Kebijakan pemekaran melalui hak inisiatif dewan perwakilan rakyat republik indonesia ( dpr ri )

1. Kebijakanpemekaranmelaluihakinisiatifdewanperwakilanrakyatrepublikindonesia (dprri) Drs. AgunGunandjarSudarsa, Bc.IP., M.Si

2. PENDAHULUAN • Secara Umum Implikasi Positif Pemekaran Daerah, Antara Lain: 1.  Terbentuknya daerah otonom baru akan membuka lapangan pekerjaan karena adanya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan serta infra struktur.

3. 2. Dengan terbentuknya daerah otonomi baru yang diikuti mengalirnya dana perimbangan, akan menyebabkan bertumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Dengan semakin dekatnya pusat pemerintahan karena terbentuknya daerah otomi baru, maka akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. 

4. 4. Dalam pelayanan pendidikan, terdapat kecenderungan meningkatnya sarana sekolah maupun tenaga pengajar di berbagai tingkat pendidikan. Tujuan Pemekaran Daerah Antara Lain: 1.  Mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik. 2.   Melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. 3.   Pengelolaan potensi daerah menjadi lebih efektif. 4.   Peningkatan keamanan dan ketertiban di daerah 5.   Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

5. Lembaga politik yang terlibat dalam proses legislasi 1. Melalui usul inisiatif  DPR, rujukan yang dimasukan berdasarkan UUD 45, yang diimplementasikan dalam UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 69, Pasal 71 huruf c, Pasal 78 huruf a, Pasal 142 ayat 1, Pasal 206 dan TATIB DPR RI ) 2.  Melalui Presiden (pemerintah) rujukan berdasarkan UUD 45 Pasal 5 yang diimplementasikan juga dalam UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 144. 3.  Melalui DPD (rujukan yang dimasukan berdasarkan UUD 45, yang diimplementasikan dalam UU No.27 Tahun 2009 tentang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 146, Pasal 23 ayat 1 huruf a.

6. PERJALANAN UU PEMEKARAN

7. PEMASALAHAN HASIL DOB PEMEKARAN

8. 3. Banyakevaluasi yang secaragamblangmenggambarkankegagalanpemekaranwilayah. Para pejabat pemerintah termasukPresiden SBY pun, mengeluhkankegagalaninikarenahasilevaluasiterakhirdatangdariDewanPertimbanganOtonomi Daerah (DPOD), yang menyebutkanbahwa:

10. Namunterbitnya UU 32/2004: Pemerintah Daerah & UU 33/2004: PerimbanganKeuanganAntara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah, yang tetapkanadanya DAU & DAK, alokasidanapusatkedaerahterusmeningkat. Sementaraitu, alokasidanapusatkedaerahpemekarannaik lima kali lipat. Sedangkandanauntukdaerah non pemekaranhanyanaikdua kali lipat. • Sumber: RyaasRasyid, “OtonomiDaeah • Dalam Negara Kesatuan” Yogyakarta, • PustakaPelajar, hlm.210-211

12. Perlunya Grand Design Penataan Otonomi Daerah

13. 1.   Urusan Pemerintahan, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berdasarkan pengaturan dalam UU No.32 / 2004. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU 32/2004 ada tiga criteria yang dipakai dalam membagi urusan pemerintahaan yaitu : eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi. Berdasarkan criteria tersebut akan tersusun pembagian Kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabuapten / kota.

14. 2.    Kelembagaan; kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah (untuk pejabat politik dan perangkat daerah). 3.    Personil 4.    Keuangan Daerah 5.    Perwakilan Daerah 6.    Pelayanan public 7.    Pengawasan

15. ke 7 (ketujuh) elemendasardiatasmerupakanelemen “generic” yang nantinyaakanditatadandituangkandalam Grand Design Otonomi Daerah. Tujuandalam Grand Design Otonomi Daerah tersebutyaitu: Grand design itu, akanmenjadibahanpertimbanganevaluasidaerahpemekaran. Sebab, dengan grand design tersebut, Pemerintah (Kemendagri) akanmampumemahamiposisidaerahsaatini.

16. Sehingga, Pemerintah bisa mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan daerah pemekaran itu apa saja dan mencari solusinya. 2. Grand design tersebut harus mampu memberikan dasar penghapusan daerah pemekaran yang dinilai tidak sukses menjalankan pemerintahannya, yang daitur dalam Peraturan Pemerintah (PP). SEKIAN TERIMAKASIH

17. PARTAI GOLKAR :KARYA KEKARYAAN - KARYA SIAGA GATRA PRAJA