1 / 11

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Agama

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Agama. Oleh : AA. Gd. Muliawan, S.Ag, M.Si Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. KORUPSI ?. bahasa Latin  Corruptio – corruptus

shona
Download Presentation

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Agama

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PencegahanTindakPidanaKorupsiMelaluiPendekatan Agama Oleh : AA. Gd. Muliawan, S.Ag, M.Si Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

  2. KORUPSI ? • bahasa Latin Corruptio – corruptus • bahasa Sansekerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut corrupt arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, tidak jujuryang disangkut pautkan dengan keuangan.

  3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa korupsi bermaknapenyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

  4. PENGERTIAN KORUPSI SECARA YURIDIS Dalam UU Republik Indonesia : NOMOR 3 TAHUN 1971 NOMOR 31 TAHUN 1999 NOMOR 20 TAHUN 2001 TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi pengertiankorupsitidakhanyaterbataskepadaperbuatan yang memenuhirumusandelikdapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara, tetapimeliputijugaperbuatan-perbuatan yang memenuhirumusandelik, yang merugikanmasyarakatatauorangperseorangan.

  5. Dalam praktek salah satu unsur penting yang harus dapat dibuktikan agar dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah adanya ”unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” • unsur ”merugikan keuangan negara” aparat penegak hukum bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negara.

  6. Agama dalamKorupsi • Agama merupakansalahsatuhal yang sangatberhubunganeratdengankasuskorupsi, karena agama merupakandasardarisegalakepercayaandankeyakinantiapindividu. Dalamsemuaajaran agama, tidakada yang mengajarkanumatnyauntukberlakuataumelakukantindakantidakterpuji. • Namunpadakenyataannya, praktekkorupsisudahmenjadikegiatan yang tidakasing, dansecarasadaratautidak, terjadidalamberbagaiaspekkehidupan, terutamakehidupansehari-hari.

  7. Program PemberantasanKorupsidenganPendekatan Agama merupakansalahsatupendekatanpengawasankepadaaparaturnegarauntuktidakmelakukanpenyimpangandenganmenanamkannilai-nilaiajaran agama dalamsetiapperilakukehidupansehari-hari. • PemberantasanKorupsidenganPendekatan Agama dapatdijadikansalahsatu model pemberantasankorupsidenganmelakukansentuhanhatinuranidanmenggugahkesadaranuntuktidakmelakukanpenyimpangan, karenasetiapperilakumanusiasenantiasadalampengawasanTuhandandapatmengakibatkankesengsaraandiduniadansiksaandiakhiratkelak.

  8. Sebagai aparatur negara yang memiliki tugas dan fungsi membangun masyarakat Indonesia di bidang Agama, Kementerian Agama mengembangkan pendekatan pemberantasan Korupsi melalui jalur Agama, karena semua ajaran agama telah mengatur tentang kebenaran dan kebaikan serta anjuran menghindari perbuatan jahat dan tercela.

  9. Korupsi memiliki beberapa karakteristik, yaitu ; • Lebih dari satu orang yang lebih dikenal dengan berjamaah • Merahasiakan motif/serba rahasia • Melibatkan keuntungan timbal balik • Berlindung di balik pembenaran hukum • Mampu mempengaruhi keputusan • Mengandung penipuan masyarakat umum • Melakukan penghianatan kepercayaan • Fungsi ganda kontradiktif antara tugas dan peluang dari partner untuk bekerja sama memperoleh keuntungan • Melanggar norma dan melakukan pelanggaran tugas serta kewajiban sebagai pejabat publik.

  10. Pemberantasan korupsi memerlukan dukungandariseluruhkomponenbangsa, mengingattugaspemberantasankorupsibukanhanyasemata-matatugasaparaturpenegakhukum, tetapisudahmerupakantanggungjawabkitasemua.

  11. Terima Kasih

More Related