, denganpilihan ideal hukumnegaraBorrower; • MengupayakandimasukannyahukumnegaraBorrower dalambeberapaklausulLoan Agreement. • Menentukanhukum yang dikuasai/ dipahaminya, khususnyahukumnegaraLender, ataukiblathukumuntuknegara-negaracommonwealth,ataunegaraserumpun; • Memilihsistemhukum yang paling menguntungkankepentinganpihaknya, biasanyahukumnegaraLender; • MentolerirhukumnegaraBorrowerberlakusebagaipengecualiandalambeberapabagiankecilketentuandalamloan agreement. Borrower Lender

  43. KlausulJurisdiction KlausulJurisdiction memuatketentuanmengenaipilihan forum penyelesaiansengketadalamhalterjadisengketaantaraBorrowerdanLender, gunamemberikankepastianparapihakdankepada forum penyelesaiansengketasertamencegahkonflikkewenangandiantara forum penyelesaiansengketa. • Menentukan forum penyelesaiansengketadenganrisikominimalis, misalnyanegosiasi. • Memastikansistem yang dipilihdipahamiolehBorrower. • Memastikanvenuedalamjangkauanjarak yang tidakberisikocost yang tinggi. • Menentukanpilihan forum/yurisdiksi yang paling menguntungkanbagiLender, khususnya forum yang terdapatdinegaranya. • UntukLendertertentu, cenderungbersikukuhmenggunakanlembagapengadilan, bukanarbitraseataupunlembagaperadilanalternatiflainnya. Borrower Lender

  44. KlausulWaiver of Immunity Klausul Waiver of Immunity memuatketentuanmengenaipelepasanhakimunitasBorrower yang dalamhaliniadalahjugasebuahnegara yang berdaulat (sovereign entity). • Memastikantidaksampaibertentangandenganperaturanperundang-undangan yang berlakudi Indonesia atausepanjangdiijinkansepenuhnyaatautidakbertentangandenganperaturanperundangan-undangan yang berlakudi Indonesia. • Memastikantidakdikenakanterhadapaset-aset yang sesuaidenganKonvensiWina 1961 danKonvensiWina 1963, sertatidakmeliputiasetmiliterdanaset non komersial. • Memastikan bahwa borrower adalah pihak yang melakukan aktivitas komersial an sich berdasarkan Loan Agreement, dan Borrower tunduk pada hukum komersial/privat. • MemposisikanBorrowerbukanselakunegaradengansegalapotensikedaulatan yang dimilikinya (iureimperii), namunmerupakanpihakpelakubisnis (iuregestione). • Memastikanbahwadalamhalterjadidispute/sengketa, atauBorrowergagalbayar/defaultataskewajibanpembayarannya, makauntukmenjagahakdankepentinganLender, terlebihdahuluLenderdapatmengajukanpenyitaanatasasetBorrower (sitajaminan). Borrower Lender

  45. KlausulEvents of Default KlausulEvents of Defaultmemuatkeadaan/kejadian yang menurutpandanganLendermungkindialamiolehBorrower, yang dapatdikatagorikansebagaipelanggaranjanji, yang memberihakpadaLenderuntukmenghentikanpinjamandan/ataumempercepatmasaberlakupinjamandenganmemintaBorrowermenyelesaikankewajiban yang jatuh tempo. • Memastikan agar cross defaultdiberlakukanhanyapadaLoan AgreementdenganLender yang sama. • Memastikan agar cross defaultdiberlakukanhanyaatasduaataulebihLoan Agreement yang memilikiketerkaitanatausequential; • Memastikan agar cross defaultdiberlakukanhanyajikanilaiakumulasidefaultsecara total telahmencapaijumlah nominal tertentu; • Dalamhalcross defaultterpaksadisetujuiberlakuatassemuaLoan Agreement, Borrowerperlumemastikan agar setidaknyaklausulEvents of Defaultitutelahdiformulasikansedemikianrupa agar sejauhmungkinterhindardarikemungkinanterjadinyadefault. • Memastikandituangkannyarumusanklausulcross default yang memilikicakupan yang seluas-luasnyadanmemberlakukansanksi yang seberat-beratnyasehinggadenganrumusantersebut, terdapatjaminanbahwatidakakanadaperlakuandiskriminatifdariBorrowermanapun, atausetidaknyarisikokerugian yang mungkintimbulatasnilaiuang yang dipinjamkanbisadiminimalisasi; • DalamhalBorrower melakukanpelanggaranjanji (default), memastikanbahwaketentuanpengamantersebutdapatlebihmelindungihak-hakkontraktualnya, sertamemberinyakeleluasaanuntukmenggunakanatautidakmenggunakanhak-haknyatersebut. Borrower Lender

  46. KlausulNotices KlausulinipadaumumnyamengaturtatacaraberkomunikasiantaraBorrowerdanLenderyaitudalamhalbentuk, alamattatacarapenyampaiansertabahasa yang digunakan. • MemastikanbahwaalamatBorrowerdanLendersudahtepat • Memastikan agar waktupenyampaianinformasiataudokumenmasihdalambataskewajaran • MemastikanbentukdanalatkomunikasidapatdilakukanolehBorrower • Memastikanbahasa yang digunakandikuasaiolehBorrower. Memastikanbahwasegalainformasi yang terkaitdenganpinjaman yang diberikan, dapatdisampaikandan/atauditerimaolehpihak lain. Borrower Lender

  47. SemogaBermanfaat

More Related