“KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT)”

1. DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA “KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT)” Oleh: Dr Dadan Kusdiana Direktur Bioenergi Seminar Nasional Kimia 2013 “Energi Terbarukan, Solusi EnergiMasa Depan Bangsa” Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta, 18 Mei 2013

2. DAFTAR ISI • PENDAHULUAN • KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EBT • STRATEGI PENGEMBANGAN EBT • MEKANISME PENGEMBANGAN EBT • TANTANGAN DAN UPAYA DALAM PENGEMBANGAN EBT • PENUTUP

3. I. PENDAHULUAN

4. LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN EBT 1. Pertumbuhankebutuhanenergiterusmeningkatrata-rata 7% pertahun, belum diimbangi dengan suplai energi yang cukup; • Ketergantungan terhadap Energi Fosil khususnya minyak bumi masih tinggi sedangkan cadangannya semakin terbatas dan harganya sangat berfluktuasi; • Pemanfaatan energi terbarukan belum optimal sedangkan potensinya sangat besar; • Jumlah subsidi energi (BBM) nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai subsidi tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan lainnya seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan; • Akses masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas: • Hal tersebut dapat dilihat dari rasio elektrifikasi tahun 2012 sebesar 76.56 % (23.44 % rumah tangga belum berlistrik); • Pengembangan infrastruktur energi ke daerah perdesaan/terpencil dan pulau-pulau terluar belum maksimal. • Pemanfaatan energi terbarukan sangat berkaitan dengan isu lingkungan karena pemanfaatannya mengeluarkan emisi yang sangat rendah. Hal tersebut selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan komitmen nasional penurunan emisi 26% pada tahun 2020.

5. II. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EBT

6. KEBIJAKAN DAN REGULASIPENGEMBANGAN EBT • UU No. 30 tahun 2007 tentangEnergi. • UU No. 27/2003 tentangPanasBumi. • PP No. 3 Tahun 2005 tentangPenyediaandanPemanfaatanTenagaListrik. • Kepmen ESDM No. 0002 tahun 2004 tentangKebijakanEnergiHijau. • Inpres No. 1 Tahun 2006 tentangPenyediaandanPemanfaatanBahanBakarNabati (biofuel) sebagaiBahanBakarLain. • Inpres No. 2 Tahun 2006 tentangPenyediaandanPemanfaatan Batubara yang dicairkan (liquefied coal) sebagaiBahanBakarLain. • Permen ESDM No. 32/2008tentangPenyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. • Permen ESDM No. 4/2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik.

7. UU No. 30/2007 Tentang Energi • Mengaturpenyediaandanpemanfaatanenergisecaraberkelanjutan. • Memprioritaskanpenyediaandanpemanfaatanenergibarudanterbarukansertakonservasienergi. • Pemerintahdanpemerintahdaerahmenyediakankemudahan/insentifbagipengembangenergibaruterbarukandankonservasienergi.

8. KEBIJAKAN UTAMA EBT: Undang-undang 30/2007 “Prioritas penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan” • KONSERVASI ENERGI untukmeningkatkanefisiensipenggunaanenergidisisisuplaidanpemanfaatan(Demand Side), antara lain sektorindustri, transportasi, rumahtangga, dankomersial. • DIVERSIFIKASI ENERGIuntukmeningkatkanpangsaenergibaruterbarukandalambauranenerginasional(Supply Side), antara lain • EnergiBaru • Batubara Tercairkan (Liqiufied Coal) • Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane) • Batubara Tergaskan (Gasified Coal) • Nuklir • Hidrogen • Metana yang lain • EnergiTerbarukan • PanasBumi, • Aliran dan Terjunan Air (Hidro), • Bioenergi, • SinarMatahari, • Angin, • Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut.

9. UU No. 27/2003 Tentang Panas Bumi Mengaturpengelolaandanpengembangansumberenergipanasbumibaiksebagaikomodititambangmaupunsebagaisumberenergibagipemanfaatanlangsungdantidaklangsung (listrik). Target pengembanganpanasbumiuntukpembangkittenagalistrikadalah 9500 MW padatahun2025.

10. PP No. 03/2005 dan PP No. 26/2006Tentang Penyediaan & PemanfaatanTenagaListrik • Mengaturusahapenyediaandanpemanfaatantenagalistrik • Memprioritaskanpemanfaatansumberenergiterbarukanuntukpembangkitanlistrik

11. TARGET BAURAN ENERGI PRIMER NASIONAL: Peraturan Presiden 5/2006 KONDISI SAAT INI TAHUN 2011 TARGET TAHUN 2025 PERPRES 5/2006 Nuklir, Hidro, Surya, Angin, dan EBT lainnya 5% Panas Bumi 5% Batubara Tercairkan 2% BBN 5% ElastisitasEnergi = 1,65 PangsaEnergi Non Fosil 5% • Elastisitasenergikurangdari 1 pada 2025 • MengoptimalkanSumberEnergiBaru dan Energi Terbarukan

12. PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) • InstruksikepadaMenkoPerekonomian, 12 Menteriterkait, Gubernur, danWalikotauntukpengembangan BBN sesuaitugasmasing-masing. • Pengembangan BBN meliputipengembanganbahanbaku, teknologiprosessampaidenganniaga yang merupakantugasbersamalintasKementerian.

13. PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN BBNSesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penydiaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain

14. Regulasi Harga Jual Listrik • Permen ESDM No. 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik: • Harga jual ditetapkan oleh Pemerintah. • Tidak perlu negosiasi dengan PT PLN. • Menggunakan dokumen Perjanjian Jual Beli yang standar. • Bisa dilakukan sebagai IPP, atau kelebihan tenaga listrik (excess power). • Untuk pembangkit listrik yang off-grid, harga jual ditetapkan oleh Bupati

15. HARGA JUAL LISTRIK (FEED IN TARIFF) BERBASIS BIOMASSA, BIOGAS DAN SAMPAH KOTA (MUNICIPAL SOLID WASTE) (PERTURAN MENTERI ESDM NOMOR 4 TAHUN 2012) • Untuk hargapembeliantenagalistrikdari Biomassa dan Biogas berlaku faktor F yang merupakan faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik dan ditetapkansebagaiberikut: • Wilayah Jawa, Bali, Sumatera: F = 1 • Wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT: F = 1,2 • Wilayah Maluku dan Papua : F = 1,3 *) Sesuai UU nomorNo. 18 Tahun 2008 tentangpengelolaansampah

16. III. STRATEGI PENGEMBANGAN EBT

17. STRATEGI PENGEMBANGAN EBT • Pembangunan percontohan PLT Angin, PLT Arus laut dan gelombang dalam rangka penyiapan tahapan komersialisasinya. • Peningkatan pasokan tenaga listrik nasional melalui pengembangan PLT Panas Bumi dan PLT Air. • Pengembangan PLT Bioenergi termasuk yang berbasis limbah pertanian dan sampah kota untuk penyediaan listrik sekaligus peningkatan kebersihan lingkungan. • Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (dalam bentuk padat, gas dan cair) untuk subtitusi Bahan Bakar Minyak di sektor transportasi, industri (khususnya industri pertambangan mineral dan batubara) serta sektor pembangkit listrik. • Peningkatan akses energi listrik pada daerah terpencil, pulau kecil, dan daerah perbatasan melalui PLT Mikro Hidro dan PLT Surya.

18. IV. MEKANISME PENGEMBANGAN EBT

19. MEKANISME PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN Penciptaan pasar Diantaranya melalui kewajiban penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati/BBN, kewajiban PLN untuk membeli listrik,penerapan SNI, dll). Pemberian subsidi Telah berjalan sejak 2009, subsidi diberikan kepada off taker yaitu PT. Pertamina dengan dasar perhitungan selisih harga BBM dengan harga BBN. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi bisnis BBN yang sesuai dengan tingkat keekonomiannya. Penetapan Harga Jual Listrik (Feed-in Tariff) Ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM yang mengatur harga jual listrik dari energi terbarukan yang dibeli oleh PLN. Melalui penetapan harga jual listrik ini diharapkan akan mempersingkat proses khususnya negosiasi harga. Pemberian insentif dan kemudahan (pajak, bea masuk, prosedur perizinan yang lebih sederhana) Penyediaan anggaran dan pendukung lainnya

20. PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN • Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Air (Hidro) • Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap II • PLTPanas Bumi = 3.967 MW • PLTA (Hidro) = 1.174 MW • Pengembangan Bioenergi • Bahan Bakar Nabati Cair yakni : • Biodiesel (bahan baku: minyak nabati seperti minyak kelapa sawit (CPO), kelapa, jarak pagar, nyamplung, kemiri sunan) substitusiminyak solar • Bioethanol (bahan baku: Tanaman yang mengandung pati/gula seperti tebu/molasses, singkong, sagu, sorgum, nipah, aren, dan ligno selulosa) substitusibensin • Biooil yang digunakan untuk substitusi MFO (Marine Fuel Oil) dan mesin diesel putaran rendah • Bahan Bakar Nabati Gas: biogas yang dihasilkan dari proses anaerobic digestion (kotoran ternak, biogas limbah sampah kota dan limbah industri) maupun dari proses hasil gasifikasi. • Bahan Bakar Nabati Padat: Pelet dan briket , biomassa, limbah industri pertanian, industri kayu dan sampah kota • Pengembangan Aneka Energi Baru dan Terbarukan (Listrik dan Non Listrik) Tenaga Air, Sinar Matahari, Angin, Samudera, dan Hidrogen.

21. Kebijakan Bahan Bakar Nabati PENGEMBANGAN BBN SEBAGAI SUBSTITUSI BBM PERATURAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2006 tentang kebijakan energi nasional Target BBN pada tahun 2025 sebesar 5% dari Bauran Energi Nasional INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2006 tentangpenyediaan, danpemanfaatanbahanbakarnabati (biofuel) sebagaibahanbakar lain PERATURAN MENTERI ESDM NO. 32 TAHUN 2008 tentangpenyediaan, pemanfaatan,dantataniagabahanbakarnabati(biofuel)sebagaibahanbakar lain Instruksi kepada Menteri Terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka mempercepat penyediaan dan pemanfaatan BBN Mandatori pemanfaatan BBN pada sektor Transportasi, Industri, Komersial, dan Pembangkitan Listrik

22. Pemanfaatanbahanbakarnabatitelahdimulaisejaktahun 2006 denganditerbitkannyaInstruksiPresidenNomor 1 Tahun 2006 IMPLEMENTASI PROGRAM BAHAN BAKAR NABATI DI INDONESIA Mulaitahun 2009, Pemerintahmemberlakukankebijakan mandatory pemanfaatan BBN padasektortransportasi, industridanpembangkitlistrikmelaluiPeraturanMenteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008. Industri BBN telah berkembang di Indonesia. Saat ini, kapasitas terpasang BBN untuk jenis biodiesel sebesar 4,25 juta KL, dan bioethanol sebesar 153 ribu KL per tahun. Saatini terdapat 23 produsen biodiesel dan 7 produsen bioethanol yang telah memiliki izin usaha niaga BBN. Pemanfaatan BBNsaatinitelahdilakukan pada: Sektor transportasi (B-7,5 pada BBM PSO dan B-2 pada BBM Non PSO), Subsektor industri (B-2 industri pertambangan mineral dan batubara) dan akan diperluas pada subsektor industri lainnya secara bertahap Sektor pembangkitan listrik. Target pemanfaatan BBN Tahun 2013 adalah: a. Pemanfaatan biodiesel di sektor transportasi PSO meningkat menjadi B-10 b. Pemanfaatan bioethanol di sektor transportasi PSO minimal 100.000 kL

23. PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI NASIONAL 2009 – 2013 *) Status 18 April 2013

24. REALISASI MANDATORY PEMANFAATAN BBN Biodiesel Bioethanol**) *) Realisasi sampai dengan 17 Maret 2013 **) Belum ada realisasi pemanfaatan Bioethanol karena belum disetujuinya revisi Harga Indeks Pasar BBN oleh Kementerian Keuangan

25. V. TANTANGAN DAN UPAYA DALAM PENGEMBANGAN EBT

26. Tantangan Pengembangan EBT • Biayainvestasiawaluntukimplementasiteknologienergialternatif. • Minatswastakhususnyadibidangbisnisteknologienergialternatifmasihsangatkurangkarenapasarnyamasihterbatas. • Kemampuanjasadanindustriteknologienergialternatifdalamnegerimasihkurang. • Subsidi yang terlalu lama untuk BBM mengakibatkanpeningkatanpemanfaatanenergialternatifsemakinsulit. • Kurangnyakebijakan yang bersifatoperasionaluntukenergialternatif. • Kemampuan SDM relatifrendahterutamauntukenergialternatif yang belumkomersial.

27. UpayaPengembanganEBT Menghapussubsidiharga BBM secarabertahap. Menetapkanhargaenergisesuaidengankeekonomiannya. Menyusunkebijakanpengembanganalternatif. Mendorongpeningkatankemampuan SDM denganmenerapkanregulasi yang berbasiskompetensi. Mendorongberkembangnyaindustripenunjang.

28. VI. PENUTUP

29. PENUTUP (1) • Pengembangan energiterbarukansangat penting sebagai sumber penyediaan kebutuhan energi di masa mendatang, mengingat keterbatasan cadangan energi konvensional (minyak dan gas bumi serta batubara) dan harganya yang fluktuatif. • Pengembangan dan pemanfaatan energiterbarukanselain dalam rangka peningkatan keamanan pasokan energi (security of supply) juga merupakan salah satu upaya dalam mitigasi gas rumah kaca karena energiterbarukanmerupakan energi bersih. • Pengembangan dan pemanfaatan energiterbarukankhususnyaBahan Bakar Nabati sangat berdampak positif pada perekonomian karena akan mengembangankan industri hilir pertanian, peningkatan nilai tambah produk, dan dampak positif pada neraca perdagangan karena akan mengurangi impor BBM yang semakin besar. • Pemerintah akan terus berupaya khususnya dalam updating kebijakan dan regulasi untuk mendorong bisnisdaninvestasidibidangenergiterbarukan.

30. PENUTUP (2)PERAN MAHASISWA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN • Dalam mengembangkanenergiterbarukandiperlukan dukungan dan sinergisme seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran mahasiswa yang dapat diwujudkanmelalui antara lain : • Pelaksanaan studi dan penelitian untuk meningkatkan penguasaan teknologi pengembangan energiterbarukan. • Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kerja Praktek di tengah masyarakat untuk meningkatkan pemahaman diri sendiri maupun masyarakat di sekitarnya tentang pentingnya pengembangan dan pemanfaatan energiterbarukan di Indonesia. • Sebagai agen dalam mengedukasi masyarakat untuk mendukung percepatan pengembangan dan pemanfaatan energiterbarukan, antara lain memberikan pemahaman mengenai bahaya penerapan subsidi yang terlalu lama terhadap energi fosil.

31. Terima Kasih www.ebtke.esdm.go.id 31

32. PERTUMBUHAN KEBUTUHAN ENERGI Pertumbuhan Ekonomi GDP( RP. Trliun) Pertumbuhan Kebutuhan Energi 3,943 6.1% Kebutuhan Energi (Juta SBM) 2,177 1,316 7.1% 712 Pertumbuhan Penduduk Penduduk (Juta) 256 1.1% 231

33. KONSUMSI DAN PENYEDIAAN ENERGI PRIMER 739,5 Rumah Tangga 11,4 % DEMAND (dalamjuta SBM) 594,6 Komersial 3,7% Permintaan Semakin Tinggi Ketergantungan Pada Energi Fosil Meningkat 508,9 Transportasi 40,6% 350,9 248,0 18,5% 2,5% Industri 44,2% 30,7% 48,2% 56,6 % Minyak Bumi 46,93%` 4,6% 34,2 % 4,5 % Batubara 26,4% 525,4 700,4 726,7 Gas Bumi 21,9 % 896,4 EBT 4,8 % SUPPLY (dalamjuta SBM) 1066,0

34. POTENSI DAN PRODUKSI ENERGI

35. TREND SUBSIDI ENERGI 2009-2013 – *) Perkiraan Realisasi **) APBN

36. PERKEMBANGAN RASIO ELEKTRIFIKASI S.D. TAHUN 2012 Category : > 60 % 41 - 60 % 20 - 40 % Kaltim 73,32% NAD 90,96% Kaltim 73,08% Sumut 86,70% Kepri 83,56% Gorontalo 60,99% Sulut 76,22% Riau 85,09% Papua Barat 67,88% Malut 74,12% Kalbar 71,46% Sumsel 73,97.% Sumbar 76,14% Sulbar 66,65% Sulteng 66,83% Sultra 60,53% Babel 94,13% Jambi 70,37% Kalsel 76,74% Jakarta 99,99% Maluku 72,07% Bengkulu 79,37% Bali 74,31% Sulsel 76,29% Papua 34,62% Banten 77,52% Lampung 74,91% NTT 53,42% Jatim 74,31% Jabar 76,03% DIY 77,26% NTB 53,63% Jateng 79,95%

37. KOMITMEN NASIONAL PENGURANGAN GAS RUMAH KACA KomitmenPresidenpada G-20 Pittsburgh dan COP15 untukmengurangiemisi gas rumahkacapadatahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 26% (767 jt Ton) 41% Upayasendiridandukunganinternasional Upayasendiri Melalui pengembangan energi baru terbarukan, pelaksanaan konservasi energi, dan perluasan penggunaan energi fosil rendah karbon (fuel switching)