De- BottleNecking Inovasi Indonesia

1. De-BottleNecking Inovasi Indonesia Kristanto Santosa ks@bic.web.id

2. RANGKUMAN SOLUSI Kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) sains, teknologi dan inovasi adalah pendorong terpenting pertumbuhan ekonomi di era global dewasa ini. R&D merupakan pendorong penciptaan nilai tambah, pendorong daya saing, kemampuan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pada gilirannya, menciptakan ekonomi yang sehat untuk mendukung kemajuan negara / bangsa. Sekalipun telah mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) yang cukup sehat di kisaran 6 persen setahun, ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda “kelelahan”, sebagaimana ternyata pada depresiasi rupiah dan defisit neraca perdagangan Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai upaya “turnaround” dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis penciptaan nilai tambah juga terkendala. Misalnya, kebijakan mendorong tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan pelarangan ekspor bahan mentah, seringkali tidak efektif, ditunda atau bahkan dibatalkan. Alasan yang mengemuka adalah minimnya pembiayaan R&D Litbang Pemerintah (0.066 % GDP), disamping partisipasi swasta dalam R&D yang diperkirakan sangat kecil. Dengan merujuk berbagai laporan riset (a.l. Global Competitiveness Report), ketidak-siapan Indonesia berinovasi, kemandirian dalam pengembangan teknologi, atau keengganan pelaku bisnis swasta berinvestasi dalam R&D juga dijadikan alasan yang lain. Usulan solusi ini menyarankanpemecahan akar permasalahan di atas, melalui “de-bottlenecking” sistematik pada hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan “lingkaran setan”: efektivitas kegiatan R&D Litbang Pemerintah yang rendah, sehingga pelaku bisnis swasta enggan melakukan investasi dalam inovasi karena kurang didukung, atau sebaliknya. Sebenarnya stimuli melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah telah dilakukan, tetapi karena pelaksanaannya tidak terintegrasi, hasilnyapun jauh dari menggembirakan. Usulan ini diharapkan menjadi solusi alternatif yang sustainable; dan jika dengan serius diterapkan, bisa menjadi harapan baru akan masa depan Indonesia yang maju dan sejahtera. .

3. DESKRIPSI SITUASI (1) - Litbang Pemerintah Bisnis / Industri Saat ini: Kegiatan Litbang Pemerintah sangat sedikit yang ditujukan untuk melayani / menunjang kegiatan industri. Dan sebagai respons, bisnis/industri juga tidak berminat mengandalkan Litbang Pemerintah untuk mendukung bisnis mereka.

4. DESKRIPSI SITUASI (2) + Litbang Pemerintah Bisnis / Industri Yang diinginkan: kegiatan Litbang Pemerintah yang ditujukan melayani industri mendapat respons positif dari bisnis/industri. Dengan demikian akan terjadi situasi “win-win”, dimana Litbang Pemerintah dan Industri bersinergi dalam berinovasi, dan pada gilirannya membangun ekonomi Indonesia yang sehat dan kompetitif .

5. DESKRIPSI SITUASI (3) Bisnis / Industri Litbang Pemerintah PP no. 20 / 2005* PP no. 35 / 2007* Telahdiupayakan stimulus / insentif agar situasi yang diinginkanterbangun, sebagaimanadiamanatkandalam UU no. 18 tahun 2002 Catatan: Selain PP 20/2005 dan PP. 35/2007, ada berbagai ketetapan, peraturan dan kebijakan pemerintah yang lain yang menunjang inovasi, namun dampak/lingkupnya tidak strategis

6. DESKRIPSI MASALAH (1) The Bottle-Neck • BAB IV • FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH • BagianPertama-FungsiPemerintah (…. antara lain) • Pasal 18 • (1) Pemerintahberfungsimenumbuh-kembangkanmotivasi, memberikanstimulasidanfasilitas, sertamenciptakaniklim yang kondusifbagiperkembanganSistemNasionalPenelitian, Pengembangan, danPenerapanIlmuPengetahuandanTeknologidi Indonesia. • Dalammenyelenggarakanfungsisebagaimanadimaksuddalamayat (1), pemerintahwajibmerumuskanarah, prioritasutama, dankerangkakebijakanpemerintahdibidangilmupengetahuandanteknologi yang dituangkansebagaikebijakanstrategispembangunannasionalilmupengetahuandanteknologi • BagianKedua-PeranPemerintah(…… antara lain) • Pasal 21 • PemerintahdanpemerintahdaerahberperanmengembangkaninstrumenkebijakanuntukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksuddalamPasal 18 ayat (1) danPasal 20 ayat (1). • Instrumenkebijakansebagaimanadimaksuddalamayat (1) diberikansebagaibentukkemudahandandukungan yang dapatmendorongpertumbuhandansinergisemuaunsurSistemNasionalPenelitian, Pengembangan, danPenerapanIlmuPengetahuandanTeknologi. • (3) Instrumenkebijakansebagaimanadimaksuddalamayat (1) danayat (2) dapatberbentukdukungansumberdaya, dukungandana, pemberianinsentif, penyelenggaraan program ilmupengetahuandanteknologi, danpembentukanlembaga.

7. DESKRIPSI MASALAH (2) Catatantentang UU-RI, no. 18 tahun 2002 The Bottle-Neck • SebagaimanahakekatUndang-Undang yang bersifatumumdan “normatif”, effektivitasnyatergantungpadaditerbitkannyaperaturan, kebijakandanketetapanpelaksanaanya, sertabagaimanahaltersebutdilakukansecarasinergisdanharmonis, antarsektor, danantarkementerian/kelembagaan. • PeranPemerintahmenurut UU 18 dapatdikatakanefektifkalauberhasilmenciptakan “kemudahandandukunganyang dapatmendorongpertumbuhandansinergisemuaunsurSistemNasional .....” (pasal 21 ayat 2) • FungsiPemerintahmenurut UU18 tahun 2002 dapatdikatakanefektifkalauberhasil “menumbuh-kembangkanmotivasi, memberikanstimulasidanfasilitas, sertamenciptakaniklim yang kondusifbagiperkembanganSistemNasional ……..” (pasal 18 ayat 1)

8. DESKRIPSI MASALAH (2) The Bottle-Neck PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2005 TENTANG PENGALOKASIAN SEBAGIAN PENDAPATAN BADAN USAHA UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN PEREKAYASAAN, INOVASI, DAN DIFUSI TEKNOLOGI

9. Pemerintah telah memberikan stimulus bagi Bisnis / Industri untuk Melakukan Kegiatan R&D / Inovasi Stimulus Fiskal PP 35/2007 : Government ‘s Intent / View PP 35/2007 Penjelasan BKF Kemenkeu* • Badan Usaha mengalokasikansebagianpendapatannyauntukmeningkatkankemampuanperekayasaan, inovasi, dandifusiteknologidalammeningkatkankinerjaproduksidan/ataudayasaingbarangdan/ataujasa yang dihasilkan, sesuai dengan kemampuannya. • Badan Usaha dapatdiberikaninsentifperpajakan, kepabeanan,dan/ataubantuanteknispenelitiandanpengembangan • BesardanjenisinsentifperpajakandankepabeanandapatdiberikansepanjangdiaturdalamketentuanPeraturanPerundang-undangandibidangperpajakandankepabeanan. • Untukmendapatinsentif, badanusahamengajukanpermohonanuntukmendapatkanrekomendasidariMenristek. • Telahterdapatbeberapajenisfasilitasperpajakandankepabeananuntukkegiatanpenelitiandanpengembangan • Pemberianfasilitasperpajakandankepabeanansaatinibelummensyaratkanadanyarekomendasi yang telahditerimaBadan Usaha dariMenristek Sumber: Presentasi oleh Badan Kebijakan Fiskal – Kemenkeu (2013)

10. Respons dari Bisnis / Industri tidak sebagaimana diharapkan, karena alasan substantif maupun kegagalan pelaksanaannya PP 35/2007: BUSINESS VIEW PP 35/2007 RangkumanKomentarBisnis* • Badan Usaha dapatdiberikan: • (1) insentifperpajakan • (2) kepabeanan, • dan/atau: • (3) bantuanteknispenelitiandanpengembangan R & D Expenses = Tax Deductible (bukanfasilitastapi “hak” WP) “R&D” Importations = Duty Exempts (lebihbaikbayarketimbang repot mengurusnya) R & D Assistance = Subsidy / Grants? (tidakefektif: MasalahutamaKomitment, Royalti & PNBP) Sumber: Focused Group Discussion: Ristek & Bisnis (2013)

11. DESKRIPSI MASALAH (2) Mengapa PP no. 35 tahun 2007 TidakEfektif? The Bottle-Neck R & D Expenses = Tax Deductible (bukanfasilitastapi “hak” WP) • DalamdiskusiRistekdenganbisnis, terungkapbahwa tax deductibility daribiaya R&D tidaklagidianggapsebagaiinsentifolehpelakubisnisumumnya. Yang dinantikanadalahskemasuper tax deduction ataudouble tax deduction. • Padakenyataannyainsentifpembebasanbeamasukdanpajakuntukimportasisulitdiurus, dankalanganbisnistidakmemperhitungkannyasebagaiinsentif. • Berbagaibantuan / hibah / insentif R&D telahdiberikanpemerintah, namunpadaumumnyatidakdikaitkandenganmanfaatfiskal yang dimaksuddi PP ini. • UsulanSOLUSI proposal iniakanmemfokuskanpadabutir #3, yaitupotensibantuan R&D olehLitbangdanUniversitasPemerintah, dikaitkandengan • skemabutir # 1 diatas, dalamhubungannyadengan PP-20/2005. “R&D” Importations = Duty Exempts (lebihbaikbayarketimbang repot mengurusnya) R & D Assistance = Subsidy / Grants / insentif? (tidakefektif: masalahutamanya: Komitment, Royalti & PNBP)

12. DESKRIPSI MASALAH (3) The Bottle-Neck PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

13. Pemerintah telah berinisiatif memberikan stimulus bagi LitBang Pemerintah dan PerguruanTinggi untuk “Berinovasi” Stimulus PP 20/2005 : Arahan (?) MenteriKeuangan (Pasal 38) Perguruan tinggi dan Lembaga litbang Pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan diri. Pendapatan sebagaimana dimaksud dapat langsung digunakan antara lain untuk : b. memberikan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan invensi di lingkungannya (Pasal 39) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah wajib mengirimkan rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran. (Pasal 47) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan pelaporan atas pelaksaaan penggunaan pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. DiatursesuaidenganprosedurdanmekanismepemakaianPendapatan Negara BukanPajak (PNBP) Diatursesuaidenganprosedurdanmekanismepenganggarannegara yang berlaku, khususnyabagi unit-unit Litbangberstatuspengelola PNBP dan BLU (badanLayananUmum) Diatursesuaidenganprosedurdanketentuanperundang-undangan, khususnyabagi unit-unit Litbangberstatuspengelola PNBP dan BLU.

14. Respons dari LitBang tidak sebagaimana diharapkan, karena alasan substantif maupun kesulitan dalam pelaksanaannya Stimulus PP 20/2005 : LitBang’s View (Pasal 38) PerguruantinggidanLembagalitbangPemerintahberhakmenggunakanpendapatan yang diperolehnyadarihasilalihteknologikekayaanintelektualsertahasilkegiatanpenelitiandanpengembanganuntukmengembangkandiri. Pendapatan sebagaimana dimaksud dapat langsung digunakan antara lain untuk : b. memberikan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan invensi di lingkungannya (Pasal 39) PimpinanperguruantinggidanlembagalitbangPemerintahwajibmengirimkanrencanakerjapendapatanalihteknologikekayaanintelektualsertahasilkegiatanpenelitiandanpengembangankepadaMenteriKeuanganselambat-lambatnya 3 (tiga) bulansebelumawaltahunanggaran. (Pasal 47) KetentuanmengenaitatacarapenyusunanrencanakerjadanpelaporanataspelaksaaanpenggunaanpendapatanalihteknologikekayaanintelektualsertahasilkegiatanpenelitiandanpengembanganolehperguruantinggidanlembagalitbangPemerintahdiaturlebihlanjutolehMenteriKeuangandenganmemperhatikanketentuanperaturanperundang-undangan. • Pemakaian PNBP: • MAK PemberianRoyalti “tidakada” • PP Tariftidakmemotivasi • Tenggangwaktupemanfaatan PNBP ketahunberikutnyasulit • Pelaporan PNBP terlalubesarjustrudigunakanKem. KeuanganuntukmemangkasanggaranLitBang • Status BLU: • Persyaratanmenjadi BLU seringkalitidakbisadipenuhi • Lebihenakmenjadi UPT, tanggungjawabkeuanganlebihmudah • BLU terlalu“rigid” untukLitBang yang dinamisdan“uncertain” • RoyaltibagiPeneliti: • Sudahadaaturan intern. tapitidakberanimenerapkan, takut “temuan” • Apakahpeneliti PNS sahberhakatas HKI nya yang terjual? • Belumada “contohnya”

15. DESKRIPSI MASALAH (3) Mengapa PP no. 20 tahun 2005 TidakEfektif? The Bottle-Neck • Mekanismepemanfaatan PNBP dirasakanolehPimpinan / PengelolaLitBangtidakmemotivasiuntuklebihbanyakmemberikanpelayananbagipelakubisnis / industri(lihat 4 alasan) • PersyaratanuntukdapatberstatusBadanLayananUmum (BLU) tidakmemotivasiPimpinan / PengelolaLitBanguntukmengejarnya. Tambahanlagi, status BLU dinilaitidakbanyakmembantukegiatanLitBangmelakukanpelayanan R&D yang bersifattidakstandardantidakrutin(lihat 3 alasan) • Stimulus yang barangkaliterpentingdalam PP 20 / 2005 adalahhakuntukmenggunakansebagianpendapatan PNBP untukmemotivasiparaPenelitidenganpembagianroyalti, yang ternyatatidakjelasrealisasinya (3 alasan). • UsulanSOLUSIproposal inimemfokuskanpadaketigabutirdiatas, yaitumemotivasiPimpinandanPenelitiLitbangPemerintah, untuk “mengejar” prestasi PNBP, yang berasaldarisumberbisnis / industri.

16. DESKRIPSI SOLUSI • Langkahpertamadanterpentingadalahmerealisasikanamanat PP 20 / 2005, yaituhakLitBangmenggunakansebagianpendapatan PNBP untukmemotivasiparaPenelitimelaluipembagianroyaltisecarasahdan legal. • Hal diatasperludidukungdengankemudahanbagiLembagaLitBanguntukmengelola PNBP secaramandiri, tanpadipagariolehrambu-rambumataanggaran (MAK) sebagaimana yang berlakudiberbagai BLU Pemerintah. • Prestasi PNBP tidakbolehdijadikanalasanuntukmemangkasanggaranoperasionalLitBang, karenajelastidakmemotivasiLitBangberprestasi. • PenelitidanLitBang yang termotivasimencapaiprestasi PNBP demi vested interest “sendiri” akanmeningkatkanmotivasidankomitmenuntukmelayanibisnis / industrisebagaisumber PNBP. • MotivasidankomitmenLitbang yang tinggipastiakanmenjadi magnet bagibisnis/industriuntukmemperolehbantuan R&D, yang lebihkompetendanlebihmurahdibandingmemiliki R&D sendiri, atautergantungpadasumberasing. • Pemberianinsentifpajak yang menarikbagibisnis / Industri yang memanfaatkanlayanan R&D LitBangPemerintahakansemakinmenggairahkankerjasamadiantarakeduanya.

17. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2005 Insentifuntukmemberikanlayanan yang terbaikbagibisnis / industri, karenamotivasi “royalti” Insentiffiskal“khusus” untukpembiayaanbantuanteknisLitbangPemerintahbagibisnis / industri, misalnyaskema double deduction

18. MANFAAT SOLUSI • BagiEkonomi Indonesia: meningkatnyasecaradrastiskegiatan R&D nasional, karenatermanfaatkannyasumberdayaLitBang yang terbesarolehbisnis /industri, tanpapemerintahharusmenyediakanberbagaianggaran / skemainsentifdanhibah R&D (yang cenderungtidakefektif). • BagiLitbang / Universitas: meningkatnyasecaradrastiskegiatan R&D yang berorientasipenciptaannilaitambah (inovasi) sebagaimanasenantiasadiwacanakandandituntutolehPemerintah, sekaligusmenciptakaniklimLitBang yang sehat , karenaPeneliti yang termotivasidenganskemaRoyalti. • BagiKementerianKeuangan: ikutmemberikankontribusibagipertumbuhanekonominasionalmelaluiskemainsentifpajak , tetapitidakperlumengurangipendapatanpajak, karenainsentifpajakhanyadiberikansebagaibagiandariditerimanya PNBP. Padagilirannyapertumbuhanekonomidandayasaingnasionalmerupakanpotensipendapatanpajakdalamjangkapanjang, danpeningkatanpemanfaatan asset negarasecaraproduktif (saranaLitBang). • BagiBisnis / Industri: tersedianyasumberdayaLitBang yang membantumeningkatkandayasaingtanpaharusberinvestasi, selainmengurangiketergantunganpadateknologidanlisensidarisumberluarnegeri.

19. CARA MENJALANKAN SOLUSI • Ulasandiatastelahmenjelaskanbahwacaramenjalankansolusi yang diusulkantidaklebihdarimenetapkanmekanismepelaksanaan, danmelakukanbeberapaamandemen UU nomor 18 tahun 2002, PP nomor 20/2005, serta PP nomor 35/2007. • Karenaalasan “ego sektoral” dan “mindset” dalambirokrasipemerintahan yang berlaku, solusiiniperludipimpinolehpejabatpemerintah yang lebihtinggidaritingkatmenteri ( misalnya: MenKo, WakilPresiden, atau UKP4), agar mampumenerobostembok-tembok ego sektoralKementeriandanLembagaPemerintah / LitBang / PerguruanTinggi. • Selarasdenganamanat yang diemban, padaawalnyaimplementasisolusiharusmenganutprinsip “lexspecialisderogatlegigenerali“ . (selarasdengankajianpolitikIptekpada slide dihalamanberikut).

20. Penutup* (Mendukung Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan) • Pengaturan sistemik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baru dilaksanakan pada orde reformasi, dengan dilakukannya amandemen ke-empat UUD 1945, dan ditetapkannya Sisnas Iptek P3 Iptek, berikut peraturan pelaksanaannya. • (Namun…..) Secara umum, politik hukum Iptek belum memberikan dukungan signifikan dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional, • Pengaturan dan penerapan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan alih teknologi belum memberikan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional. • Beberapa prinsip peraturan perundang-undangan tersebut , antara lain: prinsip kemandirian, prinsip privatisasi, prinsip berorientasi jangka panjang, dan prinsip “lex specialis derogat legi generali“. Secara umum prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan, meskipun sebagian telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. • Konsepsi politik hukum iptek dalam mendorong inovasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional adalah perubahan paradigma pengembangan Iptek: dari supply push menjadi demand driven. • Langkah yang paling penting adalah penetapan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan pelaporan atas pelaksanaan penggunaan pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Pemerintah (re.: UU Sisnas P3 Iptek Juncto PP Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan). Hal ini merupakan konsekuensi pelaksanaan asas lex specialis derogat legi generali, yang menjadi roh dan terobosan dalam mendorong pelaksanaan alih teknologi dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dikutip sepenuhnya dari : Politik Hukum Iptek, pp. 299-301; Dr. Sabartua Tampubolon M.H. (2013)

21. Make an Irresistible Offer ! LitbangPemerintah Bisnis / Industri