PENDIDIKAKAN PANCASILA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENDIDIKAKAN PANCASILA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENDIDIKAKAN PANCASILA

play fullscreen
1 / 72
PENDIDIKAKAN PANCASILA
679 Views
Download Presentation
tommy
Download Presentation

PENDIDIKAKAN PANCASILA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PENDIDIKAKAN PANCASILA

  2. Indonesia-kutercinta……..

  3. NKRI HARGA MATI

  4. BUKU REFERENSI • Syarbaini, Syahrial. (2003). PendidikanPancasiladiPerguruanTinggi. Jakarta: Ghalia. • _______________ Dkk. (2006). MembangnunKarakterdanKepribadianMelaluiPendidikanMewarganegaraan. Yogyakarta: GrahaIlmu. • Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentangSistemPendidikanNasional. • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional. • Kansil C.S. T. PendidikankewarganegaraandiPerguruanTinggi. Jakarta: PradnyaParamita, 2003. Hlm. 1—17

  5. Srijanti, A. Rahman H.I., Purwanto S.K. (2006). Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat • Sumarsono, S [et al]. Pendidikankewarganegaraan. Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2000. Hlm. 1—7 • Winaarno (2007). ParadigmaBaruPendidikanKewarganegaraan: PanduanKuliahdiPerguruanTinggi. Jakarta: BumiAksara. • Kaelan, H dan H. AchmadZubaidi. (2007). PendidikanKewarganegaraanuntukPerguruanTinggi. Yogyakarta: Paradigma.

  6. Subpokok Bahasan • LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA: • LANDASAN HISTORIS • LANDASAN KULTURAL • LANDASAN YURIDIS • LANDASAN FILOSOFIS • TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA: • TUJUAN NASIONAL • TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL • TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

  7. LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

  8. BerdasarkanUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentangSistemPendidikanNasional, yang diejawantahkandalamPeraturanPemerintah No. 19 tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan yang menetapkankurikulumtingkatSatuanPendidikanTinggiwajibmemuatmatakulianpendidikan agama, pendidikanKewarganegaraandanBahasa Indonesia sertaBahasaInggris. • Berdasarkanpertimbangandiatas, DirektoratJendralPendidikanTinggi (DIKTI) memutuskandengan SK No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentangrambu-rambuPelaksanaanKelompok Mata KuliahPengembanganKepribadiandiPerguruanTinggi.

  9. LANDASAN HISTORIS • Nilai-nilaiPancasiladigalidaribangsa Indonesia sendiri, sepertinilai-nilaiketuhanan (kepercayaankepadaTuhantelahberkembangdansikaptoleransisudahlahir), dannilaikemanusiaan yang adildanberadabdansila-silalainnya. • Nilai-nilaiPancasilamenjadidasarnegara Indonesia olehparatokohbangsasaatakanmelahirkannegara RI.

  10. Nilai-nilai Pancasila tetap tercantum dalam pembukaan UUD 1945, biarpun perjalanan ketata-negaraan mengalami perubahan dan pergantian undang-undang: dari UUD 45, Konstitusi RIS, UUD Sementara, sampai kembali keUUD 45. • Kebenaran Nilai-nilai Pancasila diyakini tinggi. Penafsiran Pancasila berbeda-beda: • Masa Orla: Pancasila ditafsirkan dengan nasakom (nasionalis – agama – komunis) yang disebut trisila – kemudian diperas menjadi ekasila (gotong royong);

  11. Masa Orba: Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui Tap MPR no.II/MPR/1978 tentang P4; • Masa Reformasi: MPR melalui Tap MPR no.XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.

  12. LANDASAN KULTURAL • Pancasilasebagaikepribadiandanjatidiribangsa Indonesia merupakanpencerminannilai-nilai yang tumbuhdalamkehidupanbangsa Indonesia. • Nilai-nilai yang dirumuskandalamPancasilamerupakanhasilpemikirankonseptualdaritokohbangsa Indonesia seperti: Soekarno, Drs. Mohammad. Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo, dantokohlainnya. • Nilai-nilaiPancasilaitudigalidaribudayabangsa Indonesia. • Pancasilamengandungnilai-nilai yang terbukauntukmasuknyanilai-nilaibaru yang positip, baikdaridalammaupundariluarnegeri.

  13. LANDASAN YURIDIS • UU No. 2 Tahun 1989 tentangSistemPendidikanNasional, ps 39 ayat 2 yang menyebutkantentangisikurikulum, jalur, danjenjangpendidikanwajib yang memuat: a) PendidikanPancasila; b) Pendidikan Agama; dan c) PendidikanKewarganegaraan • UU No. 20 tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional yang menetapkankurikulumpendidikantinggiwajibmemuatPendidikan agama, pendidikankewarganegaraandanbahasa. • KeputusanMenteriPendidikandanKebudayaan no. 30 tahun 1990, menetapkan status pendidikanPancasiladalamkurikulumpendidikantinggisebagaimatakuliahwajibuntuksetiap program studidanbersifatnasional.

  14. PP no. 60 tahun 1999 • Sejak 1983—1999 silabuspendidikanPancasilabanyakmengalamiperubahansesuaidenganperubahan yang berlakudalammasyarakat. • KeputusanDirjenDikti No. 265/Dikti/Kep/2000 tentangpenyempurnaanKurikukumInti Mata KuliahPengembanganKepribadianPendidikanPancasilapada PT di Indonesia. • KepMendiknas no. 232/U/2000 tentangPedomanPenyusunanKurikulumPendidikanTinggi, danNomor 45/U2002 tentangKurikulumIntiPendidikanTinggitelahmenetapkanPendidikan Agama, PendidikanPancasila, danPendidikanKewarganegaraanmenjadikelompokmatakuliahpengembangankepribadian yang wajibdiberikandalamkurikulumsetiap program studi.

  15. Pelaksanaannyasesuaidengan SK DirjenDikti no. 38/Dikti/Kep/2002 tentangRambu-rambuPelaksanaanKelompokMatakuliahPengembanganKepribadian (MPK) diPerguruanTinggi. • KeputusanDirjenDiktiDepdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentangRambu-rambuPelaksanaanKelompokMatakuliahPengembanganKepribadiandi PT.

  16. LANDASAN FILOSOFIS • Nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. • Nilai-nilai itu: • bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, • berkemanusiaan yang adil dan beradab, • selalu berusaha mempertahankan persatuan dan mewujudkan keadilan

  17. Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan. • Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan keamanan.

  18. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

  19. TUJUAN NASIONAL • Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan: …”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tum-pah darah Indonesia, … memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdama-ian abadi dan keadilan sosial …”

  20. Tujuan di atas diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang bekerdaulatan rakyat dan demokratris dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama rakyat.

  21. Dalam Tap. MPR no. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, dinyatakan: Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan iptek, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

  22. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

  23. TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL • UU No. 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4, dinyatakan tujuan pendidikan nasional, yaitu: “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

  24. Hal di atas sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 3: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

  25. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan: • Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri • Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh (mampu menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila)

  26. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: • Perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; • Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil beradab; • Perilaku kebudayaan, dan • Beraneka kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan.

  27. BUKU REFERENSI • Syarbaini, Syahrial. (2003). Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia. • _______________ Dkk. (2006). Membangnun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Mewarganegaraan. Yogyakarta: Graha Ilmu. • Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Kansil C.S. T. Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003. Hlm. 1—17

  28. Srijanti, A. Rahman H.I., Purwanto S.K. (2006). Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat • Sumarsono, S [et al]. Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000. Hlm. 1—7 • Winaarno (2007). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara. • Kaelan, H dan H. Achmad Zubaidi. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.

  29. TUJUAN MEMPELAJARI PANCASILA 1.  YURIIDIS KONSTITUSIONAL Pancasilaadalahdasarnegara yang dipergunakansebagaidasarmengaturmenyelenggarakanpemerintahannegara, olehkarenaitutidaksetiaporangbolehmemberikanpengertianatautafsiranmenurutpendapatnyasendiri. 2.  OBYEKTIF ILMIAH Pancasilaadalahsuatufahamfilsafat, suatu philosophical way of thinking atau philosophical system, sehinggauraiannyaharuslogisdandapatditerimaolehakalsehat.

  30. Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa. Tentu hal itu membawa konsekuensi, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai itu, terutama bagi generasi penerus, dapat dilakukan melalui jalur pendidik-an sebagai wahana yang efektif bagi pembentukan pribadi yang tangguh. Berdasar alasan tersebut Pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum sekolah, sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

  31. Pendidikan Pancasila adalah suatu usaha sadar, yang terencana dan terarah, melalui pendidikan formal, untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada anak didik. Anak diharap dapat mencerna nilai-nilai Pancasila melalui akalnya, dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuan, sehingga anak mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin yang dijiwai Pancasila. • Pendidikan Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia, yaitu kepribadian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sasaran terakhir dari Pedidikan Pancasila adalah dipahami, dihayati dan diamalkan Pancasila oleh setiap anak didik di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

  32. Karena Pendidikan Pancasila ternyata diberikan pada setiap tingkat dan  jenjang pendidikan formal, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat  dicerna dan diterima peserta didik menurut tingkat pengalaman dan perkembangan penalarannya. Dalam setiap jenjang perkembangannya, diharap peserta didik mampu menemukan relevansi nilai-nilai Pancasila bagi kehidupannya, sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata sehari-hari.

  33. HAKEKAT MEMPELAJARI PANCASILA 1. Mengerti Pancasila yang benar. 2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila. 3. Mengamankan Pancasila. PENDIDIKAN PANCASILAAdalah Pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positip manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

  34. PANDANGAN PARA AHLI (Norma Dasar) • Prof. Dr. Hans Kelsen Norma Dasar – Grundnorm • Prof. Dr. Hans Nawiasky Norma Fundamental Negara – Staatsfundamentalnorm. • Prof. Dr. Friedrich Carl von Savigny Jiwa Bangsa – Volksgeist. • Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH. Azas Kerokhanian Negara • Prof. Mr. Dr. Raden Soepomo Cita-cita Hukum – Rechtsidee. • Prof. Kenneth C Wheare Hukum Alam – Natural Law

  35. PANCASILA

  36. Hakikat Pancasila

  37. A. AlasanRasionalPendidikanPancasila • VisidanMisi P. Pancasila VISI MISI Sumber Nilai & Pedoman Pengembangan Kepribadian • Mewujudkannilaidasar • Menumbuhkankesadaran • Menumbuhkansikap& perilaku • Menumbuhkantanggungjawabiptek & seni • (Semuanyabersedikannilai-nilaiPancasila) OUT PUT Pancasilasbgkeyakinandanpeganganhidupbermasyarakat, berbangsa & bernegara PRASYARAT Pancasiladirasakansebgsesuatu yang paling sesuaidengankehidupankeseharian

  38. Sikap bertanggung jawab Kemampuan memaknaiperistiwa sejarah & nilai2 budayabagiPersatuan Indonesia KOMPETENSI HARAPAN Pengenalan atasperubahan & perkembangan ilmupengetahuan, teknologi,seni Pengenalan masalahhidup & kesejahteraan & cara pemecahannya b. Kompetensi yang diharapkan

  39. Landasan Filosofis LANDASAN P. PANCASILA Landasan Historis Landasan Kultural B. LANDASAN P. PANCASILA

  40. LANDASAN & TUJUAN P. PANCASILA Nasionalisme & rasa kebangsaan yang kuat yang berakarpadasejarahBukankekuasaan /hegemoniideologi 1. LandasanHistoris Nilai-nilaiPancasilaberasaldaribangsasendiri = kausamaterialis, sehinggaBgs Indonesia tidakdapatdipisahkandgnnilai-nilaiPancasila 2. LandasanKultural Ciri khas pandangan hidup , falsafah bangsa yang berbeda dgn lainnya. Falsafahhiduptersebutdiangkatdarinilai-nilaikulturalmelaluirefleksifilosofispendirinegara.

  41. Lanjutan….. 2. LandasanFilosofis

  42. PENGETAHUAN A PRIORI A POSTERIORI C. PANCASILA SECARA ILMIAH PengetahuanmenurutSifatnya Pengetahuan yang terjadisecarasertamertatanpamelaluipengalaman Pengetahuan yang terjadi berdasar pengalaman yang dikenal .

  43. Pengetahuanberdasarkangradasinya Pengetahuan wahyu melalui keyakinan (terjadi melalui proses keyakinan shg sifatnya “dogmatik tradisional” Pengetahuan menuju hakikat objek ( melalaui refleksi: analisa,pemahaman, deskripsi, penafsiran, spekulasi Pengetahuan sistemik melalui metodologi ilmiah Pengetahuan inderawi

  44. Pengetahuan Ilmiah berdasarkan gradasinya Menjawab pertanyaan “apa” Fil. Pancasila Menjawab pertanyaan “ ke mana” PYK Menjawab pertanyaan”Mengapa” Menjawab pertanyaan “Bagaimana”

  45. Syarat Pengetahuan Ilmiah

  46. 4 Syarat Pengetahuan Ilmiah Pada Pancasila

  47. Penerapan Jenis Pengetahuan Ilmiah Pada Pancasila Kajian mengenai hakikat dari isi arti Pancasila Kajian mengenai pedoman, norma hukum sbg realisasi & kongkritisasi nilai Pancasila Kajian mengenai kausalitas Pancasila ( K Materialis:asal mula bahan; asli ada pada bangsa) ( K Formalis: asal mula bentuk;susunan & rumusan aline 4 ( K Efisien: asal mula karya;perumusan BPUPKI,pentpn PPKI (sbg pembentuk negara) ( K Finalis: asal mula tujuan ;Pancasial sbg dasar filsft neg.) Kajian mengenai sejarah perumusan , bentuk & susunan otentik, kedudukan & fungsi

  48. BAGIAN II

  49. PANCASILA • Bhs Sansekerta (Panca=5, • Syila= dasar/alas/sendi) • Syiila= aturan tingkah lakuyang baik/penting • Tri Pitaka Budha ( 5 aturan • berupa larangan = membunuh, • mencuri,berzina, berdusta, • minum miras) • -Negara Kertagama;Pu Prapanca; • Majapahit 1365 &Sutasoma;Pu • Tantular ( 5 batu sendi • kesusilaan berupa larangan = • tindak kekerasa, mencuri,berhati • dengki,berdusta,minum miras) • Digunakan untuk memberi • nama dasar fils negara. • Prosesnya : • Pengusulan ( Sukarno, sidang • BPUPKI 1 Juni 1945) • Perumusan (Panitia 9 BPUPKI 22 • Juni 45 dlm Piagam Jakarta) • Penetapan ( PPKI, 18 Agst 45, • dlm Pembukaan UUD 45 • Peresmian ( MPRS, 5 Juli 1966, • dlm Tap MPRS No. XX/MPRS/66)