1 / 42

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. OUTLINE. 1. KONDISI EKSISTING. 2. REFORMASI BIROKRASI. 3. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS. 4. EVALUASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS.

patty
Download Presentation

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS KementerianPendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasi

  2. OUTLINE 1. KONDISI EKSISTING 2. REFORMASI BIROKRASI 3. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 4. EVALUASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 5. PENUTUP

  3. KONDISI EKSISTING

  4. TOP NEWS SEPTEMBER 2013 PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014)

  5. 2008-2009 10.7 19.3 DARI 2008-2009 ke 2013-2014 - KORUPSI MEMBURUK - KINERJA BIROKRASI MEMBAIK

  6. KINERJA PNS bengkuluekspress.com PNS Tertidur Saat Rapat kemendagri.go.id berita.plasa.msn.com Pelayanan Publik Tidak Optimal

  7. REFORMASI BIROKRASI

  8. PROSES DAN TUJUAN TRANSFORMASI BIROKRASI BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI 2025 2018 DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY 2013 RULE BASED BUREAUCRACY

  9. MANAJEMEN SDM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ARAH TRANSFORMASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SDM APARATUR PENGEMBANGAN POTENSI (2025) (2018) (2013)

  10. PROGRAM PERCEPATANREFORMASIBIROKRASI (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) SASARAN AREA PERUBAHAN 1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT, 3. MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI 1 PenataanStrukturBirokrasi 2 PenataanJumlahdanDistribusi PNS 3 Penataan SistemSeleksidan PromosiSecara Terbuka 4 Peningkatan Profesionalisme PNS 5 PengembanganSistemPemerintahanElektronik 6 PeningkatanKualitas PelayananPublik 7 PeningkatanIntegritasdanAkuntabilitasAparatur 8 PeningkatanKesejahteraanPegawaiNegeri 9 Peningkatan EfisiensiBelanja Aparatur

  11. 4. PENINGKATAN PROFESIONALISASI PNS KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI • Penetapan Standar Kompetensi Jabatan • Peningkatan Kompetensi PNS • PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU • Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri • Pengembangan dan Penguatan Jabatan Fungsional HASIL • Perubahan Kurikulum diklat PIM dan Diklat Prajabatan oleh LAN • Berdasarkan evaluasi, anggaran Diklat K/L sangat kurang • PERSIAPAN PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU (PP 46/2011) • Penjatuhan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin • Penambahan dan Penguatan Jabatan Fungsional

  12. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (DP3- PP 10/1979tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS) UNSUR KEKURANGAN a. Kesetiaan 1. Sangatabstrak b. Prestasi Kerja 2. Orientasipadapenilaian perilaku c. Tanggung Jawab 3. Prestasikerjatidakterukur d. Ketaatan 4. Terlalubersifatadministratif&formalitas e. Kejujuran f. Kerjasama 5.Bersifatrahasia g. Prakarsa 6.Tidak didasarkan pada target kinerja h. Kepemimpinan Catatan: DP3 masih berlaku untuk keperluan usul Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, pengangkatan dalam jabatan pada periode Kenaikan Pangkat April/Oktober 2014 dan atau tahun 2015

  13. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP- PP 46/2011tentang Penilaian PrestasiKerja PNS) Sebagai Penyempurnaan DP-3 PNS Menggabungkan antara penilaianSASARAN KERJA PNS dengan penilaian PERILAKU KERJA. Merupakan alat kendali agar pelaksanaan tugas pokok setiap PNS, selaras dengan Renstra dan Renja Organisasi

  14. Amerika: • Kenaikan Gaji (81%) • Keputusan Promosi (77%) • Pelatihan dan Pengembangan (68%) • Pembinaan (60%) • Inggris: • Keputusan Promosi (88%) • Pelatihan dan Pengembangan (75%) • Pembinaan (67%) • Korea: • Keputusan Promosi (75%) • Pelatihan (57%) • Perencanaan Sumber Daya Manusia (50%) • Penentuan Kenaikan Gaji (36%) MANFAAT PENILAIAN PRESTASI KERJA DI BEBERAPA NEGARA

  15. KEGAGALAN DALAM PENERAPAN PENILAIAN PRESTASI KERJA • Tidak adanya standar • Standar yang tidak relevan dan bersifat subyektif • Standar yang tidak realistis • Ukuran prestasi yang tidak tepat • Kesalahan Penilai • Pemberian umpan balik secara buruk • Komunikasi yang negatif Sumber: Oliver, 1985

  16. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

  17. DASAR HUKUM UU 43/1999 Pokok-Pokok Kepegawaian SISTEM DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA (Pasal 12 dan Pasal 20) PegawaiNegeriSipilWajibmencapaiSasaranKerjaPegawai yang ditetapkan PP 46/2011 Penilaian Prestasi Kerja PNS PP 53/2010 Disiplin PNS Setiap PNS Wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Perka BKN 1/2013 tentang KetentuanPelaksanaanPP 46/2011

  18. TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja setkab.go.id

  19. PRINSIP PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS • 1. OBJEKTIF • Sesuai dengan keadaan yang sebenarnyatanpadipengaruhiolehpenilaiansubjektifpribadidaripejabatpenilai. • 2. TERUKUR • Dapatdiukursecarakuantitatifdankualitatif. • 3. AKUNTABEL • Seluruhhasilpenilaianprestasikerjaharus dapat dipertanggungjawabkan kepadapejabat yang berwenang. • 4. PARTISIPATIF • Seluruhprosespenilaianprestasikerjadengan melibatkansecaraaktifantarapejabatpenilaidan PNS yang dinilai. • 5. TRANSPARAN • Seluruh proses danhasilpenilaianpretasikerjabersifatterbukadantidakbersifatrahasia.

  20. UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) BOBOT NILAI 60% ASPEK: a. kuantitas; b. kualitas; c. waktu; dan d. biaya. PERILAKU KINERJA PEGAWAI (PKP) BOBOT NILAI 40% ASPEK: a. orientasi pelayanan; b. integritas; c. komitmen; d. disiplin; e. kerja sama; dan f. kepemimpinan.

  21. 1 2 PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN FUNGSIONAL TTT UNSUR2 & PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN STRUKTURAL Jabatan Acuan BERDASARKAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT (PERKA BKN 1/2013 TTG PELAKSANAAN PP 46) Eselon I RenstradanRKT EselonII SKP eselon I EselonIII SKP eselonII EselonIV SKP eselopnIII EselonV SKP eselonIV FungsionalUmum SKP eselonIV danV

  22. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) • SKP disusun oleh tiap PNS setiap tahun pada bulan Januari berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, disetujui & ditetapkan oleh pejabat penilai (atasan langsungnya) • SKP memuat kegiatan tugas pokok jabatan serta target yang bersifat nyata dan dapat diukur • Nilaibobot kegiatandidasarkanpada tingkat kesulitan dan prioritas • Tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP • Kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi, hasilnya dinilai sebagai capaian SKP

  23. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) TERHITUNG MULAI JANUARI 2014 SETIAP PNS WAJIB MENYUSUN SKP dongengplanologi.blogspot.com

  24. SKP DIKECUALIKAN BAGI: Pasal 30 ayat (1) PNS yang diangkat sebagai pejabat negara (pimpinan maupun anggota lembaga non struktural) yang diberhentikan dari jabatan organik PNS yang sedang diberhentikan sementara dari jabatan PNS PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara PNS yang melakukan tugas belajar dan diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah Pasal 32 ayat (2)

  25. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) • Penilaian SKP: membandingkan antara realisasi kerja dengan targetdari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan • Bila realisasi kerja melebihi dari target makacapaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus) • Bila SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu PNS, maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya dongengplanologi.blogspot.com

  26. NILAI PRESTASI KERJA PNS Nilai Prestasi Kerja= 60% x Nilai SKP + 40% x Nilai PKP Bobot PKP Bobot SKP

  27. Dalam melakukan penilaian, pejabatpenilai menggunakan formula : aspekkuantitas: penghitungannyamenggunakan • Rumus : • Realisasi Output (RO) X 100 Target Output (TO) aspekkualitas: penghitungannyamenggunakan • Rumus : • Realisasi Kualitas (RK) X 100 Target Kualitas (TK) aspekwaktu: penghitungannyamenggunakan • Rumus : • 1,76 X Target Waktu(TW) - RealisasiWaktu (RW) X 100 Target Waktu (TW) aspekbiaya: penghitungannyamenggunakan • Rumus : • 1,76 X Target Biaya(TB) - RealisasiBiaya (RB) X 100 Target Biaya (TB)

  28. SANKSI (Sesuai PP 53/2010 ttg Disiplin PNS) PNS yang pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50% dari sasaran yang ditetapkan, diberikan: HUKUMAN DISIPLIN SEDANG Berupa: • penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun • penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun • penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

  29. SANKSI (Sesuai PP 53/2010 ttg Disiplin PNS) PNS yang pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% sasaran yang ditetapkan, diberikan: HUKUMAN DISIPLIN BERAT Berupa: • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun • Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah • Pembebasan dari jabatan • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

  30. EVALUASI PRESTASI KERJA PNS

  31. REKAPITULASI PENERAPAN PP 46/2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA • TOTAL YG MELAPORKAN: 30 K/L • 1 K/L MEMULAI THN 2010 • 2 K/L MEMULAI THN 2011 • 3 K/L MENERAPKAN TAHUN 2012 • 6 K/L MENERAPKAN TAHUN 2013 • SISANYA AKAN MENERAPKAN TAHUN 2014

  32. JUMLAH PNS 2.653 orang • PP 46/2011 dilaksanakan sejak Juni 2012 melalui implementasi Sasaran Kinerja Individu (SKI) • Dibentuk Satgas SKI untuk mengawasi pelaksanaan SKI • KESULITAN: Perubahan mindset pegawai yang pada awalnya tidak terbiasa dengan perencanaan SKP/SKI sehingga sosialisasi dan internalisasi perlu terus dilakukan • PEMANFAATAN: Pertimbangan dalam perhitungan tunjangan kinerja pegawai (nilai SKI tidak boleh <60% untuk mendapat tunjangan) • MONITORING/EVALUASI: Dilakukan setiap bulan terhadap pelaksanaan, penyusunan, penetapan, dan penilaian SKI

  33. Sebagai salah satu komitmen dalam mencapai REFORMASI BIROKRASI • Tujuan: • Meningkatkan motivasi kerja pegawai • Meningkatkan pencapaian Target IKU unit kerja dan Instansi. • Memastikan keterkaitan langsung antara Renstra, Tupoksi dan Kegiatan Individu. • Meningkatkan optimatimalisasi pengelolaan kapasitas kerja pegawai dan rencana kebutuhan pegawai. • Selama pelaksanaannya sudah dilakukan evaluasi aspek administratif maupun progresnya

  34. SASARAN KINERJA INDIVIDU BPPT Berbasis web Sumber: ski.bppt.go.id

  35. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA KEMENPAN RB TAHUN 2013

  36. CONTOH KONTRAK KINERJA PNS

  37. CONTOH SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

  38. KESULITAN: 1. PENYUSUNAN PENETAPAN SKP MERUPAKAN HAL YG BARU MAKA MASIH PERLU SOSIALISASI, PENYESUAIAN, DAN INTERNALISASI 2. • TERDAPAT BEBERAPA KEGIATAN TUGAS JABATAN YG AGAK SULIT MENENTUKAN DAN MENGUKUR • OUTPUT (mis: Tugas Pelayanan) • WAKTU PENYELESAIAN (mis: Penyusunan Perundangan) • JUMLAH BIAYANYA 3. PENYUSUNAN & PENILAIAN SKP PEGAWAI YG TUGAS RUTINNYA TIDAK SESUAI DENGAN JABATAN YANG DIDUDUKINYA

  39. PENUTUP

  40. 1. • Penilaian Prestasi Kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang profesional dan berkinerja dalam rangka mendukung reformasi birokrasi 2. Penilaian Prestasi Kerja PNS akan diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2014, sehingga setiap K/L dan Pemda dapat mulai melakukan simulasi dan mewajibkan PNS untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 3. 30 K/L telahmelaporkanpenerapan PP 46/2011, 40% telah mengujicobakannya dan 60% akan menerapkannya pada Januari 2014 4. • Masukanterkaitdenganpenerapan PP 46/2011 : • Bagaimanapenilaian agar tidak linier • Bagaimanadenganpenilaianterhadap TNI/Polri yang mendudukijabatansipil, belumadaketentuan yang mengaturkewajibanmenyusun SKP • Perludiagnosaapabilapnstidakmencapai SKP, apakahkesalahan PNS yang bersangkutanatauorganisasi/pengelola

  41. PESAN MENTERI PAN-RB: KARYA-KARYA & INOVASI2 BENTUL2 HARUS MENJADI SUMBANGSIH BAGI BANGSA & NEGARA PERLU: DITENTUKAN TITIK BERAT KAJIAN: SWASEMBADA PANGAN, MASALAH DISINTEGRASI, DLL. PENGUATAN NETWORKING: LITBANG & PERGURUAN TINGGI

  42. TERIMA KASIH dongengplanologi.blogspot.com

More Related