slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS PASCA MORATORIUM PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS PASCA MORATORIUM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS PASCA MORATORIUM - PowerPoint PPT Presentation


  • 238 Views
  • Uploaded on

KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS PASCA MORATORIUM. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. MANAJEMEN SDM APARATUR. DASAR HUKUM UU No. 43 Tahun 1999 j o UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian . KONDISI SDM YNG DIHARAPKAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS PASCA MORATORIUM' - tosca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS

PASCA MORATORIUM

Deputi Bidang SDM Aparatur

KementerianPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi

slide2

MANAJEMEN SDM APARATUR

DASAR HUKUM

UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

KONDISI SDM YNG DIHARAPKAN

KONDISI SDM APARATUR SAAT INI

ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:

  • PNS:
  • 1. PROFESIONAL:
    • Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan
    • Memiliki kecakapan
    • Memiliki wawasan tentang pekerjaannya
    • Memiliki dedikasi yang tinggi
    • Memiliki minat pada tugas jabatannya
  • 2. BERMORAL dan
  • 3. SEJAHTERA
  • Perencanaan Pegawai
  • Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi)
  • Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural)
  • Penyusunan Pola Karier Pegawai
  • Pengelolaan kinerja pegawai
  • Pengembangan kualitas pegawai
  • Penegakan Disiplin Pegawai
  • Remunerasi
  • Pemberhentian/pemensiunan
  • Total PNS sebanyak 4.462.982 (data Januari 2013).
  • Distribusi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  • Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya.
  • Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin.
  • Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya

PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

LINGKUNGAN STRATEGIS:

NASIONALREGIONAL

GLOBAL

2

7 program rb bidang sdm aparatur
7 ProgramRB Bidang SDM Aparatur
  • Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS;
  • Sistem Seleksi CPNS;
  • Promosi secara Terbuka;
  • Penguatan Sistem Disiplin dan Etika SDM Aparatur;
  • Profesionalisasi PNS;
  • Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
  • Penyempurnaan Sistem Pensiun
kewajiban instansi selama moratorium penerimaan cpns
KEWAJIBAN INSTANSI SELAMA MORATORIUM PENERIMAAN CPNS
  • Melaporkan hasil perhitungan kebutuhan PNS;
  • Menyampaikan hasil analisis jabatan;
  • Menyampaikan hasil analisis beban kerja;
  • Menyampaikan Peta Jabatan;
  • Menyusun Proyeksi Kebutuhan PNS 5 Tahunan;
  • Menyampaikan Rencana Redistribusi PNS;
  • Melakukan redistribusi PNS;
  • Melakukan evaluasi organisasi.
slide7

ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI

PNSTA 2013

Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (samadengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional

slide8

Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 237.556.363,

Angka pertumbuhan penduduk per tahun 1.48 %

Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan Zero Growth menuju minus growthsampai selesainya rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional

slide9

POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL

3 (Tiga)Pola :

  • Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun.
  • Zero Growth yaitu alokasi formasi samadenganjumlah PNS yang pensiun.
  • Growth yaitu alokasi formasi lebih besardari jumlah PNS yang pensiun.
slide10

MINUS GROWTH

  • Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun\
  • Bagi instansi yang :
  • Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di banding pegawai yang ada (bezetting)
  • Rasio anggaran belanja pegawai lebihdari50 % dalam APBD bagi Kab/Kota
  • Rasio anggaran belanja pegawai lebihdari 30 % dalam APBD bagi Propinsi
slide11

ZERO GROWTH

  • Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun
  • Bagiinstansi yang :
  • Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting)
  • Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota
  • Rasio anggaran belanja pegawai antara25 % s/d 30 % dalam APBD bagi Propinsi
slide12

Growth

  • Alokasi formasi lebihbesardarijumlah PNS yang pensiun
  • Bagiinstansi yang :
  • Jumlah pegawai sangatkurangberdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting)
  • Rasio anggaran belanja pegawai kurangdari 40 % dalam APBD bagi Kab/Kota
  • Rasio anggaran belanja pegawai kurangdari25 % dalam APBD bagi Propinsi
slide13

Persyaratan pemenuhanusul formasi dariPelamar Umum TA 2013 :

Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umum diberikan secara selektif pada instansi sbb :

  • Instansiyang sudah menyampaikan hasilanalisisjabatandananalisisbebankerja, redistribusidanproyeksikebutuhanpegawai 5 tahun
  • Instansiyang tidak memilki tenaga honorer kategori I dan kategori II
slide14

Jumlah Honorer kategori II yang lebih kecil dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun

  • Anggaran belanja pegawaidalam APBD kurangdari50 % bagiKabupaten/Kota; dan25 % bagiProvinsi
  • Memperhatikanrasiopegawaidenganpenduduk, rasiopegawaidenganluaswilayah, jumlahkekuranganpegawaidanprioritasjabatan
slide15

Prioritas Jabatan :

Prioritasjabatan menurut hasil perhitungan beban kerja memiliki kekurangan pegawai dengan prioritas :

  • Instansi Pusat
  • Guru (Guru Kelasdan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa
  • Dosen
  • Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir)
  • Jabatan utama (core bussines) fungsi instansi, seperti
slide16

Prioritas Jabatan :

  • Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek
  • Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea Cukai
  • Pemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi
  • Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan
  • Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang
  • Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC
slide17

Instansi Daerah

  • Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif)yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa, Guru Tataboga, Guru Seni kriya, dan Guru Desain grafis,
  • Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, dan Refraksionis Optisien;
  • Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonami masyarkat (pro Growth), Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek; Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang; Penguji Kendaraan Bermotor
slide18

Instansi Daerah

  • Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti Instruktur otomotif, Instruktur Las, Instruktur Tata Boga dan Insturktur Tata rias;
  • Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro poor) seperti Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat;
  • Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti Penyuluh Keluarga Berencana.
slide19

REFORMASI SISTEMPENGADAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

slide20

TUJUAN REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS

  • Untukmemperoleh PNS yang kompetensesuaituntutanjabatan
  • PNS yang memilikikarakteristikpribadiselakuPublik Service
  • PNS yang mampuberperansebagaiperekat NKRI (memilikiwawasankebangsaan)
  • PNS yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja
  • PNS yang kompetensesuaituntutanjabatan
  • 2. Mewujudkansistemseleksi PNS yang obyektiftransparan, kompetitifdanbebasdarikorupsikolusidannepotismesertatidakdipungutbiaya
  • 3. Sistempengadaan PNS yang bersihdanberbasiskompetensisebagaipintumasukmembentukprofesionalitas PNS
slide21

ASPEK YANG DILAKUKAN PERUBAHAN

Kondisi sebelumnya

Kondisi perubahan

1 Formasi

  • Usulanformasiwajibberdasarkanhasil :
  • Analisisjabatan
  • Analisisbebankerja
  • Redistribusi PNS
  • Proyeksikebutuhan PNS 5 Tahun

Usulan formasi didasarkan pada usulan dari setiap satuan organisasi (tanpa analisis yang cermat)

slide22

Kondisi sebelumnya

Kondisi perubahan

  • Penetapanformasiberbasisjabatan :
  • Namajabatan
  • Kualifikasipendidikan
  • Gol/ruang
  • Jumlahalokasi
  • Unit kerjapenempatan
  • Penetapanformasiberbasispangkat/ Golonganruang :
  • Gol/ruang
  • Jumlahalokasi
slide23

Kondisi sebelumnya

kondisi perubahan

2. Soal ujian

a. Penyusunan soal

  • 1. Pemerintah menetapkan kisi kisi
  • Soal disusun oleh PPK bekerjasama dengan PTN
  • kualitas dan relevansi soal dengan kisi kisi kurang terjamin,
  • kerahasiaan soal kurang terjamin (shg kualitas PNS tidak sama)
  • Soal disusun oleh Tim Ahli dari konsorsium 10 PTN
  • Tim penyusun soal dan Tim peramu soal terpisah
  • Dilakukan Uji validitas Soal
  • Seluruh instansi menggunakan standar soal yang sama
  • Kualitas dan relevansi serta kerahasiaan soal lebih terjamin shg PNS kualitasnya sama
slide24

Kondisi sebelumnya

Kondisi perubahan

b. Materi Soal

  • TesKompetensiDasar
  • TesWawasanKebangsaan
  • TesIntelegensiaUmum
  • TesKarakteristikPribadi
  • 2. TesKompetensiBidang
  • TesTertulis
  • Wawancara
  • TesPsikologiLanjutan
  • Praktek (performance tes)
  • DenganPanduan yang dietapkanoleh PPK
  • 3. Pesertawajib lulus kompetensidasar (Passing Grade)
  • TesKompetensi
  • TesPengetahuanUmum
  • TesBakatSkolastik
  • TesSkalaKematangan
  • 2. TesPsikologi
slide25

Kondisi sebelumnya

Kondisi perubahan

3. Pengolahan Hasil Ujian

  • Dilakukan oleh PPK bekerjasama dg PTN
  • Bersifat tertutup
  • Nilai tidak diumumkan/ diketahui oleh peserta
  • Hasil pengolahan oleh diserahkan pada PPK
  • Kelulusan berdasar Rangking
  • Penatapan kelulusan olee PPK
  • (sebagian hasil olahan PTN diubah oleh PPK)
  • Dilakukan oleh Konsorsium PTN
  • Bersifat terbuka
  • Nilai dapat diketahui oleh peserta
  • Menggunakan passing grade tertentu
  • Hasil olahan disampaikan dari Konsorsium ke Panitia Nasional disampaikan ke PPK
  • Penetapan Kelulusan oleh PPK berdasar hasil olahan Konsorsium PTN
slide26

Kondisi sebelumnya

Kondisi perubahan

4. Pengawasan

  • Pengawasan Internal Pmth
  • - Pengawas internal instansi
  • - BPKP
  • - BIN
  • - KPK (DeputiPencegahan)
  • - POLRI (Bareskrim
  • - Men.PAN-RB DeputiWaskun, Inspektorat)
  • - BKN (DeputiDalpeg)
  • PengawasanEkternal
  • Konsorsium LSM- ICW
  • Pengawasan internal instansi (inspektorat)
  • BKN Deputi Dalpeg
slide28

RENCANA PENGANGKATAN CPNS TA 2013

  • SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II
  • (berdasarkanPeraturanPemerintah 56 Tahun 2012)
  • SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF
  • PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI
  • MELALUI FORMASI KHUSUS
  • (berdasarkanPeraturanPemerintah 56 Tahun 2012)
slide29

SeleksiTenaga Honorer Kategori II secaraNasional 2013

  • berdasarkan PP 56 Tahun 2012
  • Penyusunan soal TesKompetensiDasar PNS (TKD) oleh Konsorsium/Tim Ahli;
  • Penyusunan soal TesKompetensiBidang oleh Instansi PembinaJafung (bidang pelayanan dasar untuk Guru/Dosen oleh Kemdikbud, untuk tenaga kesehatan oleh Kemkes, dan untuk bidang administrasi umum oleh BKN);
  • Penggandaan dan distribusi soal secaranasional/desentralisasi;
  • Pengolahan LJK oleh Konsorsium/Tim Ahli;
  • Penetapan passing grade Tes Kompetensi Dasaroleh Menpan-RB
slide30

Pengumumanhasilteskompetensidasaroleh Men-PAN-RB

  • dialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs
  • dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah yang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs
  • Pelaksanaanseleksi/testenagahonorerkategori II untukKabupaten/Kota dikoordinasikanolehGubernur
slide31

Jadwal Seleksi Nasional TH II;

  • Jadwal Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum
slide32

Biaya Pelaksanaan Pengadaan CPNS 2013

  • Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD dan TKB untuk Honorer Kategori II dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB
  • Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD bagi Pelamar umum dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB dan Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil UjianTKB , DIPA Instansi
  • Biaya Koordinasi Pengadaan Pengadaan CPNS Nasional dibebankan DIPA Kementerian Pan – RB 2013
  • Biaya pelaksanaan ujian TKD dan TKB bagi Tenaga Honorer K-II dan Pelamar Umum oleh masing-masing Instansi.
slide33

PENUTUP

  • PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS BERBASIS JABATAN, HARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA ORGANISASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PNS;
  • ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI GUNA MENATA JABATAN YANG ADA UNTUK DIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI KOMPETENSI. USULAN FORMASIBERDASARKANPERENCANAAN LIMA TAHUNAN YANG TELAH DISUSUNUNTUK MENGISI LOWONGAN JABATANSECARA SELEKTIF
  • ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING UNTUK MENGANGKAT TENAGA HONORER KATEGORI II BERDASARKAN PP 56 TAHUN 2012, JUGA UNTUK PENGADAAN CPNS PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF
  • SELEKSI TENAGA HONORER SECARA NASIONAL MENGGUNAKAN SISTEM LJK DAN BAGI PELAMAR UMUM MELALUI METODA CAT BAGI YANG TELAH SIAP
slide34

Sekian

Sekian

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH