Pertemuan 11 PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pertemuan 11PERLINDUNGAN KONSUMEN Matakuliah : F0422/ Pengantar Hukum Perdata dan Dagang Tahun : 2005 Versi : Revisi 1

2. Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • Menjelaskan tentang perlindungan konsumen (C2)

3. Outline Materi • SUMBER HUKUM • PENGERTIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN • ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN • HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA • LARANGAN-LARANGAN • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • PENGAJUAN GUGATAN • PENYELESAIAN

4. POINT MATERI : • Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. • “Di dalam perpustakaan ekonomi dikenal istilah Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen Antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Oleh karena pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah Konsumen Akhir.

5. POINT MATERI : Pelaku Usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan hukum yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

6. Sumber Hukum : • UU No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen • UU No 10 Th 1961 tentang Barang • UU No 23 Th 1992 tentang Kesehatan • KUH Perd

7. Pengertian : • Perlindungan konsumen • Konsumen • Pelaku usaha • Barang • Promosi • Lembaga / Badan Perlindungan Konsumen • Klausula Baku • Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

8. Asas : • Manfaat • Keadilan • Keseimbangan • Keamanan dan keselamatan konsumen • Kepastian Hukum

9. Tujuan : • Untuk melindungi konsumen • Menghindari dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa • Meningkatkan pemberdayaan konsumen pada hak-haknya • Kepastian hukum dan keterbukaan informasi • Jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha • Menjamin kualitas barang dan/atau jasa

10. Hak Konsumen : • Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan • Memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan • Informasi yang benar, jelas, dan jujur didengar pendapat dan keluhannya • Advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen • Mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen • Mendapatkan pelayanan yang benar dan tidak diskriminatif • Mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian • Hak-hak yang lainnya.

11. Kewajiban Konsumen : • Membaca/mengikuti petunjuk pemakaian • Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian • Membayar sesuai dengan nilai tukar mengikuti proses hukum

12. Hak Pelaku Usaha : • Menerima pembayaran sesuai nilai tukar • Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen • Melakukan pembelaan diri • Rehabilitasi • Hak-hak yang lainnya

13. Pembinaan dan pengawasan : • Pemerintah • Lembaga perlindungan konsumen • Upaya perlindungan • Pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen

14. Badan Perlindungan Konsumen Nasional: • Tujuan dibentuk BPKN • Kedudukan dan tanggungjawab • Fungsi dan tugas BPKN • Keanggotaan BPKN • Pengakatan Anggota BPKN • Masa jabatan • Pemilihan Ketua/wk ketua BPKN • Unsur anggota BPKN

15. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha : Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : • Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. • Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, • Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,

16. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha : • Tidak sesuai dengan kondisi,jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, • Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atua keterangan barang dan/atau jasa tersebut, • Dan lain-lain.

17. Bagaimana YLKI Harus Memilih ? • Salah satu pihak transaksi ekonomi adalah para produsen atau pelaku usaha. Dengan semakin kritisnya masyarakat, terlihat kecenderungan mereka untuk menyelaraskan produk dengan keinginan konsumen. • Mereka meninggalkan paradigma product out, yaitu memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya tanpa diimbangi quality control memadai. Kini paradigmanya market in, yaitu menguji betul aspek keamanan dan pelindungan konsumen sebelum suatu produk dilepas ke pasar. Karena proses jadi lebih panjang dan biaya mungkin juga lebih besar, mau tidak mau konsumen akan membayar lebih mahal. Komunitas pelaku usaha juga berubah dari paradigma let consumer beware yaitu konsumenlah yang harus hati-hati sebelum mengkonsumsi barang dan jasa, ke paradigma let producer beware, yaitu produsenlah yang harus berhati-hati sebelum melepas produk ke pasar.

18. Bagaimana YLKI Harus Memilih ? • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang mengatur mengenai klausul baku, yaitu klausul tertentu yang tidak dapat dan tidak dimungkinkan, dinegosiasikan oleh pihak lain. Ketentuan mengenai klausul baku tersebut, dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, diatur dalam Bab V Pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klausul Baku. Pasal 18 UU tersebut, secara prinsip mengatur mengenai dua macam larangan, yang diberlakukan bagi para pelaku usaha, yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausul baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. • Dalam ketetntuan Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk duperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku, pada setiap dokumen dan atau perjanjian sebagai berikut :

19. Bagaimana YLKI Harus Memilih ? • mengakibatkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. • Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen. • Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen. • Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan secara sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

20. Bagaimana YLKI Harus Memilih ? • Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. • Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual-beli jasa. • Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

21. Bagaimana YLKI Harus Memilih ? • Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

22. Bagaimana YLKI Harus Memilih ? Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan mengenai pencantuman klausul baku, maka sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen klausul baku, apa saja yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha, pada dokumen atau perjanjian kedua pihak itu, yang memuat ketetntuan yang dilarang dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan batal demi hokum. Hal ini tentunya akan mengakibatkan klausul baku tersebut, dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen, dalam melaksanakan transaksi perdagangan barang dan atau jasa tersebut. Hal konsumen antara lain adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.