peraturan pemerintah no 46 tahun 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 292 Views
  • Uploaded on

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011. T E N T E N G PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ). PEMETAAN PEMIKIRAN. TENTANG PENINGKATAN KINERJA. Reformasi Birokrasi. PNS Prof. Bertggjwb , Jujur dan Adil ( psl 12:2 UU No.43 /1999). KINERJA PEGAWAI. PPK PNS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011' - rio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
peraturan pemerintah no 46 tahun 2011

PERATURAN PEMERINTAHNO. 46 TAHUN 2011

T E N T E N G

PENILAIAN PRESTASI KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

( PNS )

pemetaan pemikiran

PEMETAAN PEMIKIRAN

TENTANG

PENINGKATAN KINERJA

slide3
Reformasi

Birokrasi

PNS Prof. Bertggjwb, JujurdanAdil(psl 12:2 UU No.43/1999)

KINERJA PEGAWAI

PPK PNS

KINERJA ORGANISASI

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

SKP

( SasaranKerjaPegawai )

PP

( PenilaianPrilaku )

slide4
Sistimpembinaan

PNS

1. Prestasi

Kerja

2. KARIR

1.PeingktanPrstasiKrj

2.PengebgnPotensi

latar belakang
LATAR BELAKANG

1. UntukmewujudkanpembinaanPegawaiNegeriSipilberdasarkansistemprestasikerjadansistemkarier yang dititikberatkanpadasistemprestasikerja, perludilakukanpenilaianprestasikerja;

slide6
2. PenilaianpelaksanaanpekerjaanPegawaiNegeriSipilsebagaibagiandaripembinaanPegawaiNegeriSipilsebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipil (DP3) sudahtidaksesuailagidenganperkembangankeadaandankebutuhanhukumdalampembinaanPegawaiNegeriSipil;
ketentuan umum
KETENTUAN UMUM

1. Penilaianprestasikerja PNS adalahsuatuprosespenilaiansecarasistematis yang dilakukanolehpejabatpenilaiterhadapsasarankerjapegawaidanperilakukerja PNS.

ketentuan umum1
KETENTUAN UMUM

2. Prestasikerjaadalahhasilkerja yang dicapaiolehsetiap PNS padasatuanorganisasisesuaidengansasarankerjapegawaidanperilakukerja.

ketentuan umum2
KETENTUAN UMUM

3. SasaranKerjaPegawai yang selanjutnyadisingkat SKP adalahrencanakerjadan target yang akandicapaiolehseorang PNS

ketentuan umum3
KETENTUAN UMUM
  • Target adalahjumlahbebankerja yang akandicapaidarisetiappelaksanaantugasjabatan.

5. Perilakukerjaadalahsetiaptingkahlaku, sikapatautindakan yang dilakukanoleh PNS atautidakmelakukansesuatu yang seharusnyadilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

ketentuan umum4
KETENTUAN UMUM

6. Rencanakerjatahunanadalahrencana yang memuatkegiatantahunandan target yang akandicapaisebagaipenjabarandarisasarandan program yang telahditetapkanolehinstansipemerintah.

ketentuan umum5
KETENTUAN UMUM

7. Pejabatpenilaiadalahatasanlangsung PNS yang dinilai, denganketentuan paling rendahpejabatstrukturaleselon V ataupejabat lain yang ditentukan.

8. Atasanpejabatpenilaiadalahatasanlangsungdaripejabatpenilai.

tujuan ppk pns
TUJUAN PPK PNS
  • Untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
prinsip ppk pns
PRINSIP PPK PNS
  • a. objektif;
  • b. terukur;
  • c. akuntabel . . .
  • d. partisipatif; dan
  • e. transparan.
objektif
OBJEKTIF
  • adalahpenilaianterhadappencapaianprestasikerjasesuaidengankeadaan yang sebenarnyatanpadipengaruhiolehpandanganataupenilaiansubjektifpribadidaripejabatpenilai.
terukur
TERUKUR
  • adalahpenilaianprestasikerja yang dapatdiukursecarakuantitatifdankualitatif.
akuntabel
AKUNTABEL
  • adalahseluruhhasilpenilaianprestasikerjaharusdapatdipertanggungjawabkankepadapejabat yang berwenang.
partisipatif
PARTISIPATIF
  • adalahseluruhprosespenilaianprestasikerjadenganmelibatkansecaraaktifantarapejabatpenilaidengan PNS yang dinilai
transparan
TRANSPARAN
  • adalahseluruhprosesdanhasilpenilaianpretasikerjabersifatterbukadantidakbersifatrahasia.
unsur ppk pns
UNSUR PPK PNS

a. SasaranKerjaPegawai; (SKP)

b. PerilakuKerja.

slide21
SKP ?

1. Setiap PNS wajibmenyusun SKP berdasarkanRencanaKerjaTahunaninstansi.

slide22
SKP ?

2. SKP memuatkegiatantugasjabatandan target yang harusdicapaidalamkurunwaktupenilaian yang bersifatnyatadandapatdiukur.

slide23
SKP ?
  • SKP yang telahdisusunharusdisetujuidanditetapkanolehpejabatpenilai.

4. Dalamhal SKP yang disusunoleh PNS tidakdisetujuiolehpejabatpenilaimakakeputusannyadiserahkankepadaatasanpejabatpenilaidanbersifat final.

slide24
SKP ?

5. SKP disusunsetiaptahunpadaawalbulanJanuari.

6. DalamhalterjadiperpindahanpegawaisetelahbulanJanuarimaka yang bersangkutantetapmenyusun SKP padaawalbulansesuaidengansuratperintahmelaksanakantugasatausuratperintahmendudukijabatan.

slide25
SKP ?

7. PNS yang tidakmenyusun SKP sebagaimanadimaksuddalamPasal 5 dijatuhihukumandisiplinsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenaidisiplin PNS.

slide26
SKP ?

8. SKP yang telahdisetujuidanditetapkan, menjadidasarpenilaianbagipejabatpenilai.

9. Penilaian SKP meliputiaspek:

  • a. kuantitas;
  • b. kualitas;
  • c. waktu; dan
  • d. biaya.
kuantitas
KUANTITAS
  • adalahukuranjumlahataubanyaknyahasilkerja yang dicapai.
kualitas
KUALITAS
  • adalahukuranmutusetiaphasilkerja yang dicapai.
waktu
WAKTU
  • adalahukuranlamanyaprosessetiaphasilkerja yang dicapai.
biaya
BIAYA
  • adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja.
slide31
SKP ?
  • Penilaian SKP paling sedikitmeliputiaspekkuantitas, kualitas, danwaktu, sesuaidengankarakteristik, sifat, danjeniskegiatanpadamasing-masing unit kerja.

11. Dalamhalkegiatantugasjabatandidukungolehanggaranmakapenilaian SKP meliputi pula aspekbiaya.

slide32
SKP ?

12. Berdasarkanaspeksebagaimanatersebutdiatasmakasetiapinstansimenyusundanmenetapkanstandartekniskegiatansesuaidengankarakteristik, sifat, jeniskegiatan, dankebutuhantugasmasing-masingjabatan.

slide33
SKP ?

13. Instansidalammenyusunstandartekniskegiatandilakukanberdasarkanpedoman yang ditetapkanolehKepalaBadanKepegawaian Negara.

penilaian skp
PENILAIAN SKP

1.Penilaian SKP dilakukandengancaramembandingkanantararealisasikerjadengan target.

2. Dalamhalrealisasikerjamelebihidari target makapenilaian SKP capaiannyadapatlebihdari 100 (seratus).

penilaian skp1
PENILAIAN SKP

3. Dalamhal SKP tidaktercapai yang diakibatkanolehfaktordiluarkemampuanindividu PNS makapenilaiandidasarkanpadapertimbangankondisipenyebabnya.

penilaian skp2
PENILAIAN SKP

4. PNS ygmelaksanakantugastambahan yang diberikanolehpimpinanataupejabatpenilai yang berkaitandengantugasjabatan; dan/atau

5. Menunjukkankreativitas yang bermanfaatbagiorganisasidalammelaksanakantugasjabatan; makahasilpenilaianmenjadibagiandaripenilaiancapaian SKP.

penilaian skp3
PENILAIAN SKP

6. Ketentuanlebihlanjutmengenaipedomanpenyusunandanpenilaian SKP diaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.

prilaku kerja
PRILAKU KERJA

1. Penilaianperilakukerjameliputiaspek:

a.orientasipelayanan;

b. integritas;

c. komitmen;

d. disiplin;

e. kerjasama; dan

f. kepemimpinan (pejabatstruktural)

orientasi pelayanan
ORIENTASI PELAYANAN
  • adalahsikapdanperilakukerja PNS dalammemberikanpelayananterbaikkepada yang dilayaniantara lain meliputimasyarakat, atasan, rekansekerja, unit kerjaterkait, dan/atauinstansi lain.
integritas
INTEGRITAS
  • adalahkemampuanuntukbertindaksesuaidengannilai, normadanetikadalamorganisasi.
komitmen
KOMITMEN
  • adalahkemauandankemampuanuntukmenyelaraskansikapdantindakan PNS untukmewujudkantujuanorganisasidenganmengutamakankepentingandinasdaripadakepentingandirisendiri, seseorang, dan/ataugolongan.
disiplin
DISIPLIN
  • adalahkesanggupanPegawaiNegeriSipiluntukmenaatikewajibandanmenghindarilarangan yang ditentukandalamperaturanperundang-undangandan/atauperaturankedinasan yang apabilatidakditaatiataudilanggardijatuhihukumandisiplin.
kerjasama
KERJASAMA
  • adalahkemauandankemampuan PNS untukbekerjasamadenganrekansekerja, atasan, bawahandalam unit kerjanyasertainstansi lain dalammenyelesaikansuatutugasdantanggungjawab yang ditentukan, sehinggamencapaidayagunadanhasilguna yang sebesar-besarnya.
kemimpinan
KEMIMPINAN
  • adalahkemampuandankemauan PNS untukmemotivasidanmempengaruhibawahanatauorang lain yang berkaitandenganbidangtugasnyademitercapainyatujuanorganisasi.
prilaku kerja1
PRILAKU KERJA

2. PenilaianperilakukerjasebagaimanadimaksuddalamPasal 12 dilakukanmelaluipengamatanolehpejabatpenilaiterhadap PNS sesuaikriteria yang ditentukan.

prilaku kerja2
PRILAKU KERJA

3. Pejabatpenilaidalammelakukanpenilaianperilakukerja PNS sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatmempertimbangkanmasukandaripejabatpenilai lain yang setingkatdilingkungan unit kerjamasing-masing.

prilaku kerja3
PRILAKU KERJA
  • Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).
  • KetentuanlebihlanjutmengenaikriteriapenilaianperilakukerjaakandiaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.
tata cara penilaian
TATA CARA PENILAIAN

1. Penilaianprestasikerjadilakukandengancaramenggabungkanpenilaian SKP denganpenilaianperilakukerja.

tata cara penilaian1
TATA CARA PENILAIAN
  • Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).
  • Penilaianprestasikerja PNS dilaksanakanolehpejabatpenilaisekalidalam 1 (satu) tahun.
tata cara penilaian2
TATA CARA PENILAIAN

4. PenilaianprestasikerjadilakukansetiapakhirDesemberpadatahun yang bersangkutandan paling lama akhirJanuaritahunberikutnya.

tata cara penilaian3
TATA CARA PENILAIAN

5. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:

  • a. 91 – keatas: sangatbaik
  • b. 76 – 90: baik
  • c. 61 – 75: cukup
  • d. 51 – 60: kurang
  • e. 50 ke bawah: buruk
tata cara penilaian4
TATA CARA PENILAIAN

6. KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenilaiandiaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.

tata cara penilaian5
TATA CARA PENILAIAN

7. Pejabatpenilaiwajibmelakukanpenilaianprestasikerjaterhadapsetiap PNS dilingkungan unit kerjanya.

8. Pejabatpenilai yang tidakmelaksanakanpenilaianprestasikerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dijatuhihukumandisiplinsesuaidenganperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenaidisiplin PNS.

tata cara penilaian6
TATA CARA PENILAIAN

9. Pejabatpembinakepegawaiansebagaipejabatpenilaidan/atauatasanpejabatpenilai yang tertinggidilingkungan unit kerjamasing-masing.

pelaksanaan penilaian
PelaksanaanPenilaian

1. HasilpenilaianprestasikerjasebagaimanadimaksuddalamPasal 15 diberikansecaralangsungolehpejabatpenilaikepada PNS yang dinilai.

pelaksanaan penilaian1
PelaksanaanPenilaian

2. PNS yang dinilaidantelahmenerimahasilpenilaianprestasikerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibmenandatanganisertamengembalikankepadapejabatpenilai paling lama 14 (empatbelas) harisejaktanggalditerimanyahasilpenilaianprestasikerja.

pelaksanaan penilaian2
PelaksanaanPenilaian

3. Dalamhal PNS yang dinilaidan/ataupejabatpenilaitidakmenandatanganihasilpenilaianprestasikerjamakahasilpenilaianprestasikerjaditetapkanolehAtasanPejabatPenilai.

pelaksanaan penilaian3
PelaksanaanPenilaian

4. Pejabatpenilaiwajibmenyampaikanhasilpenilaianprestasikerjakepadaatasanpejabatpenilai paling lama 14 (empatbelas) harisejaktanggalditerimanyapenilaianprestasikerja.

5. Hasilpenilaianprestasikerjamulaiberlakusesudahadapengesahandariatasanpejabatpenilai.

pelaksanaan penilaian4
PelaksanaanPenilaian

6. PejabatPenilaiberdasarkanhasilpenilaianprestasikerjadapatmemberikanrekomendasikepadapejabat yang secarafungsionalbertanggungjawabdibidangkepegawaiansebagaibahanpembinaanterhadap PNS yang dinilai.

keberatan hasil penilaian
KeberatanHasilPenilaian

1. Dalamhal PNS yang dinilaikeberatanatashasilpenilaianmaka PNS yang dinilaidapatmengajukankeberatandisertaidenganalasan-alasannyakepadaatasanpejabatpenilaisecarahierarki paling lama 14 (empatbelas) harisejakditerimahasilpenilaianprestasikerja.

keberatan hasil penilaian1
KeberatanHasilPenilaian

2. Atasanpejabatpenilaiberdasarkankeberatan yang diajukansebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibmemeriksadenganseksamahasilpenilaianprestasikerja yang disampaikankepadanya.

keberatan hasil penilaian2
KeberatanHasilPenilaian

3.Terhadapkeberatansebagaimantersebutdiatas, atasanpejabatpenilaimemintapenjelasankepadapejabatpenilaidan PNS yang dinilai.

4.Berdasarkanpenjelasandarikeduabelahpihak, atasanpejabatpenilaiwajibmenetapkanhasilpenilaianprestasikerjadanbersifat final.

keberatan hasil penilaian3
KeberatanHasilPenilaian

5. Dalamhalterdapatalasan-alasan yang cukup, AtasanPejabatPenilaidapatmelakukanperubahannilaiprestasikerja PNS.

ketentuan lain
KETENTUAN LAIN

1. KetentuandalamPeraturanPemerintahiniberlakujugabagiCalon PNS.

ketentuan lain1
KETENTUAN LAIN

2. Penilaianprestasikerjabagi PNS yang diangkatsebagaipejabatnegaraataupimpinan/anggotalembaganonstrukturaldantidakdiberhentikandarijabatanorganiknyadilakukanolehpimpinaninstansi yang bersangkutanberdasarkanbahandariinstansitempat yang bersangkutanbekerja.

ketentuan lain2
KETENTUAN LAIN
  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang sedangmenjalankantugasbelajardidalamnegeridilakukanolehpejabatpenilaidenganmenggunakanbahan-bahanpenilaianprestasiakademik yang diberikanolehpimpinanperguruantinggiatausekolah yang bersangkutan.
ketentuan lain3
KETENTUAN LAIN
  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang menjalankantugasbelajardiluarnegeridilakukanolehpejabatpenilaidenganmenggunakanbahan-bahanpenilaianprestasiakademik yang diberikanolehpimpinanperguruantinggiatausekolahmelaluiKepalaPerwakilanRepublik Indonesia dinegara yang bersangkutan.
ketentuan lain4
KETENTUAN LAIN
  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakanpadaPemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atauinstansipemerintahlainnyadilakukanolehpejabatpenilaidimana yang bersangkutanbekerja.
ketentuan lain5
KETENTUAN LAIN
  • Penilaianprestasikerjabagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakanpadanegarasahabat, lembagainternasional, organisasiprofesi, danbadan-badanswasta yang ditentukanolehpemerintahdilakukanolehpimpinaninstansiinduknyaataupejabat lain yang ditunjukberdasarkanbahan yang diperolehdariinstansitempat yang bersangkutanbekerja.
ketentuan lain6
KETENTUAN LAIN
  • PNS yang diangkatmenjadiPejabat Negara ataupimpinan/anggotalembaganonstrukturaldandiberhentikandarijabatanorganiknya, CutiDiluarTanggungan Negara, MasaPersiapanPensiun, diberhentikansementara, dikecualikandarikewajiban PPK PNS.
ketentuan lain7
KETENTUAN LAIN
  • Bagi PNS yang melakukantugasbelajardandiperbantukan/dipekerjakanpadanegarasahabat, lembagainternasional, organisasiprofesi, danbadan-badanswasta yang ditentukanolehpemerintahdikecualikandarikewajibanmenyusuna SKP.
ketentuan lain8
KETENTUAN LAIN
  • Penilaianprestasikerjabagi PNS diaturtersendiridalamPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.
ketentuan penutup
KETENTUAN PENUTUP
  • PadasaatPeraturanPemerintahinimulaidilaksanakan, PeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134), dicabutdandinyatakantidakberlaku.
ketentuan penutup1
KETENTUAN PENUTUP
  • PadasaatPeraturanPemerintahinimulaidilaksanakan, semuaperaturanpelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipiltetapberlakusepanjangtidakbertentangandenganketentuandalamPeraturanPemerintahini.
ketentuan penutup2
KETENTUAN PENUTUP
  • PeraturanPemerintahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan, yang mulaidilaksanakanpadatanggal 1 Januari 2014.
slide76
SEKIAN DAN

TERIMA KASIH

ad