bantuan hukum bantuan hukum dosen pranoto s h m h n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM ?????????????? DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H. PowerPoint Presentation
Download Presentation
BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM ?????????????? DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM ?????????????? DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H. - PowerPoint PPT Presentation


  • 845 Views
  • Uploaded on

BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM ?????????????? DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H. BAB I. PENGERTIAN BANTUAN HUKUM : LEGAL AID, pemberian jasa bidanghukum kepada seseorang yangterlibat dalam suatu perkara

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM ?????????????? DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H.' - roth-guthrie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bantuan hukum bantuan hukum dosen pranoto s h m h
BANTUAN HUKUM

BANTUAN HUKUM

??????????????

DOSEN:

PRANOTO,S.H.,M.H.

slide2

BAB I.

  • PENGERTIAN BANTUAN HUKUM :
  • LEGAL AID, pemberianjasabidanghukum
  • kepadaseseorang
  • yangterlibatdalamsuatuperkara
  • Pemberianjasabhdilakukandngcuma-Cuma
  • kpdygtdkmampu.
    • Motivasiutamadalamkonsep Legal Aid adalahmenegakkanhukumdenganjalanmembelakepentingandanhakasasirakyatkecil yang takmampudanbutahukum.
slide3

2.LEGAL ASSISTANCE :

  • Memberi bantuan hukum;
    • Baik kepada mereka yang mampu
    • membayar prestasi;
    • Maupun pemberian bantuan kepada
    • rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
slide4

3. LEGAL SERVICE (pelayananhukum)

Memberibantuanhukumkepadaanggotamasyarakat yang operasionalnyabertujuanmenghapuskankenyataan-kenyataandiskriminatif(adasorgadil.p.) dalampenegakanhukumdanpemberianjasabantuanhukumterhadaprakyatmiskin yang berpenghasilankecil

slide5

4. Bantuan hukum dlm pengertian luas dpt diartikan sbg upaya untuk membantu golongan tdk mampu dlm bidang hukum.

BH Mempunyai nilai strategis untuk melindungi fakir miskin yg sering menjadi sasaran penyiksaan,SPP menganut sistim akusatur tapi dlm praktek menganut sistim inkuisitur ( kasus ,kemat cs,gorontalo, dll. ) (F H.Winata)

.

slide6

5.UU No 18 th 2003 tentangAdvokat

DalamPasal 1 butir (9) Undang-undangNomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat, disebutkanbahwa:

“Bantuanhukumadalahjasahukum yang diberikanolehAdvokatsecaracuma-cumakepadaKlien yang tidakmampu”

slide7

6.UU no16 th 2011 ttgbhJasahukum yang diberikanolehpemberibantuanhukumsecaraCuma- Cumakepadapenerimabantuanhukum 7.penjelasan psl 56 uu no48 th 2009ttkekkehakimanbhpemberianjasahkmsecaraCuma-Cumaygmeliputikonsultasimenjalankankuasa,mewakili,mendampingi,membela,melakukantindakanhukum lain untukkepentinganpencarikeadilanygtdkmampu.

slide8

8.PPRI NO 83 TH 2008 TT PERSYARATAN TATACARA PEMBERIAN BH SECARACUMA-CUMABH ;JASA HKM YG DIBERIKAN ADVOKAT TANPA MENERIMA PEMBAYARAN MELIPUTI KONSULTASI,KUASA,MEWAKII, MENDAMPINGI,MEMBELA,DAN MELAKUKAN TINDAKAN LAIN UNTUK KEPENTINGAN PENCARI KEADILAN YG TDK MAMPU. 9.SEMA NO 10 TH 2010 TT PEDOMAN PEMBERIAN BH DI PERADILAN UMUMSDA

slide9

BAB II BAB II ASAS ASAS BANTUAN HUKUM :psl 2 uubh no 16/2011 1. KEADILAN ;(kepastianhkm,kemanfaatan)2. PERSAMAAN KEDK DIHADAPAN HUKUM,3. KETERBUKAAN;4. Efesiensidanefektivitas, 5.AKUNTABILITAS; doktrin1. DAPAT DI AKSES;2.KESETERDIAAN DANA;3. KEBERLANJUTAN;4. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;5. NON DISKRIMINASI.6 .PRADUGA TAK BERSALAHb

slide10

BAB III

TUJUAN BANTUAN HUKUM

  • A.DOKTRINER
  • Membantumencarikebenaranmateril;
  • (idenfikasikorbansulit,apalagitsknya,mencarinununsulit ?)
  • Melindungihakhaktersangka/ terdakwa;
  • Sosial education(memberantas mafia peradilan,kasusjaksanakal,urip,artalita,gayus,
  • dll)
slide11

f. PerbaikantertibHukum;(jualbelipasal)

  • g. Pembaharuanhukum;(dekriminalisasi
  • kriminalisasi)
  • h. Membukalapanganpekerjaan(posbakum)
  • i. Practical Training;(posbakum)
  • Penegakanhukum(Preventiprepresip)
  • (Semuaorangdianggaptahuuu,sosialisasisebelumdiundangkan)
slide12

B.TUJUAN BANTUAN HUKUM :

1. MEMPROMOSIKAN, MELINDUNGI, MEMFASILITASI, DAN MENYEDIAKAN BH 2.MENJAMIN HAK-HAK PENERIMA BH; 3.MENJAMIN PENYENGLENGARAAN BH DILAKS

4.MENJAMIN MEMASTIKAN BH DILAK SANAKAN SECARA LUAS /MERATA.

slide13

C.TUJUAN BH Psl3 uubh1.menjamin hakorangmiskinuntukmendapatkanakseskeadilan2.Mewujudkan hakkonstitusionalw.nsesuaidngprinsippersamaandihadapanhukum3.menjamin kepastianpenyelenggaraanbhdilaksanakandiseluruhwilri4.wewujudkan peradilanygdptdipertanggungjawabkan(keadilanberdasarkanketuhananyme)

slide14

BAB IVruanglingkupbhpsl 4 uubh1.bh diberikankepadaorangmiskin yang menghadapimasalahhukum,pdt,pidna,tunorangmiskinmeliputisetiaporangygtidakbisamemenuhihakdasarsecaralayakdanmandiri,hakdasarmeliputihakataspangan,sandang,kesehatan,pendidikan,pekerjaan,perumahan.(alamiah)2.orang /klompokorangyg; termarjinalkankrnkebijakanpublik,hakhaksipilterabaikan.(kemiskinanstruktural,lapindo,hphdll)

slide15

3.bh meliputimenjalankankuasa,mendampingi,mewakili, membela/melakukan tindakanhukumuntukkepentinganpenerimabhpsl 5 1. penerimabhmeliputisetiaporangataukelompokorangmiskinygtdkdapat memenuhihakdasarsecaralayakmandiri, 2. meliputihakataspangan,sandanglayanankesehatan,pendidikan,pekerjaaan ,berusaha, perumahan.

slide16

BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 6 (1) B H diselenggarakanuntukmembantupenyelesaianpermasalahanhkmygdihadapipenerimabh(2) Pemberian BH kepadaPenerima BH diselenggarakanolehMenteridandilaksanakanolehPemberi BH ,

slide17

menteribertugas: a. menyusundanmenetapkankebijakanpenyelenggaraanBantuanHukum; b. menyusundanmenetapkanStandarbhberdasarkanasas-asaspemberianBhc. menyusunrencanaanggaran BH d. mengelolaanggaranbhsecaraefektiftranparan,akuntabel,efisien,tranparane.menyusundanmenyampaikanlaporankepadadprsetiapakhirth

slide18

bab vipemberibhpemberibhadlhl.b.h./organisasikemasyarakatanygmemberilayananbhpsl 8 (1) Pelaksanaan BH dilakukanolehpemberi BH yang telahmemenuhisyaratberdasarkanUu(2) Syarat-syaratPemberi BH meliputi: a. berbadanhukum; b. terakreditasiberdasarkanUuc. memilikikantor / sekretariattetapd. memilikipengurus; dane. memiliki program BantuanHukum.

slide19

BAB VII HAK PEMBERI BHa. melakukanrekrutmenterhadapadvokat, paralegal, dosen, danmahasiswafakultashukum; b. melakukanpelayananBantuanHukum; c. menyelenggarakanpenyuluhanhukum, konsultasihkmd. menerimaanggarandarinegaraunkmelaksanakanbhe. mengeluarkanpendapatataupernyataandalammembelaperkara yang menjaditanggungjawabnyadidalamsidangpengadilansesuaidenganketentuanuuf.mendapatkaninformasidan data lain daripemerintahataupuninstansi lain, untukkepentinganpembelaanperkara; dang. mendapatkanjaminanperlindunganhukum, keamanan, dankeselamatanselamamenjalankanbh

slide20

BAB VIII KEWAJIBAN PEMBERI BH Pasal 10 a. melaporkankepadaMenteritentang program bhb. melaporkansetiappenggunaananggarannegaradigunakanuntukpemberianBhberdasarkanuuc. menyelenggarakanpendidikandanpelatihanbhbagiadvokat, paralegal, dosen, mahasiswafh yang direkrutd. menjagakerahasiaan data, informasi, dan/atauketerangan yang diperolehdariPenerimabhberkaitandenganperkara yang sedangditangani, kecualiditentukan lain olehuu- e. memberikanBantuanHukumkepadaPenerimabhberdasarkansyaratdantatacara yang ditentukandalam UU sampaiperkaranyaselesai, kecualiadaalasan yang sahsecarahkm

slide21

PSL 11Pemberi BH tidakdapatdituntutsecaraperdata /Pidanadalammemberikan b h ygmenjaditanggungjawabnyaygdilakukandenganiktikadbaikdidalammaupundiluarsidangpengadilansesuaiStandar BH berdasaRkanperat per UU /kodeetik ADVOKAT

slide22

bab ix penerimabhpenerimabh ad orang /klompokorangmisknHAK PENERIMA BH PSL 12 UUBH1.MENDAPAT BH HINGGA MASALAHNYA SELESAI,SELAMA PENERIMA BH TDK MENCABUT SRT KUASA2. MENDAPAT BH SESUAI STANDAR BH3.MENDAPATKAN INFORMASI DAN DOKUMEN YG BERKAITAN DNG BHKEWAJIBAN PENERIMA BH PSL 131.MENYAMPAIKAN BUKTI,INFORMASI ,DATA SECARA BENAR2.MEMBANTU KELANCARAN PEMBERIAN BH

slide23

BAB XSYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BHPSL 141.MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS YG BERISI IDENTITAS PEMO HON,URAIAN SINGKAT PERKARA YBS.2.MENYERAHKAN DOKUMEN PERKRA3.SK MISKIN DR LURAH/KADES/PEJABAT YG SETINGKAT DI TEMPAT TGL PEMOHON.4.MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PEMBERI BH,JIKA DITERIMA BIKIN SURAT KUASA.

slide24

pasal 15 (1) PemohonBh mengajukan permohonanbhkepadapemberibh(2) Pemberi BH dlmjangkawaktu paling lama 3 (tiga) harikerjasetelahpermohonanBhdinyatakanlengkapharusmemberikanjawabanmenerimaataumenolakpermohonanBh(3) DalamhalpermohonanBantuanHukumditerima, PemberiBhmemberikanBhberdasarkansuratkuasakhususdariPenerimabh(4) DalamhalpermohonanBantuanHukumditolak, PemberiBhmencantumkanalasanpenolakan(5) KetentuanlebihlanjutmengenaisyaratdantatacarapemberianBhdiaturdng pp

slide25

BAB XI PENDANAAN Pasal 16 (1) PendanaanBhygdiperlukandandigunakanuntukpenyelenggaraanBhdibebankankepadaapbn(2) sumberpendanaan BH dapatberasaldari: a. hibahatausumbangan; dan/ataub. sumberpendanaan lain yang sahdantidakmengikat.

slide26

PSL17 (1)Pemerintahwajibmengalokasikandanapenyelenggaraanbhdlmapbn (2)Pendanaanpenyelenggaraan BH dialokasikanpadaanggarankementrianygmenyelenggarakanurusanpemerintahandibidanghukumdan ham

slide27

BAB XIIPos Bantuan HukumPos BantuanHukum (Posbakum) didirikanpadatahun 1970 atasgagasan DPC Peradin Jakarta dibawahpimpinanYan Apul. Dalammenjalankan program kerjanya, Pos BantuanHukummenjalinkerjasamadenganPengadilannegeridiseluruh Jakarta. Pengadilannegerimeresponkerjasamatersebutdenganmemberikansaturuangankhususdisetiappengadilannegeri Jakarta sebagaitempatPosbakum.

slide28

Pasal 57 ayat (1) Undang-undangNo 48 TH 2009 TTG KekuasaanKehakiman ; Padasetiap P.N. dibentuk POSBAKUM kepadapencarikeadilan yang tidakmampudalammemperolehbantuanhukum.SEMA Nomor 10 Tahun 2010,PSL 6SetiapPengadilanNegerisegeramembentuk Pos BantuanHukum yang pembentukannyadilakukansecarabetahap;KetuaPengadilanNegerimenyediakanruangandansarana yang dibutuhkanuntukdigunakansebagai Pos BantuanHukum, berdasarkankemampuanmasing-masing;

slide29

BAB XIIIInformasiBantuanHukuma. PN, P.T, M. Ab. KejaksaanNegeri atau KejaksaanTinggi;c. RumahTahanan Negara (RUTAN);d. LembagaPemasyarakatan;e. POLSEK/POLRES/POLDA;f. Kantor PemerintahDaerah h. Unit kerjaBantuanhukumi. LKBH di PT

slide30

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

slide31

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 Pemberi BH yang terbuktimenerima / memintapembayarandariPenerima BHdan/ataupihak lain yang terkaitdenganperkara yang sedangditanganisebagaimanadimaksuddalamPasal 20, dipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahunataudenda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjutarp)

babxvi perkembangan bh dan organisasi bh sebelum dab sesudah merdeka a sebelum medeka
BABXVIPERKEMBANGAN BH DAN ORGANISASI BH SEBELUM DAB SESUDAH MERDEKAA.SEBELUM MEDEKA
b sesudah merdeka
b. Sesudahmerdeka

PERADIN

A P S I

IKADIN

I P H I

A A I

A K H I

S P I

H K H P

H A P I

slide34

REFORMASIKOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA(KKAI) KONGGRES ADVOKAT PERADI INDONESIA

slide35

TUJUAN K KA I

  • MEMPERSIAPKAN UU ADVOKAT (UU NO.18 TAHUN 2003)
  • MENGADAKAN VERIVIKASI
  • MENGADAKANKOMISI ORGANISASI
  • MENGADAKANKOMISI SERTIFIKASI
slide36

BANTUAN HUKUM PREVENTIF

BANTUAN HUKUM DIAGNOSTIK

BAB. XVII

JENIS BANTUAN HUKUM

(SLOOT DLM SOEKANTO)

BANTUAN HUKUM PENGENDALIAN KONFLIK

BANTUAN HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM

BANTUAN HUKUM PEMBAHARUAN HUKUM

slide37

LITIGASI / LITIGATOR /LITIGATION

JENIS BANTUAN HUKUM

UU BH

NON LITIGASI / NON LITIGATION

KONCULTATION HKM

INFORMATION HKM

PENDAPAT HUKUM

4. MEDIASI./DIVERSI

(RESTORASI JUSTICE)

5. LEGAL SOLUTION

6. PENDIDIKANPELATIHAN HKM

7. PEMBERDAYAAN MSY

slide38

BANTUAN HUKUM TRADISIONAL

BANTUAN HUKUM KONSTITUSIONAL

BAB XVIII

KONSEP BANTUAN HUKUM

BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

BANTUAN HUKUM RESPONSIF

slide39

1.Konsep bantuanhukumtradisional/individual :pemberianbh pd masyarakatygtdkmampu, berupapendampinganbaikdimukapengadilanmaupunmelaluiarbitrase. ygdilakukansecara individual, pasif, danpendekatanyasecara formal legal.

slide40

2.Konsep bantuanhukumkonstitusional.Bantuanhukumuntukrakyatmiskindngtujuanyglbhluas;menyadarkanhakmasyarakatmiskin ,penegakanhakasasimanusia,bersifatlebihaktif,bUkansajAsecara individual tapisecarakolektif

slide41

3.Konsep bhstruktural :segalaaksi/ kegiatanygdiLAkukantdksematamataditujukanutkmembelakepentingan/hakhukummasyarakatygtdkmampu pd prosesperadilan,tapilbhluaslg ,bhstrukturalbertujuanutkmenumbuhkankesadaranhkmdanpengertianmsythdpentingnyahkm.

slide42

4.Konsep bhresponsif :diberikan pd fakir miskinsecaraCuma-Cumameliputisemuabidanghukumdanhakasasimanusiatanpamembedakanpembelaankolektif/individual.dan melibatkanperansertanegaradanmasyarakat.

slide43

1.UUD.45 2.UU N0 18 TH2003 TT ADVOKAT

3.UU NO 48/2009 KEKEH

BAB XIX

KETENTUAN YG MENGATUR BANTUAN HUKUM

4.UU NO 16/2011 UUBH

5.PP 83 TH 2008 ttPERSYARATAN BH CUMC-CUMA

6.SEMA NO 10 TT PEDOMAN BH

slide44

UUD 45 :pasal 28 d :“setiaporangberhakataspengakuan,jaminan,perlindungandankepastianhukumygadilsertaperlakuanygsamadihadapanhkm”

slide45

Undang-undang no. 48 tahun 2009 ttgkekuasaankehakiman.Psl 56 sdpsl 57(1) setiaporangygtersangkutperkaraberhakmemperolehbantuanhukum(2) NEGARA MENANGGUNG BIAYA PERKARA BG PENCARI KEADILAN YG TDK MAMPU

slide48

Undang-undang no. 18 th 2003 tentangadvokatpasal 22“advokatwajibmemberikanbhsecaraCumaCumakepadapencarikeadilanygtidakmampu”

slide49

UU NO. 18 TH 2003

HAK DAN KEWAJIBAN

PENGANGKATAN

PERSYARATAN

HONOR

SUMPAH

BANTUAN HUKUM CUMA - CUMA

PENDIDIKAN

ADVOKAT ASING

slide50

BAB XX BANTUAN HUKUM DALAM SISTIM PERADILAN PIDANA/ PROSES PERADILAN PIDANA1.BH DALAM TINGKAT PENYIDIKAN;2.BH DALAM PENUNTUTAN;3.BH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI SI DANG PENGADILAN; A.EKSEPSI B.PEMERIKSAAN SAKSI/TERDAKWA C.PEMBELAAN/PLEIDOOI D.DUPLIK E.UPAYA HUKUM 4.BH DLM L.P.

slide51

BAB XXI .

HAMBATAN – HAMBATAN BH CUMA- CUMA

KEMISKINAN ALAMIAH MAUPUN STRUKTURAL MAKIN BANYAK

SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DANA

FAKTOR UU,PENEGAK HUKUM,SARANA FASILITAS,MASYARAKAT,KEBUDAYAAN(SOERJONO SOEKANTO)