1 / 30

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH. Tata Cara Penghitungan dan Sistem Pembayaran Pajak Dana BOS (dasar hukum Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2006) TENTANG

lloyd
Download Presentation

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Tata Cara Penghitungan dan Sistem Pembayaran Pajak Dana BOS (dasar hukum Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2006) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH BENDAHARAWAN ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI MASING-MASING UNIT PENERIMA BOS

  2. Hal – hal yang perlu diperhatikan : • Dana BOS diberikan kepada Sekolah Negeri, maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPN; • Dana BOS diberikan kepada Sekolah swasta, maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS bukan merupakan Pemungut dan PPN; • Dana BOS tidak dikenakan PPh Pasal 22; • kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS tersebut, yaitu: • Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium atau lainnya; • Pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan sehubungan pembayaran atas Jasa; • Pemungutan PPN atas pembelian Barang Kena Pajak dan Perolehan Jasa Kena Pajak, dalam hal penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPN. • Penanggung jawab atau bendaharawan BOS pada sekolah swasta penerima dana BOS harus terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.

  3. BENDAHARA SEKOLAH NEGERI WAJIB NPWP MENERIMA DANA BOS BELANJA BARANG / JASA HONORARIUM / UPAH KEWAJIBAN PEMUNGUT PPH PASAL 22, PPN DAN PEMOTONG PPH PASAL 23 KEWAJIBAN PEMOTONG PPH PASAL 21 PPN & PTLL PPH PASAL 21 PPH PASAL 23 DISETOR PALING LAMBAT TGL 7BULAN BERIKUTNYA DISETOR PALING LAMBAT TGL 10 BULAN BERIKUTNYA DISETOR PALING LAMBAT TGL10 BULAN BERIKUTNYA DILAPORKAN PALING LAMBAT TGL 20BULAN BERIKUTNYA DILAPORKAN PALING LAMBAT AKHIR BULAN BERIKUTNYA DILAPORKAN PALING LAMBAT TGL 20BULAN BERIKUTNYA

  4. BENDAHARA BUKAN SEKOLAH NEGERI/PESANTREN SALAFIYAH WAJIB NPWP MENERIMA DANA BOS BELANJA BARANG BELANJA JASA HONORARIUM / UPAH TIDAK ADA KEWAJIBAN PEMOTONG DAN PEMUNGUT PPH PASAL 22 DAN PPN PTLL WAJIB MEMOTONG PPH PASAL 23 WAJIB MEMOTONG PPH PASAL 21 DISETOR PALING LAMBAT TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA DISETOR PALING LAMBAT TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA DILAPORKAN PALING LAMBAT TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA DILAPORKAN PALING LAMBAT TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA

  5. PenghitunganPPhPasal 21 Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 200.000,- LEBIH DARI Rp 200.000,- DIKURANGI Rp 200.000,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 2.025.000 s.d. Rp 7.000.000 DALAM SATU BULAN KALENDER • JIKA PENGHASILAN • KUMULATIF DLM • 1 BLN < Rp 7.000.000 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI • TARIF 5% PKP DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + • JIKA PENGHASILAN • KUMULATIF DLM • 1 BLN > Rp 7.000.000 • TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG

  6. BESARNYA PTKP OP?(Pasal 7 UU PPh) • WP Sendiri Rp24.300.000 / tahun atau Rp2.025.000 / bulan • Tambahan WP Kawin 2.025.000 / tahun • Tambahan Isteri bekerja Rp24.300.000 / tahun • Tambahan anak (max. 3) 2.025.000 / tahun • Maksimum PTKP (K/3) Rp32.400.000 / tahun

  7. BERAPA TARIFNYA?(Pasal 17 UU PPh) • PPh OP Ph. (setahun) s.d. Rp50.000.000 5% Ph. Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 15% Ph. Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25% Ph. Lebih dari Rp500.000.000 30%

  8. TARIF BAGI YANG TIDAK BER NPWP • Tarif pemotongan bagi yang tidak ber-NPWP lebih tinggi 20% daripada yang ber-NPWP • Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final SehinggatarifbagipegawaiygtidakberNPWPadalahsebagaiberikut: Ph. (setahun) s.d. Rp50.000.000 6% Ph. Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 18% Ph. Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 30% Ph. LebihdariRp500.000.000 36%

  9. Contoh: Pembayaran honor tukang bangunan atau tukang kebun yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah: • Dipotong PPh Ps. 21 sebesar 5% dari kelebihan penghasilan (PMK:206/PMK.011/2012) bila: • upah harian >Rp200.000 dan/atau • Dalam satu bulan seluruh penghasilan > Rp2.025.000 Misal : Penghasilan Rp 160.000/hari = tidak dipotong Penghasilan Rp 210.000/hari = dipotong 5 % dari PPh Ps.21 = 5% X Rp (210.000 – 200.000) PPh Ps.21 = 5% X Rp 10.000 = Rp 500

  10. Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS: • PPh Pasal 21 atas Honorarium Semua bendarahawan/penanggung jawab dana BOS yang membayar honor kepada guru harus memotong PPh 21 dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Atas Pembayaran honor kepada guru non PNS, atau pembayaran honor komite sekolah jika ada, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PP sebesar 5% dari jumlah bruto honor. 2) Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IV/a keatas harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 15% dari jumlah honor. 3) Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan III/a keatas harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 5% dari jumlah honor. 4) Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongn II/d kebawah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

  11. PP.80 tahun 2010 TarifPemotongandanpengenaan PPh Ps.21 atas penghasilanygmenjadibeban APBN / APBD - bagi pns / tni / polri -

  12. Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS: Contoh Pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium : ► Pak Maman seorang PNS Golongan III menerima Honor sebagai Pengawas Ujian sebesar Rp.650.000,- Honor tersebut diambil dari dana BOS ► Karena Pak Maman PNS Golongan III maka Honor Ybs harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% dengan Perhitungan sbb : PPh Pasal 21 = Jumlah Honor X 5% = Rp.650.000,- X 5% = Rp.32.500,-

  13. PPh Pasal 23 Semua Bendaharawan/Penanggung Jawab dana BOS yang membayar imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan sekolah yang dibayarkan kepada Badan Usaha bukan orang pribadi yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% X Jumlah Imbalan Bruto yang dibayarkan, tidak termasuk PPN. Apabila rekanan tidak punya NPWP, maka tarif PPh Pasal 23 dikenakan 100% lebih tinggi menjadi 4%. PPh Pasal 23 Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS:

  14. Contoh Pemungutan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa pemeliharaan atau perawatan : ►Bendahara SMU melakukan pembayaran jasa perawatan gedung sebesar Rp. 11.000.000,00 Dicari dulu DPPnya = 100/110 x Nilai/Harga Pembelian = 100/110 x Rp 11.000.000,00 = Rp 10.000.000,00 Pasal 23 Terutang= 2%x Rp 10.000.000,00 = Rp 200.000,00 Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS:

  15. Objek Pemotongan PPh Pasal 23  *tidak termasuk PPN

  16. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23  *tidak termasuk PPN

  17. PPh Pasal 23 Objek Pemotongan PPh Pasal 23  *tidak termasuk PPN

  18. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 *tidak termasuk PPN

  19. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

  20. PPN Semua Bendaharawan/Penanggung Jawab dana BOS yang membayar atas Pembelian Barang Kena Pajak atau membayar imbalan atas Jasa Kena Pajak kepada rekanan harus memungut PPN sebesar 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pembayaran pembelian bruto atau imbalan bruto yang dibayarkan sehubungan dengan penggunaan jasa Atas pembelian buku pelajaran umum, kitab suci, dan pelajaran agama PPN yang terutang dibebaskan Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS:

  21. KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN • JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK • JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL • JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO • JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI • JASA DI BIDANG KEAGAMAAN • JASA DI BIDANG PENDIDIKAN • JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN • JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN • JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR • JASA DI BIDANG TENAGA KERJA • JASA DI BIDANG PERHOTELAN • JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SCR UMUM • JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR • JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM • JASA PENGIRIMAN UANG DG WESEL POS • JASA BOGA / KATERING

  22. Contoh Pemungutan PPN atas pembayaran Pembelian Barang (Barang Kena Pajak) : ►Bendahara SMU melakukan pembayaran atas Pembelian 1Unit Komputer senilai Rp.5.500.000,00 Dicari dulu DPPnya = 100/110 x Nilai/Harga Pembelian = 100/110 x Rp. 5.500.000,00 = Rp. 5.000.000,00 PPN Terutang= 10 %x Rp 5.000.000,00 = Rp. 500.000,00 Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS:

  23. Contoh Pemungutan PPN atas Imbalan Jasa : ►Bendahara SMU melakukan pembayaran jasa perawatan gedung sebesar Rp. 1.100.000,00 Dicari dulu DPPnya = 100/110 x Nilai/Harga Pembelian = 100/110 x Rp. 1.100.000,00 = Rp. 1.000.000,00 PPN Terutang= 10 %x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 100.000,00 Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS:

  24. KEWAJIBAN WP SETELAH MEMILIKI NPWP SETELAH MEMILIKI NPWP : Untuk WP Bendaharawan Pemerintah maka wajib melaporkan : SPT Masa PPh Pasal 21 (pajak karyawan), harus tetap dilaporkan baik ada atau tidak ada objek pajaknya SPT Masa PPh Pasal 23 (Jasa) Pemungut, dilaporkan bila ada objek pajaknya SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) (sewa tanah/bangunan, dll.), dilaporkan bila ada objek pajaknya SPT Masa PPN Pemungut, harus tetap dilaporkan baik ada atau tidak ada objek pajaknya

  25. JATUH TEMPO SETORAN DAN LAPORAN

  26. KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN UNTUK SSP MASA

  27. Sanksi Administrasi (Terlambat/Tidak menyampaikan SPT) • SanksiAdministrasiKeterlambatanPenyampaianSPT Masa: • 1. SPT Masa PPN : dendaRp500.000,00 • 2. SPT Masa Lainnya : denda Rp100.000,00

  28. SanksiAdministrasi (Terlambat/TidakSetor) • SanksiAdministrasi • “Bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan” • daripajak yang terutang

  29. SANKSI PIDANA Alpa:1. Tidak menyampaikan SPT 2. Menyampaikan SPT tidak benar Sanksi:1. Denda, min. 1 x pajak kurang bayar, atau 2. Pidana kurungan paling singkat 3 bulan Sanksi:1. Denda, min. 2 x pajak kurang bayar, dan 2. Pidana penjara paling singkat 6 bulan Sengaja:1. Tidak mendaftarkan diri 2. Tidak menyampaikan SPT, dll.

  30. Terima Kasih

More Related