RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI

1. RENCANA STRATEGISTEKNOLOGI INFORMASI

2. Buku Acuan • Cassidy, A, 1998, A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning, St Lucie Press • Ward, J and Peppard, J, 2002, Strategic Planning for Information Systems, John Wiley & Sons, Ltd.

3. PERSPEKTIF DUNIA TIK DI INDONESIA • Visi Presiden RI terhadap TIK • “Masyarakat informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari kegunaan dan manfaat informasi …” • “Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini…” • “… Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi…” • “… Dalam kerangka masyarakat berbasis pengetahuan inilah, teknologi informasi diharuskan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas …”` • “… Kita sungguh berharap, teknologi informasi benar-benar dapat menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju …”

4. Menkominfo “Berbagai kebijakan akan kita introduksi agar kompetisi di sektor TIK terjadi” “Departemen Kominfo akan menjadi departemen yang paling powerful as a leading edge karena bangsa yang maju sangat tergantung pada teknologi maju, ie. Telematika” “Kita tidak mungkin membangun sendiri. Kita harus ciptakan iklim yang kondusif, regulasi yang mendukung, supaya private sektor dan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan TIK ikut berpartisipasi”

5. Country Development

6. 0 Tidak tahu dan tidak peduli pentingnya informasi dan teknologi . 1 Pernah menggunakan ICT 5 5 untuk memperoleh pengetahuan . 4 4 2 Telah berkali - kali menggunakan ICT untuk 3 3 pengetahuan . 3 Memiliki standar penguasaan 2 2 dan pemahaman terhadap informasi dan ICT. 1 1 4 ICT meningkatkan kinerja aktifitas kehidupan . 0 0 5 Menganggap informasi dan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan . Tingkat e-Literacy Masyarakat Indonesia

7. RANGKING TIK INDONESIA

8. Level e-Readiness Indonesia Studi Internasional Ranking e-Readiness Indonesia : • 38 (Tahun 2000) • 54 (Tahun 2001) • 52 (Tahun 2002) Posisi e-Readiness Indonesia berada pada katagori moderat sampai terlambat Sumber: Economist Intelligence Unit (EIU) 8

9. Perkembangan Industri TI di Indonesia Source dari IDC Pertumbuhan TI di Indonesia sungguh sangat tertinggal Dibandingkan dengan hasil yang dicapai di negara Tetangga 9

10. Perkembangan Industri TI di Indonesia Source dari IDC Apakah kita dapat mencapai hasil yang LEBIH BAIK lagi ? Dengan IKLIM USAHA yang lebih baik dapat dicapai hasil yang lebih baik 10

11. Perkembangan Industri TI di Indonesia 11

12. 12,66% Jasa 7,85% S/W 79,49% H/W

13. INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI • Wilayah Kepulauan (terdiri dari 17,508 pulau) • Populasi lebih dari 220 juta

14. Teledensitas • Kota Besar ( 11 – 25 % ). • Pedesaan ( 0.2 % ). ± 43.022 desa tanpa akses telepon (64.4 % dari 66.778 desa). • Penetrasi Infrastruktur : • 7.82 juta fixed line (± 3 % dari penduduk). • ± 24 juta telepon seluler (11 %).

15. Target 2005 2009 ISP (software house) 100 500 Software Developer (per 1000 penduduk) 0,1 – 0,4 0,5 - 1,5 Penetrasi PC 0 – 11% (5 juta) 10 – 30% (12 juta) e-Education (OSOL + Education Content) <100 50.000? Piracy Rate 60 - 80% 40 – 60% 20 – 30% (G7 Countries) e-Govt website menyediakan transaksi layanan publik & internal e-govt (interoperabilitas) Target 2005 - 2009

16. Pelanggan dan Pengguna Internet Tabel : Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (kumulatif)* perkiraan s/d akhir 2005

17. Growth Cellular, Fixed and Internet

18. VISI : Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015) • 50 % Penduduk Terhubung Ke ICT • 100 % Penduduk akses TV dan RADIO • DESA • UNIVERSITAS, AKADEMI, • SMU, SMP, SD • PUSAT ILMU DAN PENELITIAN • PERPUSTAKAAN UMUM • PUSAT KEBUDAYAAN • MUSEUM, ARSIP, POS • RUMAH SAKIT, • PEMERINTAH PUSAT website dan alamat e-mail • PEMDA website dan alamat e-mail TERHUBUNG ICT

19. Kota A pada tahun 2001 akhir mengembangkan Master Plan E-Government yang mencakup identifikasi arsitektur TI, organisasi dan portofolio proyek TI sampai dengan 2005 Master Plan yang disusun tidak pernah diratifikasi oleh semua unit kerja yang ada, sehingga setiap tahun masih ada proyek pengembangan sistem TI di banyak unit kerja dengan nama yang disamarkan sedemikian rupa Tahun 2002 – 2005 dieksekusi proyek-proyek TI yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Master Plan, karena komitmen anggaran yang tidak pasti atas portofolio yang direncanakan Di lain pihak, KPDE melaksanakan beberapa proyek seperti multimedia room dan dokomuntasi multimedia yang nilai berlipat kali dibandingkan anggaran E-Government Akhir 2004 diadakan review yang memperlihatkan investasi selama 3 tahun terakhir tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan bisnis Analisa ketidakoptimalan E-Government: Master Plan tidak mempunyai kekuatan formal, sekedar kajian yang pernah disusun oleh KPDE, sehingga posisi strategis E-Government tidak pernah terealisasi secara optimal & tidak merasa wajib diikuti oleh unit-unit kerja seluruhnya Organisasi pengambilan keputusan tidak cukup kuat memastikan integrasi arsitektur, pengelolaan portofolio proyek TI dan eksekusi proyek-proyek TI tahunan Lemahnya koordinasi KPDE dan unit-unit kerja lain dalam perencanaan tahunan proyek TI Pengembangan E-Government di sebuah Kota 1 Studi kasus yang memperlihatkan lemahnya IT Governance, terutama pada sektor pengembangan dan operasional E-Government

20. Instansi A (Konsep A) Instansi C (Konsep C) Konsep Terintegrasi SIN Nasional?? Instansi B (Konsep B) Studi kasus yang memperlihatkan lemahnya IT Governance, terutama pada sektor pengembangan dan operasional E-Government Pengembangan & Implementasi SIN (Single Identity Number) 2 Analisa Singkat : • Sebagai salah satu flagship utama nasional, pola perencanaan yang masih belum terintegrasi sepenuhnya sangat berpotensi menciptakan inefisiensi investasi dan ketidakoptimalan desain sistem solusi • Kehadiran Dewan TIK Nasional di akhir tahun 2006 idealnya bisa jadi “clearing house” bagi semua instansi yang berkepentingan, untuk menjamin output akhir yang paling optimal bagi kepentingan publik

21. Analisa Riset & Framework/Riset Terkini Analisa Karakteristik Sistem TI Indonesia Pola generik IT Governance Telah diimplementasikan Tingkat maturity ICT nasional: Penggunaan, Organisasi, SDM Adopsi framework/standar Internasional harus disesuaikan Dengan konteks bisnis Regulasi di luar ICT yang Akan berpengaruh langsung thd Implementasi ICT nasional Pola adopsi negara lain Atas framework/standar Yang ada saat ini Karakteristik proses bisnis dan Organisasi eksisting Mengapa Indonesia membutuhkan model IT Governance tersendiri? Tetap Berbasis Best Practices Sesuai Konteks Bisnis & Resiko IT Governance Indonesia

22. Filosofi Dasar • Menjamin keselarasan antara TI dan bisnis, memungkinkan bisnis dan memaksimalkan manfaat • Menjamin pengelolaan sumberdaya TI yang efisien dan efektif • Menjamin pengelolaan resiko terkait TI secara proporsional • Menjamin integrasi TI Nasional Pengukuran Kinerja Proses Tata Kelola Struktur Tata Kelola Kerangka Konseptual Model IT Governance Indonesia Model konseptual IT Governance ini berbasis pada struktur, kultur dan strategi organisasi. Model ini mencakup 3 hal: struktur tata kelola (the WHO of IT Governance), proses tata kelola (the HOW of IT Governance), dan pengukuran kinerja tata kelola.

23. Terima Kasih