KONTEKS Pembentukan Kebijakan di Era Desentralisasi

1. PENGUATAN HUBUNGAN ANGGOTA DPR/DPD DENGAN KONSTITUEN BAGI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN YANG MEREPRESENTASIKAN KEPENTINGAN DAERAH MELALUI PELEMBAGAAN RUMAH ASPIRASI

2. KONTEKS Pembentukan Kebijakan di Era Desentralisasi • Makna desentralisasi bukan semata pelimpahan wewenang kepada daerah, namun melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta menciptakan partisipasi warga yang efektif. • Banyak bukti menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat (baik eksekutif maupun legislatif) masih kurang mencerminkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat daerah. • Pola komunikasi antara masyarakat dengan wakilnya di DPR maupun DPD akan menentukan tingkat kesesuaian kebijakan dan program pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah. • Idealnya, Pola komunikasi antara DPR/DPD dan konsituten daerah dalam penentuan agenda kebijakan nasional bercirikan adanya keterbukaan, keterjangkauan, dan partisipasi. • Bagian yang penting dari semua ini adalah ketersediaan bukti dan informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan dan tindakan.

3. KONTEKS Komunikasi Publik dan Hubungan Konstituen • Pola dan model komunikasi untuk menghubungkan aspirasi stakeholders daerah (Pemda, DPRD, dan masyarakat/CSO) dengan anggota DPR dan DPD belum optimal dan sistematis. Bahkan komunikasi antara sesama anggota DPR/DPD maupun antara anggota DPR dengan DPD yang berasal dari daerah yang sama dirasakan sangat lemah. • Terjadi kebuntuan komunikasi politik akibat adanya kesan negatif pada anggota DPR dan DPD yang dianggap arogan, tertutup, dan tidak tersentuh. • Partisipasi dan pengaruh daerah selama ini lebih bersifat privat, sektoral, dan terfragmentasi. Sangat tergantung modal dan kekuatan lobby kepada individu anggota DPR/DPD maupun pejabat di lingkungan eksekutif. • Saluran dan media yang disediakan dirasakan masih belum memadai untuk memperoleh dan mengolah aspirasi masyarakat karena lalu-lintas aspirasi belum disosialisasikan, diorganisir dan dikelola dengan cukup baik. • Perlunya terus mendorong evidence based policy advocacy (advokasi kebijakan berdasarkan bukti/riset) di tingkat pusat maupun daerah dan ini bisa dilakukan melalui suatu wadah “Rumah Aspirasi” secara lebih terorganisasi. • Pada prinsipnya, dengan penguatan yang tepat pada proses komunikasi dan interaksi antara daerah dan pusat , kebijakan Pusat akan lebih tepat guna dan mudah diterapkan

4. Jalur Aspirasi kepada Anggota DPR dan DPD (Kondisi Umum /Model Eksisting) STAKEHOLDER DAERAH MEDIA Media Massa Individual CSO Forum DPRD Setjen DPR/DPD Anggota DPD Pemda Anggota DPR Reses / JASMARA Sektor Bisnis Rumah Aspirasi Daerah Lembaga Akademik Rumah Konstituen Ormas Media Massa

5. Kelebihan dan Kekurangan Model Aspirasi kepada Anggota DPR dan DPD Saat Ini

6. Peran dan Fungsi Rumah Aspirasi : • Media Komunikasi dan interaksi Anggota DPD dan DPR dengan stakeholder Daerah (Channeling) • Manajemen Penanganan Aspirasi dan Pengaduan • Mengorganisasikan kegiatan reses anggota DPR dan DPD sehingga lebih efektif • Parliament Member Social Responsibility • Lembaga pengkaji dampak kebijakan • Pengumpulan bukti, penelitian dan pengembangan • Pendidikan politik bagi konstituen • Resolusi konflik (mediator)

7. Pilot Project Nasional pendampingan Rumah Aspirasi di Kalimantan Timur RUANG LINGKUP KEGIATAN Melakukan kajian mengenai pola atau model komunikasi yang ada maupun “Rumah Aspirasi Publik” sebagai media komunikasi stakeholders daerah dengan anggota legislatif di tingkat pusat. Mengawal dan memberikan asistensi terhadap aktivitas komunikasi masyarakat daerah dengan anggota dewan di pusat, termasuk membangun kapasitas profesional dan institusional untuk menciptakan Tim Kerja “Rumah Aspirasi” yang kapabel dan kompeten (melalui training, studi banding, dll.) Merevitalisasi dan menggagas Institutional, System, and Human Resources Arrangement dari “Rumah Aspirasi” bersama seluruh stakeholders daerah. Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi atas pola komunikasi dan penyerapan aspirasi yang dibangun serta kinerja “Rumah Aspirasi “ anggota DPR/DPD di beberapa daerah pemilihan.

8. TUJUAN Memperkuat fungsi dari media dan saluran aspirasi yang sudah ada untuk menjembatani kepentingan daerah yang lintas golongan dan sektor melalui berbagai aktivitas pengorganisasian, pembekalan, dan pemantauan. Terciptanya inovasi/model aspirasi yang lebih deliberatif, demokratis, partisipatif, yang bisa menjadi bahan pendorong perubahan sikap, perilaku, maupun kebijakan nasional yang lebih baik. Memfasilitasi tercapainya komunikasi yang efektif antara pelaksana dan pemangku kepentingan di daerah dengan wakilnya di lembaga legislatif pusat (DPR dan DPD) Membantu Anggota DPR dan DPD dalam menjalankan fungsi menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerahnya dengan lebih optimal (meningkatkan sensitivitas dan daya tanggap anggota DPR dan DPD terhadap kepentingan daerah). Terwujudnya agregasi politik yang memiliki prioritas jelas dan argumen yang kuat (evidence-based) dalam pembuatan kebijakan publik. Meningkatnya kuantitas dan kualitas partisipasi politik dan pengawasan masyarakat daerah termasuk kelompok marjinal terhadap fungsi DPR dan DPD dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Terbangunnya trust publik daerah kepada wakil mereka di DPR dan DPD.

9. TAHAPAN PROGRAM TAHAP II IMPLEMENTASI AWAL TAHAP III PELEMBAGAAN TAHAP I INISIASI

10. TAHAP I INISIASI Soft Lounching Gagasan Rumah Aspirasi kepada publik Workshop Strategi dan Rencana Aksi Percontohan Rumah Aspirasi Seri Pertemuan Tim Kerja Expert Meeting (Daerah) Workshop Regional (daerah) Expert Meeting Assessment 3 daerah Partisipasi Stakeholder Daerah MONITORING DAN EVALUASI

11. RENCANA AKSI Expert and Local Actors Meetingyang akan mengkaji model “Hubungan DPR/DPD dan Konstituen“ (terdiri dari aktivis CSO, Media, Pemda, DPRD, Akademisi dan Staf Ahli Anggota Dewan) Assessment kondisi eksisting serta proyeksi Rumah Aspirasi Kalimantan Timur Workshop stakeholder di tingkat daerah untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen serta menyusun strategi umum implementasi program Serial Pertemuan Tim Kerja / Pengelola Rumah Aspirasi untuk menyusun Rencana Kerja fasilitasi/pendampingan program penguatan aspirasi melalui Rumah Aspirasi Melaksanakan pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem ,dan sumber daya manusia Menyusun dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi kinerja Rumah Aspirasi

12. Bentuk Rumah Aspirasi (Alternatif Awal) DPR / DPD Pemerintah Pusat Fasilitator Anggota DPR/DPD Media Private Sector Individual dan Komunitas NGO/CSO DPRD Pemda