Download
peran dan fungsi strategis humas pemerintah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Peran dan Fungsi Strategis Humas Pemerintah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Peran dan Fungsi Strategis Humas Pemerintah

Peran dan Fungsi Strategis Humas Pemerintah

400 Views Download Presentation
Download Presentation

Peran dan Fungsi Strategis Humas Pemerintah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PerandanFungsiStrategisHumasPemerintah Freddy H. Tulung

  2. KINI BERLANGSUNGREVOLUSI INFORMASI & KOMUNIKASI Pengantar:RevolusiTekonologiInformasi • Informasiberjalancepat-aktual, bersifat global, serentak, daninteraktif. • Media taklagiterkendalaperiodisitasdanbersifatinteraktif. • Realitasbaruinformasi: revolusiinformasidankomunikasimembuatpublikmenjadikonsumen (news getter) sekaligusprodusen (news maker) informasi– menjauhkan yang dekatdanmendekatkan yang jauh. • Batas RuangPublikdanRuangPrivatmenjadikabur.

  3. RuangPublikyang Demokratis Arus Informasi Berbasis Isu • Elemen Konstitutif: • Kebebasan sipil (pers, berserikat, conscience) • Free, plural, sistem media independen • Akses ke informasi publik • Masyarakat sipil • Semua pihak dapat membincangkan persoalan publik Ruang Privat RuangPublik/Negara (Nasional/Prov/Kab/Kota) Warga Eksekutif Kontestasi Publik Berbasis Isu Diskusi dan Debat Publik Rumah Tangga/ Keluarga Legislatif Perusahaan Yudikatif OPINI PUBLIK

  4. KonvergensidanHakWargaMemperolehInformasi • Media konvergensidanmodernisasiTIK denganpenggunaan internet yang masifmemungkinkanmasyarakatmendapatinformasidengancepat. • Fenomenainimembuatmasyarakatdancivil society menuntuthakuntukmendapatkaninformasi secara mudah dan cepatdaripenyelenggaranegarasebagaimanatercantumdalamconstitutionalrightspadasetiapnegarademokratis.

  5. Konglomerasi Media danBad News is Good News • Konglomerasi media yang mengancamsemangatdiversity of contentdandiversity of ownership di Indonesia yang masyarakatnyamajemuk. • Media secaraumumlebihsukamemberitakanbad news is good newsdankerapbernadapesimis, sinis, konsumeris, narsis, mistis, sadis. • Media yang dikelolaswasta, kontennyacenderungkurangmemberikanruangapresiasiterhadapcapaian-capaianpembangunan yang dilakukanparapenyelenggaranegaradi pusatdan di daerah.

  6. KebebasanMengemukakanPendapat ASPEK NEGATIF KEMAJUAN PESAT TIK dan KEBEBASAN PERS ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA still plural, to be multiculture noisy but no substance siapapunbisabersuara marak tindak kekerasan atas nama suku, etnis, ras, agama, dan kelompok siapapunbisamenyalahkan siapapunbisamengkritik siapapunbisamenghujat

  7. TantanganGelombangPerubahan Abad XXI • INTOLERANSI • LOYALITAS PRIMORDIAL • KEKERASAN • “KETERBUKAAN” • DEKADENSI MORAL • POTENSI KONFLIK

  8. PerandanFungsiStrategisHumasPemerintah/Government Public Relations Media adalahruangpublik. Siapa yang paling banyakmengisiruangpublik, iamemenangiopinipublikdanmenguasai agenda publik. HumasPemerintahDaerahjanganmenari-nari di atastabuhangendangoranglain. Semuajaringankomunikasidiberdayakanuntuksatutujuan: government by publicity. Semuakebijakandankinerjapemerintahdaerahdipublikasikanseluas-luasnyauntukdiketahuidandidukungpublik

  9. PeranStrategisHumasPemerintah (1) • Credibility Menjadisumberinformasi yang dipercayamedia ataupublik. • Context Isi informasisesuaidengankarakteristikkhalayaksasarandan media. • Clarity Informasidisampaikandenganmenggunakanbahasa yang mudahdimengertiolehpublikdan media.

  10. PeranStrategisHumasPemerintah (2) • Continuity Layananinformasipublikdiberikansecaraterusmeneruskepadapublikatau media. • Channel Menggunakanberbagaimacamsaluranyang mudahdiaksesolehpublikatau media.

  11. TujuanHumasPemerintah • HumasPemerintahharusmampumenceritakankebijakandan • hasil-hasilpembangunankepadapublik. • HumasPemerintahharusmampumenyampaikanbahwa yang benaritubenardan yang salahitusalah, namunsampaikan yang salahtersebutdengancara yang benar.

  12. HumasPemerintahHarusMendapatkanPublic TrustdalamKehidupanDemokrasi DEMOKRASI Kebebasan Politik Public Approval Humas Pemerintah KOMPETENSI LEGITIMASI Public Trust

  13. Government Public Relations ProfesiHumasPemerintahmengalamiperkembangan yang sangatpesatkarena: • Meningkatnyatuntutandanekspektasipublikakanhakatasinformasi (people right to know). • Meningkatnyakebutuhanakansumberdayamanusia yang profesional di bidangkehumasanpemerintah (Government Public Relations).

  14. ProfesiHumasPemerintah • Profesiadalahpekerjaan, namuntidaksemuapekerjaanadalahprofesi. • ProfesiHumasPemerintahmemilikikarakteristikantara lain: • Memilikistandarkompetensi • Memilikijadwaldankurikulumpelatihan yang intensifdanekstensif. • Memilikiinstrumenujikompetensidansertifikasi. • MemilikiKodeEtikprofesidanorganisasi.

  15. StandarKompetensiProfesiHumasPemerintah • StandarkompetensiprofesiHumasPemerintahtertuang dalam KepMenTenagaKerjadanTransmigrasiNo: KEP.39/MEN/II/2008 tentangpenetapanStandarKompetensiKerjaNasional Indonesia (SKKNI) SektorKomunikasidanInformatikaBidangkehumasan. • Jabatan Fungsional Pranata Humas juga dijelaskan melalui PerMenPendayagunaanAparatur Negara No: PER/109/M.PAN/11/2005 tentangjabatanfungsionalpranatahumas, danangkakreditnya.

  16. PelatihanHumasPemerintah • Bakohumas telah mengadakan pelatihan yang kurikulumnya berbasis kompetensi dan mengacu pada standardisasi kompetensi profesi kehumasan pemerintah. • Sejak 2012-213 sudah dilaksanakan lima kali kegiatan BimTek yang kurikulumnya mengacu pada SKKNI. (Regional Tengah di Pontianak dan Solo, Regional Barat di Medan dan Bukittinggi, serta Regional Timur di Yogyakarta, dan sekarang di Mataram).

  17. UjiKompetensidanSertifikasi • Konsekuensi dari penerapan SKKNI yaitu standardisasi penyelenggaraanpendidikandanpelatihanprofesisertaujikompetensidalamrangkasertifikasikompetensi. • Pemerintah (KemKominfo) bersama para pemangku kepentingan masih dalam proses menyelesaikan administrasi penyusunan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). • LSP juga menjadi acuan standardisasi kompetensi bagi jabatan fungsional pranata humas.

  18. KodeEtikHumasPemerintah • Kode etik:standarumumyang harusdipatuhisuatuprofesiberupanorma, nilai, danaturantertulissebagaipedomantentangsikapdantingkahlakudalammenjalankanprofesi. • Dalam KepMenKominfo No.371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah sudah mencakup aktivitas yang ditujukan pada hubungan internal, eksternal, hubungan antar dinas/instansi/lembaga, dan Badan Kehormatan. • Bakohumas melakukan pemutakhiran untuk revisi Kode Etik – sudah dilakukan uji petik kepada anggota Bakohumas Regional Barat (mencakup 11 Provinsi).

  19. Memanfaatkan TIK sebagaiSaranaSinergitas • HumasPemerintahbersamaKemkominfosecaraterpadu dan konsistenmengkomunikasikantentang konten informasi yang positif (3E+1N) sebagaiwujudmoral action di akarrumput. • HumasPemerintahdapatmemanfaatkan TIK sebagaisaranakomunikasiantarkomponenbangsadalammenjalinkebersamaandankeberagamanuntukmewujudkan BHINNEKA TUNGGAL IKA. • HumasPemerintahdapatmemberikannilaitambahmelaluipenyajiankontenpositifuntukkepentinganmasyarakat, bangsa, dannegara Indonesia dalammenghadapiarusperubahannilaisosialbudayadarigelombang era globalisasi.

  20. KunciSukses • Pertama, aspekkewenangan/legalitas. • Kedua, jaminanakses/koordinasiintra danantar K/L. • Ketiga, kompetensipelaksanatugaskehumasan di lingkungan K/L.

  21. Penutup Humaspemerintahharusmelakukanperubahanpendekatandalambidangpelayananinformasidankomunikasipublik, yaitu: • MeninggalkanperanPasif – ReaktifmenjadiProaktif. • Tidaklagimenjalankanpraktekone-way communication tetapimenjaditwo-way communication (interaktif). • Memahamikhalayaksasarandanjenis media sebagaisaranadalammemberikanpelayananinformasikepadapublik. • Menjalankanperansebagaiinisiator, komunikator, negosiator, mediator, danfasilitator.

  22. Terima Kasih