1 / 29

Disampaikan Pada : Pertemuan Rekonsiliasi Kelas Jabatan dan Penyelesaian Status PNS DPK

T INDAK LANJUT TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI. Disampaikan Pada : Pertemuan Rekonsiliasi Kelas Jabatan dan Penyelesaian Status PNS DPK Bandung, 21 Oktober 2013. Untuk Indonesia lebih baik.

ulric-padilla
Download Presentation

Disampaikan Pada : Pertemuan Rekonsiliasi Kelas Jabatan dan Penyelesaian Status PNS DPK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TINDAK LANJUT TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DisampaikanPada : PertemuanRekonsiliasiKelasJabatandanPenyelesaian Status PNS DPK Bandung, 21 Oktober 2013 Untuk Indonesia lebihbaik

  2. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI VISI TerwujudnyaPemerintahanKelasDunia MISI b a c d Melakukanpenataandanpenguatanorganisasi, tatalaksana, sumberdayaaparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitaspelayananpublik, midsetdancultureset. Membentuk/menyempurnakanperaturanperundang-undangandalamrangkamewujudkantatakelolapemerintahan yang baik. Mengelolasengketaadministratifsecaraefektifdanefisien. Mengembangkanmekanisme control yang efektif TUJUAN Menciptakanbirokrasipemerintahan yang profesionaldengankarakteristikadaptif, berintegritas, berkinerjatinggi, bersihdanbebaskorupsi, kolusi, dannepotisme, mampumelayanipublik, netral, sejahtera, berdedikasi, danmemegangteguhnilai-nilaidasardankodeetikaparaturnegara. TUNJANGAN KINERJA HARDSIDE CHANGE AGENDA : 8 Area Perubahan 1. ManajemenPerubahan 2. PenataanPerundang-undangan 3. Penataandanpenguatanorganisasi 6. Penguatanpengawasan 5. Penataansistemmanajemen SDM 4. Penataantatalaksana SOFTSIDE CHANGE RPJPN RPJPMN GD RB RM RB KERJA JUJUR KERJA CERDAS KERJA IKHLAS KERJA TUNTAS 7. Penguatanakuntabilitaskinerja 8. Peningkatankualitaspelayananpublik UU No. 17 Tahun 2007 Perpres No. 5 Tahun 2010 Perpres No. 81 Tahun 2010 PermenPANRB No. 20 ta 2010

  3. PROSEDUR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA Usulan RB Satukantekad, mantapkanhati, untuklaksanakanReformasiBirokrasi 1 2 3 URBN melakukanverifikasidanvalidasilapangan TRBN menetapkan Grading Masing-masingjabatandanUsulan TK danmenyampaikankepadaKemenKeu KL mengusulkanReformasi Birokrasi yang telahdilaksanakan Kepada TRBN PerhitunganAnggaran Monitoring & Evaluasioleh Tim QA & Independen 5 4 KemenKeumembuatsimulasikebutuhananggaranuntuk Pembayarantunjangankinerjadanmengusulkanke KPRBN KemenKeumelakukanpendataanutkoptimalisasi anggaran Penetapandanpersetujuan TK 8 7 6 Kemen PAN dan RB memprosesRPerpresttg TK Kemenkeumengirimkansuratmintapersetujuan DPR KPRBN membahasdanmemutuskanbesaran TK Dasarhukum : PerMenpan RB No. 15 Tahun 2011 1 KementerianLuarNegeri – Republik Indonesia

  4. CATATAN…. Di tindaklanjutidenganpengajuanRevisi Tgl 21 Okt 2013 BanggarmemanggilMenteriKeuanganuntukmenjelaskankebutuhantambahananggaran (on top) bagi 28 KL tahun 2013 Note : Sampaihariini, Komisi I dan IX telahmenyampaikan SuratpersetujuanoptimalisasianggarankepadaMenteri KeuanganuntukpembayaranTunjangankinerjabagi K/L mitrakerjanya. SuratpersetujuankomisijugadisampaikankepadaBanggar.

  5. PROSEDUR PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA PenetapanRPerpres Perpres SetkabmemfinalisasiRPerpresdanmengajukankePresiden Paraf menteri2 terkait PergeseranPagu TerimaRapelan TK KemenKeu (Dit. A3) memproses SP SABA 999.08 sbgdasarpergeserananggarandari BA 999 ke BA K/L dandisampaikankeSekjen K/L Kemen PAN RB RapatInterdeputkmenyusunRPerpresberdasarkanIjinPrinsipMenkeu K/L mengusulkanRevisike DJA KemenkeumengirimkanIjinPrinsipkeMenpan RB & KL HasilharmonisasidisampaikanMenpan RB keSetkab HarmonisasiRPerpresdiKemenKumHam DJA melakukanpenelaahanatasusulanRevisi K/L danstlhmdptpersetujuanMenkeumenetapkanrevisianggarandalamPerubahan SP-RKA KL beserta ADK ygdisampaikanke DJPB dan K/L

  6. CATATAN… Setelah K/L menerimaPerubahan SP RKA-KL beserta ADK, K/L menyampaikansuratpermohonankepada DJPB untukpenerbitanSuratEdaran DJPB kepada KPPN untukpembayaranRapelTunjanganKinerja. DJPB menyusundanmengirimkanSuratEdaranpembayaranrapelTunjanganKinerjakepada KPPN sebagaidasar KPPN untukmelakukanpersiapaneksekusiterhadap SP2D rapelanTunjanganKinerja. Note : Dropping anggaranutkpembayaranTunjanganKinerjabiasanyaterpusatdi Biro PerencanaanKeuangan

  7. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERKAIT TUNJANGAN KINERJA BAGI 28 K/L TAHUN 2013 Rapat KPRBN yang diselenggarakanpadatanggal 3 Juni 2013 dan 25 Juni 2013 dengankeputusansebagaiberikut: • BesaranTunjanganKinerjaditetapkansamabagiseluruh K/L yaitusebesarTunjanganKinerja Minimum (sama dg 20 KL tahun 2012). • TunjanganKinerjadiberlakukanterhitungmulaitanggal 1 Juli 2013. • SejakdiberlakukannyapemberianTunjanganKinerja, makapemberian honorarium kegiatandibatasimengikuti PMK No. 91/PMK.02/2013, sbb: a.BagiPejabatEselon I dan II, Honorarium Kegiatan yang dapatdiberikanmaksimal 2 jenis per bulan yang bersumberdari DIPA K/L nya. b.BagiPejabatEselon III, IV, Fungsional, danPelaksana, Honorarium Kegiatan yang dapatdiberikanmaksimal 3 jenis per bulanyang bersumberdari DIPA K/L nya. • BagiDosen/Guru, yang telahmendapatkanTunjanganProfesi, tidakmendapatkanTunjanganKinerjalagi. • EvaluasiBesaranTunjanganKinerjaakandilakukansecaramenyeluruhsetelahseluruh K/L mendapatkanTunjanganKinerja, dengantolokukur: • IndeksKepuasan Stakeholder • IndeksPersepsiKorupsi • Lain-lain

  8. HAL-HAL YANG PERLU DITINDAK LANJUTI SETELAH PERPRES TUNJANGAN KINERJA TERBIT (1-2) Materi-materiRPerpresTunjanganKinerja : • Ketentuan mengenai pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatanyang tidak diberikan tunjangan kinerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Kesehatan. • Untuk pertama kali penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya . • Capaiankinerja minimal tercermindarikedisiplinanpegawai. Namun untuk selanjutnya, agar segeradibangunsistemmanajemenkinerja • PerludipersiapkanPeraturanMenteriKesehatantentangdisiplinpegawaidikaitkandenganpemotonganTunjanganKinerja, minimal sesuaiPermenPANRB no. 63 tahun 2011 • PerludipersiapankanPeraturanMenteriKesehatantentangmanajemenkinerja. • PerludisiapkanKeputusanMenteriKesehatanmengenaipenetapanjabatandalamperingkatjabatansesuaihasilvalidasiKementerian PANRB dan BKN atasperingkatjabatan (grading) KementerianKesehatan.

  9. HAL-HAL YANG PERLU DITINDAK LANJUTI SETELAH PERPRES TUNJANGAN KINERJA TERBIT (2-2) 4. Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatanwajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh MenteriKesehatan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama • PMPRB harusdijalankan • DapatjugaditambahkandenganPeraturanMenteriKesehatantentangmekanismepengawasan (misalnya : wistleblowing system, dst) 5. Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri PANRB, dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing

  10. JUMLAH PEGAWAI KEMENKES CATATAN : JumlahSatker BLU : 52 Satker (28 Satkertidakmampu) DosendibayarkandariTunjanganProfesi (Serdos) TOTAL YANG DIUSULKAN MENDAPAT TK : 21.094 ORG

  11. KEBUTUHAN DAN OPTIMALISASI ANGGARAN UNTUK TUNJANGAN KINERJA

  12. CATATAN • WAMEN PMK No. 164/PMK.02/2012, pasal 2 ayat (1) b “bagiWakilMenteri yang bertugaspadaKementerian yang sudahmendapatkanTunjanganKinerjadiberikanHakKeuangansebesar135%dari TK pejabateselon I denganperingkatjabatantertinggi” 2. STAF KHUSUS MENTERI Perpres No. 47 Tahun 2009, pasal 77 Hakkeuangandanfasilitaslainnyabagistafkhususdiberikansetinggi-tingginyasetingkatdenganjabatanstrukturaleselonI.b

  13. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK TK (6 BULAN)

  14. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK TK DAN OPTIMALISASI PEMENUHAN TK Catatan : Berdasar surat Karopeg No. KP.04.01.2.1.5011 tanggal 10 Oktober 2013, terdapat perubahan rekap pegawai per grade di Badan Litbangkes.

  15. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK KEMENKES

  16. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK SETJEN

  17. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK SETJEN…(LANJUTAN)

  18. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK ITJEN

  19. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN BINA GIZI DAN KIA

  20. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN PP-PL

  21. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN BINFAR & ALKES

  22. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK BALITBANGKES

  23. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK DITJEN BUK

  24. KEBUTUHAN ANGGARAN UTK BPPSDMK

  25. REVISI ANGGARAN UNTUK TK

  26. PROSES REVISI • Revisiantar program  dilakukanserentakdiseluruh unit utama  menjagabalancinganggaran; • DirektoratAnggaran I barumaumemprosesrevisisetelahPerpresdi TT Presiden • Tidakbolehbergeserantareselon I, karena data kebutuhan TK per eselon I sudahsampaike DPR danKemenkeu • Waktusangatterbatas, agar disiapkandokumenrevisianggaran

  27. KELENGKAPAN REVISI TK PER UNIT UTAMA

  28. KELENGKAPAN REVISI TK PER SATKER DI SETJEN

  29. TERIMA KASIH SALAM PERUBAHAN

More Related