standar pengelolaan pendidikan pada spm pendidikan provinsi lampung n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Standar Pengelolaan Pendidikan pada SPM Pendidikan Provinsi Lampung PowerPoint Presentation
Download Presentation
Standar Pengelolaan Pendidikan pada SPM Pendidikan Provinsi Lampung

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Standar Pengelolaan Pendidikan pada SPM Pendidikan Provinsi Lampung - PowerPoint PPT Presentation


  • 304 Views
  • Uploaded on

Standar Pengelolaan Pendidikan pada SPM Pendidikan Provinsi Lampung. Materi Sosialisasi SPM Kepada Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB Di Provinsi Lampung. DASAR HUKUM. Pemendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Standar Pengelolaan Pendidikan pada SPM Pendidikan Provinsi Lampung' - rhea-farrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
standar pengelolaan pendidikan pada spm pendidikan provinsi lampung

Standar Pengelolaan PendidikanpadaSPM Pendidikan Provinsi Lampung

MateriSosialisasi SPM

Kepada

Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB

Di Provinsi Lampung

dasar hukum
DASAR HUKUM
  • Pemendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
  • Pemendiknas No. 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  • Perda Provinsi dan Perda Kota tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
standar pengelolaan tk
StandarPengelolaan TK
  • ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN TK

Prinsip Pengelolaan:

    • Program dikelolasecarapartisipatoris.
    • TK agar menerapkanmanajemenberbasissekolah yang ditunjukkandengankemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, danakuntabilitas.
2 bentuk layanan
2. BentukLayanan:
  • Daya Tampung

Jumlah pesertadidik per rombel mak 25 orang.

b. Persyaratan PesertaDidik

Kelompok A usia 4 - 5 tahun; dan

Kelompok B usia 5 - 6 tahun

c. Pakaian Siswa

Dapat diadakan pakaian seragam dalam pelaksanaannyaditentukan oleh TK bersamaKomite TK.

3 perencanaan pengelolaan
3. PerencanaanPengelolaan:
  • Ada visi, misi, dan tujuan lembaga, & diembang-kannya menjadi program kegiatan nyata dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas TK
  • Visi, misi, dan tujuan lembaga dijadikan cita-cita & upaya bersama untuk memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada semua, dirumuskan bersama dengan komite TK.
  • Program harus memilikiizinsesuaidenganjenispenyelenggara program
4 pelaksanaan pengelolaan
4. PelaksanaanPengelolaan
  • Melaksanakan program yang telah ditetapkan;
  • Memonitor dan mengevaluasi program;
  • Melaporkan kemajuan kepada pihak terkait;
  • Pengambilan keputusan akademik dilakukan oleh rapat dewan pendidik, dipimpin oleh kepala TK;
  • Pengambilan keputusan non akademik dilakukan oleh komite TK yang dihadiri oleh kepala TK;
  • Rapat dewan pendidik dan komite TK dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu TK.
4 pelaksanaan pengelolaan1
4. PelaksanaanPengelolaan
  • Pengelolaan administrasi kegiatanmeliputi:
    • Data anak dan perkembangannya;
    • Data lembaga;  dan
    • Administrasi keuangandan program.
  • Pengelolaansumberbelajar dan media meli-puti pengadaan, pemanfaatan danperawatan:
    • Alat bermain;
    • Media pembelajaran;  dan  Sumberbelajarlainnya.
5 pengawasan dan evaluasi
5. PengawasandanEvaluasi
  • Lembagamemilikimekanismeuntuk melaku-kan pengawasandanevaluasi program minimal satu kali dalamsatu semester.
b peran serta masyarakat
B. PERAN SERTA MASYARAKAT
  • Peranserta masydiperlukan untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan agar dapat meme-nuhi SPM dan peningkatan mutu dapat dicapai.
  • Di setiap TK dapat dibentuk organisasi seperti Badan Peranserta Masyarakat, Komite TK atau organisasi lain
pedoman pengelolaan
PEDOMAN PENGELOLAAN
  • Kurikulum dan silabus;
  • Kalender pendidikan lengkap;
  • Aktivitas secara rinci selama satu tahun;
  • Struktur organisasi;
  • Pembagian tugas di antara pendidik;
  • Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
  • Peraturan yang harus dipatuhi oleh semua warga TK;
  • Tata tertib, minimal untuk: pendidik/tendik, peserta didik, dan penggunaan serta pemeliharaan sarpras.
pengawasan
PENGAWASAN
  • Pengawasan dan pengendalian mutu dg pengawas internal dan eksternal secara transparan dg prinsip akuntabilitas publik.
  • Pengawasan prosespendidikan melalui pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, & pengambilanlangkahtindak lanjut.
  • Pengawasan dilakukansecaraberkaladanberkesinambunganolehDinasPendidikandanunsur lain yang terkait.
standar pengelolaan sd
STANDAR PENGELOLAAN SD

A. PERENCANAAN PROGRAM

Setiap SD agar merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah

b rencana kerja sekolah
B. RENCANA KERJA SEKOLAH

1. Sekolah membuat RKS dg ketentuan-ketentuan sbb:

  • RKS jangka menengah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun
  • RKS tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.
  • Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah

a. Disetujui rapat dewan pendidik

b. Dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca

c. Rencana kerja empat tahun disetujui komite sekolah

c pelaksanan rencana kerja
C. PELAKSANAN RENCANA KERJA
        • Pedoman Sekolah
  • Sekolah membuat dan memiliki pedoman
  • Perumusan pedoman sekolah
  • Pedoman pengelolaan sekolah meliputi: KTSP, kalender pend; struktur organisasi sekolah, pembagian tugas guru, dan tendik, peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode etik sekolah, biaya operasional sek;
  • Pedoman sekolah berfungsi sbg petunjuk pelaksanaan operasional
  • Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan
  • Pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi setiap akhir tahun,
2 struktur organisasi sekolah
2. Struktur Organisasi Sekolah
  • Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.
  • Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas
  • Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi sekolah
3 pelaksanaan kegiatan sekolah
3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah
  • Kegiatan sekolah, agar: dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan
  • Pelaksanaan kegiatan sekolah yang tidak sesuai dg rencana yg sudah ditetapkan, perlu mendapat persetujuan rapat dewan pendidik dan komite sekolah.
  • Kepala sekolah mempertanggung-jawabkan pelaksana-an pengelolaan bidang akademik pd rapat dewan penddk & bidang non-akademik pd rapat komite sek.
4 bidang kesiswaan
4. Bidang Kesiswaan
  • Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik
  • Penerimaan peserta didik sekolah agar dilakukan: secara objektif, transparan dan akuntabel
  • Sekolah agar: memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler
5 bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
  • Pelaksanaan KTSP
  • Kepala Sekolah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP;
  • Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya
  • Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan KKG atau MGMP
  • Penyusunan KTSP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota
6 program pembelajaran
6. Program Pembelajaran
  • Sekolah menjamin mutu kegiatan pembelajaran
  • Kegiatan pembelajaran didasarkan pada SKL, SI, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian.
  • Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan
  • Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran
d peranserta masyarakat
D. PERANSERTA MASYARAKAT
  • Peransertamasyarakatdiperlukandalamrangkapeningkatanmutupelayananpendidikan agar kondisisekolahdapatmemenuhistandar minimal danpeningkatanmutupendidikandapatdicapai.
e personalia sekolah
E. PERSONALIA SEKOLAH

SusunanPersonalia SD terdiriatas:

  • kepalasekolah;
  • pegawai atau petugas tata usaha dan penjaga sekolah;
  • kelompokjabatanfungsional guru;
  • unit perpustakaan; dan
  • badan peranserta masyarakat atau komite SD.
standar pengelolaan smp
STANDAR PENGELOLAAN SMP
  • PESERTA DIDIK

1. DayaTampungSiswa

Jumlahsiswadalamsatukelas/rombonganbelajardi SMP minimal 24 orangdanmaksimal 36 orang, dandayatampungsiswadalam 1 sekolahmaksimum 27 kelas (1080 orang), ataumenyesuaikandengantipesekolahsebagaiberikut:

Tipe A, jumlahrombonganbelajar 27 kelas (maksimal 972 siswa);

Tipe A1, jumlahrombonganbelajar 24 kelas (maksimal 864 siswa);

Tipe A2, jumlahrombonganbelajar 21 kelas (maksimal 756 siswa);

Tipe B, jumlahrombonganbelajar 18 kelas (maksimal 648 siswa);

Tipe B1, jumlahrombonganbelajar 15 kelas (maksimal 540 siswa);

Tipe B2, jumlahrombonganbelajar 12 kelas (maksimal 432 siswa);

Tipe C, jumlahrombonganbelajar 9 kelas (maksimal 324 siswa);

Tipe C1, jumlahrombonganbelajar 6 kelas (maksimal 216 siswa); dan

Tipe C2, jumlahrombonganbelajar 3 kelas (maksimal 108 siswa).

2 persyaratan sebagai siswa
2. PersyaratansebagaiSiswa

Untukdapatditerimasebagaisiswa SMP, seorangcalonsiswa SMP harus:

  • Memilikiijazah SD/MI atauSuratKeterangan

lain yang sederajat;

b. Berusia minimal 12 tahun, danmaksimal 18

tahun; dan

  • Lulus seleksi jika daya tampung sekolah

terbatas.

3 pakaian siswa
3. PakaianSiswa
  • Dalammengikutikegiatanbelajar, siswapadaprinsipnyamemakaiseragam. Pakaianseragamsiswa SMP secaranasional (putih–biru), batik, danseragamPramuka, dipakai 2 hariberturut-turut, mulaihariSeninsampaiSabtu.
  • Sekolahdalammenetapkanpakaianseragamhendaknyamelaluimusyawarahsekurang-kurangnyamelibatkankepalasekolah, wakilkesiswaan, guru, OSIS, danKomiteSekolah, denganmempertimbangkankondisidansituasiekonomiorangtuapesertadidik, etikadanestetika, sertapemenuhanajaran agama danbudaya.
4 unit kegiatan siswa
4. Unit KegiatanSiswa

Padaintinyasekolahperlumenyediakanfasilitasuntukmendorongberdirinyaorganisasi unit kegiatansiswadalamrangkamenumbuhkanbakatdanminatdalammembanguniklimdemokrasi, misalnya:

  • Kegiatan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah);
                • Kegiatan PMR (Palang Merah Remaja);
                • Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah);
                • KegiatanPramuka;
                • KegiatanPaskibra;
                • Kegiatanlatihankepemimpinan;
                • Kegiatan pesantren kilat/kegiatan keagamaan;
                • Klubberbagaicabangolahraga; dan
                • Klubberbagaicabangseni.
b peranserta masyarakat
B. PERANSERTA MASYARAKAT
  • Peransertamasyarakatdiperlukan agar kondisisekolahdapatmemenuhisekurang-kurangnyamencapaistandarpelayanan minimal danataustandarnasionalpendi­dikan, agar mampuberupayauntukmelakukanpeningkatanmutupendidikan.
  • PadasetiapsekolahwajibmembentukorganisasisepertiBadanPeransertaMasya­rakat atau KomiteSekolahatauorganisasilainnya
fungsi komite sekolah
Fungsi Komite Sekolah
  • Membantukelancaranpenyelenggaraanpendidikandisekolah;
  • Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah; dan
  • Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
  • Memediasi sekolah dengan masyarakat, pemerintah, dan instansi lain yang diperlukan.
c manajemen sekolah
C. MANAJEMEN SEKOLAH
  • Setiap SMP menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).
  • Untukmencapaitujuantersebut, setiapsekolahdiharuskan:

a. merumuskanvisi, misidan target mutu

b. merencanakan program kegiatansekolah

c. melaksanakan program yang ditetapkan

d. memonitordanmengevaluasi program

e. merumuskan target mutubaru

f. melaporkankemajuan yang dicapaikepada

orangtuamasyarakat, danpemerintah (stakeholders

pendidikan).

lanjutan
lanjutan

3. Segalakeputusandankebijakansekolahditetapkanmelaluimusyawarahantarwargasekolahdenganpersetujuankomitesekolah.

4. Setiap SMP harusmemilikipedoman yang mengaturtentang:

a. kurikulumsatuanpendidikan (KSP)

b. kalenderpendidikan

c. strukturorganisasisekolah

d. pembagiantugas guru dan TU

e. tatatertibsekolah

f. kode etik hubungan antar warga sekolah

g. biaya operasional sekolah

lanjutan1
lanjutan

5. Setiap sekolah harus memiliki “Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)”

6. RPS disusun sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 4 tahun

7. Sekolah wajib membuat program kerja tahunan atau rencana operasional sekolah (Renop)

8. Untukmengawasitercapainya program, makadilakukankontrol

9. Penilaian sekolah

d personalia
D. PERSONALIA
  • SusunanPersonalia SMP minimal terdiriatas:

1. KepalaSekolah

2. WakilKepalaSekolah

3. Urusan Tata Usaha Sekolah

4. Unit Laboratorium

5. Unit Perpustakaan

6. Dewan Guru

standar pengelolaan sma
StandarPengelolaan SMA
  • POLA MANAJEMEN

Pengelolaan SMA dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS).setiap SMA agar dapat:

1. merumuskan visi dan misi yang jelas serta terarah

2. merumuskan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

3. menyusunrencanakegiatandananggaransekolah (RKAS);

4. mensosialisasikanseluruh program

5. melaksanakan program

6. melaksanakan monitoring danevaluasi

7. menyusunlaporandanmengevaluasi

8. merumuskan program baru

9. pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah

10. memiliki struktur organisasi

c penanggung jawab
C. PENANGGUNG JAWAB
  • Pengelolaan SMA dipimpin oleh kepala sekolah
  • Kepala SMA dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala sekolah
  • Pengambilan keputusan dibidang akademik dilakukan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala SMA
  • Pengambilan keputusan dibidang non akademik dilakukan oleh komite sekolah melalui musyawarah yang dihadiri oleh kepala SMA.
  • Rapat dewan guru dan komite sekolah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu SMA.
d pedoman pengelolaan
D. PEDOMAN PENGELOLAAN

1. Umum

Setiapsatuan unit SMA harusmemiliki:

a. Kurikulumdansilabus yang jelas.

b. Kalenderpendidikan

c. Strukturorganisasi yang lengkap

d. Pedoman yang mengaturtentangpembagian

tugas

e. Peraturanakademik yang jelas

f. Tata tertibpendidik, tenagakependidikan, dan

pesertadidik, sertapenggunaandan

pemeliharaansaranadanprasarana

lanjutan2
lanjutan

g. Pedomantentangkodeetikhubunganantarasesamawargadanhubunganantarwargasekolahdenganmasyarakat.

h. Biaya operasional sekolah yang memadai.

i. Seluruh pedoman tersebut di atas diputuskan oleh rapat dewan guru dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah, kecuali pedoman tentang struktur organisasi, pembagian tugas, tata tertib, dan biaya operasional.

j. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi dan biaya operasi­onal diputuskan memalui rapat perwakilan sekolah bersama Komite Sekolah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

k. Pedoman yang mengatur tentang pembagian tugas tenaga kependidikan diputuskan oleh Kepala Sekolah.

lanjutan3
lanjutan

l. SMA dikelola berpedoman kepada RKT yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

m. Rencana kerja sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1) Jenisdanbentuk-bentukkegiatan;

2) Sumberpendanaankegiatan;

3) kalender pendidikan meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;

4) jadwal penyusunan kurikulum untuk tahun ajaran berikutnya;

5) mata pelajaran yang ditawarkan pada tahun berikutnya;

6) penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;

lanjutan4
lanjutan

7) buku teks mata pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;

8) jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;

9) pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis dipakai;

10) jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi dengan orangtua murid, dan dengan komite sekolah;

11) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS);

lanjutan5
lanjutan

12)jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja untuk satu tahun terakhir;

13) pengelolaan SMA dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel;

14) pelaksanaan pengelolaan yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan komite sekolah; dan

15) pelaksanaan pengelolaan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada rapat komite sekolah.

n. Rencana kerja harus disetujui dewan guru setelah memperhati­kan pertimbangan dari komite sekolah.

2 penjaminan mutu pengelolaan peserta didik
2. PenjaminanMutu&PengelolaanPesertaDidik

a. Mutu Sekolah

Mutu suatu SMA terlihat dari hasil akreditasi sekolah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).

b. Daya Tampung

Agar dapat dilakukan pembelajaran secara efektif dan efisien, satu SMA tidak boleh mengelola peserta didik lebih dari 27 rombongan belajar, karena harus disesuaikan dengan tipe sekolah. Daya tampung satu SMA harus berpedoman kepada tipe sekolah yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

tipe sekolah dan daya tampung
tipe sekolah dan daya tampung
  • sekolah tipe A daya tampung maksimal 27 kelas.
  • sekolah tipe A1 daya tampung maksimal 24 kelas.
  • sekolah tipe A2 daya tampung maksimal 21 kelas.
  • sekolah tipe B daya tampung maksimal 18 kelas.
  • sekolah tipe B1 daya tampung maksimal 15 kelas.
  • sekolah tipe B2 daya tampung maksimal 12 kelas.
  • sekolah tipe C daya tampung maksimal 9 kelas.
  • sekolah tipe C1 daya tampung maksimal 6 kelas.
  • sekolah tipe C2 dayatampungmaksimal 3 kelas.

c. Jumlah pesertadidikdalamsatukelas/rombonganbelajarmaksimal 36 orang.

lanjutan6
lanjutan
  • Kegiatan OSIS (organisasi siswa intra sekolah).
  • Kegiatan PMR (palang merah remaja).
  • Kegiatan UKS (usaha kesehatan sekolah).
  • Kegiatan Pramuka (praja muda karana).
  • Kegiatan Paskibra (pasukan pengibar berdera).
  • Kegiatan latihan kepemimpinan.
  • Kegiatan pesantren kilat atau kegiatan keagamaan lainnya.
  • Klub berbagai cabang olahraga.
  • Klub berbagaicabangseni.
3 pengelolaan pemberdayaan masyarakat
3. PengelolaanPemberdayaanMasyarakat
  • Setiap SMA harus memiliki organisasi kemasyarakatan seperti Komite Sekolah, yang berfungsi sebagai adviser, supporting, controlling, dan mediator.
  • Pengambilan keputusan dibidang akademik dilakukan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah.
  • Pengambilan keputusan di bidang non akademik dilakukan oleh komite sekolah yang dihadiri oleh kepala sekolah.
  • Rapat dewan guru dan komite sekolah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
4 pengawasan
4. Pengawasan
  • Pengawasanmeliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pela­poran, dantindaklanjuthasilpengawasan.
  • Pemantauandilakukanolehkepalasekolahdankomitesekolahataulembagaindependensecarateraturdanberkesinambunganuntukmenilaiefisiensi, efektivitas, danakuntabilitas.