1 / 42

Slide 8 PPh Pasal 22 dan 23

Slide 8 PPh Pasal 22 dan 23. Dwi Martani Slide by : Jayu Pramudya Departemen Akuntansi FEUI. 1. 2. PPh 22. PPh 23. Sistematika. PPh Pasal 22. Landasan Hukum : Pasal 22 UU PPh P MK No. 154/ PMK.03/ 2010 PMK No. 253/ PMK.03/ 2008. Definisi.

zelda
Download Presentation

Slide 8 PPh Pasal 22 dan 23

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Slide 8PPhPasal 22 dan 23 DwiMartani Slide by : Jayu Pramudya DepartemenAkuntansi FEUI

  2. 1. 2. PPh 22 PPh 23 Sistematika

  3. PPhPasal 22 LandasanHukum: Pasal22 UU PPh PMK No. 154/ PMK.03/ 2010 PMK No. 253/ PMK.03/ 2008

  4. Definisi

  5. Pemungut, Penyetor, danPelapor (1)

  6. Pemungut, Penyetor, danPelapor (2)

  7. TarifPajak (1)

  8. Ilustrasi 3B.1 KoperasiMedangKamulanmenandatanganikontrakdengan Kantor HumasPemprovJawa Tengah untukmenyediakanfurniture berbahandasarkayujatisenilaiRp 350.000.000,00 untukditempatkan di ruangtunggu yang sedangdibangunsebagaiwujudpelaksanaantransformasipemerintahdaerahmenujupelayanan prima. BerapakahbesarbebanPPh 22? Jawaban : BebanPPh 22 = 1,5% x 350.000.000 = Rp5.250.000,00

  9. Ilustrasi 3B.2 PT. KutaiKartanegaramelakukantransaksijualbelidenganTenggarong Inc. yang berdomisiliusaha di luarnegeriatassebuahmesincetaktanpamenggunakan API. Nilaikontrakdiketahui $ 10,000.00 berdasarketentuan FOB shipping point. PT. KutaiKartanegaramengasuransikanpengirimantersebutdenganbiayapremisebesar 10% darikontrakpembelian, denganbiayapengangkutansenilai $ 1,500.00. AdapunBea Masukdanpungutan lain masing – masingadalahsenilai 20% danRp 5.000.000,00. Kurs yang ditetapkanolehMenkeuadalahRp 10.000,00/ $ sedangkanoleh BI Rp 9.500,00/ $. BerapakahbesarbebanPPh 22? Jawaban :

  10. TarifPajak (2)

  11. TarifPajak (3)

  12. Ilustrasi 3B.3 Koperasi Holing merupakanperusahaan yang menganutpolaproduction on demand. PerusahaanmengadakanperjanjiandenganNy. Simauntukmelakukanpenjualan 1.000 rim kertasflanodengannilai total Rp77.000.000,00. Atasnilaitersebutdiketahuibahwaelemen PPN telahtermasuk di dalamnya. Di sampingitu, diketahui pula bahwaataspembelianbuburkertassebagaibahanbakudarianakusahanya, perusahaantelahdikenaiPPh 22 senilaiRp 200.000,00. BerapakahbesarbebanPPh22 yang seharusnyadipungutatastransaksiantaraKoperasi Holing denganNy. Sima? Jawaban : BebanPPh22 = 0,1% x (100%/ 110%) x 110.000.000 = 0,1% x 100.000.000 = Rp1.000.000,00

  13. SanksiTarif CV. Tarumanegaramelakukanpembelian lima keranjangikanpatinsenilaiRp 1.500.000,00 per keranjanguntukkeperluanekspor, denganbiayapengirimansebesarRp 50.000,00 ditanggung Tn. Mulawarmansebagaipedagangpengumpul. Jika Tn. Purnawarmantidakmemiliki NPWP, berapakahbesarPPh 22 yang harusdipungutoleh PT. KutaiKartanegara? Jawaban : TarifPPh 22 = 2,5% x (1 + 100%) = 5% BebanPPh 22 = 5% x 5 x 1.500.000 = Rp 375.000,00 Bagi WP yang tidakmemiliki NPWP, tariflebihtinggi 100% untukPPh 22 tidak final. Ilustrasi 3B.4

  14. SaatTerutangdanPelunasan PemungutanpajakterutangdilakukansaatpembayarankecualiditetapkanberlainanolehMenkeu. Pengecualiantersebutantara lain: Saatpembayaranbeamasuk. Kecualijikapembayaranbeamasukditunda/ dibebaskan, pemungutandilakukansaatpenyelesaianPemberitahuanImporBarang(PIB). KegiatanImpor KegiatanPembelianBarang Saatpembayaran. PembelianHasilProduksi Saatpenjualan. PenjualanHasilProduksi/ PengolahanBarang Saatpenerbitandelivery order. Penyetoranhasilpungutandilakukanke Bank Persepsiatau Kantor Pos.

  15. ObjekDikecualikandariPemungutan (1) Imporbarangdan/ ataupenyerahanbarang yang berdasarkanketentuanperaturanperundang-undangantidakterutangPPh. Imporbarang yang dibebaskandaripungutan Bea Masukdan/ atau PPN. Imporsementara, jikapadawaktuimpornyanyata – nyatadimaksudkanuntukdieksporkembali. Imporkembali, yang meliputibarang – barang yang diimporkembalidalamkualitas yang samaataubarang yang telahdieksporuntukperbaikan, pengerjaandanpengujian yang memenuhisyarat yang ditentutaknDitjen Bea danCukai.

  16. ObjekDikecualikandariPemungutan(2) PembayaranataspengadaanbarangbagiinstitusipemerintahjikaberjumlahmaksimalRp 2.000.000,00 dantidakmerupakanpembayaranterpecah-pecah; ataujikaditujukanuntukpembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum/ PDAM, danbenda pos. Pembayaranuntukpembeliangabahdan/ atauberasolehPerumBulog. Emasbatangan yang akandiprosesuntukmenghasilkanbarangperhiasandariemas yang ditujukanuntukekspor. Pembayaranuntukpembelianbarangsehubungandenganpenggunaandana BOS.

  17. Ilustrasi 3B.5 Fa. KalinggamenandatanganikontrakdenganPemerintah Kota Pasuruanuntukmelakukanpenyediaan ATK senilaiRp 110.000.000,00. • BerapakahbesarbebanPPh 22? • Jikakontraktersebutmeliputi pula penyediaan 1000 lembarperangko nominal Rp6.000,00 at cost, berapakahbesarbebanPPh 22? Jawaban : • BebanPPh22 = 1,5% x 110.000.000 = 1,5% x 110.000.000 = Rp1.650.000,00 • BebanPPh 22 = 1,5% x (110.000.000 – 60.000.000) = 1,5% x 50.000.000 = Rp 750.000,00

  18. PengecualianPPh 22 • PengecualianmemerlukanbuktiberupaSuratketeranganBebasPPh 22 yang diterbitkanolehDirjenPajakuntuk: • Imporbarangdan/ ataupenyerahanbarang yang tidakterutangPPh. • Emasbatangan yang diprosesuntukmenghasilkanperhiasanuntukdiimpor. • PelaksanaanpengecualiandaripemungutanPPh 22 dilakukanolehDitjenBea danCukai, dengantatacarayang diaturolehDirjen Bea danCukaidan/ atauDitjenPajak.

  19. PPhPasal 23 LandasanHukum: Pasal 23 UU PPh PMK No. 244/ PMK.03/ 2008

  20. Definisi

  21. Pemotong, Penyetor, danPelapor

  22. TarifPajak

  23. LingkupJasaDikenaiPPh 23 (1)PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008 • Jasapenilai (appraisal); • Jasaaktuaris; • Jasaakuntansi, pembukuan, danatestasilaporankeuangan; • Jasaperancang (design); • Jasapengeboran (drilling) di bidangpenambanganminyakdan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukanolehbentukusahatetap (BUT); • Jasapenunjang di bidangpenambanganmigas; • Jasapenambangandanjasapenunjang di bidangpenambanganselainmigas; • Jasapenunjang di bidangpenerbangandanbandarudara; • Jasapenebanganhutan; • Jasapengolahanlimbah; • Jasapenyediatenagakerja (outsourcing services) • Jasaperantaradan/ataukeagenan;

  24. LingkupJasaDikenaiPPh 23 (2)PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008 • Jasadi bidangperdagangansurat-suratberharga , kecuali yang dilakukanoleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; • Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukanoleh KSEI; • Jasapengisiansuara (dubbing) dan/atausulihsuara; • Jasa mixing film; • Jasasehubungandengan software computer, termasukperawatan, pemeliharaandanperbaikan; • Jasainstalasi/pemasanganmesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukanolehWajibPajak yang ruanglingkupnya di bidangkonstruksidanmempunyaiizindan/atausertifikasisebagaipengusahakonstruksi; • Jasaperawatan/perbaikan/pemeliharaanmesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alattransportasi/kendaraandan/ataubangunan, selain yang dilakukanolehWajibPajak yang ruanglingkupnya di bidangkonstruksidanmempunyaiizindan/atausertifikasisebagaipengusahakonstruksi;

  25. LingkupJasaDikenaiPPh 23 (3)PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008 • Jasamaklon; • Jasapenyelidikandankeamanan; • Jasapenyelenggarakegiatanatau event organizer; • Jasapengepakan; • Jasapenyediaantempatdan/atauwaktudalam media masa, media luarruangatau media lain untukpenyampaianinformasi; • Jasapembasmianhama; • Jasakebersihanatau cleaning service; • Jasa catering atautataboga.

  26. Ilustrasi 3B.6 PT. Kanjuruhanmerupakansebuahbadanusaha yang bergerak di bidangpengolahanlimbah. Di tanggal1 Februari 2012 sebuahkontrakditandatanganiuntukmelaksanakantekniksanitary landfill di 10 lokasidenganimbalanjasasebesarRp 35.000.000,00. BerapakahbesarnyaPPh 23 yang dipotongolehklienterhadap PT. Kanjuruhan? Jawaban : BebanPPh 23 = 2% x 35.000.000 = Rp 700.000,00

  27. Ilustrasi 3B.7 Tn. Balaputradewamelakukanpeminjamanuangpada 1 Juli 2012 senilaiRp 1.000.000,00 kepada Tn. Samarotunggadengantingkatbunga 8% per tahun. Kesepakatanmensyaratkan Tn. Balaputradewamembayarkanbungapada 31 Juni 2012 dan 2013, sertamengembalikanseluruhpokokpinjamanpadasaatpembayaranbungakedua. BerapakahbesarbebanPPh 23 masing – masing di tahun 2012 dan 2013? Jawaban : BebanPPh 23 2012 = BebanPPh 23 2013 = 15% x 8% x 1.000.000 = 15% x 80.000 = Rp 120.000,00

  28. BesaranJumlahBruto

  29. Ilustrasi 3B.8 KoperasiBlambangandimintauntukmenyediakanmakanandanminumandalamkegiatansimposium regional padatanggal1 April 2012. KoperasiBlambanganberkewajibanmenyiapkanhidangandanmelakukanpengantarankelokasiacara, pakettersebutuntuk 300 orang dengannilaiRp 15.000,00 per orang. BerapakahbesarnyaPPh 23 yang dipotongolehklien? Jawaban : BebanPPh 23 = 2% x 300 x 15.000 = 2% x 4.500.000 = Rp 90.000,00

  30. Ilustrasi 3B.9 KoperasiPajajaranmemilikisebuahgelanggangolahraga yang disewakankepadaNn. DyahPitalokaselama 3 hari 3 malamuntukpenyelenggaraanpernikahanputrasematawayangnya. Atasmaksudmemastikankesempurnaanperhelatan, Nn. DyahPitalokamemintapenyediaantiga set generator yang harusdipindahkandarifasilitasproduksiKoperasiPajajaran. KeduapihakbersepakatatasnilaiRp 30.000.000,00 sebagaiakadataskeseluruhankontrak. Sebagaiinformasitambahan, KoperasiPajajarantelahmenggunakanacuanbiayasewa generator sebesarRp 250.000,00 per hari yang lebihtinggidaristandar normal Rp 50.000,00 per hariakibatharusdihentikannyakegiatanfasilitasproduksi. Berapakahbesarbebanpajak? Jawaban : BebanPPh 23 = 2% x 3 x 3 x 250.000 = 2% x 2.250.000 = Rp 45.000,00 BebanPPh Final = 10% x (30.000.000 – 2.250.000) = Rp 2.775.000,00

  31. KasusKhusus: Sinematografi • Royaltiadalahnilaiyang diterimaataudiperolehpemeganghakciptadenganmemberikanhakciptahasilkaryasinematografikepadapihaklain sebesar: • Seluruhpenghasilan, jikapihak lainberhakmengumumkandan/ ataumemperbanyakciptaannyadenganpersyaratantertentu;atau • 10% daribagihasil, jikapihak lainberhakmengumumkandan/ ataumemperbanyakciptaannyadenganpersyaratantertentudenganpolabagihasilantarapenciptadanpemilikbioskop.

  32. BuktiPendukungRincianTagihan

  33. Ilustrasi 3B.10 (1) Fa. Mengwisebagaipihakpertamapadatanggal 2 Maret 2012 menandatanganikontrakdenganKoperasiWora - Wariselakuperusahaanagenperiklanansebagaipihakkeduauntukmembuatmedia. Rincianketeranganterkaitnilaikontrakadalah: Pembelianmaterial iklanRp 35.000.000,00 Jasakonsultaniklan 7.500.000,00 Upahagen 5.000.000,00 Biayapemasanganiklankeperusahaan media 50.000.000,00 TotalRp 97.500.000,00 BerapakahbesarnyaPPh 23 yang dipotongantarsetiappihak yang terlibatdalamkontrakini?

  34. Ilustrasi 3B.10 (2) Jawaban : BebanPPh 23 dipotongKoperasiWora – WarikepadaFa. Mengwi, jikaterdapatbuktipendukungrinciantransaksi = 2% x (7.500.000 + 5.000.000) = 2% x 12.500.000 = Rp 250.000,00 Jikatidakterdapatbuktipendukungrinciantransaksi = 2% x (7.500.000 + 5.000.000 + 35.000.000) = 2% x 47.500.000 = Rp950.000,00 BebanPPh 23 dipotongFa. Mengwikepadaperusahaan media = 2% x 50.000.000 = Rp 1.000.000,00

  35. Ilustrasi 3B.11 CV. Daha yang beraktivitasmenyediakanAsistenRumahTangga (ART) mendapatkontrakuntukmenyediakan 5 orang ART, tetapitenagakerjadimaksudtetapmenjaditenagakerja CV. Daha. Kontrakmenyepakatibahwapembayaranataspenyerahanjasaoleh CV. DahaterdiriatasgajitenagakerjasebesarRp2.500.000,00 per orang per bulandanimbalanataspenyediaan ART sebesarRp 500.000,00 per bulan. BerapakahbesarnyaPPh 23 yang dipotongolehklien? Jawaban : Jikaterdapatbuktipendukungatasrincianbesarnyatagihan, makaBebanPPh 23 = 2% x 500.000 = Rp 10.000,00 Jikatidakterdapatbuktipendukungatasrincianbesarnyatagihan, makaBebanPPh 23 = 2% x 13.000.000 = Rp260.000,00

  36. ObjekDikecualikandariPemungutan Penghasilan yang dibayaratauterutangkepada bank. Sewa yang dibayarkanatauterutangsehubungandengansewadenganhakopsi. • Dividen yang diterimaataudiperoleh PT. daribadanusaha yang didirikandanberkedudukan di Indonesia dengansyarat: • Dividenberasaldaricadanganlaba yang ditahan. • Kepemilikansaham paling rendah 25% darijumlah yang disetor. Bagianlabadaripersekutuan yang modalnyatidakterdiriatassaham – saham. SHU Koperasi. Penghasilan yang dibayaratauterutangkepadabadanusahaataujasakeuangan (penyalurpinjaman/ pembiayaansesuai PMK).

  37. Ilustrasi 3B.12 (1) PT. Sriwijayamerupakanpenanamsahamterbesar di PT. Palembang dengankepemilikansejumlah 100.000 lembarsahambiasadari total 500.000 lembar yang beredardan 1.000.000 lembar yang diotorisasi. Di tahun 2012, PT. Palembang membagikandividenkassenilai total Rp 75.000.000 bagiseluruhpemegangsahambiasa. BerapakahbesarbebanPPh 23 ataspenghasilandividen PT. Sriwijaya? Bagaimanaperubahanatasjawabananda di point (a) jikaternyata PT. Sriwijayahanyamemiliki 300.000 sahamberedar? Bagaimanaperubahanatasjawabananda di point (a) jika PT. Sriwijayamelakukanstocksplitdenganrasio 3:1 sebelumpengumumanpembagiandividen? Bagaimanaperubahanatasjawabananda di point (a) jikaternyata PT. SriwijayahanyamengkreditkanakunLabaDitahansebesarRp 25.000.000,00 ataspembagiandividentersebut?

  38. Ilustrasi 3B.12 (2) Jawaban : BebanPPh 23 = 15% x (100.000/ 500.000) x 75.000.000 = 15% x 15.000.000 = Rp 2.250.000,00 BebanPPh 23 yang dikenakanakanberubahmenjadiRp 0,00. Hal inidisebabkankarenakepemilikan PT. Sriwijayadengandemikianmencapai 33% sehinggapendapatanatasdividendari PT. Palembang dikecualikandariobjekpajak. BebanPPh 23 yang dikenakanakantetapsenilaiRp 2.250.000,00 sebabtidakterdapatperubahanproporsikepemilikandanjumlahdividen yang dibagikan. BebanPPh 23 = 15% x (100.000/ 500.000) x 25.000.000 = 15% x 55.000.000 = Rp 750.000,00

  39. SaatTerutang, Penyetoran, danPelaporan Saatterutangadalahpadaakhirbulandilakukannyapembayaranatauakhirbulanterutangnyapenghasilan yang bersangkutan, tergantung yang lebihdahuluterjadi. Saatpenyetoranselambat-lambatnyaadalahtanggal 10 bulantakwimberikutnyasetelahbulansaatterutangnyapajak. SaatpelaporanSuratPemberitahuanMasaolehpemotongselambat-lambatnyaadalah 20 harisetelahmasapajakberakhir. Pemotongwajibmemberikantandabuktipemotongankepada WP dalamnegeriatau BUT yang dipotong.

  40. DialektikaPajak:Liquidating Dividend

  41. Referensi Fitriandi, Primanditadkk. 2011. “KompilasiUndang – UndangPerpajakanTerlengkap” . Jakarta: PenerbitSalembaEmpat. Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: PenerbitSalembaEmpat.

  42. TerimaKasih Dr. Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com 081318227080/ 08161932935 http:/staff.blog.ac.id/martani/

More Related