1 / 41

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 31 /PJ/20 12

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 31 /PJ/20 12.

tamasine-mitsuyama
Download Presentation

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 31 /PJ/20 12

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KementerianKeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun2013 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER- 31/PJ/2012 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

  2. Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, danPembayaran lain dengannama/bentukapapun Pekerjaan; Jasa; Kegiatan yang dilakukan orang pribadi SPLN SPDN PPh Pasal 21 PPh Pasal 26

  3. Pemotong PPh Pasal 21/26 • pemberikerja yang terdiridari: • orangpribadidanbadan; • cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. • bendahara atau pemegang kas pemerintah • dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain • orang pribadi yang melakukankegiatanusahaataupekerjaanbebassertabadan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa • Penyelenggara kegiatan

  4. Pemberi Kerja Bukan Pemotong PPh Pasal 21/26 • Kantor perwakilannegaraasing • Organisasi-organisasiinternasional yang ditetapkanMenteriKeuangan • Pemberikerjaorangpribadi yang tidakmelakukankegiatanusahaataupekerjaanbebas yang semata-matamemperkerjakanorangpribadiuntukmelakukanpekerjaanrumahtanggaataupekerjaanbukandalamrangkamelakukankegiatanusahaataupekerjaanbebas

  5. Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26 • pegawai; • penerimauangpesangon, pensiunatauuangmanfaatpensiun, THT, JHT, termasukahliwarisnya; • bukanpegawai; • anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai; • mantan pegawai; • pesertakegiatan: • Pesertaperlombaan • Pesertarapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungankerja • Peserta/anggotakepanitiaan • Pesertapendidikan, pelatihandanmagang • Pesertakegiatanlainnya

  6. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26 • penghasilanpegawaitetapbaikteraturmaupuntidakteratur • penghasilanpenerimapensiunsecarateratur • uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun; • penghasilanpegawaitidaktetapatautenagakerja lepas • imbalankepadabukanpegawai; • imbalankepadapesertakegiatan; • imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama; • imbalan kepada mantan pegawai; • penarikan dana pensiun oleh pegawai. Termasuk: Natura/Kenikmatan dari: • WajibPajakPPh Final • WajibPajak Norma PenghitunganKhusus

  7. Penghitungan Besarnya Penghasilan Uang rupiah Uang asing Natura/kenikmatanan sesuai dengan yang diterima/diperoleh Kurs Menteri Keuangan Harga Pasar

  8. Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21/26 • Pembayaranmanfaatatausantunanasuransikesehatan, kecelakaan, jiwa, dwigunadanbeasiswa • Natura/kenikmatandariWajibPajakatauPemerintah • Iuranpensiunkepadadanapensiun yang telahdisahkanMenkeu, iuran THT/JHT yang dibayarpemberikerja • Zakat/sumbanganwajibkeagamaandaribadan/lembaga yang dibentuk/disahkanpemerintah • Bea siswasebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

  9. Setiap Masa Pajak, kecuali Masa Pajak terakhir Masa Pajak terakhir PPh Pasal 21:Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya • Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun, • Penghasilan teratur sebulan dikali 12

  10. Tidak Disetahunkan Disetahunkan Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya; Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; Karyawan pindah cabang WP OP DN mulai bekerja pada tahun berjalan; WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja yang lain

  11. Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap Penerima pensiun Gaji, Tunjangan, PremiAsuransiDibayarPemberiKerja UangPensiunBerkala Dikurangi dengan Dikurangi dengan Biayajabatan, 5% daripengh. Brutomaks. Rp6.000.000 per tahunatau Rp500.000 per bulan Iuranpensiun, THT/JHT yang dibayarsendiri BiayaPensiun, 5% daripengh. Brutomaks. Rp2.400.000 per tahunatau Rp200.000 perbulan Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17

  12. PTKP: PMK 162/PMK.011/2012 Rp24.300.000,- Untuk diri Wajib Pajak Rp2.025.000,- Tambahan utk WP Kawin Rp2.025.000,- Tambahanuntuksetiapanggotakeluargasedarahsemendadalamgarisketurunanlurussertaanakangkatygmenjaditanggungansepenuhnyamaksimal 3 orang penerapanPTKPditentukanolehkeadaan padaawaltahunkalender atau awalbulandaribagiantahunkalender

  13. Kawin Suami tidak berpenghasilan Kawin Tidak Kawin Diri sendiri; Status kawin; Tanggungan maks 3. Hanya untuk diri sendiri Diri sendiri; Tanggungan maks 3. PTKP Karyawati menunjukkanket. tertulisdaripemerintahdaerahsetempat serendah-rendahnyakecamatanbahwasuamitidakmenerima/ memperolehpenghasilan

  14. 5% 15% 25% Tarif Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Sampai dengan Rp 50 juta Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 30% Di atas Rp 500 juta

  15. PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas Upah/UangSakuHarian, Mingguan, Satuan, Borongan DibayarkanBulananAtauJumlahUpahKumulatifsatubulanmelebihiRp7.000.000 Upah/UangSakuHarian Dikali 12 ≤ 200.000 > 200.000 Dikurangi PTKP Setahun TidakDipotong Dikurangi200.000 PenghasilanKenaPajak Dipotong 5% DikenakanTarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Upahkumulatif > Rp2,025jts.d. Rp7jtsebulan Dibagi 12 Upahseharidikurangi PTKP sehari PPhPasal 21 Sebulan TarifPPh 21 = 5%

  16. Tidak berkesinambungan Dalam hal Dokter Yang Praktikdi RS/KlinikJumlahPenghasilanBrutoadalah SebesarJasaDokter Yang DibayarkanPasienmelalui RS/Kliniksebelum DipotongBiaya-BiayaatauBagiHasil RS/Klinik (50 % x Ph Bruto) - PTKP sebulan, Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) PPh Pasal 21: Bukan Pegawai Berkesinambungan Exc.Pasal 13 ayat (1) berkesinambungan

  17. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur Tarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur penarikan dana pensiun PPh Pasal 21: Lainnya Dewan Komisaris/ Pengawas non Pegawai tetap Mantan Pegawai Peserta program Pensiun yang masih Berstatus pegawai

  18. Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah Penghasilan Bruto PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan Tarif Pasal 17 UU PPh

  19. Ph NETO - PTKP TETAP PEGAWAI BULANAN Ph BRUTO - PTKP TIDAK TETAP Ph BRUTO – 200RIBU HARIAN Ph BRUTO(>2,025jts.d.7jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>7jt) – PTKP Ph NETO - PTKP PENSIUNAN BERKALA ((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif BERKESINAMBUNGAN BUKAN PEGAWAI BERKESINAMBUNGAN excPsl 13 (1) (50% X Ph Bruto)Kumulatif TIDAK BERKESINAMBUNGAN 50 % x Ph Bruto KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph BrutoKumulatif PESERTA KEGIATAN Ph Bruto

  20. Penerima Penghasilan Tidak ber-NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi) Setelah pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember Ber-NPWP Diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh Pasal 21 bulan-bulan selanjutnya merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final

  21. Ketentuan Khusus UangPesangon UangManfaatPensiun THT/JHT yangdibayarkansekaligus Penghasilanbersumberdari APBN/D yang diterimaolehPejabatNegara, PNS, Anggota, TNI/Polri, danPensiunannya PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010

  22. PPh Pasal 26 Tarif Pasal 26: 20 % Penghasilan Bruto Memperhatikan Ketentuan P3B

  23. Saat terutang PPh Pasal 21/26 Penerima penghasilan Pemotong Saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan akhir bulan dilaku- kannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan

  24. Kewajiban Pemotong • WajibMendaftarkanDirike KPP • Wajibmenghitung, memotong, menyetorkandanmelaporkanPPhPasal 21 danPasal 26 yang terutanguntuksetiapbulankalender. • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 harisetelahMasaPajakberakhir. • PemotongPajakwajiblaporsekalipunnihil, paling lama 20 harisetelahMasaPajakberakhir. • WajibMembuatCatatanatauKertasKerjaPerhitunganPPh Ps. 21/26 UntukSetiapMasaPajak • WajibMenyimpanCatatanatauKertasKerjaSesuaiKetentuan • WajibMembuatBuktiPotongdanMemberikannyaKepadaPenerimaPenghasilan

  25. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 • Untukpegawaitetap/penerimapensiunberkala: • dibuatsekalisetahun (Form 1721 A1/A2) • diberikan paling lama 1 bulansetelahakhirtahunataupegawaiberhenti • Untukselainpegawaitetap/penerimapensiunberkala: • Dibuatsetiap kali adapemotongan • Jikadalamsatubulan > 1 kali pembayaranmakabuktipotongdapatdibuatsekalidalamsatubulan • BuktiPotongPPhPasal 21 Tidakwajibdilampirkandalam SPT MasaPPhPasal 21

  26. Kewajiban Penerima Penghasilan • WajibMendaftarkanDirike KPP • Pegawai, PenerimaPensiunBerkala, danBukanPegawaitertentuWajibMembuatSuratPernyataan Yang BerisiJumlahTanggunganKeluargaPadaAwalTahunKalenderAtauPadaSaatMenjadiSubjekPajakDalamNegeri • WajibMenyerahkanSuratPernyataanTanggunganKeluargakpdPemotongPajakPadaSaatMulaiBekerjaAtauMulaiPensiun • WajibMembuatSuratPernyataanBaruDalam Hal TerjadiPerubahanTanggunganKeluarga Paling LambatSebelumMulaiTahunKalenderBerikutnya

  27. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.

  28. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 RifkiZainseorang PNS golonganIVadi Kantor Imigrasi Medan berdasarkan data padabulanMaret 2013 RifkiZainmemperolahgajiperbulan Rp.2.822.200,00, tunjanganjabatan Rp.540.000,00 perbulandanmempunyai 3 oranganak. Padatanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayar honor timkepadaRifkiZainsebesar Rp.1.200.000,00. MendapatkanrapelkenaikangajipadabulanJuli 2013 karenakenaikangajiberkalasehinggagajiRifkiZainmenjadi Rp.2.906.200,00. PadaBulanAgustus 2013 ditugaskandi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara denganmemperolehtunjanganjabatan Rp.3.000.000,00 per bulandandari Kantor Imigrasi Medan hanyamendapatkangajidantunjanganselaintunjanganjabatan.

  29. PenghitunganPPhPasal 21 MasaAgustuss.d. November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukandengancara: • MenghitungPPhPasal 21 ataspenghasilan yang diterimadari Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya) • MenghitungPPhPasal 21 ataspenghasilan yang diterimadari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara • PPhPasal 21 yang terutangatastunjanganjabatan yang dibayarkanoleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalahPPhPasal 21 padahuruf b dikurangiPPhPasal 21 padahuruf a

  30. Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 • Batas waktu penyampaian 31 Maret 2013 • Besaran PTKP yang digunakan masih menggunakan besaran PTKP sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 (PTKP lama)

  31. Terima Kasih

More Related